Transcript
9ayMbAxgeS8 • ASN Belajar Seri 15 | 2025 - Kenali, Pahami, Cegah| Antikorupsi Dimulai dari Kita
/home/itcorpmy/itcorp.my.id/harry/yt_channel/out/BPSDMJATIMTV/.shards/text-0001.zst#text/0225_9ayMbAxgeS8.txt
Kind: captions Language: id [Musik] Zaman yang terus bergerak, sambut dengan penuh semangat. Saatnya kita melangkah. Hadapi segala tantangan. Tingkatkan setiap kompetensi untuk pelayanan berdampak. Bersama ASN belajar. ciptakan SDM unggul berprestasi selalu inisiatif dan kolaboratif untuk inovasi yang berkelanjutan menjadi ASN berakhlak mulia siap menyongsong Indonesia emas ASM belajar wujudkan pemerintahan berkelas dunia satukan Bukan tekad pantang menyerah jadi ASNAR berkualitas belajar wujudkan pemerintahan kelas dunia tekad pantang menyerah jadi AS berkualitaskan [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] Asalamualaikum warahmatull warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar ASN Belajar seri 15. Kenali, Pahami, Cegah. Anti korupsi dimulai dari kita. Senang sekali pada pagi hari ini bersama dengan saya Lukman Ali yang akan menemani Bapak, Ibu, Sobat ASN sekalian selama kurang lebih 3 jam ke depan kita akan berbagi banyak sekali insight seputar korupsi yang terjadi yang sering terjadi di sekitar kita. Namun sebelum itu saya ingin menyapa bagi sobat ASN yang tengah bergabung melalui platform Zoom ataupun yang tengah bergabung melalui platform kanal YouTube kami di BPSDM Jatim TV. Kami ucapkan selamat datang di webinar ASN belajar seri 15. Pastikan koneksi internet Anda dalam kondisi stabil sebelum mengikuti acara ini agar dapat mengikuti acara dengan lancar dan juga nyaman. Dan kami juga ingin menginformasikan kepada sobat SN yang tengah menyaksikan acara webinar kali ini, jangan lupa untuk mengisi absensi via Semesta Bangkom untuk klaim sertifikat. Baik, Sobat SN, sebelum kami lanjut acara inti di pagi hari ini, saya ingin sapa terlebih dahulu kepada para tamu undangan kita yang sangat luar biasa. Saya akan sapa kepada yang terhormat Dr. Ramlianto, SPMP selaku Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. Kemudian saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ibu Doti Ramatiasi selaku Kasatgas Kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Selamat datang, Ibu. Saya juga ingin sapa kepada yang kami hormati Dr. Eko Supeno, M.Si. selaku chairman AILG UNER Surabaya. Selamat pagi, Pak Eko. Dan juga yang terakhir kami ingin sapa kepada yang kami hormati Bapak Heri Santoso, S. M. AK selaku ahli pembangun integritas utama Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Senang sekali di kesempatan kali ini, Sobat SN, kita akan banyak sekali kulik terkait bentuk-bentuk korupsi yang marak terjadi di lingkungan kita. Karena sebenarnya kalau saya lihat Sobat SN beberapa akhir ini kita dikejutkan dengan banyak sekali berita-berita yang kurang menyenangkan ya. terkait salah satu pejabat di BUMN bahwasanya beliau ini melakukan korupsi yang nilainya itu cukup fantastis bahkan satuannya sudah bukan di miliaran, satuannya bukan di triliun tapi di kuadriliun yang saya sendiri bahkan belum pernah membayangkan akan ada satuan angka tersebut di ekonomi yang kacau balau saat ini. Apalagi di tahun 2025 saya baru dengar kata kuadrilun itu. Dan sontak ketika berita itu muncul menuai berbagai kecaman ya kecaman negatif dari publik di mana orang sudah mulai turun kepercayaannya akan produk-produk dalam negeri. Utamanya waktu itu adalah bahan bakar minyak dan mereka pada beralih ke brand kompetitor. Dan saya lihat bahwasanya ini sebenarnya multiplayer effect-nya banyak sekali ya. pembangunan ekonomi kita ini jadi terhambat dan mirisnya adalah korupsi ini dilakukan oleh orang yang pintar dan orang yang berkuasa. Orang yang seharusnya dapat membuat perubahan bagi ekonomi Indonesia tapi justru malah menjatuhkan ekonomi bangsa Indonesia. Ini sangat miris banget. Apalagi ketika sosok yang seharusnya menjadi role model oleh masyarakat dilihat. Saya takutnya ini akan menjadi budaya yang jelek di masyarakat kita. Padahal kalau kita lihat, Sobat TN, PR Indonesia ini masih banyak sekali. Kalau kita bicara terkait dengan sustainable development goals di tahun 2030, ketimpangan kemiskinan yang masih gap-nya masih tinggi, kesetaraan pendidikan, kesetaraan untuk akses ke pekerjaan yang layak, akses untuk energi yang merata, kemudian akses bagaimana cara kita bisa mengembangkan komunitas yang menjadi ee penggerak ekonomi di tiap desa. Kenapa harus ada orang-orang egois yang seharusnya ekonomi itu bisa berputar di situ tapi malah digunakan untuk tujuan kepentingan pribadi? Nah, kali ini kita akan banyak bahas insight-insight bagaimana cara kita sebagai seorang ASN bisa menjadi agent of change dalam hal budaya transformasi anti korupsi di lingkungan kerja kita masing-masing. Selengkapnya akan kita bahas di webinar ASN Belajar seri 15. Kenali, Pahami, Cegah Anti Korupsi dimulai dari kita. [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] Anda kembali menyaksikan webinar ASN belajar seri 15. Masih bersama dengan saya Lukman Ali. Sebelum kami masuk ke sesi acara berikutnya, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kembali bagi Sobat TSN jangan lupa untuk mengisi absensi via Semesta Bangkom untuk klaim sertifikat dan pastikan kondisi internet Anda dalam keadaan stabil agar dapat mengikuti acara dengan lancar dan juga nyaman. Kali ini kita akan bersama-sama dengarkan opening speech yang akan disampaikan secara langsung oleh Dr. Ramlianto, Spaku Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Dr. Ramlianto, SPMP. Kami silakan. Silakan, Pak Ramli. Ee bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat ASN di seluruh tanah air. Selamat bertemu kembali dalam webinar series ASN Belajar, sebuah wahana pengembangan kompetensi ASN dalam jaringan persembahan Jatim Corporate eh University Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Hari ini, Kamis tanggal 24 April tahun 2025, kita sudah memasuki ee ASN Belajar seri ke 15 yang nanti akan membahas hal yang terkait dengan ee anti korupsi di Indonesia. Ee kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Sabat SN di seluruh tanah air yang terus berkomitmen dan secara serius mengikuti kegiatan webinar series ASN belajar ini. Untuk merespon itu semua, kami selalu berkomitmen sekaligus terus berikhtiar untuk menyajikan topik-topik pengembangan kompetensi yang menarik, kekinian, dan tentu kita berharap berdampak langsung terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur sipil negara di Indonesia. Sampat AS SN di seluruh tanah air, hari ini ASN belajar seri ke-15 tahun 2025 ini menyajikan kembali tema yang tidak pernah lekang oleh zaman. karena memang kita masih sangat membutuhkan untuk terus mengembangkan kompetensi yang terkait dengan ini, yakni terkait dengan anti korupsi. Dan kali ini kita secara khusus akan membahas tentang tema kenali, Pahami, Cegah Anti Korupsi mulai dari kita. Sbet STN di seluruh tanah air. Ee tentu kita sama-sama mengikuti perkembangan bagaimana semangat melawan korupsi di Indonesia. Bahwa kita sudah memiliki sebuah konsensus nasional. Kita memiliki sebuah kesepakatan kolektif bahwa korupsi adalah musuh kita semua. berangkat dari konsensus nasional, berangkat dari ee kesepakatan kolektif bangsa kita bahwa korupsi adalah musuh kita bersama, maka yang harus kita miliki sebagai anak bangsa adalah korupsi ee menjadi musuh kita. Oleh sebab itu harus menjadi mindset yang harus dimiliki setiap individu. Jadi kesepakatan nasional atau konsensus nasional atau kesepakatan kolektif bangsa kita bahwa korupsi adalah musuh kita bersama harus menjadi mindset yang dimiliki oleh siapapun di negeri ini. Dan wujudnya apa? Wujudnya adalah bagaimana setiap individu di negeri kita ini berintegritas dan berani menolak ee korupsi. Sebab itu, Bapak, Ibu sekalian di dalam konteks ee seminar ini, webinar ini kita kemudian ingin mengkaji secara mendalam bagaimana setiap individu khususnya aparatur siipil negara tentunya itu berintegritas dan berani menolak korupsi. Nah, sebab itu perlu kita kenali, perlu kita pahami dengan baik seperti apa indikasi-indikasi yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam kajian ini, dalam seminar ini juga kita akan lihat bagaimana para pemimpin di negeri ini di semua level, di semua tingkatan, di semua e sektor itu menjadi role model yang menunjukkan integritasnya. Dengan begitu ee para ASN di seluruh Indonesia, Sobat ASN di seluruh Indonesia, maka kita punya role model, kita punya contoh konkret, kita punya panutan, kita punya ee apa pemimpin yang bisa kita tiru menginspirasi masyarakatnya bagaimana dia menjadi ee role model yang berintegritas. Nah, tentu saja untuk membahas ini kami sudah mengundang ee para narasumber yang luar biasa. Dan kami menyampaikan terima kasih yang terteringga atas kehadiran para narasumber yang sudah ee berkenan hadir bersama kita. Yang pertama nanti ee Ibu Doti Rahmati yang merupakan Kasatgas Kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi dari eh KPK. Kami menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Rektor Eko Supeno ee yang merupakan chairman dari AILG Universitas Airlangga Surabaya. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Heri Santoso, S. M.ak yang merupakan ahli pembangun integritas utama dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Sebab itu ee kami mengundang dengan hormat seluruh sobat ASN di seluruh tanah air untuk mengikuti kegiatan ini secara seksama. Semoga bermanfaat. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Ramli atas opening speech yang telah disampaikan. Saya sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan bahwasanya memang harus dimulai dari mindsetnya terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi, Pak, sudah menjempatani para sobat ASN untuk bersama-sama kita cegah anti korupsi dimulai dari diri kita masing-masing. Salam sehat selalu untuk Pak Ramli. Kita bertemu lagi di event-event selanjutnya. Thank you, Pak. Baik, Sobat ASN di mana pun Anda berada. Kini saatnya kita sudah masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yakni akan ada narasumber kita yang pertama. Beliau adalah Kasatgas kampanye Direktorat Sosialisasi dan kampanye Anti Korupsi KPK. Saya akan langsung saja sapa beliau. Selamat datang Bu Doti Rahmatiasi. Halo, sobat ASN di seluruh Indonesia. Apa kabar nih? Mudah-mudahan sehat. Terima kasih, Mas. Mas Lukman panggilannya ya. Iya. Kalau saya panggilnya Bu Doti, Bu Asi atau Bu Rahma. Bu, Bu Doti aja, Bu Doti. Oke, Bu Doti. Thank you, Bu, sudah berkenan bergabung di webinar ASN belajar seri 15. Ini menarik sekali ya, Bu ya. karena akhir-akhir ini kan lagi banyak ee sliweran berita yang kurang menyenangkan ya di publik kita seperti itu. Dan kalau saya lihat memang ee ketika kita bicara korupsi itu kita sudah bukan bicara terkait dengan penindakan tapi lebih dari itu kita sudah harus mulai melakukan tindakan pencegahan dan memang yang namanya pencegahan ini kan enggak bisa dilakukan sendiri. Harus ada sinergitas antar seluruh stakeholder dari masyarakat, swasta, maupun pemerintah atau ASN itu sendiri. Kalau saat ini di Kasatgas kampanye di Bu Doti ini ee kampanye-kampanye apa yang lagi digenjarkan di akhir-akhir ini, Bu? Untuk apa namanya menyuarakan terkait dengan budaya anti korupsi? Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ya pas banget nih Mas Ali. Kebetulan di sini forumnya forum ASN ya. Jadi memang kami di Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi ee banyak melakukan upaya kampanye ya. Kalau tahun lalu mungkin tahun politik kami mengkampanyekan anti politik uang gitu. Jadi supaya masyarakat bisa menghindari diri dari ee godaan ee suap atau ee politik uang. Nah, kalau ee biasanya tahun-tahun ini kami mengkampanyekan terkait dengan bagaimana supaya masyarakat tidak permisif terhadap korupsi atau perilaku koruptif di layanan publik gitu. Jadi misalnya iya biasa kan masyarakat suka kasih uang tanda terima kasih gitu ya, enggak apa-apa deh gitu setelah layanan atau misalnya masyarakat ee enggak mau ngikutin peraturan nih gitu. Saya kan cuma punya waktu sebentar nih mau ngurus KTP atau ngurus apa, udah deh bayar orang aja atau bayar aja deh biar cepat budaya instan itu ya. Nah, jadi kita mengkampanyekan bagaimana supaya masyarakat bisa sadar ee untuk tidak memberikan gratifikasi atau suap di layanan publik. Mungkin kalau kita di lembaga ee pemerintah ya sebagai ASN sudah banyak melakukan improvisasi, sudah banyak melakukan perubahan, tapi kita juga harus mengedukasi ee masyarakatnya supaya mereka juga paham ee dan tidak ee menormalisasi atau tidak permisif lagi untuk melakukan hal-hal itu gitu, Mas. Salah satunya dengan adanya platform digital yang sudah mendukung transparansi ya, Bu ya, terkait dengan layanan publik ya. Oke. Iya. Baik, Bu Doti ee sebelum kita serahkan kepada Bu Doti, saya ingin e reminder sekali lagi kepada Sobat TSN yang hadir di sini. Nanti akan ada sesi Q&A dengan Bu Doti. Jadi, pastikan Anda untuk menyimak dan nanti akan kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kita, kami persilakan untuk rais hand nanti akan kami pilih untuk penanya terbaik. Dan Bu Doti, langsung saja saya tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Ibu. Kami persilakan, Ibu. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Mas Lukman. Baik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi sobat ASN, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang ada di seluruh Indonesia. Rasanya senang sekali dan bahagia saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu ee melalui forum webinar ASN Belajar yang dilakukan oleh BPSDM ee Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya juga mau menghaturkan ee terima kasih dan juga penghargaan setinggi-tingginya untuk ee BPSDM Provinsi Jawa Timur yang telah menginisiasi kegiatan ini yang sungguh luar biasa ya karena bisa memberikan pengetahuan, wawasan atau juga inspirasi bagi ee teman-teman ASN. kepada Bapak Ramlianto dan juga para narasumber lainnya, Pak Eko dan Master Harry. Eh, salam kenal dan e mudah-mudahan kita bisa memberikan ee pengetahuan baru dan juga wawasan untuk ee rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia. Baik, ee sesi yang saya akan bawakan ini terkait dengan korupsi. Jadi, mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah pernah mungkin ya mendapatkan sosialisasi ee anti korupsi mau bertanya juga boleh nanti di sesi diskusinya. Dan mungkin saya akan langsung saja bagaimana caranya kita untuk berkontribusi ee dalam pemberantasan korupsi khususnya sebagai ASN. Ya, sebelum mengacu ke sana atau menuju ke sana, saya mau mengajak rekan-rekan semua di seluruh Indonesia untuk tahu dulu sebenarnya kondisi saat ini seperti apa. Tadi sudah disinggung banyak ya oleh Mas Lukman. Ee mungkin langsung saja. Oh ya, kenalkan saya Doti Rahmati, bisa dipanggil dengan Mbak Doti. Saya sekarang ee Kasat Gas di Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Nah, saat ini kita tahu ya, Bapak Ibu ee di berita atau di sosial media Bapak, Ibu e bangun tidur, baca berita, kita tahu bahwa Indonesia itu tidak sendiri tapi dalam kondisi yang global ya, kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Ee jadi saat ini kita menghadapi perubahan geopolitik ee di dunia internasional. Kita tahu ada kebijakan Trump dan juga ee melawan negara Cina gitu dan di mana Indonesia juga tentunya akan terpengaruh dengan kebijakan-kebijakan itu ya. Kemudian juga kita tahu ada perubahan iklim, banyak bencana terjadi, krisis global, krisis energi, krisis pangan. Itu tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, kemudian kita juga tahu sekarang sudah masuk era digital dan itu sangat-sangat pesat perkembangannya ee teknologi digital itu juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari dan juga mempengaruhi proses kerja kita. Nah, sehingga ada tujuan nih yang mau kita capai, tujuan negara Indonesia. Tapi di satu sisi kita menghadapi banyak sekali tantangan di mana Indonesia bukan negara sendiri gitu ya, tapi secara global kita juga terdampak dari kebijakan-kebijakan ee atau kondisi geopolitik internasional gitu. Nah, bagaimana kita sebagai ASN itu nanti berperan dan satu lagi tantangannya adalah yang membuat negara kita semakin ee berat ya ada untuk mencapai tujuan negara ini adalah permasalahan korupsi. Jadi ee bagaimana caranya negara kita bisa mencapai tujuan negaranya kalau misalnya korupsi ini masih marak terjadi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa lihat indikator apa sih yang dipakai oleh negara kita untuk mengukur separah apa tingkat korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah kita akan menggunakan ee yang namanya IPK. Ya, Bapak Ibu mungkin sering mendengar ee indeks persepsi korupsi Indonesia. Jadi ini adalah salah satu ee survei yang dilakukan oleh transparansi internasional tidak hanya di Indonesia tapi di 180-an negara di dunia dan peringkat negara kita tuh masih jauh dari angka yang kita harapkan. Ini bukan sekedar angka Bapak Ibu, tapi bagaimana ee dunia internasional itu melihat seperti apa ee tingkat keparahan korupsi yang ada di Indonesia. Dan ternyata ee di tahun ini data yang dirilis oleh Transparansi Internasional ee Indonesia atau TI juga ya itu skor negara kita ada di angka 37 dari 100. Artinya masih sangat panjang perjuangan untuk ee apa ya memberantas korupsi dan bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. tadi sudah di disinggung juga ya oleh Mas Lukman bagaimana bisa memberikan kesejahteraan dari sisi kesehatan kemudian pendidikan dan lain sebagainya supaya bisa diakses oleh masyarakat luas. Nah, ini ee masih menjadi satu indikator. Kemudian kalau dilihat dari perilaku masyarakat Indonesia ternyata masih sangat permisif terhadap korupsi. Ini juga bisa dilihat dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Mungkin di slide berikutnya dari BPS. BPS ee menilai atau melakukan survei setiap tahun untuk mengukur seberapa parah atau seberapa permisifnya masyarakat Indonesia. Jadi kalau tadi kita lihat IPK itu mengukur ee sistemnya konteks ee di SUP negara Indonesia. Tapi kalau IPAK atau indeks perilaku anti korupsi ini yang diukur oleh BPS melihat individunya, jadi perilaku koruptif ee masyarakat Indonesianya. Jadi sistemnya dilihat ee secara kenegaraan dilihat ee individu pribadinya juga dilihat gitu. Nah, ternyata hasil skor ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kita masih permisif karena skornya itu ee masih ada di angka 3,85 ya. dari skala ee semakin tinggi angkanya artinya semakin tidak permisif. Nah, kalau semakin mendekati nol semakin permisif dan ini juga yang masih harus kita perjuangkan dan ini ee BPS mengukur e bagaimana permisivitas masyarakat di tingkat PTI corruption. Jadi korupsi kecil-kecilan yang tadi sedikit saya bahas bagaimana masyarakat menghadapi ee peti corruption atau korupsi kecil-kecilan ini dalam kehidupan sehari-hari yang mereka alami, yang mereka lihat, yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari di layanan publik mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan ee dan layanan publik lainnya. Next. Yang berikutnya kemudian ada satu lagi ee indikator negara kita yang dilihat dari sistemnya yaitu survei yang dilakukan oleh KPK melalui survei penilaian integritas. Nah, ini respondennya tentunya Bapak Ibu mungkin ya sebagai ASN yang bekerja di instansi pernah menjadi salah satu respondennya. memang respondennya salah satunya adalah dari internal instansi untuk mengukur atau melihat atau menilai apakah di dalam instansinya masih ada ditemukan gratifikasi atau misalnya masih terjadi ee kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya. Dan juga masyarakat sebagai pengguna layanan publik ini juga menjadi respondennya. Nah, lagi-lagi angka indeks integritas nasional kita dari hasil survei penilai integritas ini masih ada di angka 71,53 dari skala 100. Nah, artinya apa? Artinya masih rentan. Angka ini menunjukkan bahwa di sistem ee birokrasi atau tata kelola pemerintahan negara kita ini masih rentan ditemukan praktik-praktik korupsi di mana yang di-highlight dalam survei ini adalah perihal transparansi, kemudian integritas tugas, kemudian ada juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan SDM misalnya untuk mutasi rotasi pegawai, apakah masih ada suap? Kemudian apakah di dalam ee sistem masih ada gratifikasi dan lain sebagainya. Jadi dari tiga indikator ini terlihat memang saat ini ee sesuai data terupdate bahwa di Indonesia perjalanan untuk ee memperjuangkan pemberantasan korupsi masih diperlukan ya karena kondisi yang real. Ditambah lagi ee tantangan yang kita hadapi menghadapi kondisi global yang ee penuh ketidakpastian saat ini gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Tadi sudah disebutkan bahwa Bapak Ibu kita semua sebagai ee ASN diharapkan untuk menjadi garda terdepan menjadi agen perubahan. Ee jadi di situ kita juga bisa berperan untuk tentunya dimulai dari diri kita dan juga untuk mengedukasi mengedukasi keluarga, mengedukasi ee masyarakat di lingkungan kita gitu. Perihal ee terkait dengan pencegahan korupsi ini. Berikutnya. Nah, kemudian ee apa sebenarnya yang ee dimaksud dengan ee korupsi ya yang dihadapi yang dihadapi di Indonesia? Mungkin Bapak Ibu di daerah masing-masing bisa melihat secara real dampak dari korupsi itu sendiri ya. Dan bahkan parahnya kenapa korupsi ini disebut extraordinary crime Bapak Ibu? karena korbannya itu tidak merasa menjadi korban, tidak merasa beda dengan perampokan, beda dengan kasus pembunuhan gitu ya, atau beda dengan kasus pencurian. Tapi korupsi ini jahatnya itu adalah kita yang menjadi korban korupsi itu tidak merasa sebagai korban. Padahal jelas-jelas kita atau masyarakat ya itu dirugikan dari sisi akses ke kesehatan, akses ke pendidikan, akses ke kesejahteraan hal-hal yang lainnya yang memang seharusnya bisa didapatkan dengan lebih baik tapi belum ee dapat terwujud kesejahteraan itu sesuai dengan apa yang kita tujukan di dalam undang-undang kita. Jadi, dampak korupsi itu masif. ee kalau kita lihat ya adanya permainan atau monopoli mungkin kita kalau lihat berita ee minyak langkas terus kemudian kemarin kasus yang Pertamina mohon maaf saya nyebut merek ya itu bagaimana ee masyarakat dibohongi gitu ada permainan kartel minyak di sana itu tentunya merusak pasar, merusak persaingan usaha yang sehat, merusak harga ee dan merusak ekonomi ya dan juga lagi-lagi yang dirugikan masyarakat. Tapi jahatnya korupsi adalah kita baru tahu belakangan dan tidak merasa sebagai korban gitu. Karena mungkin dampak langsungnya ee kurang berasa ya seperti seperti kasus ee kriminal lainnya. Kemudian yang kedua itu meruntuhkan hukum tentunya ya. Kalau misalnya ada jual beli pasal hukum bisa diperjual belikan ya tentunya ini merusak ee hukum dan juga merusak proses demokrasi. Kalau kita lihat sekarang kok kayaknya perkawinan antara politik dan juga apa ya yang namanya klientalisme gitu ya, politik dan juga mohon maaf tanda pemerintahan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga ee menjaga integritas dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari berbagai konflik kepentingan apalagi yang arahnya ke arah politik itu sebagai ASN kan harus netral ya. Nah, bagaimana ini bisa ee dijaga oleh ee teman-teman semua supaya tidak ee semakin parah merusak demokrasi. Kemudian yang sangat jelas itu menurunkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan ya tadi kesehatan ee pendidikan, ee kesejahteraan dan lain sebagainya. Dan tentunya ketika kita tidak bisa mengakses kesejahteraan, kita tidak bisa mengakses ee urusan kesehatan, kita tidak bisa mengakses urusan pendidikan, kita tidak bisa mengakses urusan makan dan lain sebagainya, di mana di situ seharusnya negara hadir, itu sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan ternyata kejahatan korupsi ini bisa mendorong atau menyebabkan kejahatan lain berkembang. misalnya ee uang hasil korupsi dicuci gitu ya, kemudian dibikin bisnis ee lain dan juga itu menghasilkan kejahatan ee lainnya gitu, kasus kriminal lainnya misalnya ee kejahatan ee hal-hal yang negatif lainnya gitu ya. Jadi itu bisa terjadi. Kemudian, nah kenapa korupsi ini ee sangat jahat ya dianggap extraordinary crime? Ternyata di luar dampak ini ada yang namanya social cost of corruption atau biaya sosial dari korupsi. Mungkin di slide berikutnya bisa dilihat oleh ee rekan-rekan semua. Jadi, social cost corruption ini kalau misalnya ada satu kasus korupsi terjadi itu tidak bisa dilihat hanya dari kerugiannya berapa miliar sih dari satu kasus ini. Tapi kita harus melihat dampak sosialnya itu seberapa besar. Misalnya ketika ada kasus korupsi itu biaya eksplisitnya. Artinya dari kasus ini ee yang nilainya berapa yang dikorupsi yang dinikmati oleh ee pelaku korupsi itu disebut biaya eksplisit. Tapi ada juga biaya antisipasi misalnya bagaimana ee biaya untuk pencegahan korupsi seperti yang kita lakukan sekarang kan sebenarnya negara mengeluarkan anggaran ya untuk ini semua gitu karena ada korupsi yang terjadi di Indonesia gitu. Kemudian ada juga biaya yang implisit. Jadi misalnya opportunity cost akibat korupsi misalnya kalau misalnya itu korupsinya infrastruktur, negara harus ngutang lagi sama negara lain buat membangun infrastruktur yang dikorupsi yang ambruk misalnya. Nah, kita bayar bunganya lagi, negara bayar bunganya lagi gitu. Jadi itu satu kesatuan ya, tidak bisa dilihat oh kalau misalnya ada satu kasus kor oh kerugiannya ini cuma R miliar gitu. Tapi apa imbasnya, kerugian sosial apa yang ee dihasilkan dari kasus korupsi yang terjadi itu. Nah, itu kejahatan korupsi ee begitu luar biasa. Jadi, yang kita biasa lihat adalah di permukaannya saja padahal di dalam lautnya atau kayak gunung es gitu ya, itu ee apa namanya menghasilkan dampak sosial yang begitu masif. berikutnya. Nah, Bapak Ibu kemudian ee apa sih bedanya antara PTI corruption, grand corruption dan political atau state capture corruption? Ya, dan kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berita saat ini ya yang ee banyak media massa sampaikan bisa melihat pola-pola ini sebenarnya masih ee syarat atau markak terjadi di negara kita. Kalau PT Corruption tadi yang diukur oleh BPS bahwa eh di negara kita masih ada eh masyarakat yang sangat permisif ya dengan PT corruption. Di mana sebenarnya PT Corruption ini adalah eh penyalahgunaan oleh pejabat publik dalam interaksinya dengan pengguna layanan publik ya di kehidupan sehari-hari. Jadi tadi misalnya di layanan publik baik itu tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan ee atau tingkat ee daerah gitu ya. Ee petugasnya misalnya ee mau mendahulukan yang kasih gratifikasi. Nah, itu jenis PTI corruption atau misalnya masyarakatnya enggak apa-apa deh ngasih ini kan uang tanda terima kasih atau ini kan sekedar uang rokok. Nah, seperti itu. Jadi ee itu bisa mempengaruhi proses layanan publik yang seharusnya bisa dinikmati oleh semua masyarakat secara sama ya, secara sama standar yang sama. Tapi karena ada ee PTI corruption yang terjadi, tentunya yang rugi lagi nanti adalah masyarakat. Misalnya ada jadi favoritism, ah nanti layan ini yang lebih cepat gitu, yang ini nanti aja gitu atau pakai orang dalam dan lain sebagainya. Kemudian ee ini juga sebenarnya PT Corruption tidak bisa dianggap sebagai korupsi kecil karena kalau misalnya dikalkulasi, divaluasi itu jadinya gede banget ee apa namanya hasil dari PT corruption kalau misalnya kita kalkulasi atau valuasi dari eh kasus-kasus yang terjadi di berbagai layanan publik. Nah, tapi untuk PTI corruption ini enggak harus ditangani secara penindakan gitu ya. karena nanti penjara penuh tapi kasusnya atau ee kejadiannya tetap berulang. Nah, yang dilakukan adalah melalui perubahan sistem atau perbaikan sistem yang didorong kepada seluruh pemerintah daerah dan juga seluruh elemen dan juga mengedukasi masyarakatnya dan juga ee mengedukasi ee ee pejabat layanan publiknya gitu ya. salah satunya dengan ee upaya-upaya edukasi seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian kalau grand corruption ee mungkin Bapak Ibu ee pernah tahu ya. Jadi ini lebih besar lagi gitu kejadiannya dan banyak sekali segelintir ee orang yang melakukan tapi merugikan banyak orang. Jadi misalnya kerugian keuangan negara kasus IKTP gitu ya dan lain sebagainya itu gede banget kasusnya. Nah, yang agak ngeri juga sekarang terjadi adalah political corruption atau state capture corruption. Sebenarnya korupsi ini adalah bentuk dari manipulasi kebijakan ee yang diinstitusionalkan gitu ya oleh para pengambil keputusan politik sebenarnya untuk mengamankan posisinya masing-masing nih. Mengamankan posisinya masing-masing ee sehingga mereka bisa mengeruk lagi gitu ya. mempertahankan kekuasaan, mempertahankan status, dan ujung-ujungnya memperkaya dirinya sendiri lagi dan ee kelompok elitnya ee lagi gitu dengan melakukan ee manipulasi kebijakan untuk mengamankan ee kekuasaannya. Nah, itu disebut eh political corruption atau state capture corruption. Next. Nah, yang berikutnya kalau sesuai dengan undang-undang ee tindak pidana korupsi itu sebenarnya ada 30 jenis, tapi kemudian diklasifikasi menjadi tujuh jenis besar dan ee nanti Bapak Ibu bisa pelajari ya. Tapi yang sering ee terjadi ya, yang marak terjadi di masyarakat kita sehari-hari itu atau di di apa namanya? di dalam ee kondisi tata kelola pemerintahan itu banyak yang terjadi adalah gratifikasi, kemudian suap-menyuap atau benturan kepentingan dalam pengadaan, ee kemudian perbuatan curang ya, penggelapan dalam jabatan dan yang ee memang banyak terjadi itu adalah gratifikasi dan suap-menyuap. Ini ee dilihat dari ee kasus korupsi yang ditangani oleh KPK banyak itu berkaitan dengan suap-menyuap dan juga gratifikasi. Jadi misalnya dalam perizinan, kemudian dalam penentuan kebijakan ee dan lain-lain ya di situ marak terjadi suap-menyuap dan gratifikasi. Dan juga kasus berikutnya yang banyak terjadi dan kasusnya banyak ditangani oleh KPK juga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi banyak terjadi ee korupsi ee saat pengadaan barang dan jasa. Berikutnya. Nah, nih Bapak Ibu nanti setelah sesi ini diharapkan bisa memahami bedanya ya. Apa beda gratifikasi, kemudian ee beda suap, maaf, beda gratifikasi, suap, dan pemerasan. Jadi kalau gratifikasi Bapak, Ibu itu sangat tipis sekali. Jadi kita harus berhati-hati ya dengan gratifikasi ini. Gratifikasi itu ada kaitannya dengan jabatan yang kita punya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak, Ibu di dunia kerja kita ketemu dengan satu kondisi yang membuat kita galau, membuat kita dilematis gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu filter aja di dalam dirinya sendiri nih. Kalau misalnya ada seseorang mau memberikan hadiah buat kita dalam konteks apa? Apakah dia sahabat kita? Apakah dia famili? Apakah dia vendor atau rekanan atau ee bawahan dan lain sebagainya ya. Ada enggak kaitannya dengan jabatan kita di posisi kita sekarang? Misalnya, misalnya kalau misalnya ada kaitannya dengan di posisi kita sekarang, nah itu masuk dalam kategori gratifikasi dan bisa dipastikan gratifikasi ee ilegal. Artinya kita harus menolak ya misalnya dari rekanan atau dari ee orang yang punya kepentingan dengan jabatan yang lagi kita emban saat ini gitu. Tapi kalau misalnya dari sahabat dekat kita, dari famili kita ulang tahun dikasih hadiah dari sahabat dekat ya yang tidak ada kaitannya dengan jabatan kita. Artinya ketika kita tidak menduduki jabatan ini ya memang dari dulu dia baik, memang dia famili kita gitu. Jadi kalaupun kita tidak menduduki jabatan ini ya enggak ada kepentingannya lagi gitu. Memang memang tetap baik, tetap memberikan hadiah, tetap ini. Nah, itu ee dipastikan bukan bentuk dari gratifikasi. Tapi kalau ada imbasnya, ada kaitannya dengan jabatan kita, nah itu hati-hati. Itu bentuk dari gratifikasi. Memang sifatnya atau tujuannya untuk menanam budi. Jadi, Bapak Ibu, kita semua enggak minta nih. Tidak minta. kita tidak pernah meminta orang tersebut untuk memberi, tapi memang ada tujuannya untuk menanam budi. Kemudian tidak ada kesepakatan karena tidak ada permintaan ya. Kita tidak minta tapi dikasih gitu. Nah, hati-hati biasanya ini juga yang memberikan gratifikasi itu cerdas ya. Misalnya kita di kantor sudah menolak nih, jelas-jelas ada aturan tentang gratifikasi. kita menolak eh ternyata dikirimlah ke rumah atau dikirimlah dititiplah lewat supir gitu ya di parkiran supir kita enggak ngerti konteks gratifikasi kemudian dimasukkan ke mobil atau di rumah yang terima atau yang terima pasangan atau anak yang enggak ngerti konsep gratifikasi belum tersosialisasi gitu atau kita belum ngobrol tentang e gratifikasi misalnya hati-hati ya nak nanti kalau di rumah ada yang kirim-kirim ini kasih tahu gitu atau misalnya kirim enggak ketahuan siapa gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa laporkan saja ke gratifikasi online atau di instansinya masing-masing. Kalau sudah ada unit pengendali gratifikasi bisa laporkan saja untuk me apa ya menggugurkan menggugurkan ee ancaman atau jeratan pasal gratifikasi 12B ini gitu. ketika kita sudah melaporkan kita sudah tidak ee ada kaitannya atau tidak lagi terjelat terjelat pasal ee 12B ini. Kemudian kalau misalnya suap apa? Tentunya suap beda dengan gratifikasi Bapak Ibu. Suap ini harus ada kesepakatan. Ada yang mau atau minta disuap, ada juga yang punya kepentingan mau memberikan suap. Jadi sifatnya transaksional biasanya dilakukan secara rahasia atau tertutup dan ada kesepakatan. Jadi misalnya bentuk suapnya apa itu disepakati dulu. Misalnya saya maunya mobil listrik versi terbaru gitu atau saya maunya apa nilai uang dalam bentuk dolar dalam bentuk apa nilai ini. Oke nanti yang dibarter apa? Oh, saya mau tolong dong kebijakan ini e diubah gitu ya untuk mengamankan kepentingan bisnis saya misalnya gitu atau misalnya tolong dong kasih izinnya saya mau buka usaha terkait ini gitu. Jadi ada sifatnya transaksional ada yang ee memberikan janji ada juga yang dijanjikan dan biasanya ee dilakukan secara rahasia dan tertutup. Nah, kemudian kalau pemerasan ini juga tentunya berbeda. Kalau pemerasan ini adalah ee satu pihak. Jadi sebenarnya ee orangnya itu tidak mau ya tidak artinya mau mengikuti prosedur, tidak mau main kotor misalnya, tapi ternyata sama pejabat ee layanan publiknya atau sama pejabatnya itu dipaksa diminta atau ya pemerasan ya. Jadi dengan ancaman tertentu misalnya dalam satu proses pengadaan ee salah satu vendor sebenarnya enggak mau nih main kotor, maunya ikut aturan aja gitu. Tapi kemudian ada indikasi ee mau saya lulusin enggak perusahaannya? Ee kalau misalnya mau saya lagi mau ganti mobil nih, mau ganti mobil baru gitu, bisa enggak kasih nanti saya lulusin. Ada ancaman kalau misalnya tidak kasih saya mobil, ya udah mohon maaf ee perusahaan Anda saya coret dari listing misalnya gitu. Nah, itu ada ancamancaman tertentu masuk ke dalam konteks pemerasan. Jadi beda ya, Bapak Ibu. yang memang banyak sekali akan kita hadapi dalam ee keseharian kita nanti adalah gratifikasi. Ini yang sering bikin kita galau nih ini terima apa enggak, boleh terima apa enggak gitu. Memang konteks gratifikasi ini sifatnya tanda kutip haram kita terima kalau misalnya ada kaitannya dengan jabatan kita. Tapi kalau enggak ada kaitannya dengan konflik kepentingan atau dengan jabatan kita atau bertentangan dengan tugas kita, itu boleh. Boleh ya. Misalnya Bapak Ibu ee amit-amit ya mohon maaf gitu. Misalnya mengalami bencana atau kedukaan terus dikasih ee uang duka. Nah itu selama nilainya wajar dan tidak ada konflik kepentingan di sana ya itu sasa saja diterima gitu. Atau misalnya saat lebaran tetangga kasih makanan gitu. Memang dari dulu suka kirim-kirim makanan gitu ya. Nah ini boleh enggak sih dari tetangga ya? Tetangganya ada kaitannya dengan jabatan apa enggak? Oh enggak. Tapi kalau misalnya ada vendor kasih hampers atau kirim parcel gitu ya buat kita, wah ngapain nih kirim-kirim parcel gitu ya dari vendor. Nah, ini ada kaitannya dengan jabatan yang kita punya. Kalau misalnya kita tidak ada di jabatan itu, apa kira-kira mereka masih kirim-kirim? Itu kan enggak juga ya, Bapak, Ibu. Jadi kurang lebih ee perbedaannya seperti itu. Next, yang berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu ee tadi ya yang saya sampaikan. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan gratifikasi. Jadi ee bagaimana kita bisa ee sebagai ASN bisa membentengi dari diri kita dulu kemudian kita edukasi ke keluarga, kita edukasi ke masyarakat. Yang pertama yang rentan adalah memang gratifikasi ini ya. Ini hukumannya enggak main-main. Bentuknya juga macam-macam Bapak Ibu ada di pasal 12B dan C. Sebenarnya gratifikasi ini adalah pemberian dalam arti luas. Kalau dalam undang-undang ini bentuknya macam-macam. ada uang, ada barang, ada diskon, ada komisi, pinjaman tanpa buka tiket perjalanan, ee fasilitas gitu ya. Ee fasilitasnya banyak ya, perjalanan, hotel, wisata, pengobatan, dan lain-lain fasilitas yang bisa kita terima. Terus diterimanya bisa di Indonesia atau di luar negeri. Kemudian dilakukannya bisa lewat sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sekarang apalagi udah modelnya digital ya, udah caseless gitu. dan bentuknya macam-macam. Nah, ini nanti yang di yang diberikan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang adalah yang berkaitan dengan jabatan kita dan bertentangan dengan kewajiban kita atau tugas kita sebagai pegawai negeri atau sebagai penyelenggara negara. Tapi kalau tidak ada konflik kepentingan atau tidak ada kaitannya dengan jabatan kita sebagai ASN itu boleh gitu ya. Nanti aturan mainnya seperti apa. Kemudian ancaman hukumannya enggak main-main Bapak Ibu. Jadi ada pidana penjara 4 sampai 20 tahun dan juga dendanya itu R00 juta sampai R miliar. Nah ee kurang lebih gratifikasi seperti itu. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu ketika dihadapkan dengan gratifikasi ini ya laporkan gitu ya ketika menemukan ini kira-kira ada kaitannya sama jabatan saya nih. Ah, saya tapi saya enggak enggak ketemu orangnya enggak bisa nolak. Kalau mungkin kalau orangnya ngasih langsung ke saya, saya tolak. Tapi ini orangnya enggak ada, gitu atau dititipin ke siapa. Nah, ini laporkan saja Bapak, Ibu. Dengan melaporkan Bapak, Ibu sudah menggugurkan ee jeratan Pasal 12B ini. Berikutnya mungkin saya jelaskan sambil cepat aja ya, Bapak, Ibu karena keterbatasan waktu. Next. Nah, kemudian ee modus korupsi yang menyedihkan juga ya Bapak Ibu di Indonesia itu terjadi melibatkan keluarga. melibatkan keluarga dan bahkan beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK itu banyak rasionalisasi yang terucap dari pelaku korupsi untuk membahagiakan istri, untuk membahagiakan keluarga, melakukan korupsi gitu. Jadi mereka memberikan rasionalisasi untuk kebahagiaan keluarga. Jadi melakukan korupsi tujuannya adalah membahagiakan keluarga. Ini sebuah apa ya rasionalisasi yang keliru ya atau menormalisasi ee kejahatan korupsi gitu. Dan lagi-lagi ketika pelaku korupsi itu melakukan korupsi melibatkan keluarga. Misalnya ini ada banyak kasus di KPK yang ditangani oleh KPK itu melibatkan suami istri. Ada mohon maaf ya kayak dulu kasusnya Nazaruddin dan istrinya. Kemudian ada juga ayah dengan anaknya. Ayahnya anggota dewan, anaknya ee vendor, salah satu vendor. Terus kemarin ee terus mereka bermain ee di pengadaan. Kemudian ada juga yang ee adik kakak ya, kemudian ipar, mertua, menantu dan lain sebagainya. Dan ini sudah menjadi apa ya satu fenomena yang membuat kita miris ya. Kita tahu bahwa keluarga itu adalah benteng terkecil ee pendidikan moral dimulai dari keluarga. Anak-anak itu mengenal nilai-nilai dari keluarga. Benteng pertahanan moral ada di keluarga. Ibu menjadi madrasah pertama anaknya dimulai dari keluarga. Suami mendidik istrinya di keluarga juga gitu. Jadi ketika keluarga ini ter ee cemar oleh kasus korupsi itu menjadi satu fenomena yang yang menyedihkan, yang ironi, yang ee membuat kami semua di KPK dan juga mungkin Bapak Ibu yang tahu ya khawatir gitu harus lewat mana lagi. Sedangkan keluarga adalah skup terkecil ya, lingkungan terkecil yang kita tahu yang paling tidak masih bisa kita ee lindungi atau jaga supaya tidak terkontaminasi dengan yang namanya korupsi. Kemudian ketika melakukan korupsi lagi-lagi juga melibatkan keluarga misalnya untuk mencuci uang. Jadi misalnya bikin polis asuransi atas nama istrinya, anaknya, cuci uang ee aset-asetnya, dikasih nama atas ee istrinya, anak-anaknya, dan lain sebagainya ya. investasi dan lain sebagainya. Dan ini ee apa ya sangat fenomena ini terjadi real di Indonesia dan kasusnya banyak ditangani oleh KPK dan ini artinya sebuah warning sistem buat kita semua untuk menjaga mulai dari diri kita kemudian yang lingkungan terkecil kita ee di keluarga gitu. Next. Nah, ini tadi yang saya jelaskan rasionalisasi itu ya atau misalnya kita ee mudah-mudahan Bapak Ibu enggak lagi nanti yang merasionalisasi kan gaji gaji kita kecil gitu. Jadi boleh dong melakukan korupsi, boleh dong terima suap atau terima gratifikasi. Jangan ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai e melakukan rasionalisasi seperti itu. Masih banyak jalan menuju Roma. masih ada 11 cara tanpa harus melakukan korupsi atau penyimpangan lainnya yang bisa kita lakukan yang ada di jalan yang sesuai dengan aturan atau norma atau ee undang-undang gitu ya. Jadi kalau karena saya ee muslim gitu jangan sampai nanti Bapak Ibu memberikan hasil uang panas untuk kasih makan keluarga karena percaya tidak percaya itu akan berpengaruh kepada hasilnya gitu. karena ee tidak jadi atau tidaknya berkah ya menjadi berkah atau tidaknya itu ternyata berpengaruh apakah ee itu didapatkan dari hasil yang panas atau haram atau yang bersih ee sepertinya itu apa ya sangat masuk akal juga gitu. Dan banyak kasus yang kita lihat juga ada kejadian gitu. Jadi ee dari hasil kejahatan ya anaknya jadi anak yang tidak bisa diatur. Bahkan kita tahu ya kasus kasus korupsi besar ee RAT ya berawal dari anaknya yang mukulin anak orang kan Mario Dendi. Kemudian korupsi bapaknya terungkap gitu. Jadi oh ternyata itu tuh satu siklus yang tidak bisa dihindari ya. Satu fenomena sosial yang menarik juga gitu untuk diteliti gitu. Wah, ternyata ya mungkin ini ada kaitannya juga dengan nilai-nilai, ada kaitannya juga dengan norma-norma ee di dalam keluarga dan lain sebagainya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa keluarganya sudah terkontaminasi oleh ee kejahatan korupsi. Kemudian ada juga korupsi terjadi ee adanya tekanan. Jadi kita sebenarnya enggak mau nih, tapi ada pressure dari atasan untuk kita melakukan manipulasi atau kita melakukan ee kecurangan-kecurangan gitu. Di mana misalnya ancamannya adalah ee jabatan kita yang dipertaruhkan. Ini kejadian juga di salah satu kementerian di mana menterinya itu terlibat kasus korupsi dan anak buahnya yang ee tertangkap juga kemudian terungkap bahwa ee ternyata memang mereka dalam kondisi pressure ya atau tertekan gitu. Kemudian atau arogan. Kalau arogas ini berkaitan dengan ee superioritas memang kewenangan, serakah ya itu ee arogan capability berkaitan dengan jabatan ya otoritas kedudukan dan juga ada kesempatan. Jadi ya karena punya jabatan bisa akses ke kebijakan, punya akses ke keuangan, ee punya akses ke kekuasaan. Jadi ee tergoda untuk melakukan ee kejahatan korupsi. berikutnya. Nah, next. Bagaimana peran kita semua, peran Bapak, Ibu, rekan-rekan semua dalam memberantas korupsi? Slide berikutnya. Nah, mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di ee lingkungan kerja kita ee kita mengalami tantangan-tantangan untuk menegakkan integritas gitu. Jadi misalnya kok kita kayak jadi asing sendiri ya, kita kok kayak jadi ah suci sendiri gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mungkin slide berikutnya. Next slide ya. Tantangannya ini misalnya misalnya Bapak Ibu menghadapi tekanan dari atasan atau pihak yang berkepentingan gitu. ee tadi ya pressure itu kalau misalnya enggak mau melakukan akhirnya resikonya dimutasi misalnya atau diasingkan gitu ya atau misalnya lingkungan kerjanya tidak mendukung ah udahlah semua orang juga sama kok dari angkatan ke angkatan sama melakukan itu gitu misalnya atau misalnya enggak ada perlindungan di dalam institusinya untuk whistle blower atau ee yang melakukan whistle blowing ya mengadukan gitu. gitu malah dikucilkan, malah diasingkan, atau malah terancam. Ee atau misalnya karena keterbatasan pengetahuan tentang regulasi dan etika. Jadi misalnya ee salah satu apa namanya? Pegawai enggak tahu nih aturannya gimana atau misalnya belum pernah ikutan sosialisasi dan lain sebagainya itu sebenarnya juga ee berpengaruh ya karena misalnya enggak tahu kalau gratifikasi ini ternyata ada di undang-undang dan ancamannya itu berat. Dan ada juga yang karena tekanan sosial dan budaya lokal. Tapi memang ee KPK pernah melakukan ee kajian atau penelitian terkait dengan gratifikasi. Ya, sebenarnya kan orang bilang ya bahwa gratifikasi ini budaya timur kok. Kita hidup di Indonesia budaya timur kok biasa saling memberi, saling menerima. Nah, ternyata KPK melakukan kajian ke beberapa kebudayaan di ee adat di beberapa daerah di Indonesia. ternyata sama hasilnya adalah iya, tapi yang dimaksud itu bukan seperti konsepnya gratifikasi dan ternyata itu muncul karena adanya kekuasaan gitu. Jadi ketika ada kekuasaan di situlah muncul gratifikasi. Padahal konsep yang diusung oleh adat dan juga budaya adalah di mana raja itu harusnya memberikan ee apa namanya? melalui kewenangannya memberikan ee kesejahteraan untuk rakyatnya. Tapi ee dalam satu ee apa namanya? Dalam satu masa ada ee kejadian di mana raja menerima upeti gitu ya, upeti dan pada akhirnya ada yang tidak amanah. Jadi ee menjadi sebuah kebiasaan gitu. Padahal konsep ee yang diusung oleh adat dan juga kebudayaan adalah saling memberi itu tidak konsepnya tidak seperti itu. Kemudian berikutnya, nah bagaimana ini menjadi tantangan kita ya dan yang sekarang kita lakukan pada pagi hari ini sebenarnya untuk mengingatkan kembali, memperkuat ee kepada rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada di diri kita dan juga nilai-nilai itu sudah ada di lingkungan sosial kita gitu. Karena kita hidup di Indonesia penuh aturan norma nilai ya Pancasila ya adat istiadat. Sekarang lagi ada ee aturan untuk ee berperilaku sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya Bapak, Ibu. Seperti misalnya yang ee kami ee sosialisasikan atau sebarkan ke masyarakat ada sembilan nilai anti korupsi. Sebenarnya ini tidak bertentangan dengan adat istiadat manapun, tidak bertentangan dengan proses pendidikan ee manun, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang ada di ee masyarakat Indonesia, gitu. Jadi, misalnya tentang kejujuran, agama mana yang tidak mengajarkan kejujuran? Semua agama mengajarkan kejujuran. semua adat atau ee budaya budaya ide Indonesia mengajarkan kejujuran, kemudian kepedulian. Ee budaya kita gotongroyong mengajarkan kepedulian, empati dan lain sebagainya. Kemudian ee kemandirian ya itu juga ada di dalam ee tradisi kita, kerja keras dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nilai-nilai anti korupsi ini sangat inline atau selaras dengan ee nilai norma yang ada dan berlaku di Indonesia. Nah, memang tantangannya adalah karena sudah menjadi kebiasaan pada akhirnya kok korupsi disebut sebagai budaya. Jangan dong ya, nanti kita diprotes oleh budayawan ya. Di mana sebenarnya budaya ini adalah nilai-nilai luhur yang isinya sangat positif dan ee jangan sampai justru ee menjadi normalisasi bahwa korupsi adalah sebuah budaya. Jangan ya. Jadi korupsi itu adalah ee kebiasaan ee bukan ee bukan budaya gitu. Nah, ini ee prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi, ee apa yang bisa kita lakukan? Kenapa konteks pada pagi hari ini dimulai dari diri sendiri? Karena ternyata dari diri sendiri ketika kita memulai itu ke depan bisa menjadi aksi kolektif yang kemudian mempengaruhi untuk menjadi sebuah budaya gitu. Sebuah tradisi, sebuah budaya. Jadi, sikap membentuk perilaku dan kemudian perilaku ini perilaku individu-individu berkumpul menjadi aksi kolektif. Dan ee aksi ini tentunya membangun ee sebuah budaya ya yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu-individu di dalamnya. Dan masyarakat kita terkenal dengan dikenal dengan masyarakat yang sosial gitu. Guyub masyarakatnya sosial dan ee sangat menjunjung tinggi ee nilai-nilai yang ada di masyarakat gitu, tradisi-tradisi ya. Nah, jadi ini sangat berpengaruh dan ee Bapak Ibu nanti setelah dari kelas ini mungkin jangan sebut lagi korupsi sebagai budaya ya Bapak Ibu. Nah, yang kita sebut budaya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang luhur dan juga positif. Berikutnya, ini yang tadi saya jelaskan ee ada seil nilai anti korupsi. Jadi, bagaimana kita memulai dengan diri kita sendiri? Ya, secara sederhana kelihatannya mudah, tapi kalau kita lakoni itu tidak mudah juga ya gitu. karena ini harus menjadi habitual ee kebiasaan kita sehari-hari dan juga nanti menjadi sikap menjadi perilaku kita menjadi kebiasaan yang mempengaruhi diri kita dan juga lingkungan kita. Jadi misalnya sembilan nilai anti korupsi ini atau yang dikenal oleh masyarakat karena KPK mensosialisasikan melalui ee di dibikin ee apa namanya? Kalimat Jumat bersepedah Kakak biar mudah diingat gitu ya. pronimnya ada jujur ee mandiri, tanggung jawab Jumat gitu ya. Kemudian ada bersepeda, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kakaknya kerja keras. Jadi nanti kalau Bapak, Ibu mengenalkan nilai ini ke keluarga atau ke anak-anak, ee dek, ayo ee hari Jumat bersepeda yuk, Kakak, gitu. Jadi apa tuh, Pak, gitu, nanti dijelaskan. Nah, ini yang selalu kita usung ee sebenarnya dari hal yang sederhana ini, dari sembilan nilai anti korupsi ini kita sudah bisa berkontribusi atau ee memberikan dampak yang positif untuk ee upaya pencegahan korupsi. Karena kalau misalnya kita menginternalisasikan, membiasakan, dan juga ee melakukan sembilan nilai ini dalam keseharian kita, insyaallah kita bisa menghindari diri kita dari godaan-godaan ee dan perilaku korupsi. Berikutnya, nah ini strategi pemberantasan korupsi, Bapak, Ibu. Apa sih yang bisa dilakukan juga oleh teman-teman ASN? Ya, tentunya teman-teman ASN sangat bisa berkontribusi tadi dalam dirinya sendiri ee masuk nilai itu. Kemudian bagaimana dengan lingkungan sosialnya baik di tingkat ee apa namanya keluarga, lingkungan sosial dan juga lingkungan kerja terutama ya bisa melakukan upaya pendidikan. Jadi tidak hanya guru, mungkin di sini ada Bapak Ibu guru ya. ee nanti Bapak Ibu guru bisa melakukan ee internalisasi ee pendidikan anti korupsi yang selaras juga dengan pendidikan karakter kepada anak didiknya misalnya atau lewat pembiasan-pembiasan tidak harus belajar di kelas tapi misalnya lewat ekstrakurikuler atau pembiasan-pembiasan yang ada di sekolah dan juga Bapak Ibu bisa melakukan upaya pendidikan di rumah misalnya atau kalau Bapak Ibu yang ee punya peran sosial lainnya misalnya jadi ketua pengaji kajian atau ketua gereja atau misalnya punya jabatan sosial lainnya ee aktif di gereja, aktif di masjid, aktif di lingkungan sosial, punya ee teman-teman arisan dan lain sebagainya sebenarnya bisa ya melakukan upaya-upaya ini untuk ee turut mengajak atau turut e menginspirasi, turut memberikan ee edukasi terkait dengan anti korupsi. Kemudian di lingkup instansi ini yang dilakukan upaya pencegahan ya ee bagaimana nanti Bapak Ibu berkontribusi untuk ee kompetensinya itu ee mendukung upaya pencegahan korupsi. Jadi ee selain Bapak Ibu sebagai individu tentunya sebagai ASN juga diharapkan ee profesional dan juga bisa adaptif gitu ya ee beradaptasi dengan ee sistem yang baru dan lain sebagainya sehingga nanti upaya-upaya perbaikan yang mendukung ee kerja pencegahan korupsi ini bisa di dilakukan secara optimal dan ee penindakan ya penindakan. Jadi jangan sampai nih kita terlibat ee apalagi sampai masuk ke penindakan, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa berkontribusi untuk upaya penindakan Bapak Ibu bisa menjadi whistle blower ee yang tentunya ee identitas Bapak Ibu atau keselamatan Bapak Ibu sebenarnya dilindungi oleh undang-undang dan juga ee dirahasiakan ya. Jadi, Bapak, Ibu bisa kalau kalau menghadapi indikasi tindak pidana korupsi di instansinya atau di lingkungannya, Bapak, Ibu bisa melakukan pengaduan gitu. Nah, jadi ee bisa dilakukan melalui upaya pendidikan, pencegahan, penindakan dan KPK itu tidak bisa berjuang sendirian. tentunya harus melibatkan banyak elemen masyarakat termasuk juga peran serta masyarakat itu kita libatkan komunitas, seniman, budayawan, apapun profesi Bapak Ibu menjadi ASN itu salah satu profesi yang Bapak Ibu miliki. Tapi di lingkungan sosial Bapak Ibu juga punya peran. ada yang jadi orang tua, kemudian punya peran lainnya di lingkup sosial itu sangat bisa dimanfaatkan juga oleh Bapak Ibu untuk mengajak ee lingkungan sekitarnya ke arah kebaikan di mana ee bisa juga menghindari diri atau menghindari keluarga dari godaan korupsi. Berikutnya, nah ini ya. Jadi melalui pendidikan seperti ini yang kita lakukan pada pagi hari ini nih sebenarnya mendukung mendukung upaya perbaikan, mendukung ee bertambahnya pengetahuan, kompetensi Bapak Ibu sehingga nanti ketika berhadapan dengan dilema-dilema ee korupsi sehari-hari, Bapak Ibu sudah bisa ee menjawab tantangan itu dari dimulai dari dirinya sendiri. Jadi dilakukan sosialisasi kampanye seperti yang kita lakukan saat ini adalah sosialisasi. Kemudian ada juga pendidikan anti korupsi. Bagaimana ee pendidikan anti korupsi itu diinsersi diinsersi di seluruh jenang pendidikan baik secara informal, formal, dan nonformal. Kemudian di Pusat Edukasi Anti Korupsi di sini ada Master Harry ya, Master Harry sebagai API ee juga berusaha untuk mengedukasi dan juga ee berusaha untuk mengajak kita semua ya untuk ee menghindari yang namanya korupsi. Nah, kemudian ada yang namanya pencegahan korupsi Bapak Ibu. pencegahan itu misalnya KPK melakukan monitoring system atau di instansi ya sekarang ada di KPK ada tim Korsub yang tentunya bekerja sama dengan ee pemda tempat Bapak Ibu bernaung. Nah, tujuannya adalah bukan untuk memata-mata, ya, tapi membantu ee Bapak Ibu membantu pemda untuk ee memotret atau ee memetakkan di mana sih sebenarnya dari tata kelola atau sistem birokrasi ini yang masih ada celah, celah untuk ee terjadinya korupsi sehingga itu diperbaiki. Makanya jangan sampai ke penindakan gitu ya, tapi ini bisa diperbaiki dari upaya pencegahan. targetnya adalah sistem misalnya kita melakukan sosialisasi khusus gratifikasi ee kemudian bagaimana ee Bapak Ibu bisa menghindari gratifikasi kemudian ada sistem pelaporan LHKPN itu tujuannya adalah untuk mencegah mencegah korupsi terjadi di dalam sistem berikutnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting tentunya kalau di sini ada Bapak, Ibu yang menjadi pimpinan di instansinya gitu ya, diharapkan dengan amat sangat untuk menjadi agen pendorong ya dan juga inspirator ee memiliki komitmen komitmen untuk memulai dari dirinya sendiri ee untuk menghindari yang namanya korupsi. karena sangat sulit ya kalau misalnya bawahannya itu ingin ee bersih gitu, ingin ee berintegritas tapi kemudian atasannya tidak mendukung bahkan sering memberikan pressure gitu. Ini juga menjadi tantangan yang berat. Jadi sebenarnya bagaimana pimpinan ini menjadi ee kunci, tokoh kunci yang juga mendukung kebijakan anti korupsi, budaya integritas dan lain-lain turunannya ya sampai dengan ke kegiatan atau ee keseharian di dalam instansinya. Jadi ee menjadi penggerak gitu, menjadi ee agen kunci ee yang bisa menginspirasi para bawahan ya. Berikutnya. Nah, kemudian tadi apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN ee dan juga di lingkungan sosial ya tadi ee Leud 9 nilai anti korupsi terinternalisasi dan dilakukan menolak atau menghindari gratifikasi. Nah, sekarang menghindari konflik kepentingan Bapak Ibu. Sebenarnya gratifikasi masuk juga di sini ya. Jadi, bagaimana kita bisa memilah-milah ee langkah kita dalam keseharian itu kira-kira syarat enggak sih dengan konflik kepentingan dan apa yang harus kita lakukan hindari gitu. Jadi, misalnya kalau misalnya tadi terkait gratifikasi ya, arahnya pasti ke konflik kepentingan. Jadi nanti ketika kita dituntut untuk bikin satu keputusan aduh jadi ada ewuh pakaiwuh gitu. Enggak enak nih karena sering dikasih, enggak enak nih karena sering dikasih hadiah, enggak enak nih karena sering dijamu makan dan lain sebagainya. itu memunculkan konflik-konflik kepentingan dan ini harus dihindari. Dengan menghindari konflik kepentingan dengan menolak ee gratifikasi Bapak Ibu tuh sudah berkontribusi nyata dan akan memberikan dampak positif untuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikutnya apa saja konflik kepentingan yang tadi ya? Gratifikasi. Ada juga misalnya aset jabatan atau instansi misalnya penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi yang di luar tugas atau misalnya menjaga informasi rahasia, menentukan honor atau gajinya sendiri, rangkap jabatan, kemudian akses khusus, tidak sesuai prosedur atau penilaian suatu objek kualifikasi tidak berdasarkan prosedur atau tidak berdasarkan standar. ini banyak atau syarat dengan konflik-konflik kepentingan dan ee ini harus dihindari khususnya ee di dunia kerja ASN ya ee akan banyak ketemu di lapangan ee berbagai konflik kepentingan dan itu sangat mengganggu pasti bikin dilema. Di satu sisi tidak sesuai dengan hati nurani. Di sisi lain ada tekanan dari atasan atau tekanan dari lingkungan. Karena ini bagaimana Bapak Ibu dituntut untuk bisa ee menyeimbangkan ya tentunya harus menegakkan integritas apapun resikonya ya. Jadi ini memang ee salah satu ee tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu yang bekerja di instansi berikutnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Next, ya. ini. Jadi ee apa yang bisa dilakukan oleh kita semua ya sebagai ASN ya, sebagai pejabat atau ASN tentunya luruskan dulu niat kita bekerja di instansi itu untuk apa. Tentunya ada poin edit value Bapak Ibu, Bapak Ibu pasti punya tujuan mulia punya edit value ya. enggak sekedar cari uang gitu, tapi punya edit value mau bermanfaat buat negara ini, mau bermanfaat untuk masyarakat, gitu. Jadi, nah itu ditegakkan lagi edit value ini di mana kita sebagai ee manusia niatnya untuk ibadah, gitu. Jadi kerja di instansi tidak tidak semata-mata untuk cari uang karena kalau mau cari uang jadi pengusaha aja gitu atau ya kerja di luar instansi yang sudah jelas kita tahu kalau dari negara ya sudah ketakerlah gajinya berapa ya Bapak Ibu mau cari kaya jadi pengusaha. Nah, saya yakin di dalam hati Bapak, Ibu, kenapa mau jadi ASN? Pasti punya satu tujuan mulia, satu edit value yang Bapak, Ibu mau capai sebagai manusia yang punya kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhannya. Jadi pasti ada satu tujuan mulia yang Bapak, Ibu mau capai lewat jalan yang Bapak Ibu tempuh. Kenapa Bapak Ibu ingin bekerja atau mengabdi untuk negara? Pasti ada, saya yakin itu. Dan ee bagaimana cara menghindari diri kita untuk tidak melakukan atau tergoda dari korupsi. Kita kuatkan lagi ee niat itu. Bahwa saya bekerja di instansi, saya mau berkontribusi untuk negara saya, saya mau berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Saya mau memberikan yang terbaik. Saya hidup sekali di dunia sebagai manusia, punya kebutuhan untuk ee berkomunikasi dengan Tuhan saya gitu ya. Punya tujuan lebih dari sekedar hidup. Karena kalau hidup sekedar hidup katanya ya hewan juga hidup gitu. Tapi kan kita manusia yang punya akal lebih dari itu. Pasti kita punya tujuan yang yang lebih yang mau kita capai dari sekedar menjalani hidup di dunia gitu. Ada tujuan lain yang mau kita capai. Nah, itu ditegakkan lagi menjalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh, ikhlas, penuh integritas, insyaallah profesional. Jangan takut. Oh, saya takut kompet tidak kompeten dan lain sebaga. Tenang. BPSDM itu punya banyak sekali ee program-program yang nanti akan ee meningkatkan kompetensi Bapak Ibu supaya menjadi ASN yang profesional. Jadi, tidak perlu khawatir. Nah, yang harus kita kuatkan adalah niat kita untuk bekerja. Kenapa kita memilih jalan menjadi ASN? Pasti ada tujuan mulia. Nah, itu yang kita ingat, itu yang kita tegakkan. Nah, sebagai orang tua Bapak, Ibu yang sudah menjadi ayah, sudah menjadi ibu, sudah menjadi suami atau istri tentunya ini sangat penting ya diajarkan juga ke anak-anak ee karena apalagi golden kalau yang punya anak-anak golden usia golden age ya lagi ee belajar untuk nilai-nilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, itu Bapak, Ibu sebagai ayah, sebagai ibu atau yang di sini berprofesi sebagai guru juga bisa berkontribusi untuk menanamkan nilai dan juga karakter anti korupsi kepada anak-anaknya, kepada suami istri juga. Jadi di sini nanti Bapak atau Ibu ya saling mengingatkan nih antar pasangan. Bapak-bapak mohon maaf jangan marah ya. Nanti kalau misalnya istrinya di rumah nanya, dikasih uang terus istrinya nanya, "Ah, ini uang apa ya, Pak?" gitu kan kemarin udah gitu, oh ini gaji ke-13 Bu misalnya ya. Oh jelas gitu. Tapi kalau misalnya kan kemarin THR udah ini apaagi gitu ditanya tuh sama istrinya sumbernya jangan ah ribet deh rese. Udah deh enggak saya kasih uang lagi. Jangan ya Bapak-bapak ya. Tapi ee itu bentuk dari kontrol seorang istri supaya memastikan ee harta yang akan dikelola dan dimakan sama anak-anak keluarganya itu jadi berkah gitu. Kemudian sebagai sosial e berperan sebagai sosial tadi misalnya ada yang jadi ketua RT mungkin atau misalnya ee aktif di pengajian, aktif di ee keagamaan lain ya di ee himpunan atau komunitas keagamaan aktif di lingkungan sosial itu tentunya Bapak Ibu bisa menjadi agen perubahan juga bisa menjadi contoh ee apalagi kalau membawa institusi ya bisa menjadi contoh atau bisa memberikan ee dampak yang positif juga untuk lingkungan sosial. Jadi itu dimulai dulu dari diri sendiri, kemudian kita sebarkan lagi ke keluarga, ke lingkungan terdekat, dan juga ke masyarakat. Berikutnya ya. Jangan mau jadi pelaku amit-amit ya. Jangan sampai, jangan mau kita terjerumus jadi pelaku. Dan juga karena korupsi ini kejahatan yang ekstraordinary, kita juga jangan mau jadi korban ya. Kita jangan mau jadi korban. Bapak, Ibu nanti bisa hindari gratifikasi atau kalau misalnya Bapak, Ibu ada konflik kepentingan bisa diclare ya. Misalnya Bapak Ibu jadi panitia pengadaan, ternyata calon pesertanya ada kenalan atau ada saudara. Nah, itu Bapak Ibu bisa melakukan declare atau deklarasi supaya tidak terjadi konflik kepentingan kemudian menjadi teladan tadi ee dan lain sebagainya. Nah, ini ee bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, ini saya ee mengutip dari ee Pak Hatta bahwa kurang cerdas itu bisa diperbaiki dengan belajar. Tapi kalau misalnya tidak jujur itu sulit diperbaiki. Jadi, jujur ini adalah karakter keharusan. Next. Ya, ini sesuai dengan ee topik pada pagi hari ini ya. Kalau kita mau memberikan perubahan untuk lingkungan ya harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau kata Mahatma Gandhi our greatest ability as humans is not to change the world but change ourselves. Kurang lebih itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan ee manfaat positif untuk Bapak Ibu mengingatkan kembali ya untuk yang sudah tahu atau yang belum tahu bisa menjadi pengetahuan baru dan juga ini mudah-mudahan bisa diingat terus dan bisa menjadi ee pemantik semangat kita lagi nih ASN seluruh Indonesia untuk yuk kembali lagi ke tujuan mulia kita. Apa sih kenapa kita jadi ASN? Kenapa kita melamar jadi ASN dan apa yang mau kita capai gitu. apa iya kita mau kaya lewat jalan ASN ini kan enggak ya pasti ada tujuan mulia yang mau kita berikan kontribusi kita, mau kita berikan untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Jadi itu saja dari saya Bapak Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dan nanti jika ada yang mau ditanyakan atau disampaikan bisa di sesi diskusi. Ee jika masih ada waktu dan saya bisa jawab saya akan jawab. Demikian terima kasih. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya saya kasih pantun boleh ya? sekali nih jalan jalan-jalan ke hutan jati cakep cakep pulangnya bawa daun sirih cakep mari kita tanam integritas sejati cakep demi Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi cakep thank you thank you Bu Doti untuk materinya sangat menggugah ya buat kita bisa menjadi agen perubahan Ee barangkali nanti sobat ASN ada yang ingin bertanya, silakan untuk langsung aja raise hand. Tapi Bu ee sebetulnya saya mau tanya sedikit aja ya sebelum saya serahkan ke sobat ASN. Ini tadi kan kita lihat ee bahwasanya IPK Indonesia itu di angka 37 ya Bu ya. Which is kalau misalnya semakin mendekati nol semakin buruk ya Bu ya. Semakin mendekati 100 semakin baik. Saya pernah baca bahwasanya ee Indonesia pernah mendapatkan IPK di angka 40. Nah, kenapa ini bisa terjadi penurunan? Dan sebenarnya kalau kita berkaca terhadap negara-negara di ASEAN, let's say tadi yang di Singapura ataupun di Malaysia, skor IPK-nya lebih tinggi. Sistem apa yang bisa kita pelajari dari mereka untuk bisa kita terapkan di Indonesia, Bu? Silakan, Bu Doti. Keren banget ini pertanyaannya ya, Mas Lukman. Jadi kita pernah ee betul kita pernah dapat angka ee empat ya itu zamannya pemerintahan SBYBY. Jadi kenapa waktu itu bisa bagus? karena ee memang ada satu kebijakan atau strategi ya strategi ee pemberantas skor komitmen dari PSBY itu sangat kuat bisa mendorong bagaimana seluruh ee elemen atau seluruh instansi ini bisa komit ee untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi dan ee kita semua tahu ya sekarang ee di masa ini kok kenapa nilainya semakin turun semakin turun dan ee perkembangan ee apa namanya dunia politik juga yang semakin dekat gitu dengan kekuasaan ya ee kayak misalnya apa klientelisme kemudian ee dan lain-lain itu ee mempengaruhi ee kinerja dari ee survei ini gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi ada juga pengaruhnya ee mungkin ya ini indikasi ya dan memang ini di di dilihat dari sisi komitmen. Ada satu kejadian peristiwa kenapa skor kita sempat turun sekali waktu itu karena ada ee yang namanya revisi Undang-Undang KPK. Oke. Nah, waktu itu dunia internasional melihat bahwa oh kok tidak ada komitmen ya dari ee pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi gitu. He. Sehingga ini kan terjadi dilema, bukan dilematis ya, terjadi polemik, terjadi pro dan kontra di mana demonstrasi besar juga terjadi saat itu ya waktu adanya perubahan gitu. Dan ternyata itu kebijakan, proses perubahan kebijakan itu ternyata berpengaruh juga ee terhadap dunia internasional melihat atau mengukur komitmen ee negara Indonesia terhadap ee pemberantasan korupsi. Jadi itu waktu itu ee kenapa ee turun kemudian ee kondisi politik di Indonesia juga banyak kasus-kasus ee besar terjadi ee pasca itu ya sehingga itu juga mempengaruhi ee nilai ee skor kita yang turun gitu. Oke. Nah, sebenarnya IPK ini juga tidak bisa dilihat apa namanya tidak bisa berdiri sendiri. Kita lihat lagi kepada survei lain ya kayak SPAK tadi dan juga SPI. Ternyata memang hasilnya sama mengkonfirmasi bahwa memang di negara kita masih ee diperlukan sebuah e upaya luar biasa untuk upaya pemberantasan korupsi itu, Mas. Lalu apa yang bisa dipelajari dari negara Singapura ataupun Malaysia yang skornya lebih tinggi, Bu, dibandingkan dengan kita? Kalau ee Mas Lukman ee pernah ke Singapura atau teman-teman ya kita tahu pertama adalah ee komitmen untuk menegakkan hukum ya. Jadi kita tahu kalau di negara Singapura kenapa gini, kenapa orang Indonesia ketika traveling atau berkunjung ke Singapura bisa comply dengan ee aturannya yang segitu rigid, bahkan takut untuk meludah, takut untuk makan permen karet gitu. Heeh. Karena Singapura memberlakukan denda dan tidak bisa disuap petugasnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita kena denda, bayar denda gitu dan itu diproses secara hukum, secara jelas. Nah, di Indonesia itu kita tahu ya banyak contoh ya. Ini saya tidak mendiskreditkan satu daerah, tapi ini contoh yang ada di e berita atau di sosial media yang saya baca. He. Di Bali deh. Di Bali kan banyak touris, over tourism. sempat viral juga waktu itu ketika ada ee turis asing ee itu mengalami kasus ya di sana ternyata mengalami pemerasan gitu, pemerasan oleh petugas ya, pemerasan oleh ee petugas. Nah, ini juga mempengaruhi cara pandang ee dunia internasional gitu. Oh, ternyata di negara Indonesia tuh bisalah petugasnya diakalin, bisalah petugasnya dikasih uang selesai gitu. Makanya mereka senang tuh ke Indonesia dibanding misalnya ke Singapura gitu. I kurang lebih itu, Mas. Jadi memang ee bagaimana kita menegakkan aturan atau menegakkan hukum dan ee meningkatkan integritas ee pejabat layanan publiknya supaya enggak lagi bisa terima gratifikasi atau suap gitu. Sehingga itu sangat bisa mempengaruhi ee peningkatan skor ee IPK kita. dari pemerintah memang harus bisa membentuk suatu peraturan yang rigid, tapi dari kitanya juga harus bisa membentuk culturnya. Ya, peraturan ya sebenarnya peraturan di Indonesia tuh enggak kalah-kalah bagus gitu ya. Maksudnya banyak peraturan ya walaupun misalnya masih banyak perlu diharmonisasi gitu, masih banyak yang bentrok atau bertentangan, tapi peraturan tuh sudah sangat banyak di Indonesia ya. Heeh. Tapi kadang-kadang peraturan yang terlalu rigid itu juga menimbulkan ee ya menimbulkan celah untuk dilakukan korupsi gitu. Kalau misalnya ee yang harusnya menegakkan aturan ini tidak menjalankan aturan ee atau tidak berintegritas. Jadi itu tantangannya sih, Mas. Oke. I see. Thank you, Bu Doti. Ini ada penanya dari Sobat ASN. Saya akan persilakan Bapak silakan untuk diperkenalkan namanya dan unit kerjanya, Pak. Silakan, Pak. Izin. Iya, Bu. Bertanya sedikit. Silakan. I ee terima kasih Pak Moderator. Ini ini terkait dengan korupsi ini kan sebenarnya isu klasik ya. Dari dulu-dulu kita sudah sering mendengarkan terutama kita di aparatur SP negara ini. Iya. Nah, Bu Liel maksudnya begini, korupsi ini kan semakin lama semakin banyak gitu ya. semakin canggih, polanya juga semakin canggih. Nah, apakah memang ee negara kita yang belum mempunyai intervensi yang begitu dalam atau begitu kuat untuk pencegahan korupsi termasuk juga penanganan atau penindakan korupsi atau memang budaya kita itu dari dulu memang suka korupsi gitu. Kenapa? Contoh masalah penindakan ya penindakan itu kok enggak tobat-tobat gitu. sudah dipenjara keluar nanti korupsi lagi. Apakah memang penindakan itu kurang kurang seram gitu, kurang ekstrem? Apakah perlu penindakan yang lebih ekstrem? Contoh misalkan kalau korupsi sekian miliar itu dipotong tangannya. Apakah harus seperti itu? Kemudian untuk pendidikan sekarang ini, Bu, untuk pendidikan pencegahan korupsi memang kan seharusnya berbasis keluarga ya. Iya. Kenapa? Karena dari beberapa ee literatur yang kita baca itu kan akarnya dari korupsi itu kan di level keluarga, di gaya hidupnya keluarga. Nah, di aparatur di ASN sekarang itu memang pendidikan-pendidikan terkait dengan keluarga itu jarang sekali. Apakah tidak ada regulasi atau kebijakan dari kementerian untuk bisa lebih penetrasinya ke tingkat keluarga gitu? Supaya itu dimulai dari dari bawah gitu. Jangan sampai dari bawah tidak ada pendidikan, dari terus keluarga tidak ada pendidikan, tiba-tiba nanti masuk dan menjabat satu posisi tertentu ya tetap korupsi juga gitu. Yang jadi korbannya keluarga. Terima kasih Bu. Izin. Makasih Pak siapa? Maaf Yudi Bu. Yudi dari Sumut. Yudi dari Oh, dari Sumatera Utara ya. Ee terima kasih, Pak Yudi. Pertanyaannya bagus sekali. ee Pak Yudi sering menyimak berita dan juga pasti sering baca juga ya fenomena-fenomena sosial di negara kita. Terima kasih banyak, Pak Yudi. Nah, berkaitan dengan penindakan ini benar banget ee pasti Pak Yudi dan teman-teman di sini juga melihat ya kok kayaknya pelaku korupsi itu enggak jerak-jerak padahal ee apa namanya? Penindakan yang dilakukan tuh sudah luar biasa ya. Nah, ee memang kalau sekarang dilihat e Pak Yudi dan juga teman-teman di sini ada satu instrumen nih. Nih fenomena yang terjadi di Indonesia ya, scopnya Indonesia. Percaya atau tidak percaya dari sebuah kajian yang dilakukan oleh ee KPK kalau tidak salah bersama Fakultas Hukum UGM beberapa tahun silam sebelum ada usulan untuk memiskinkan koruptor itu ternyata hasil kajiannya menyatakan bahwa pelaku korupsi di Indonesia itu enggak takut mati, Pak. enggak takut mati gitu. Yang penting keluarganya masih aman tuh tujuh turunan harta hartanya sisa harta hasil korupsinya tapi mereka takut miskin gitu. Nah, oleh karena itu jadi pelaku korupsi tuh pintar ya ngitung-ngitung korupsi berapa, hukumannya berapa tahun ya udah aman buat tujuh turunan. Makanya sekarang kita perlu satu instrumen yang lagi didorong nih ke legislatif yaitu Undang-Undang Perampasan Aset. Karena pelaku korupsi tuh takut banget kalau misalnya jadi miskin. Kenapa? Karena ketika dia miskin, enggak punya harta, itu orang lingkungan sosial enggak akan memberikan dia tempat atau ruang, ya kan? Masyarakat kita kan ee masih memberikan tempat atau ruang untuk ya gini deh, enggak usah naif ya. Coba e kita tanya atau kita lihat di lingkungan sosial kita, kesuksesan itu apa sih? Orang kan masih menganggap atau memandang, "Oh, sukses itu yang banyak uangnya. Oh, sukses itu yang punya jabatan tinggi gitu ya." Bukan, bukan sukses yang bermanfaat banyak untuk masyarakat, enggak gitu. Bermanfaat kalau hidupnya sederhana dianggap enggak sukses. Masih pandangannya orang Indonesia masih seperti itu. Masih sukses itu masih yang wah uangnya banyak, tujuh turunan enggak habis-habis gitu. Padahal hasil korupsi atau hasil kejahatan. Nah, sehingga ee penindakan itu memang harus dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang mendukung ke arah sana. Jadi, misalnya ada wacana nih, kenapa sih enggak ditembak mati aja kayak di Cina? Di mana pelurunya itu yang beli adalah keluarganya, pelaku korupsi bukan negara gitu ya. Ya, lagi-lagi karena kultur di Indonesia atau di sini ternyata pelaku korupsi enggak takut mati selama hartanya masih aman untuk tujuh turunan. ya fine-fine aja gitu enggak apa-apa yang penting keluarga saya masih sejahtera. Nah, justru mereka takut kalau misalnya miskin. Kenapa? Karena tidak lagi mendapat tempat di lingkungan sosial, enggak dihargai lagi. Karena cara pandang kita sukses itu adalah orang yang uangnya banyak, punya kuasa dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ini apa ya fenomena sosial yang ada di masyarakat kita yang mungkin ee kita juga sebagai punya peran untuk mengedukasi masyarakat ya atau dimulai dari keluarga dulu deh yuk. kita ajak nih, kita ajarin ke keluarga, ke anak kita, sukses itu bukan yang uangnya banyak, tapi hasil dari korupsi gitu. Sukses itu ketika kamu banyak memberi manfaat positif untuk lingkungan kamu, gitu. Nah, gimana caranya mengubah persepsi ini, mengubah mindset ini? Nah, itu tantangan kita juga. Jadi, sekarang Undang-Undang Perampasan Aset itu lagi diupayakan didorong ke legislatif ee masih menjadi pro dan kontra ya. Nah, kita tunggu aja apakah berhasil masuk ee Prolektas atau gimana gitu. Masih dibahas ee belum belum disahkan. Jadi, itu bisa menjadi satu instrumen yang insyaallah akan membuat pelaku korupsi jerak karena itu hartanya di mana pun bisa ditarik masuk ke Indonesia untuk bayar ganti rugi negara yang sudah dirugikan dari hasil korupsi yang ditarik ditarik diinvestasikan juga di negara luar dicuci gitu ya. Jadi kita butuh satu instrumen itu. Kemudian pendidikan. Benar sekali ee Pak Yudi ee berdasarkan ee apa berbasis keluarga ya. Ini juga kita upayakan. KPK juga mendorong di KPK ada yang namanya program pencegahan berbasis keluarga atau keluarga berintegritas. Jadi memang kita juga ee bekerja sama ya dengan berbagai instansi. Mungkin memang belum masif ya, masih ee piloting dan masih sedikit-sedikit gitu. Memang belum ada ee satu kebijakan khusus. Mungkin ini bisa didorong juga ke instansi terkait untuk membuat kebijakan dan juga dilakukan secara bersama-sama bagaimana ee pencegahan korupsi berbasis keluarga ini bisa dibuat secara lebih masif gitu ee dengan dipayungi sebuah kebijakan. Tapi walaupun belum ada kebijakan khusus, saya yakin pasti ada kebijakan yang ee bisa kita gunakan atau mendukung ke arah sana juga ya. Jadi misalnya kayak ee pendidikan karakter itu ya pendidikan nilai ya dimulai dari keluarga. Sebenarnya itu juga bisa jadi satu instrumen yang bisa kita lakukan untuk ee melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi yang dimulai dari keluarga. Memang kelihatan sepele tapi tidak mudah untuk dilakukan ya, Pak Yudit. Tapi jangan jangan ee putus asa gitu. Memang ee ini tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita pecahkan, harus kita lakukan bersama-sama. Terima kasih banyak ee Pak Yudi untuk ee pertanyaan dan diskusinya. Terima kasih Pak Yudi untuk pertanyaannya. Semoga menjawab. Thank you, Bu Doti. Ini sebenarnya saya masih pengin banyak diskusi tapi karena keterbatasan waktu sekali lagi saya harus mengakhiri sesi kali ini. Sebelum diakhiri sesi kali ini, Bu Doti, saya berikan kesempatan untuk memberikan closing statement kepada seluruh sobat ASN yang tengah menyaksikan acara di siang hari ini. Silakan Bu Doti. Baik, terima kasih Masman. Ee teman-teman Sobat ASN ee jangan pernah putus asa ketika di lapangan menghadapi dilema-dilema atau godaan korupsi atau tekanan-tekanan kita untuk menegakkan integritas di lingkungan kerja dan juga di lingkungan sosial. Itu tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Tapi kita yakin kita satu tujuan. Ingat lagi tujuan kita bersama. Kenapa kita mau jadi ASN? Kenapa kita mau kerja untuk negara ini? pasti ada satu ultimate goals yang mau kita capai ya sebagai manusia yang hidup sekali di dunia bukan untuk mencari kekayaan. Jadi ee saya yakin ee rekan-rekan sobat ASN di mana pun berada bisa mengingat ini, menegakkan kembali integritas dan juga komitmennya bersama dan juga bisa menjadi inspirasi untuk sesama ee Sobat ASN di mana pun berada. Jadi jangan patah semangat terus lakukan upaya-upaya kecil karena sekecil apapun upaya Sobat ASN untuk pemberantasan korupsi pasti akan berdampak positif untuk negara ini. Jadi tetap semangat itu saja. Terima kasih Mas Lukman. Thank you Bu Doti. Kapan-kapan main-main ya Bu ya ke WBSDM Jawa Timur ya Bu ya. Dengan senang hati. Siap Ibu. Thank you Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Ibu. Salam sehat selalu. Bu Datih. Sehat selalu. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SN itu tadi diskusi menarik kita dengan narasumber pertama kita, tapi kita masih punya dua narasumber lagi. Kita akan kembali setelah jeda padiwara berikut ini. [Musik] Iya. [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] He. [Musik] Anda kembali menyaksikan webinar ASN Belajar seri 15 bersama dengan saya Lukmanali. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber kedua kita, Dr. Eko Supeno. Selamat siang, Dr. Eko. Selamat siang, Mas Lukman. Kabar baik, Pak Eko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Eko ini sebagai chairman Antiorruption Learning Group UNER Surabaya. Kalau boleh dijelaskan terlebih dahulu Anti Cororruption Learning Group UNER Surabaya ini kegiatannya ngapain aja, Pak? Dan tugasnya biasanya ngapain aja, Pak? Oke. Ee salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian. Salam hormat saya untuk Bapak Kepala BSDM, Bu Doti, ee Mas, dan Sahabat ASEN. pertama sedikit saya luruskan AILG itu singkatannya bukan anti ee korupsi tapi itu adalah Langga institution. Iya for learning and growths ya. Jadi oh Erlangga Institution for learning and growth. Oke. Thank you, Pak. Sudah diluruskan, Pak. Oke. Kalau ee kalau di apa namanya entitas Bapak ini kaitannya dengan pencegahan korupsi, apa saja yang dilakukan, Pak, kegiatannya, Pak? Jadi, jadi kebetulan tahun 2024 saya peserta tim diminta oleh teman-teman KPK untuk ee membantu melakukan riset ee dari versi kualitatif untuk SPI di 27 kabupaten, kota dan provinsi di Jawa Timur. Oke. Dan sudah kita kebetulan ada 41 perguruan tinggi seb seluruh Indonesia. Kebetulan Universitas Airlangba ditunjuk pada waktu itu untuk presentasi di tingkat nasional berkaitan dengan hasil risetnya dalam konteks ee mencegah korupsi ya dalam konteks mencegar korupsi dalam perspektif pendekatan kualitatif. Jadi oleh karena itu, nah ini banyak teman-teman dari Inspektorat di wilayah yang kita kaji itu sering berdiskusi dengan kita berkaitan dengan ee aksi tindak lanjut seperti apa dari hasil SPI yang sudah dirilis oleh KPK di tahun 2024. Oh, oke. I see. I see. Oke, kalau begitu Pak, saya persilakan terlebih dahulu kepada Pak Eko untuk menyampaikan materi. Sebelum itu saya juga ingin mereminder bagi sobat SN yang ingin bertanya di sesi Q&A nanti kami persilakan untuk bertanya. Silakan Pak Eko. Siapsiap. Bentar saya mau ee sudah kelihatan ya ee slide saya ya. Halo Pak Eko. Sudah kelihatan slide saya ini masih belum tertampil Bapak. masih belum tertampil di layar saya. Ee kan belum belum ya. Masih belum ya. Mungkin bisa diop share kemudian diulang kembali Pak share screen-nya Pak. Oke. Oke. Coba. Oke, sudah tampil, Mas. Oke, ya. Ini sudah tertampil, Pak. Silakan, Pak Eko. Nggih. Terima kasih. Ee pertama saya ee sedikit ee memberi masukan atau sedikit alat di tagline di tagline tagline acara ee belajar ee seri ke-15 tadi kan ee kenali, pahami, cegah. Nah, itu nanti kalimatnya jangan disanggung. Cegah anti korupsi. Harusnya cegah korupsi. Jadi kalau penyebutannya cegah anti korupsi malah kita disuruh korupsi nanti. Ee tagline-nya tagline di awal tadi ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi Bu Doti menyampaikan tentang banyak hal berkaitan dengan positioning Indonesia dalam kegiatan korupsi dan apa tindakan dari korupsi, saya nanti saya awali dari hasil studi kita ya. Hasil studi kita, hasil kajian kita berkaitan dengan benar enggak sih ee ee situasional korupsi di Indonesia itu ada enggak datanya? karena ini menyangkut ratusan ribu informan atau responden yang mengisi ee SPI yang diselenggarakan oleh KPK dari seluruh Indonesia gitu ya yang kemudian ee kita tampilkan pada saat itu dan kami share dan sebagainya. Saya tidak akan memperpanjang tentang kenapa impactnya ee korupsi itu perlu dicegah. ee tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bu Doti gitu ya tentang ee impactnya yang luar biasa digambarkan melalui Gunung Es gitu ya. Mungkin ujungnya sedikit tapi dalamnya impactnya memang luar biasa gitu ya. kebanggaan apa ya sebetulnya bisa kita menjadikan ee menjadi ikon atau menjadi guideline hidup kita bangsa sebagai bangsa gitu. Kalau kita itu masuk atau kategori bangsa dikenal sebagai bangsa ee koruptor gitu ya. Nah, ini tadi sudah begitu banyak disampaikan. Nah, saya dalam konteks ini akan memberikan fakta-fakta dari hasil korupsi berbasis. Tidak hanya karena di SPI itu kan yang mengisi tidak hanya dari internal birokrat itu sendiri, tapi masyarakat, pengguna layanan dan para ekspert, para ahli dalam konteks ee berkaitan dengan korupsi. Eh mungkin saya awali dengan positioning. Tadi disebutkan kalau ee Bu Tadi nyampaikan posisi IPK kita ya indep korupsi dari ee TI dari IJW dan sebagainya. Ini saya hanya mengutip dari SPI yang dirilis oleh KPK di tahun 2024 gitu ya. Kalau kita bandingkan ini cukup menarik gitu ya. secara nasional sebetulnya ada kenaikan yaitu 71 meskipun kategori masih relatif merah tapi bagaiman dengan Jawa Timur Jawa Timur bisa turun gitu. Sebetulnya kalau dilihat dari ee nilainya ya ee sebelum masuknya faktor koreksi Jawa Timur itu masih di atas rata-rata nasional gitu ya. Baik dari ekspor eksternal, masyarakat, pengguna layanan, pemanfaat layanan, maupun internalnya. Tetapi karena adanya faktor koreksi SPI yang cukup besar ya sampai ee 11 koma ya, baik ber pelaksanaan SP maupun fakta korupsi sehingga nilai Jawa Timur itu jadi ee rendah. Tetapi nasional faktor korisinya relatif ee relatif ee rendah. meskipun se meskipun satu meskipun tiga itu tetap adalah ee satu kondisi yang seharusnya tidak boleh terjadi dan sebagainya ya. Ee sebentar izin ya Bapak Ibu sekalian. ini ee materi saya kan masih tetap kelihatan ya. Ini ada beberapa komentar. Ini sudah terlihat kok, Pak. Sudah terlihat. Iya. Ya. Oke. Baik, baik. Akan saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang menarik dari data nasional ini ya. Ee itu menunjukkan gini. Yang pertama pemberian gratifikasi dari masyarakat terjadi tanpa adanya kesepakatan. tadi memang disebutkan kan kriteria gratifikasi, kriteria suap, kriteria pemberasa. Gratifikasi 50% itu kan berarti kalau 10 orang yang ditanya lima dari 10 orang ya dari ratusan ribu informan itu menyatakan memberi gratifikasi tanpa ada kesepakatan. Memang gak ada kesepakatan. Jadi mau ya nanti ini akan memunculkan oh kalau gitu benar enggak sih gratifikasi budaya kita? Karena kalau dalam secara konseptual budaya itu kan akumulasi dari tindakan yang terus-menerus kan melahirkan ebit kebiasaan menjadi kultur kita. Yang lebih memprihatinkan lagi 9 dari 10 informan. 9 dari 10 itu pernah menyatakan ee pernah memberikan gratifikasi 9 dari 10. Jadi hanya dari kalau disurvei 10 orang satu aja yang enggak pernah ngasih gratifikasi jika berhubungan dian birokrasi. Ya, ini kan cukup memperhatinkan ya besarannya. Ah, ini memang relatif kecil ya, Bapak, Ibu sekalian ya. Di masih maksimal 100.000. Tapi itu kan sebuah kebiasaan ya. Semua kan dimulai dari yang kecil 98,34 kan. Kemudian 43,4% pemberi gratifikasi dari masyarakat untuk mendapatkan kemudahan layanan terjadi lebih dari satu kali. Jadi ini setidak-tidaknya masyarakat merasa bahwa dengan gratifikasi itu diharapkan ada kemudahan dan itu disampaikan hampir mendekati 50%. Jadi kalau hitungannya 10 orang yang ditanya itu 4 lebih orang itu menyatakannya dengan gratifikasi semua urus jadi beres. Sebetulnya ini kan masukan juga untuk siapa itu? untuk birokrasi 58,7% pemberian gratifikasi dari masyarakat terjadi dengan kesepakatan untuk kemudahan pelayanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi 49,1% tadi kalau dari 50,1% yang pertama tadi itu ee tidak sepakat. Yang sepakat 49, 58 itu alasannya karena untuk mendapatkan kemudahan dari layanan. Jadi sebetulnya dari masyarakatnya sendiri itu mengepus ya wong itu bukan sebuah kesepakatan kok. Mereka sendiri yang berinisiasi dan sebagainya. Nah dari sini menunjukkan bahwa masyarakat kita itu punya sikat toleran terhadap korupsi dari data di awal tadi ya. Nah, indikasi dengan adanya toleransi terhadap tindak korupsi ya atau penyimpangan dan yang dilakukan oleh masyarakat maupun ee dengan birokrat itu menunjukkan data seperti ini. Jadi ini itu catatan kecil saya itu ada n-nya informalnya itu ada 259.320 312 informat. Nah, jadi frekuensi pemberian gratifikasi tanpa adanya kesempatan berdasarkan keperluan yang menganggap bahwa memberi gratifikasi itu masalah pribadi kepentingan keluarga ada 43%. Kepenting kepentingan pekerjaan atau kantor itu 52,6%. Jadi para pemberi gratifikasi ya mayoritas 50,6%. Jadi kalau dari 10 misalnya 5 orang itu karena faktor kepentingan kantor. Nah, jadi ini cukup memprihatinkan. Jadi ternyata tidak hanya kepentingan faktor pribadi yang besar, tapi kepentingan institusi, organisasi atau kantor di mana dia bekerja itu juga memberi kontribusi. Jadi kalau entitasnya ini ya masyarakat ya, organisasi masyarakat di mana dia bekerja ya entitas birokrat ini menjadi pelengkap sudah ya dua-duanya eh tiga-tiganya menjadi tiga entitas ini menjadi toleran sangat besar ya dan sebagainya. Alasan masyarakat memberikan gratifikasi. Nah, tadi kan ya ini sebagai bentuk lah ini tadi kata Bu Doti apakah ini sebuah budaya kewajaran ya karena ya ucapan terima kasihlah kalau tadi dinilainya kan 5 90% lebih ya sekitar 100.000 itu ya sebagai ucapan terima kasih ya. Kemudian ee untuk mencari aman ada 17,4% untuk membangun relasi ya biar nanti urusan terus-menerus akan lancar 14,6% sungkan atau tidak enak ya. Berarti ini kan ada hubungan ee relasi ya, relasi kuasa mungkin juga ya itu ada 13,4% yang cukup masih memperhatinkan ya. Saya tanda kasih petik masih memphatinkan. Itu diminta oleh petugas itu ada 5,7%. Wah, kecil itu Pak. Lah tapi tetap kan muncul ada diminta berarti ada di kalangan itu. Itu karena diminta oleh petugas. Jadi ini mungkin kategorinya bukan gratifikasi, bukan suap, tapi pemerasan dalam tanda petik ya. E pemerasan kecil dan sebagainya. bagaimana se terhadap korupsi. Ah, ini juga kita lanjutkan ee informasi dia bisa memberikan gratifikasi ya itu dari pegawai pemerintah 42 atas dasar keinginan sendiri 22. Jadi informasi bisa kok. Ya, jadi informan itu memberitahu ke kita ya, Mangoritas mengatakan gratifikasi itu bisa dilakukan. Itu dari pegawai pemerintah ya. Jadi ini gambaran ee yang cukup memprihatinkan berkaitan dengan data bahwa ee kan tagline-nya tadi kan kenali. Ini ini faktanya Bapak Ibu sekalian. Mari kita pahami sampai di level mana ee gratifikasi itu terjadi. Ya, juga ucapan terima kasih tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ini di level internal bagaimana ee para birokrat itu sebetulnya tahu ya. Ada 32,6% atau kurang lebih 3 dari 10 bagai pemerintah mengaku tahu koleganya menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepenginan pribadi. Tapi excuse tahu kita ini. Jadi kalau kita konsep mencegah korupsi tadi di telekline ee kenapa muncul tagline itu? Karena faktanya itu memang ada tiga dari 10 pegawai pemerintah itu tahu kolegannya melakukan memanfaatkan menyalahgunakan fasilitas kantor. Ya, mungkin hal-hal yang kecil misalnya mobil dinas, kendaraan dinas ee apa ini perangkat-perangkat sori ee kantor perangkat kantor alat ee apa ini komputer, laptop atau apapunlah ya. Ini faktanya semacam itu, Bapak Ibu. Nah, penyalahgunaan aset pemerintah yang dilakukan oleh pejabat pegawai. Nah, tadi kan digambarkan tentang berbagai macam bentuk gratifikasi oleh ee Bu Doti. Nah, ini Bapak Ibu sekalian variasinya ya. Berkaitan dengan gedung hotel, villa milik instansi ada 67, kendaraan kantor ada 27,56%, anggaran kantor 11,86%, air listrik dan Wi kantor ada. Nah, ini ya kita ini sering semua hampir di Indonesia untuk menjadi sebuah kebiasaan kan ya. Bagaimana dengan frekuensi penyalahgunaan pemenang instansi premer yang diketahui oleh sesama pegawai yang menyatakan sering melihat ya sesama pegawai itu ada 10% berarti dari kalau 10 ya satu dari 9 itu sering mereka mengakui sendiri mengisi menyatakan sering ada 32 pers kadang-kadang dan yang mengatakan jarang ada 58%. Bapak Ibu sekalian, apapun sekecil apapun 10% ya cukup relatif tinggi ya itu sering mengatakan bahwa ada penyalahgunaan wewenang ya berkaitan dengan indeks integritas nasional. Nah, ini ini variasi, Pak, ya, dari tiga kelompok informan, expert, ya. Exp itu expert. Kemudian internal ya sepenjam ini pengalaman adanya praktik punggungli terjadi di Kementerian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah ya itu ada 78,9%. Jadi ee umumnya para ekspert ini kan ee ini ya orang yang punya pengalaman yang para pensiunan, mantan pejabat dan sebag mengakui ya secara dari internal ada informasi bahwa hampir 50% atau 5 dari 10 orang proses pemilihan diatur untuk menangkan penyediaan barang dan jasa meskipun itu udah udae katalog. Oh ini luar biasa ya. Jadi sepertinya tadi disampaikan oleh Bu Doti semakin sulit itu semakin menantang. Orang Indonesia itu kan punya prinsip kepepet mulet tahu aja caranya. Jadi sangat menarik sekali data ini gitu ya. Nah, penyedia barang 71,3% penyedia barang dan jasa pemenang pengadaan memiliki hubungan kedekatan dengan pejabat. Penyedia barang dan jasa, pemenang pengadaan memiliki hubungan kedekatan dengan pejabat baik dalam kontak keluarga, organisasi ataupun dukumen dan sebagainya. 71,3% berarti 7 dari 10 format itu yang mengikuti proses panduan itu kenal dekat. Jadi kalau kalau pengin merintis usaha gitu mungkin kasarannya gitu ya. ya harus punya relasi dulu. Nah, begitu seterusnya berkaitan dengan data-data yang cukup memperhatinkan dengan jumlah pegawai yang menggunakan fasilitas kantor, kualitas transparansi dan sebagainya itu masih cukup memperhatinkan. Bagaimana dengan kondisi di Jawa Timur kalau dilihat dari angkakannya more less ya sampai mendekati ya dan sebagainya. Makanya tadi kalau dilihat perbandingan saya mencoba membandingkan nasional dengan Jawa Timur itu skornya tidak terlalu ee jauh dan sebagainya. Nah, ini yang poin penting buat kami untuk kami tawarkan kepada ee teman-teman ASN berkaitan dengan rencana aksinya. Apa sih yang harus dilakukan berdasarkan hasil dari olah data dan FGD dengan para stakeholder? Sebetulnya ini juga apa ya mereduksi dari apa yang disampaikan oleh Bu Doti tadi dan sebagainya. kami menawarkan ya model holistik anti penyimpangan ya ini hasil kajian kita sebnya ee ini nanti dari kuadran ini Bapak Ibu sekalian itu akan memunculkan rencana-rencana aksi yang biasanya nanti kami ini sering berdiskusi dengan teman-teman ee SPI tim SPI di masing-masing kabupaten daerah yang datang berkunjung dan berdiskusi tindak lanjut dengan kita. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Bu Doti tadi dengan berbagai macam, apa sih yang harus kita lakukan? Karena kita sudah kenal nih hampir semua ee para peserta di sini pasti kenal apa itu korupsi, pasti paham itu korupsi. Pertanyaannya bagaimana mencegah korupsi? Bukan mencegah anti korupsi, tapi mencegah korupsi. Nah, kami menawarkan karena itu tidak bisa dalam konteks ee individunya saja. Nah, ini ini pendekatan holistik dalam bentuk kuadran yang mungkin nanti akan kita jabarkan menjadi rencana aksi pada rana mana setiap daerah, setiap instansi, setiap kementerian, setiap lembaga itu titik tekannya ya supaya dari kuadran ini akan muncul ee tindakan-tindakan yang bisa atau lebih terukur dalam bentuk rencanaksi. ya, kami bagi menjadi ee empat kuadran dari sumbu pendekatan internal, eksternal dan dari kelompok individu atau organisasi. Kita lihat kuadran pertama yaitu tentang individu internal. apa menjadi ee upaya untuk mencegah, upaya untuk ee menghindari terjadinya tindak korupsi. Yang pertama yang kita pahami dari apa yang telah dijelaskan oleh ee Bu Doti di awal, yaitu gaya hidup. Gaya hidup ini mendorong orang untuk melakukan potensi terj penyimpangan. Mungkin di awal menjadi SN tujuannya mulia ya. Tapi begitu dia masuk ke gaya hidup, lifestyle baru atau FOMO ya, fear of missing out itu takut ketinggalan segala sesuatu. Kemudian hari gini belum ganti HP, hari gini belum punya sepeda motor. Hari gini belum punya mobil, hari gini belum punya rumah bagus, hari gini belum punya ee perangkat teknologi terkini, belum adit. Itu semua mengepus ya. Padahal kita punya ee peribahasa jangan jangan besar-pasar daripada tiang. Tapi kan lifestyle kita, gaya hidup kita. Saya masih ingat di zaman ee pemerintahan Ordo Baru dulu, Pak itu pernah melarang siaran iklan gitu ya, supaya orang itu tidak terdorong meskipun saya juga enggak sepakat gitu karena ekonomi harus bergerak. sebagai seorang ekonom saya tidak sepakat untuk itu. Tapi itu ternyata tidak diikuti oleh perbaikan finansial secara wajar. Kemudian orang jadi loh ada barang ini ya, ada barang ini, ada barang belum lagi melihat tetangga, belum lagi melihat ini ya keingin gaya hidup gaya hidup punya pengaruh besar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga menjadi ee langkah pertama yang harus diperhatikan oleh siapa? dunia pendidikan Bapak Ibu sekalian di mana itu ya mulai dari PAUD kurikulum kita tidak diajarkan anak untuk menjadi lebih ee apa membangun gaya hidup yang ya membangun kelompok-kelompok siswa yang egalit kan gitu ya. Tidak. Kemudian ya mohon maaf saya masih ingat dulu SMA mungkin baju kan seragam itu semua tu sepatu juga mungkin relatif seragam hitam. Sekarang kan enggak lagi Bapak Ibu sekalian sekarang kan misalnya HP misalnya sepeda motor sudah jelas dilarang tapi kita kan toleran itu anak-anak itu bisa bawa mobil bisa bawa kendaraan pada sekolah-sekolah yang favorit gitu ya. Kita kan membiarkan asal tidak diparkir di lingkungan sekolah. Sehingga masyarakat yang rumahnya di sekitar lingkungan sekolah misalnya itu kan membuka lahan parkir dan kita excuse untuk itu. Nah, gini loh ya. Jadi ini gaya hidup. Nah, gimana apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ini, institusi ini untuk berkaitan dengan kemudian kapasitas individu. Nah, saya sangat luar biasa. nya bangsa dan saya merasa terhormat diundang oleh BPSDM untuk menjadi bagian di dalam webinar pendidikan esen 15 ini. Ini adalah upaya atau ikhtiar meningkatkan kapasitas individu dalam konteks knowledge-nya. Tapi ya jangan kemudian tahu ini kemudian menjadi lebih excuse kan tadi kalau kata Buddha. Oh ternyata bisa ya itu kan sama dengan ee penjahat kecil-kecilan di penjara. Awalnya dia hanya mencuri jemuran begitu di penjara kenal cara mencuri sepeda motor, nyuri sepeda motor keluar masuk penjara penjara meningkat pengetahuannya jadi nyuri mobil. Enggak harus semacam itu, gitu ya. Tapi justru ee peningkatan kapasitas individu ini termasuk nasihat-nasihat pijak ee punya integritas pribadi dan sebagain adalah konteks untuk melihat kapasitas individu harus meningkat. Knowledge-nya, skill-nya. Skillnya penting juga tadi kan enggak bisa kita harus bisa jadi pegawai negeri penghasilan. Skill-nya gimana? Ada enggak kemampuan alternatif sehingga oke kita enggak korupsi di kantor? Setelah di kantor apa? Gimana cara cari? Nah, kapasitas individu harus ditingkatkan, skill-nya harus ditingkatkan. Ya, jadi sejak awal ee bahkan saya pernah dulu pernah ada mata kul namanya organisasi industri. Orang itu diajarkan untuk membuat pohon keputusan. Membuat pohon keputusan. Jadi kalau saya setelah lulus itu mau jadi apa ini? Pagai negeri atau swasta? Kalau negeri apa? Negeri mana? Ya, pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Kalau pusat seperti dan sebagainya itu membuat pohon keputus. Kalau swasta mau usaha sendiri, modal sendiri atau modal pinjam. Kalau modal sendiri dari tabungan orang tua atau keluarga pembuat itu sehingga ini nulisnya terus-menerus tidak cukup ngapunten tidak cukup diajari atau dibekali tentang jangan korupsi ya jangan menyimpang dan enggak cukup tapi kapasitas-kapasitas yang lainnya sehingga mereka itu punya alternatif pendapatan dan sebagainya ya Bapak Ibu sekalian. Terus resistensi pada penyimpangan. Nah, itu tadi kan cukup memprihatinkan tiga dari 10 informan yang jumlahnya ratusan ribu itu membiarkan, mengetahui penyimpangan ya dia toleran itu. Nah, ini kan cukup harusnya dibangun harus kita punya resistensi risih ya. Ada ada kerisihan terhadap satu penyimpangan ya. Nah, speak up kita tidak diajarkan di lingkungan kita itu tentang speak up. Berani ngomong terhadap segala sesuatu ya. Apalagi kalau yang melakukan atasan. Kemudian profesionalisme, konsekuensi logis sebagai ciri masyarakat modern yang mengerjakan apa yang dia janjikan, melaksanakan apa yang diperintahkan secara kelembagaan ya. Jadi ada profil ya kerjakan apa yang di dituliskan yang dideskripsikan. Kemudian internalisasi integritas terus-menerus. Tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Botti membangun diri, membentengi diri dan sebagainya ya. TL-tekline dulu saya cukup senang untuk ada teleklen. Hari gini belum bayar apa pajak ya hari gini ya. Itu kan apa ya mengena pasti gitu ya. Magic of world ya. Kata-kata itu bisa loh terus-menerus. Kita itu kalau tiap hari disebut orang ganteng banget sih kamu, ganteng banget, cantik banget sih kamu. Itu tanpa disadari meningkatkan kepedean kita. Begitu juga kamu kok baik sih? Kamu kok baik? itu beban loh. Akhirnya dia enggak akan mau menyimpang itu mikir ya. Karena tiap hari itu nah orang kita itu enggak enggak gampang muji ya. Enggak gampang muji ya. Mahal. Padahal muji itu ee sesuatu yang murah dan mampu meningkatkan integritas. Ya, ketemu teman ini cantik ini keren banget ya. Kenapa susah banget malah iri dan syirik itu yang nah ini yang mungkin perlu dipang. Nah, sekarang kita lihat kuadran di internal organisasi. Kebijakan internal organisasi itu penting Bapak Ibu sekalian. Komitmen pemimpin tadi yang disebutkan oleh ee Ibu pimpinan tentang kepatuhan kepada ee aturan main ya. tidak ada toleransi, tidak ada excuse ya, tidak ada ya. Jadi kalau disebutkan ee ada penanya tadi loh enforcem-nya kita ini apa harus lebih keras? Sebenarnya kalau kalau kebijakannya dikerjakan dengan konsisten itu ya enggak perlu sampai ada hukuman kan, Bapak, Ibu sekalian. Nanti dari sini ada komitmen dari pemimpin untuk tegas. Tidak sekedar pemimpin. Karena gini, ada perbedaan dia pemimpin atau manajer kan. Kalau pemimpin orientasinya pada people, kalau manajer dia orientasinya kepada prosedur. Nah, pemimpin enggak cukup saya pemimpin, tapi dia juga harus sebagai manajer, gitu ya. Artinya ketaatan pada prosedur itu harus kekeh. Kalau orientasi pada people kan kadang muncul kalimat sakno, kasihan gitu ya. Kasihan. Okelah kita boleh boleh tapi kan harus terbatasi oleh yang namanya ee aturan tadi prosedur. Jadi positioning dia sebagai pemimpin yang sekaligus manajer itu harus bersamaan. Tapi jadi manajer terus enggak bisa memfungsikan dirinya sebagai pemimpin. Dia akan kehilangan anak buah. anak buahnya bapak pimpinan saya itu semua harus sesuai prosedur sesuai prosedur gak melihat situasional. Nah, ini juga perlu juga di perlu diperhatikan di mana menyeimbangkan itu. Kalau gitu apa yang dilakukannya ya pemimpinnya juga harus ditingkatkan kapasitasnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada budaya organisasi yang dikenal tadi kalau misalnya ada budaya malu, ada budaya disiplin dan sebagainya ya kita bangun kembali. Bapak, Ibu sekalian, saya masih ingat ee dulu waktu ee melamar pekerjaan itu ada salah satu nasihatnya gini. Kalau kamu sebelum diwawancara itu harus datang satu hari sebelumnya untuk melihat apa? Untuk melihat budaya organisasi dari di mana instansimu itu nanti bekerja. Ya, ukurannya seperti apa? Jadi kalau kamu datang satu hari sebelumnya kemudian datang setengah jam sebelum jam masuk kantor tuh lihat pegawai itu datang lari atau datang dengan nyantai atau datang dengan menuju absen gitu ya menuju absen ya menuju absen itu punya impact dan sebagainya ini termasuk budaya budaya organisasi kemudian Pak ini kan kalau Kalau di kita kan dulu ada terkenal istilah 70.04 ya, jam 0. Masuk, setelah itu keluar jam .00 baru masuk lagi untuk absen. Sebetulnya itu masih bisa diatasi dengan cara sistem, sensor dan sebagainya. Kalau kita pergi ke mana ini? Ke mall gitu, ke apa ini? supermarket atau ke toko baju pakaian yang menjual yang mal-mal itu kan setiap barang itu kan ada kunci yang kalau kita keluar kan bunyi kalau perlu pegawai gitu Pak keluar di jam keluar kantor di jam anu itu bunyi itu jadi masih bisa diatasi sudutnya diasah sistem jadi dia mau keluar bunyi didit gitu ya kecuali dia bisa kan barang itu kalau sudah dibelikan di dikasir dikeluarin tuh itu mungkin apa sampai seperti itu Pak itu kalau sudah saking jengkelnya mungkin perlu sampai seperti itu, Pak ya. Nah, cuma jangan kolaborasi dengan petugas untuk dilepas gitu dan sebagainya. Nah, itu ini sekaligus menjelaskan tentang sistem kerja berbasis elektronik ya. Jadi meratakan manusia seperti robot. Robot masih lebih disiplin, Pak. sudah disiplin kerja, kerjanya terukur enggak korupsi kan. Kalau kita ini enggak terukur, enggak disiplin, korupsi gitu mending robot ya. Terukur kerjanya produktif korupsi mungkin masih dimaklumi ya dan sebagainya. Waskat pengawasan melekat harus tetap jalan konsep lama tapi terus-menerus bukan kemudian pengawasan melekat hanya pada satu dua orang tertentu gitu ya. Tapi holistik harus semuanya diperlukan adil dari konsep ini. Kemudian insentif kinerja, Pak. Kita enggak bisa ngomong misalnya ee misalnya ya kita kan sudah sepakat jadi AS gak Pak. Sistem stake and cariet itu mungkin tetap penting, Pak. kan enggak gampang mengeluarkan itu. Mari kita cari pola-pola pendekatan dari beberapa ee restoran-restoran internasional itu. Jadi gini, Pak. Selalu dirilis karyawan terbaik bulan ini. Selalu dirilis manajer terbaik bulan ini. Nah, itu nanti kalau berturut-turut dalam bulan dia memenangkan positioning itu, maka dia dapat bonus. Entah mau liburan ke luar kota bersama keluarga entah ke luar negeri entah apa itu enggak usah kalau bonus basisnya indik pr kerja atau semua dapat semua ini kerja bagus enggak bagus semua pasti dapat itu juga enggak mendidik gitu ya tapi insentif apa ya apresiasi dari organisasi itu penting penghargaan-penghargaan diumumkan ini loh karyawan terbaik bulan karena pada dasarnya semua orang pengin dipuji pengin dilemm ya. Baik dilem konteks individu tadi di dalam pendekatan internal individu maupun pendekatan internal organisasi itu penting sebagai bentuk apresiasi. Nah, bagaimana dengan individu eksternal? Nah, ini cukup menarik ya. Per masyarakat. Saya sangat senang waktu FGD di Pitan. ee saya dapat informasi yang wow buat saya. Saya senang sekali dari Ibu Sekretaris Inspektorat singkat saya. Ternyata gini Bapak Ibu sekalian pada daerah-daerah pada kelompok mas atau lingkungan masyarakat yang masyarakatnya julit. Julit itu wis bahas saya banget. Jadi semakin enggak terlalu kompleks masyarakatnya satu daerah dan tahu ASN enggak mungkin dia bisa beli mobil itu diomongin oleh masyarakat itu ternyata berpengaruh besar dan saya dapat informasi itu luar biasa masukan oh gitu ya asik juga kalau masyarakat kalau Surabaya kan kita enggak mau tahu kok kalau Bapak mau ASN mau jadi apa aja mau beli ma kan enggak pernah dipikir oleh masyarakat tetangga kanan kiri tapi kalau di daerah ya masyarakatnya julit itu penting ternyata ya digunem atau dibicarakan atau dipertanyakan itu salah satu bentuk kontrol dari masyarakat kita masyarakat kita ya jadi media sosial peran media sosial itu kan ekspresi dari kejulutan yang kemudian ditumpahkan ke media sosial itu bisa memberikan kontrol ya bisa memberikan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan Bapak Ibu sekalian Ya, ini sebagai bentuk dari pengawasan publik. Tadi juga disebutkan oleh Butoti tentang peran keluarga. E menurut kami keluarga itu individu yang eksternal ya, bukan dari dirinya tapi pengaruh dari keluarga. Ada orang yang kuat dari pengaruh keluarganya tapi ada orang kuat enggak tega men keluarganya. Ya. Ee ee jangan sampai nanti keluarga saya miskin, jangan sampai keluarga dan sebagainya ya, Bapak Ibu sekalian ya. itu juga penting ternyata nilai-nilai keluarga ya. Dulu ada film apa ya? Keluarga harmoni itu apa itu ya? Nah, itu luar biasa itu filmf film-film semacam itu kan sekarang sudah enggak ada Bapak Ibus ya. Kita sekarang malah banyak disukuhi itu film-film yang sifatnya itu menakutkan ya. Poconglah, rumah hantuah ya, suster ngesot lah. Tapi nilai-nilai keluarga enggak dapat lagi loh dulu. Itu keluarga cemara gitu misalnya kan enggak ada. Itu gimana internalisasi nilai itu muncul di keluarga kita. Wong isinya itu film-film setan semua kita. Coba ibu sekalian kodrat misal misalnya gitu contoh ya gitu loh. Jadi makanya sangat mengejutkan ketika ada film apa itu kartun yang dalam 10 hari bisa ditonton sampai 5 jumbo itu ya nilai nilai-nilai kebersamaan. Nah, itu penting Bapak Ibu sekalian. Menurut saya ini artinya ada kebijakan eksternal ya di level organisasi. Bagaimana itu misalnya pemerintah meng-endorse, mengpus, mendorong, memfasilitasi, membuat gitu ya film-film yang sifatnya edukasi dan masuk di ruang keluarga bukan lagi maaf ya sinetron-sinetron yang mendorong mengepus munculnya gaya hidup baru, gaya hidup yang sebetulnya enggak realistis. sekarang ngapunten panjenengan kalau di Jakarta ketemu banyak orang tampilan luar biasa itu di mall-mall dengan tampilan glamornya dengan padahal di rumahnya dia dari keluarganya masuk kampung lorong kok enggak jelas meang dalam kehidupan realitas sosialnya itu enggak seperti gaya glamornya dia di mall-mall itor segala ini kan ya itu tadi yang fomo tadi gaya hidup dari mana itu mereka dapat film-film di keluarga, di ruang publik, di ruang keluarga itu sudah tidak mendapatkan nilai-nilai baru dan sebagainya. Nah, itu Bapak, Ibu sekalian di intern. Dan terakhir dari saya yaitu tentang eksternal organisasi. Makanya penting di sini kajian pemerintah pusat dalam konteks dunia pendidikan membangun ya membangun kurikulum yang ee satu saat saya pernah dengan salah satu direktur pembelajaran mahasiswa Belmawa itu diskusi ee beliau cerita tentang kenapa ya pendidikan kita ini semakin ke sini semakin individ semakin orang itu mudah untuk berkelai Laworan target geng ngantar gitu kok enggak semakin maju. Tapi justru kenapa zaman dulu itu tidak seperti munculnya nasionalisme bangga sebagai suatu bangsa kan gitu. Kenapa ya dan sebagainya? Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita perlu perlu duduk kembali, perlu merenungkan arah pendidikan kita itu ke mana, Bapak, Ibu sekalian ya, kebijakan pemerintah untuk jadi kita kan enggak bisa nyalakan yang ngapunten. Kalau dari data KPK kan 99% para korupsi itu orang dari lulusan perguruan tinggi loh, Bapak Ibu sekalian. Lulusan perguruan tinggi orang yang eh well educated gitu ya. Orang-orang yang teredukasi dengan baik. gitu ya. Ya, paham loh itu kenal. Jadi semakin pintar itu semakin tahu cela gitu ya. Ini kan kebalik. Nah, makanya tadi masa gak ada bangga-bangannya Indonesia itu makanya saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya termasuk Amerika itu sudah mikirin pindah planet. Indonesia itu masih ngomong pansos. Mereka itu sudah mikiri mineral di planet-planet luar angkasa. kita masih korupsi tambah mineral kan gitu Bapak Ibu sekalian kan jauh banget gapnya ini kan perlu kita renungkan sebagai bang nilai ini, pemahaman ini kan harus terus-menerus disampaikan kepada generasi muda, generasi mungkin agak susahlah mengcut atau mendidik memaksa birokrat sekarang ini sampai masa-masa yang konnya. Okelah kita bangun generasi baru sebaiknya kita bangun generasi baru untuk kita putus. Nah itu dari mana ya kebijakan pemerintah penegakan hukum tadi l investment tadi ya jadi di era diputus dalam satu generasi ya itu harus komitmen bersama ya dan sebagainya. Nah, dan yang sedikit mungkin lebih aplikatif ya dibangunlah sistem aplikasi integrit. Saya berharap ya saya pernah ketemu sama Mas Rul ya yang mengerjakan pekerjaan Indonesia satu data itu susah enggak sih menjadikan susah karena setia birokasi itu punya berapa aplikasi dan sebagainya ya sudah terlanjur semacam tapi dengan adanya sistem aplikasi terintegrated ya integrated ya Bapak Ibu sekalian kita lihatlah e-commerce e-commerce itu kan kenapa mereka itu bisa kenapa kita enggak bisa ya kalau boleh saya sebut internasional misada misalnya ya atau misalnya ee apa ini namanya Alibaba ya dan sebagainya bisa mengangin sendiri itu kan memang dan mereka menjadi barang-barangnya kompetitif layanannya begitu cepat begitu ee atau sfi misalnya misalnya ada keluhan bisa direspon sebegitu cepat di kita gimana Bapak Ibu sekalian? Apa secepat itu? Nah, ini ini harus dilakukan bersama-sama, Pak. Gak bisa ASN-nya dipukuli terus tapi sistem enggak mendukung. Komitmen atasan gak ada, kebijakan gak mendukung. J waduh ya kata orang Surabaya Bunda semua enggak bisa. Semua ini harus di bisa dilakukan secara bersama-sama. Kalau semua ini dilakukan bersama-sama, saya yakin ya kita akan sampai kita kenal korupsi, kita paham korupsi, dan kita bisa menghindari korupsi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ee Mas Lukman ee untuk membuka wacana, membuka pemikiran berkaitan dengan gerakan anti korupsi. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Eko. Eh, fakta-fakta yang cukup ini ya, Pak ya, menyakitkan ya, Pak ya. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Bu Doti bahwasanya ketika survei penilaian integritas ini memang kita masih rentan terhadap perilaku korupsi dan didetailkan tadi oleh Bapak bahwasanya sikap toleran masyarakat Indonesia terhadap korupsi jujur rada miris gitu ya. Saya jadi bertanya-tanya nih, Pak. Sebenarnya kapan ya, Pak ya, Indonesia itu bisa setara dengan Singapura yang tadi apa nilai IPK apa e nilai indeks pencegahan korupsinya itu tinggi gitu loh. Apalagi ya, Pak ya, di tahun 2045, Pak, kita kan mau Indonesia emas ya. Jadinya apa benar Indonesia emas atau Indonesia cemas gitu? Kalau pandangan Pak Eko gimana, Pak? Oke. E Indonesia emas mulai sudah mulai dari sekarang ya, harga emas naik terus kan. Oh, iya betul. Gamemas naik terus. Tapi maksudnya bukan konteks itu ya, Pak ya. Oke. Ee ee gini, di saat bisa enggak sih kita ngejar Singapura? Gak ada yang enggak bisa di dunia ini. Pasti bisa kan gitu ya. Tapi ketika kita sampai Singapura, Singapura sudah pindah ke lebih atas lagi kan gitu ya. Heeh. Kan harus bergerak terus sampai pada piknya pada satu tertentu. Heeh. Ee saya juga sering menyampaikan kepada mahasiswa saya kan gitu ya kan enggak ada alasan kita ini enggak menyamai Singapura itu negeri seluas apa sih kan gitu ya negeri sama Jawa Timur aja mereka bisa negeri sekecil ya apa kita menjadi negeri kecil aja supaya bisa seperti Singapura kan enggak juga kan gitu Singapura itu bisa sampai di tahap itu karena apa di sana memang penegaran hukumnya luar bias komitmennya luar biasa coba Mbak bandingkan perkapita mereka. Kita kan juga enggak bisa apple to Apple bandingkan dengan Singapura dapat buatan mereka 49.000 US dolar. Kita kan 3,09 US dollar jauh banget gitu ya kita dipaksa makanya ya komitmen dong sudah sepakat jadi ASN enggak juga semacam itu kan gitu ya. Ya ini makanya tadi kalau uang korupsi itu bisa terdistribusi kembali maka fungsi pemerintah di dalam ekonomi publik itu Mas Heeh. itu ada mendedistribusikan kembali kekayaan alam ini gitu dan tidak boleh ada makanya biar tidak terjadi jadi polition tadi dalam ekonomi publik itu begini disebutkan gini ya kita itu harus memilih memilih apa memilih gini positioning kita itu sebagai pemerintah itu harusnya kan mengatur mengarahkan ngawasi terhadap kekayaan ya swasta itu diatur diarahk dan diawasi Benar enggak? Betul. Tapi di Indonesia ini conflict of interest, pihak yang diatur, diarahkan, dan diawasi itu sekarang jadi pihak yang mengatur, mengarahkan dan ngawasi. Jadi pihak yang sama ya, Pak ya? Sama public of interest. Jadi dia tahu itu semuanya. Nah, itu komitmen itu dulu. Jadi jangan ngomong sampai ke Singapura lama tuh. Maka kita harus bisa memisahkan kamu kalau jadi pihak yang mengatur mengarahkan, mengawasi ya jangan jadi pengusaha dong. Jadi pihak yang diatur diarahkan diawasi. Kamu kalau memilih pihak yang diatur diarahkan diawasi ya jangan dari pihak yang mengatur ngarahkan ngawasi. Kamu sudah pengusaha tapi kamu menjadi pejabat yang mengatur gimana? Conflic of interest gitu. Nah, itu dulu dong dibenahi dulu. Kalau itu it's oke mungkin kita akan sampai pada titik yang kita harapkan bersama. Itu maksudnya. Benar. Benar Pak Eko. Ee sekedar curhatan ya, Pak ya. ee waktu kemarin yang korupsi di bahan bakar minyak itu muncul ee muncul reaction-reaction dari media sosial Pak TikTok gitu ya, Pak ya. Bahwa orang-orang itu akan lebih memilih untuk melakukan korupsi karena hukum bisa ditaklukkan dengan mudah gitu dibandingkan dengan apa yang mereka dapat gitu. Nah, saya rada miris jujur dengan opini-opini seperti itu yang banyak disetujui oleh masyarakat kita di TikTok media sosial gitu. Kalau menurut Pak Eko tadi kan juga terkait dengan model holistik anti penyimpangan kan itu masuk di salah satunya di eksternal dan individu pengawasan media sosial gitu ya. Bagaimana intervensi dari pemerintah untuk bisa menangani isu tersebut supaya persepsi atau mindset di publik itu sudah bisa kita kendalikan dan tidak kacau balau seperti situasi sekarang ini, Pak? Oke. Oke. Oke. Jadi, jadi gini, saya pernah satu diskusi gitu forum dengan teman dengan lihat korupsi dengan saya sampai pada ekstrem gini. Indonesia itu kalau pengin dibayar lebih baik dan terjad redistribusi kekuasaan kasih kebijakan tentang pajak hukum Paris. Hukum pajak Paris. Jadi enggak bisa tuh. Saya kong belum rani. Begitu saya meninggal 50% kekayaan saya masuk negara. Oke. Jadi akan memunculkan orang-orang kaya baru. Heeh. Bukan oligarki. Heeh. Iya kan? Heeh. Terus su kalau gitu saya ngapain dong numpuk kayaan besar-besar. Iya. Toh nanti kalau saya meninggal itu enggak ke anak saya kan dirampas oleh negara. Jadi dibatasi oleh sebuah sistem dulu. Oke. Kan gitu. Orang ngapain si ngumpul tuh nanti pasti kena pajaknya itu masuk negara tuh 50%. Iya. Benar ya. Heeh. Nah, sehingga masyarakat itu semua terdistribusi dari kekayaan negara. Ingat loh, setiap satu nyawa penduduk Indonesia itu adalah pemegas saham republik ini. Ya, sepakat benar enggak? Iya, kan? Pemilih saham. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan semua kekayaan ada di negeri ini. Kapan itu diberikan? Kita enggak pernah kan dilibatkan di dalam proses rapat pemegang saham nih. Kan enggak. Heeh. So, kalau gitu negara dong paling di kiri kan fungsi negara dalam pentingnya mendistribusikan semua aset ini kepada seluruh pemilik saham. Nah, kita pemilik saham dong. Jadi enggak adil kalau kemudian yang dapat adalah mereka-mereka aja. Ini saya sampai pada satu karena itu salah satu cara supaya orang enggak jadi apatis Ded ya. Itu kan bentuk apatis ya. Yang bahaya apatis itu kan munculnya fatalism ya. Fatalism kepasrahan. Wis percumlah. Wis kalau enggak melok ya enggak keduman kan gitu. Itu fatalism. Kalau sudah seperti itu, Mas. Iya. Ya benar kata Pak Brow Pak Prabowo dulu ya Indonesia itu akan hilang. He kan gitu ya. Indonesia akan hilang. Sudah fatalis pasrah sudah gimana kan gitu ya. Ingat loh Indonesia itu saya enggak nyuruh naturalisasi ya, tapi kita masuk Piala dunia itu kan faktor naturalisasi mentrigger kita bisa masuk Piala Kan U17 kita itu bagi saya mengangin insight. So kalau gitu kita belajar harus tidak belajar biasa-biasa saja itu belajar dari sesuatu yang enggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kebijakan naturalisme itu bagus dalam konteks ini gitu ya. Artinya open mind kita untuk belajar. Jadi kita membuat pilihan-pilihan tadi kalau saya beli ekstrem wis paris itu 50% masuk negara biar ada distribusi kita kebagian Mas Lukman. Oke siap-siap Pak Eko. Thank you Pak. Ini ada satu penanya masuk Pak. Kita akan masuk ke Q&A session terlebih dahulu. Silakan Pak Dani. Baik terima kasih. Ya, silakan, Pak. Suara saya ya sudah terdengar, Pak. Terima kasih. Menarik sekali tadi yang disampaikan ee yang di poin terakhir ya tadi disampaikan ee fatalism dan He ini lazim. Jadi saya menanggapi fatalism ini lazim terjadi di kita bahwasanya kalau enggak ikut ya enggak dapat gitu kan. Ee kemudian dan ironinya fatalism ini juga ada keteladanan yang tidak bisa kita contoh gitu. Jadi ee dalam waktu dekat ini kita sudah melihat banyak ee keteladanan yang tidak bisa diteladani gitu. Aturan mengganggu rubah aturannya gitu. Ini saya kira sangat bertolak belakang sekali dengan kondisi yang ada. yang ingin saya tanyakan yaitu ee ketika keteladanan ini tidak terjadi apa yang perlu kita lakukan gitu. Jadi kita melihat biasa kalau kami dari ASN di bawah melihat atasannya, atasannya melihat atasannya lagi. Bahkan ee keteladanan ini tidak terjadi ketika setoran itu masih ada gitu. Jadi ee mohon petunjuknya apabila kita melihat situasi yang seperti ini, kita harus bagaimana gitu. Terima kasih. Ee saya jawab langsung ya, Mas Lukman ya. Oke, terima kasih Pak Dani. Tadi di poin terakhir saya, saya bilang itu. Kita itu kalau waktu belum ada naturalisasi sepak bola sampai kapanpak sulit kita masuk di level yang lebih bagus. Faktor luar itu ternyata berpengaruh besar kan gitu ya. sama fatalism menerima yang pandum menerima kenyataan ini itu kalau dipelihara terus-menerus rusak pasien kalau keteladanan memang enggak ada, kita harus ngambil dari luar. No choice, tidak ada pilihan lain. Kita harus punya eh breakthrough, harus punya terobosan. pola yang didekat di pakai PS itu bisa kita kita ambil contoh lain, kita ambil kita ambil contoh lain, kita ambil orang lain untuk memperbanai kita ini semua karena faktanya sudah enggak ada contoh, Pak. Loh, Pak, gimana caranya wong ini birokrasi? Saya sampai pada satu kesimpulan gini, Pak, saking gregetannya dalam diskusi itu, kalau gitu negara ini serahkan saja pada outsourcing, pada kelompok profesional. Enggak ada birokrasi pada momen pada kelompok-kelompok tertentu dikelola oleh orang profesional. Bayar naturalisasi kan kayak gitu, Pak. Bayar kelola pada bagian-bagian pada industri yang memang kita hir orang-orang orang-orang dengan kapasitas yang luar biasa yang punya. Jadi enggak jangan diasn-kan sampai kemudian nulari Pak. nulari ini pola ini nulari kan nular hidup itu Pak contoh baik kan jadi pola pendekatan yang dilakukan oleh mohon maaf ya gak ada hubungannya saya cinta dan sebagain cara yang dikerjakan oleh kalau orang gemar bola ST atau Sintayong itu nulari kepada yang lainnya kepada Nova Harianto kan ada intervensi pendidikan yang luar biasa mindset baru di dalam melakukan sama Pak birokrasi begitu Itu menurut saya kalau memang sudah enggak bisa contoh memang kita terus ya ya sudahlah gimana lading gimana gak bisa di sini peran keberanian breakthrough itu kita panggil profesional kita garap kita serahi kayak semacam unit khusus sampai kemudian terpolak sehingga terjadi proses evolusi pergantian kepemimpinan dengan gaya baru dengan ritme baru dengan mekanisme baru dengan pola pikir baru insyaallah Indonesia akan jadi lebih baik. Nah, gitu Pak Dani ya. Tidak ee saya sedikit pesimis karena dan saya kalau jenengan menanggapi Mas moderator mohon maaf ee membicarakan tentang evolusi kita ini kan satu sistem gitu. Jadi sedangkan reformasi yang sudah kita gadang-gadang saja ee mungkin tidak bisa dikatakan berhasil gitu apalagi evolusi. Nah, saya tertarik. Jadi mungkin kenapa saat ini ASN tidak banyak dib ee tidak dibuka, tetapi P3K mungkin akan ngubah itu sedikit-sedikit. ee tetapi yang sudah ada pun masih buat kita semua bahwasanya sistem ini juga perlu dibenahi. Dulu waktu saya masih idealis, masih muda, sekarang sudah medium, itu pernah mengusulkan potong generasi karena ya saya melihat keteladanan itu tidak terjadi gitu. Dan mungkin kalau sekarang kita mau potong generasi sangat tidak mungkin lagi. Apalagi ee Undang-Undang TNI Polri itu yang baru memungkinkan mereka di usia-usia yang sudah lanjut untuk masih tetap berkarya. Terima kasih. Nggih. Saya suka kenapa saya ngomong evolusi? Kan pendekatan sosial itu kan revolusi atau evolusi kan gitu ya. Revolusi enggak dikenal di kita dengan adanya undang-undang kita. proses evolusi itu didekati dengan cara yang baru tadi dengan masuknya intervensi baru itu evolusi dengan proses perubahan ee yang baru. Jadi kalau kemudian ada profesional yang masuk di kita enggak usah direcoki, biarin aja. Ngapunten ya. Ngapunten. Kasih saya contoh contoh tentang STY tadi. Bagaimana dia kekennya dia tidak bisa diintervensi untuk ee pemain titipan Pak. Kekennya dia ada hasilnya tuh sama nanti profesional ya. Jangan kemudian ditambahi tim titipan. Kalau itu ya sama aja gitu. Nah, proses ini pasti cepat atau lambat gitu ya akan menciptakan karena kita kan enggak mengenal revolusi misalnya kan gitu Pak. Revolusi sudah cukuplah 17 Agustus gitu. Kita memproses itu sehingga nanti ada regenerasi baru, nilai-nilai baru ditanamkan yang kan gini kita menciptakan virus kebaikan baru kan yang nular itu kan virus Pak ya. Virus kebaikan baru dengan cara apa? ngambil virus baru yang bagus dari luar kita tanamkan itu. Nah, gitu. Kalau nunggu kita, Pak. Nunggu jenengan saya, waduh Pakarene wong Surabaya ngenteni linggis kambeng. Lama, Pak. Lama banget itu evolusinya itu lama. Itu Pak Dani ya, Pak Dani mohon maaf ini kayak Surabaya gini. Terima kasih. Gigih. Nggih. Nggih. N ni untuk pertanyaannya Pak Eko. Saya sebetulnya punya satu pertanyaan tapi enggak bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Mungkin nanti ke depan kita bisa diskusi langsung gitu ya, Pak. Harapannya Bapak bisa main-main ke BPSDMJAT nih, Pak. Kapan-kapan, Pak. Iya. Siap, Pak Eko. Barangkali sebelum ditutup bisa dibantu untuk berikan closing statement, Pak. Silakan, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Eh, closing statement saya eh satu. resistensi kepada penyimpangan harus kita tingkatkan resistensi pada dua openm keterbukaan pada diri kita harus banyak belajar ee investasi 1 hari bajet 1 jam untuk meningkatkan kita. Yang ketiga, berani untuk berbuat baik. Saya kira itu tiga hal yang mungkin perlu kita bangun dari diri kita sebagai tagline dari ee tema hari ini. Resistensi, pengembangan knowledge, dan berani berbuat baik. Thank you, Pak Eko sekali lagi untuk seluruh insetnya. Semoga berkah untuk Bapak. Salam sehat selalu, Pak. Thank you, Pak. Amin. Baik, Sobat ASN di mana pun Anda berada. Kita masih punya satu sesi terakhir sebelum kita akhiri webinar ASN belajar seri 15. Jangan ke mana-mana, kita kembali setelah jeda pandiwara berikut ini. [Musik] Anda kembali lagi menyaksikan webinar ASN belajar seri 15. Kenali, Pahami, Ceg Anti Korupsi dimulai dari kita. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial Pak Heri Santoso, S, M. AK. Beliau selaku ahli pembangun integritas utama Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Saya akan sapa beliau. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Mas Lukman. Kabar baik, Pak Heri? Alhamdulillah baik semua. Tadi di sesi pertama dan kedua kita sudah disuguhi dengan banyak sekali fakta-fakta yang menyakitkan bahwasanya masyarakat Indonesia sebenarnya mempunyai sikap toleran terhadap korupsi yang cenderung miris. Kali ini kita akan coba mendengarkan point of view dari Pak Heri Santoso. Bagaimana sebenarnya kita bisa membentuk culture atau budaya yang baik yang berintegritas di kalangan ASN. Saya langsung saja persilakan kepada Pak Heri untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Oke. Siap. Matur nuwun, Mas Rman. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam integritas buat sobat ASN semua. Yang terhormat Pak Ramli mungkin masih bergabung. Kemudian Bu Toti dan Pak Eko. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bergabung pada kegiatan ASN Belajar ya. Jadi Bapak Ibu semua memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Toti maupun Pak Eko bahwa rapot untuk pencegahan korupsi di negara kita itu sangat ee kurang bagus sekali ya. mulai dari internasional, kemudian di nasional maupun di Provinsi Jawa Timur itu pun juga kita sangat ee kurang bagus sekali nilainya. Jadi ee itu semua memang salah satu penyebab tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bu Toti maupun Pakeno. Dan kami selaku ee ahli pembangun integritas terutama di Inspektorat PI Jawa Timur juga diundang dalam rangka untuk menyampaikan apa-apa atau upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. dalam rangka untuk melakukan pencegahan korupsi khususnya di Provinsi Jawa Timur. Namun ee sebelum akan saya mulai untuk ee slide-nya bentar Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan ya slide-nya Bapak Ibu. Loading Pak Heri? Sudah sudah kelihatan. Masih loading Bapak. Oh iya. Oke, jadi pada akhir-akhir ini Bapak, Ibu atau Sobat ASN semua sering kita lihat ya di TikTok itu. Jadi ditampilkan jejak digital dari tokoh-tokoh atau para pejabat yang dulunya sebelum menjabat bicaraan namun setelah menjabat berbeda sama yang disampaikan. Jadi sering itu mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah bahkan juga sampai pasangan pun ditampilkan juga bahwa seringki dari jejak digital yang ada di medsos itu seringki tidak adanya konsistensi Bapak Ibu ya. Jadi konsistensi antara apa yang diucapkan dulu dengan apa yang dilakukan pada saat ini. Jadi seringki sudah sudah tampil Mas Lukman belum Pak. Barangkali dari Pak Heri ada tim yang membantu, Pak. Apa mungkin dari ini tim BPSDN kami sudah boleh kami bantu ya, Pak untuk share slide-nya Pak. Iya yang fix ya. Ya. Jadi kami lanjutkan Bapak Ibu. Jadi pada intinya konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sangat dibutuhkan sekali pada saat ini. Itulah namanya integritas. Jadi seringki ee sebelumnya kita ngomong A, namun saat menjabat. Nah, itu seringkiali sudah berbeda. Kalau dalam bahasa jawanya itu bisa disebut dengan jarkoni. Jarkoni itu iso ngujar ora iso ngelakoni. Nah, itu seringki yang ada. Jadi kalau bagi sobat ASN yang ada di luar pulau Jawa mungkin apa artinya iso ngujar ora iso ngelakoni. Jadi ora jadi ngujar itu dia itu pandai kalau berkata-kata dalam berberita itu itu pandai tapi pada akhirnya apa yang disampaikan apa yang seringki dipidatokan itu tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan dan dalam era apa era medsos saat ini seringki itu ditampil kembali dalam bentuk TikTok atau realil atau di Instagram atau sebagainya seringkiali ketika sebelum menjawab jabat. Kemudian setelah menjabat itu sangat berbeda sekali dan ini akibatnya mempengaruhi ee kekurang percayaan pada masyarakat atau publik bahwa sebenarnya kalau orang sudah menjabat itu akhirnya apa-apa yang diidealkan atau diwacanakan yang baik itu akan berubah. Jadi di sini kami akan menampilkan terkait integritas. tadi juga sudah disebut oleh Bu Toti maupun Pak Eko. Jadi, integritas itu merupakan karakter yang menunjukkan konsistensi ya. Ee sebelumnya Mas sebelumnya jadi karakter ini menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan seseorang yang di dalamnya mengandung nilai kejujuran, keteladanan, keadilan, dan bertanggung jawab. Jadi konsistensi ini yang kita butuhkan saat ini. Jadi seringki kalau orang ketika sudah menjabat itu sudah berbeda antara apa yang diomongkan dulu sama yang dilakukan dan itu tak terjadi mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Jadi kalau sampai pernah kita apa kita tuangkan juga ini di slide juga dari Bung Hatta atau Muhammad Hatta bahwa beliau pernah menyampaikan kurang cerdas itu dapat diperbaiki dengan belajar sedangkan kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Jadi kejujuran inilah adalah yang sumber dari pembentukan integritas pada diri kita masing-masing. Ya. Jadi kalau kita sebelum memulai ee memperbaiki instansi kita atau pemerintah kita, ya kita juga harus bisa memperbaiki diri kita sendiri. Maka ini sangat pas sekali dengan tema ASN belajar ini, yaitu kenali, pahami, cegah korupsi. Berarti sudah bisa diralat oleh Pak Eko ya, mulai dari diri kita sendiri. Lanjut. Jadi karakter integritas itu apa? Ini yang perlu kami sampaikan Bapak, Ibu ya. Jadi karakter integritas itu adalah bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Jujur ini memang tadi sudah disampaikan oleh Bung Hatta bahwa itu sangat sulit sekali sehingga pernah ada ini salah satu apa pimpinan yang mengatakan lebih baik saya diberikan satu orang jujur daripada diberikan 10 orang yang pintar. Karena kalau orang pintar kalau enggak jujur itu sama saja nanti malah bisa ee meruntuhkan nilai-nilai yang ada di suatu instansi atau organisasi. Dan di jujur ini ee ini pernah Bapak Ibu saya cerita tentang pengalaman kami waktu ngajar. Jujur waktu saya ngajar di apa di orientasi di DPRD itu ada yang pernah menyampaikan, "Pak, kalau jujur ini sangat sulit sekali, Pak. Apalagi di rumah tangga." Jadi kalau di rumah tangga itu kalau saya jujur, nah itu bisa malah-malah rumah tangga kami ini enggak harmonis. Karena apa? Kalau saya jujur dapat berapa, dapat berapa, saya berikan ya saya dapat apa, mau pergi ke mana saya harus jujur. Lah artinya jujur di sini ini berbeda konteks dengan jujur yang ada di rumah tangga Bapak, Ibu ya. Jadi kalau jujur sini adalah dalam rangka untuk pelaksanaan tugas Bapak, Ibu selaku ASN atau pegawai yang digaji ya. Jadi selaku ASN atau pegawai yang digaji itu harus menampilkan karakter jujur. Jadi jangan di alihkan atau konteks lain. Jadi jujur sini memang kita harus benar-benar jujur. Apa yang kita ee lakukan itu sesuai dengan kode etik kita atau sesuai dengan tupoki kita. Kemudian tulus kita bekerja dalam rangka tulus, ikhlas dan dapat dipercaya. meskipun kita nanti jadi pimpinan sampai level tertinggi pun, tapi kalau tidak ada kepercayaan pada masyarakat atau pada publik, ya akhirnya timbul hal-hal yang terdiri pada saat ini. Ada demo atau ketidakpuasan atau kritik atau apapun ya bisa dilakukan lewat medsos atau demo secara langsung ya. Jadi ee karakter integritas yang utama adalah jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Kemudian berikut adalah bertindak transparan dan konsisten. Jadi transparan ini memang kita harus benar-benar transparan, harus istilahnya sekarang ee dimulai sistem digitalisasi. Jadi semua itu harus dilaporkan, harus transparan ya. sampai-sampai nanti ketika sampai desa pun di desa itu harus transparan berapa APBD yang diterima mulai penerimaan belanja itu harus juga diilaporkan ya dan itu juga harus konsisten jangan sampai tahun ini sangat bagus sekali pelaporannya kemudian berikutnya enggak ada pelaporan jadi memang harus konsisten ya kemudian yang berikutnya adalah menjaga martabat dan tidak melakukan ataupun hal-hal tercela. Jadi, Bapak, Ibu selaku ASN ini juga punya kode estetik, juga punya ee disiplin pegawai itu juga harus ditaati. Jadi ketika sumpah ee ketika menjadi pegawai pertama kali itu harus dipegang sampai saat ini. Jadi sumpah itu tidak diucapkan ketika pertama kali, tapi tetap harus ditanamkan dalam diri dengan menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Itu merupakan salah satu dari karakter integritas. Kemudian bertanggung jawab atas hasil kerja. ketika diberikan pekerjaan ya harus diilaksanakan ya. Jadi seringki ee kami ini menemui para pegawai yang yang mohon maaf ya lagi isinya itu lagi ee ngopi ketika jam kerja. Kemudian kita tanya mereka, "Pak, ini kenapa Pak kok jam kerja ini sudah ngopi?" Padahal kan belum jam istirahat. Eh, bilangnya enak aja seperti itu lah. Saya kan enggak diberikan pekerjaan oleh pimpinan, Pak. Jadi, kan sangat wajar sekali kalau saya enggak diberi pekerjaan ya otomatis saya tinggal ngopi. Ya, hal-hal seperti itu akhirnya saya tanyakan ke pimpinannya ya. Pimpinannya juga menjawab lah, bagaimana kita memberi pekerjaan orang-orang seperti itu ketika diberikan tanggung jawab pekerjaan enggak selesai. ketika diberikan tanggung jawab juga enggak di ee apa diselesaikan secara tepat waktu. Akhirnya orang-orang seperti ini menjadikan suatu hal-hal yang kurang baik bagi pembentukan integritas yang ada di instansi tersebut. Jadi selaku pegawai ASN atau pegawai yang digaji itu harus mempunyai tanggung jawab dalam hasil kerja sesuai dengan yang diberikan atau diberikan pekerjaan oleh pimpinan. Kemudian yang terakhir adalah bersikap objektif. Jadi objektif ini juga kita siapapun yang selaku misalnya kalau Bapak Ibu ASN di instansi pelayanan maka siapapun yang melakukan pengurusan itu harus di apa ee dilayani dengan sepenuh hati. Jadi tidak hanya orang yang memberikan uang atau apa atau gratifikasi itu yang dipercepat tapi seluruhnya harus dilayani secara objektif ya. Jadi dalam rangka untuk pembentukan karakter integritas ini memang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi tidak mungkin kita melakukan perubahan di tingkat yang lebih besar lagi di instansi kita atau malah di pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kalau diri kita sendiri masih belum bisa mencerminkan sifat-sifat integritas tersebut. Lanjut. dalam rangka membentukkan integritas. Tadi saya sebutkan melalui diri sendiri. Kemudian kalau ini melalui instansi pemerintah, Bapak, Ibu. Di instansi pemerintah itu seringkiali kita lihat ada tulisan zona integritas. Jadi kalau zona integritas itu seharusnya orang-orang yang berada di zona tersebut atau instansi tersebut itu harus bisa menampilkan karakter-karakter integritas yang saya sebutkan tadi ya. Seringki zona integritas ini hanya semacam simbol aja. Jadi semacam ya tadi disampaikan oleh Bupi maupun Pak Eko hanya semacam kampanye aja tapi enggak ada perubahan. Nah, ini yang seringki ee menjadikan nilai atau rapgahan korupsi di negara kita sangat buruk sekali. Jadi mulai zona integritas ini kalau aturannya itu ada di Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBM di instansi pemerintah. Jadi ketika zona integritas sudah terbentuk maka ditingkatkan menjadi WBK, wilayah bebas dari korupsi. Nah, ini ada kata-kata darinya ini jangan langsung wilayah bebas korupsi lah. Ini seringki singkatan WPK ini seringki bias wilayah bebas korupsi. Jadi kita bebas korupsi tadi seperti apa juga disampaikan oleh Pak Eko ya sebenarnya pencegahan itu di korupsinya bukan pencegahan anti korupsi gitu. Jadi secara ee definisi dari WPK ini wilayah bebas dari korupsi ya. Jadi ini yang dicita-citakan ketika suatu instansi sudah melakukan pembentukan atau pembangunan zona integritas yang ada di instansinya tersebut. Jadi kalau suatu instansi sudah menampilkan di gapurannya atau apa gitu zona integritas, otomatis itu sudah tidak ada lagi apa nilai gratifikasi, tidak ada lagi suap. Namun sebaliknya ya zona integritas itu hanya semacam simbol-simbol aja karena memang ee dalam diri mulai dari pimpinan sampai ke level bawa pegawai itu kurangnya dari karakter integritas tersebut ya. Jadi dianggap korupsi itu biasa. Kalau kecil sudah dibiasakan, sedikit dibiasakan. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa ya akan menjadi yang lebih besar lagi ya. Lanjut. Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur ee kita sudah mempunyai instansi-instansi yang sudah naik dari level zona integritas tadi Bapak, Ibu ya, yaitu predikat WBK. Ya, jadi sini sudah banyak instansi di Pemerintah Jawa Timur maupun unit kerja yang melakukan pelayanan itu sudah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi ya. Dan ini juga kita apa kita upayakan semakin lama semakin bertambah. Jadi tidak hanya menjadi suatu slogan saja zona integritas BPK, tapi juga harus bisa menjadi karakter dari pegawai yang ada di instansi yang sudah memperoleh predikat WBK maupun zona integritas. Lanjut. Nah, ini sekarang ee dalam upayah pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pencegahan korupsi. Jadi lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Toti berbagai macam jenis-jenis korupsi mulai perugian keuangan negara, kemudian penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi suap. Jadi ini semua merupakan ee unsur-unsur apa yang disebut dengan jenis tindak pidana korupsi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Toti secara panjang lebar. Namun yang akan kami sampaikan adalah upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Lanjut. Ee pertama adalah untuk pencegahan pungutan liar atau pungli atau pemerasan dalam unsur korupsi tersebut. Jadi, pemerintah provinsi Jawa Timur ini ee sudah bekerja sama dengan kepolisian, kemudian kejaksaan dan instansi lain bahwa kita sudah mendirikan pusco saber pungli atau pusco untuk sapu bersih pencegahan pungli yang ada di pemerintah provinsi Jawa Timur. Ya. Jadi selain kita mempunyai Posco Saber Pungli yang ada di Jalan Ngagel Utara yang Agel Utara nomor 47. Jadi kalau Bapak Ibu yang asli Surabaya ya, asli Surabaya ketika lewat setelah Jalan Pucang menuju selatan itu sebelum toko buku Uranus ya sebelumnya itu ada kantor namanya Pusco Saber Pungli. Jadi, Puskaberpungli ini memang ee kami dirikan kami bangun sebagai layanan untuk masyarakat seandainya mendapatkan pemerasan atau pungutan liar oleh pegawai di instansi pemerintah ini bisa melaporkan lewat di BOSCO tersebut atau bisa lewat aplikasi namanya aplikasinya itu Siduli ya. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi. Sosialisasi ke Dinas Kesehatan selaku yang mempunyai ee unit kerja banyak pelayanan rumah sakit atau UPT Dinas Kesehatan. Kemudian di Dinas Pendidikan, Sekolah-sekolah kita ini juga melakukan sosialisasi terkait adanya pungutan liar. Dan dari hasil tindak lanjut ini juga sangat banyak pengaduan-pengaduan tentang pungutan liar yang ada di sekolah ya. sering kita lakukan pemeriksaan dan kita tindak lanjuti sehingga ee pungutan liar yang ada di sekolah maupun di instansi pemerintah yang bersifat layanan ini tidak akan terjadi lagi. berikutnya. Kemudian untuk pencegahan gratifikasi, Bapak Ibu. Jadi gratifikasi sudah disampaikan oleh Ibu Toti bahwa kalau gratifikasi ini adalah ee sifatnya ee SN-nya ini pasif. Jadi yang memberikan adalah yang ee pemohon layanan atau yang lain-lainnya. Jadi kita sudah mempunyai ee pedoman pengendalian gratifikasi yaitu sesuai dengan Pergub 2024 tentang pedoman pengendalian gratifikasi. Dan dari pergup ini kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan UPG di masing-masing instansi UPG pembantu. Jadi unit pengendali gratifikasi. Kemudian hal ini sudah kita lakukan sosialisasi kepada ee para OBG pembantu yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bulan November kemarin. Dan insyaallah untuk di berapa pohon tadi ini? Pap akan kami lakukan sosialisasi seluruh ASN yang ada di Jawa Timur dalam rangka untuk pengendalian gratifikasi yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lanjut. Kemudian untuk swap-menyuap Bapak Ibu. Nah, ini seringki yang sangat banyak sekali ya di medsos ini ya. AP-Munyap mulai yang ee yang terbaru kan di instansi kehakiman itu ada swap. Jadi di pemerintah provinsi Jawa Timur khususnya di Inspektorat sendiri itu kita sudah melakukan atau memulai untuk di setiap surat penugasan kami cantumkan ee barang siapa yang disuap atau menyuap akan terkena sanksi. Jadi setiap penugasan kami ketika melakukan pemeriksaan itu akan ada cekline-nya. Barang siapa yang menerima suap atau menyuap akan mendapatkan sanksi dan ini juga suap-menyuap ini disosialisasisikan juga di ee forum pengusaha. Jadi melalui KAD komite advokasi daerah. Nah, jadi forum pengusaha-pengusaha ini kami berikan juga sosialisasi terkait ee bahayanya suap-menyuap dan apa sanksi-sanksinya. Dan seringkali ini bisa bersama dengan KPK juga di Direktor Direktorat AKBU ya. Kemudian di sekolah-sekolah juga gitu. Kami juga melakukan ee sosialisasi tersebut. Lanjut. Kemudian untuk ee pembentukan integritas di instansi-instansi pemuda Provinsi Jawa Timur juga sudah mempunyai 35 orang pembangun integritas. Ji termasuk saya ini juga salah satu dari 35 yang orang pembentuk ahli pembangun integritas. Jadi kami ini ditugaskan untuk melakukan ee pembangunan integritas yang ada di instansi yang kami ee kami bekerja. Jadi misalnya untuk ahli pembangun integritas ini juga ada di rumah sakit-rumah sakit, kebanyakan di pelayanan-pelayanan. Jadi membantu teman-teman instansi untuk membangun zona integritas sampai menjadi wilayah bebas. dari korupsi dan situ juga kita juga mempunyai paksi penyuluhan anti korupsi dan kebetulan juga ee ketua Paksi Jawa Timur itu ada di Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi itu upaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk melakukan pencegahan korupsi. Lanjut. Kemudian di sini ee ini agak boram ya, agak boram ya. Jadi ini komitmen jadi komitmen ee dari Pak Sekretaris Daerah Pak Adi Karono dalam rangka untuk ee selalu ee menjaga ee pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pencegahan korupsi. Yaitu ada komitmen dari Pak Sekretaris Daerah Pak Adi Karono ya. Komitmen ini istilahnya itu merupakan support dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap upaya dari KPK dalam rangka untuk Stranas PK atau strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2025 sampai 2026. Lanjut. Kemudian upaya berikutnya dari Pemerintah Jawa Timur yaitu terkait sama MCP. Jadi KPK itu dalam rangka melakukan pencegahan korupsi ada di pemerintah daerah KPK melakukan ee suatu penilaian yaitu namanya IPKD. Jadi indeks pencegahan korupsi daerah MCP. Jadi alhamdulillah untuk mulai tahun 2018 sampai 2024 pemerintah Jawa Timur ini menduduki ranking 3 di ee seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Lanjut. Lanjut. Untuk tahun 2024 ini, MCP Pemerintah Jawa Timur ee nilainya 93,87. Jadi kalau MCB ini dinilai mulai dari perencanaan. Dimulai perencanaan ini sudah istilahnya mengakomodir ee kegiatan-kegiatan yang dalam rangka untuk pencegahan korupsi. Jadi mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, kemudian pelayanan publik, pengawasan APIB, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak. Jadi tahun 2024 kita memperoleh nilai 93,87% dan ini masuk peringkat ke 82 secara nasional dan peringkat 6 dari 38 pemerintah Fron. Alhamdulillah. Tapi tetap kita terus melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi mulai dari perencanaan sampai optimasi pajak sesuai dengan ee indeks pencegahan korupsi. pemerintah daerah. Lanjut. Lanjut. Kemudian kita juga ee ikut serta dalam rangka pencegahan korupsi melalui Stranas PK, strategi nasional pencegahan korupsi sejak tahun 2016. Jadi ini ee milestone-nya atau upaya-upaya yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk mendorong atau ee apa ee kegiatan-kegiatan yang menjadi ee milestone dari Sternas PK yang diinisiasi oleh KPK RI. Lanjut. Nah, ini yang terakhir Bapak, Ibu semua bahwa apapun upaya mulai dari diri kita sendiri maupun upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu hanya merupakan suatu ee apa istilahnya upaya yang harus didukung oleh seluruh pegawai. Jadi tidak hanya walaupun kita sudah berusaha secara baik, namun kalau pegawai tidak mempunyai karakter integritas ya aknya sama saja seperti saat ini. Jadi Jawa Timur menjadi istilahnya trending topik di medsos mulai dari hibah yang belum selesai, korupsi hibah belum selesai, kemudian ada lagi di Bank Jatim juga. Jadi otomatis ini menjadi PR kita bersama dan kita mulai dari diri kita sendiri yaitu dengan membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. Jadi inilah harus menjadi tagline buat diri kita selaku ASN ya di manaun juga Bapak Ibu semua. Jadi integritas itu harus kita tanam mulai diri kita, kemudian kita tularkan di sekitar kita, instansi kita, kemudian kita kembangkan sehingga apa yang diomongkan itu konsisten dengan apa yang dilaksanakan. Ya, karena jejak digital itu sekarang itu sangat mudah sekali ya. Apalagi ee TikTok sekarang itu orang menunggu itu tidak membaca apapun tapi yang dilihat itu adalah TikTok. Jadi ee pengaruh TikTok sangat luar biasa untuk pemberitaan-pemberitaan yang kurang baik di pemerintah Jawa Timur. Jadi kami harapkan sobat ASN semua untuk membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. dari kami, Mas Lukman. Thank you, Pak Heri untuk Terima kasih. Thank you, Pak, untuk inset-insetnya. Sebelum saya lempar ke sobat ASN untuk satu orang penanya, saya mau tanya terlebih dahulu. tadi kan sudah dijelaskan ya, Pak ya. Banyak sekali rencana aksi dan juga program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan tim seperti itu. Pertanyaannya adalah Pak seberapa efektif inisiasi tersebut, Pak ee terhadap pengurangan kejadian korupsi di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Apakah sudah pernah dilakukan tracking seperti itu efektivitas program yang dilakukan terhadap dampaknya dan mana saja program yang dipandang kurang efektif untuk dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur, Pak Heri? Sebenarnya kalau program-program pencegahan korupsi itu ada nilai-nilainya. Jadi seperti yang salah satunya itu melalui SPI yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Eko. Jadi SPI itu survei ee penilaian integritas. Jadi survei penilaian integritas itu yang dinilai mulai dari internal. Oke. Internal itu adalah pegawai yang ada di Pempr Jatim itu di ee disurvei. Heeh. He. Jadi kemudian eksternal, eksternal itu mulai dari pemohon layanan. Jadi untuk menjabat misalnya di Samsat pemohon layanan itu juga disurvei terkait ee misalnya pelayanannya bagaimana, ada gratifikasi atau enggak, ada pemeras toolong enggak seperti itu. Kemudian ada. Jadi nilai-nilai itu yang menggambarkan apa yang terjadi saat ini di pemerintah Provinsi Jawa Timur. I artinya nilai kita itu tinggi tapi faktor koreksi tadi jelasnya Pak Ekos Supenno sangat tinggi juga faktor koreksi. Heeh. He. Karena walaupun kita sudah berusaha keras, tapi ada oknum yang masih melakukan ee korupsi. Misalnya di oke hiba, DPRD atau Bank Jatim itu kan pengaruhi nilai integritas kita. sehingga nanti orang-orang ini kan yang namanya pencegahan korupsi itu tidak harus berhenti saat ini, tapi terus dilaksanakan sampai semua itu benar-benar paham, minimal bisa dikurangi dan nilai indeks dari SPI maupun ee IPAK itu menjadi tinggi. Itu Mas ya. Berarti efektif atau cukup efektif atau belum efektif, Pak? Kalau efektif enggak efektif, kalau efektif sesuatu tujuan sudah efektif. Tapi kalau dari nilai SPI tadi yang menjadi indikator ya terus terang ini masih harus lebih berusaha lagi itu. Oke, siap not. Thank you, Pak Hari. Ini ada satu orang penanya barangkali bisa dibantu pin tim. Oke, silakan dari Bu Murni dari Kominfo. Kami persilakan untuk unmute Ibu menyampaikan pertanyaannya. Bu Murni monitor. Oke, barangkali mungkin ada perut. Oke, ini terdengar tapi suaranya masih kecil. Terima kasih Bu Murni atas kesempatannya. Mohon izin, Pak. Ee ada jelas ya suaranya ya? Ya, sudah jelas dengar. Halo. Sudah jelas, Ibu. Silakan. Ee ya ada dua nih, Pak yang mau ditanyakan. Ee yang pertama kalau kita bicara tentang KKN itu kan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi ee kenapa ya yang selalu santter kita dengar dan menjadi sorotan di pemberitaan itu selalu terkait hanya korupsi aja? Padahal polusi dan nepotisme itu lingkungan pemerintahan itu juga masih banyak. Berarti percuma dong kita bilang KKN kalau yang tetap yang kita perbincangkan hanya korupsi aja. Terus yang kedua ee apakah pembelian sembako dari wali murid sepadang ee merupakan suatu grafit teksi? Terus nominal yang menjadi gratifikasi itu berapa menurut undang-undang? hitungannya tuh apakah ke kalau memang ada nominalnya apakah hitungannya itu per satu guru setiap nominal atau berapa jumlah guru yang diberikan. Itu aja Pak. Terima kasih, Pak Eko. Ee sori Pak Heri tadi jelas untuk pertanyaan kedua, Pak. Gigih. Nggih. Jadi ini yang pertanyaan kedua itu Iya. Pertanyaan kedua punten Bu Murni. Pertanyaan kedua tadi suaranya sedikit pelan. Boleh diulangi untuk pertanyaan kedua Bu Murni. Oke, mungkin sebelum menunggu Bu Murni connect tadi, pertanyaan pertama terlebih dahulu deh, Pak terkait dengan KKN. Kenapa yang harus di-highlight, dikomunikasikan terus-menerus adalah korupsinya? Padahal kepanjangannya adalah kolusi dan nepotisme. Silakan, Pak Heri. Oke, terima kasih Mas Lukman. Jadi ini seringkali yang menjadi pertanyaan semua ya. Jadi kalau sesuai dengan undang-undang itu memang yang dikedepankan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini yang dasar itu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya. Jadi di sini memang ee kalau dulu memang itu ada ya aturan tentang KKN, tapi sekarang ini yang ada adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemeran tindak pidana korupsi. Jadi di sini enggak menyebutkan sama sekali polosi, nepotisme dan ini juga ya memang kondisi saat ini yang terjadi di pemerintah saat ini yang jadi ya teman-temannya semua jadi seperti ini. Jadi memang ini mungkin yang lebih pas teman KPK nanti jawab kenapa kok yang sekarang ada ini adalah Undang-Undang Pemasan tindak pidana korupsi bukan tindak pidana KKN? Jadi yang KN terakhir ini sudah hilang, "Mas, berarti tinggal korupsi aja." Jadi, makanya kita sekarang fokus ke korupsi. Jadi, enggak ada lagi yang namanya polusi, nepotisme sudah gak ada lagi. Jadi akhirnya ya itu tadi seluruh jabatan ya tahu sendiri kondisi saat ini seperti itu ya. Thank you, Pak Heri untuk jawabannya. Bu Murni apakah sudah bisa tersambung dengan kami Bu? Ya. Iya. Tadi pertanyaan kedua masih belum terdengar, Ibu. Yang kedua tuh tentang ini, Pak. Pembagian sembako. Buat ee dari wali murid kepada guru. Biasanya tuh kayak ee kenaikan kelas kan biasanya atau Ramadan atau mau lebaran tuh biasanya dari wali murid itu memberikan sembako biasanya ya. kayak ya sejenis itu. Nah, yang saya tandakan apakah itu termasuk gratifikasi atau bukan? Terus kalau memang iya nominal yang menjadi hitungan gratifikasi itu berapa? Apakah ee sebesar yang kita berikan untuk satu guru atau total berapa guru yang diberikan itu Pak sih. Oke, thank you Bu Murni. Sudah clear ya Pak Heri ya. Ya sudah. Oke, silakan, Pak. Oke. Jadi, kalau yang namanya yang apa istilahnya itu sekolah kadang-kadang ngajari anak untuk saling memberi apa itu memang ya ke apa ya istilahnya kearifan lokal ya. Artinya yang di sini yang tidak diperkenankan itu adalah ee pungutan liar. Jadi kalau yang namanya pungli itu ee wali murid, wali murid itu disuruh untuk urunan dengan nilai yang sudah ditentukan ya. Nilai sudah ditentukan. Jadi misalnya untuk ngasih tambahan honor guru-guru atau apa, maka wali murid harus ngasih ee urunan atau iuran yang nilainya sudah ditentukan. Ya, nilainya sudah ditentukan itu yang tidak diperkenankan. Tapi kalau namanya sumbangan ya memang beda antara yang namanya pungutan, sumbangan. Kalau sumbangan itu sukarela. Misalnya ada wali murid yang merasa istilahnya itu ee berhutang budi karena anaknya ini sudah diajar di sekolah situ mendapatkan prestasi yang bagus kemudian dia menyumbang sekolah dalam rangka untuk apa? misalnya dikuatkan bangunan masjid atau musala atau dibelikan bangku atau komputer itu namanya sumbangan. Itu bukan pungli. Jadi kalau yang namanya pungli itu sudah wajib membayar dengan nilai yang sudah ditentukan ya itu mungkin dari kami Pak Mas Lukman. Terima kasih, Bu Murni. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Salam sehat selalu, Pak Heri. Tidak terasa kita sudah berada di ujung acara webinar ASN belajar seri 15. Sebelum diakhiri barangkali dari Bapak ada closing statement yang ingin disampaikan, Pak. Silakan, Pak. Oke. Siap. Jadi, intinya integritas itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi, kita itu sebenarnya sudah punya alarm ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik dari diri kita tuh sudah ee tahu bahwa ini memang tidak baik. Tapi kalau alarm atau suara hati kita ini enggak diperhatikan ya, maka lama-lama ini akan tertutup. Nah, korupsi itu mulai dari kita ini membiarkan hal-hal yang kecil dulu. Wis enggak apa-apa wong sementara aja setelah itu kan. Apalagi kalau kita sudah merasa orang yang beriman dalam tanda kutip, wis enggak apa-apolah saiki korupsi siti-sidik nanti istilahnya itu tobat itu kan sudah diampuni oleh Allah lah. Itu hal-hal permisif seperti itu harus dihilangkan mulai sekarang. Jadi semua itu harus dari diri kita sendiri baru kita melangkah ke instansi kita baru ke yang lebih luas lagi. Itu mungkin Mas Rman. Terima kasih Pak Heri sekali lagi atas kehadirannya di webinar kali ini. Salam sehat selalu Pak Heri. Semoga kita ketemu lagi di next event ya Pak ya. Thank you Pak. Matur nuwun. Siap sobat ASN sekalian di manapun Anda berada. Perbincangan saya dengan Pak Heri tadi mengakhiri pertemuan kita di webinar ASN belajar seri 15. Kenali paham anti korupsi dimulai dari kita. Sekali lagi, sesuai dengan topik dari hasil kesimpulan diskusi siang ini adalah bagaimanapun kita tidak bisa mengubah budaya yang ada di Indonesia kalau memang diri kita sendiri belum berubah mindsetnya. Jadi harapannya adalah ketika Sobat ASN sudah mengikuti acara webinar kali ini, Sobat ASN bisa mengubah mindset dalam dirinya baru nanti kita bisa bergerak menjadi agen of chain budaya transformasi anti korupsi di lingkungan sekitar kita. Dan jangan lupa sekali lagi buat Sobat ASN untuk mengisi absensi via Semesta Bangkom untuk klaim sertifikat. Dan akhir kata saya Lukman beserta tim BPSDM Jatim pamit undur diri. Terima kasih. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar ASN seri berikutnya. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. [Musik] Zaman yang terus bergerak, sambut dengan penuh semangat. Saatnya kita melangkah. Hadapi segala tantangan. Tingkatkan setiap kompetensi untuk pelayanan berdampak. Bersama ASN belajar. Ciptakan SDM unggul berprestasi selalu inisiatif dan kolaboratif untuk inovasi yang berkelanjutan. Menjadi ASN berakhlak mulia. Siap menyongsong Indonesia emas. [Musik] ASM belajar wujudkan pemerintahan berkelas dunia satukan tekad pantang menyerah jadi ASNAR berkualitas belajar wujud pemerintahan kelas dunia bukan tekad pantang menyerah jadi berkuit [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] Yeah. [Musik] [Tepuk tangan] [Musik]