Resume
bFUAt_aF43g • Webinar 121 Pengarusutamaan RPPLH 2025 – 2055
Updated: 2026-02-12 02:09:11 UTC
Back Source
Prev Next

Berikut adalah rangkuman komprehensif dan terstruktur dari transkrip video Webinar Eko Edu ke-121 mengenai Pengarusutamaan RPPLH Nasional.

Panduan Komprehensif Pengarusutamaan RPPLH Nasional 2025–2050: Strategi, Regulasi, dan Implementasi

Inti Sari (Executive Summary)

Video ini merupakan rekaman webinar Eko Edu ke-121 yang membahas secara mendalam mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional periode 2025 hingga 2050. Pembahasan mencakup dasar hukum baru (PP 26 Tahun 2025), metodologi perencanaan strategis menggunakan analisis DPSIR dan Strategic Foresight, serta penerapan peta indikatif ekoregion sebagai kompas ekologis. Webinar ini juga menegaskan peran RPPLH sebagai instrumen makro untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan spasial (RTRW) dan pembangunan daerah (RPJMD) di seluruh Indonesia.

Poin-Poin Kunci (Key Takeaways)

  • Dasar Hukum Baru: RPPLH Nasional diatur dalam PP 26 Tahun 2025 yang mencakup aspek regeling (prosedur) dan beschikking ( penetapan RPPLH 2025–205).
  • Posisi RPPLH: Berbeda dengan AMDAL atau UKL-UPL yang merupakan instrumen pengendalian, RPPLH adalah instrumen perencanaan yang berfungsi sebagai arah makro pembangunan berkelanjutan.
  • Metodologi: Perencanaan menggunakan analisis DPSIR (Drivers, Pressures, State, Impact, Response) dan Strategic Foresight (kerangka STEEPV) untuk proyeksi 30 tahun ke depan.
  • Peta Indikatif: Peta RPPLH bersifat indikatif berdasarkan fungsi ekosistem, bukan peta peruntukan absolut. Pembangunan masih dimungkinkan di area lindung dengan syarat mitigasi dan adaptasi yang ketat.
  • Kewajiban Daerah: Daerah yang belum memiliki Perda RPPLH wajib menyusunnya maksimal dalam 3 tahun. Perda lama harus direview jika tidak selaras lebih dari 50%.
  • Integrasi: RPPLH menjadi input utama bagi penyusunan KLHS, RTRW, RPJPD, dan RPJMD untuk memastikan pembangunan tetap dalam daya dukung lingkungan.

Rincian Materi (Detailed Breakdown)

1. Pembukaan dan Konteks Webinar

  • Webinar Eko Edu ke-121: Dipandu oleh moderator Dini dengan tema utama Pengarusutamaan RPPLH Nasional 2025 hingga 205.
  • Manfaat Eko Edu: Testimoni peserta menyebutkan pelatihan Eko Edu sangat membantu konsultan lingkungan memperbarui pengetahuan AMDAL dan isu terkini melalui metode e-learning yang fleksibel.
  • Promosi Pelatihan: Disampaikan informasi mengenai pelatihan mendatang, seperti Perhitungan Emisi GRK (19-25 Agustus 2025), Penanggung Jawab PPU (25-29 Agustus 2025), dan Dasar AMDAL (25 Agustus - 2 September 2025).

2. Posisi dan Dasar Hukum RPPLH

  • Hierarki Pembangunan: Merujuk UU No. 32 Tahun 2009, RPPLH berada pada tahap perencanaan, berbeda dengan AMDAL/UKL-UPL yang merupakan instrumen pengendalian.
  • PP 26 Tahun 2025: Regulasi baru ini mengatur tiga hal utama:
    1. Prosedur inventarisasi lingkungan.
    2. Penetapan daya dukung dan daya tampung.
    3. Penyusunan RPPLH.
  • Ruang Lingkup: RPPLH Nasional ditetapkan untuk jangka waktu 30 tahun (2025–205), mencakup seluruh wilayah darat, laut, dan udara.

3. Metodologi dan Analisis Strategis

  • Inventarisasi & Ekoregion: Pembagian wilayah berdasarkan karakteristik ekoregion (misal: Sumatra 21 ekoregion, Jawa 24 ekoregion, Papua 25 ekoregion).
  • Analisis DPSIR: Digunakan untuk memetakan potensi, masalah, dan tantangan:
    • Driver: Pertumbuhan penduduk/ekonomi.
    • Pressure: Kebutuhan lahan/ekstraksi sumber daya.
    • State: Kondisi lahan/ekosistem.
    • Impact: Banjir, longsor, penurunan kualitas hidup.
    • Response: Kebijakan dalam RPPLH.
  • Strategic Foresight: Pendekatan proyeksi jangka panjang menggunakan kerangka STEEPV (Social, Technological, Economic, Environmental, Political, Social Values) untuk menyusun skenario dan roadmap kebijakan.

4. Tantangan Lingkungan per Pulau

Pembahasan mengenai kerentanan ekosistem dan isu spesifik di setiap pulau besar:
* Sumatra: Kerusakan jasa lingkungan, alih fungsi lahan untuk perkebunan/tambang.
* Jawa: Daya dukung exceeded (terlampaui), kepadatan penduduk tinggi, kerusakan pesisir utara.
* Kalimantan: Fenomena desertification (penggurunan) pasca-tambang, isu perpindahan IKN.
* Sulawesi & Papua: Degradasi hutan dan lahan kritis, serta pemberdayaan masyarakat adat (OAP).
* Bali Nusa & Maluku: Fokus pada ekonomi biru, pariwisata berkelanjutan, dan ketahanan pangan/air.

5. Peta Indikatif dan Zonasi

  • Klasifikasi Area: Peta dibagi menjadi 4 warna indikatif:
    • Hijau: Perlindungan fungsi hidup (kawasan konservasi).
    • Kuning: Pemulihan/preservasi (lahan kritis).
    • Biru Muda: Cadangan sumber daya alam.
    • Oranye: Pemanfaatan optimal (permukiman, industri).
  • Pemahaman Peta: Peta ini bukan peta larangan pembangunan, melainkan arah makro. Pembangunan di area hijau masih dimungkinkan asalkan dilakukan mitigasi melalui AMDAL dan KLHS untuk menjaga fungsi ekosistem tetap optimal.

6. Sistematika Dokumen dan Verifikasi

  • Struktur Dokumen: Mengacu pada SE No. 5 Tahun 2016 dengan penyesuaian Bab 1-4 (Pendahuluan, Kondisi Daerah, Masalah & Target, Kebijakan & Strategi).
  • Verifikasi: Fokus pada substansi teknis, bukti pelaksanaan FGD, dan musyawarah, serta menghindari birokrasi berlebihan.
  • Indikator: Ada 5 target visi nasional (restorasi lahan, ketahanan air/pangan/energi, jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, Net Zero) dan 3 indikator utama (Daya D