Kind: captions
Language: id
[Musik]
Zaman yang terus bergerak,
sambut dengan penuh semangat.
Saatnya kita melangkah.
hadapi segala tantangan.
Tingkatkan setiap kompetensi
untuk pelayanan berdampak
bersama ASN
belajar.
Ciptakan SDM unggul berprestasi
selalu inisiatif dan kolaboratif
untuk inovasi yang berkelanjutan
menjadi ASN. berakhlak mulia,
siap menyongsong Indonesia emas.
ASN
belajar wujudkan pemerintahan
berkelas dunia satukan tekad pantang
menyerah
jadi ASN cetar berkualitas.
ASN belajar wujud
pemerintahan
kelas dunia.
Tad pantang menyerah
jadi ASN cepat berkualitas.
[Musik]
Halo sobat ASN, kita berjumpa lagi dalam
webinar ASN belajar yang dipersembahkan
oleh Corporate University SDGIS BPSDM
Provinsi Jawa Timur.
Sebelum memulai webinar, ada beberapa
hal yang perlu Sobat ASN perhatikan agar
acara dapat berjalan dengan lancar.
Satu, tulis nama akun Zoom sesuai dengan
format.
Nama strip asal instansi Sobat ASN.
Dua, aktifkan kamera. Pastikan posisi
kamera tidak membelakangi cahaya ya,
agar wajah Sobat ASN dapat terlihat
lebih jelas.
Tiga, gunakan virtual background yang
sudah disediakan.
Bagi sobat ASN yang sudah mengisi link
pendaftaran, virtual background dapat
diunduh pada link yang dikirimkan
melalui pesan WhatsApp. Empat.
Apabila Sobat ASN ingin mengajukan
pertanyaan atau berpartisipasi
interaktif, Sobat ASN dapat menggunakan
reaction angkat tangan atau rise hand
pada Zoom meeting.
Lima.
Bagi Sobat ASN yang mengikuti webinar
melalui live YouTube BPSDM Jatim TV
dapat menuliskan pertanyaan melalui
kolom live chat.
Enam. Jangan lupa siapkan alat tulis
untuk mencatat hal-hal penting, ya.
Siapkan pula alat tulis sobat ASN selain
untuk mencatat hal-hal penting. Hal ini
dapat mempertajam pemahaman Sobat SN
tentang materi yang disampaikan oleh
narasumber.
Tujuh. Untuk mendapatkan e-sertifikat
pada webinar ini, Sobat ASN wajib
mengisi link presensi yang akan kami
bagikan pada saat acara webinar
berlangsung. Jangan lupa untuk mengisi
lembar penilaian dan kuesioner juga agar
e-sertifikat Sobat ASN dapat diunduh.
Itulah beberapa hal yang patut Sobat ASN
perhatikan selama mengikuti webinar ini.
Tetap semangat dan selamat mengikuti
webinar ASN Belajar.
[Musik]
[Tepuk tangan]
[Musik]
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Perkenalkan nama saya
Nugroho. Saya dari Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur. Pada saat ini saya mengikuti
pelatihan khusus analis kebijakan
angkatan 4 di BPSDM Provinsi Jawa Timur.
Pada pelatihan ini kami mengikuti
pelatihan dengan bantuan LMS, offline,
in class, dan Zoom meeting. Semuanya
membuat pelatihan terasa bervariasi dan
semakin menarik. LMS bisa memudahkan
saya untuk mengakses materi-materi kapan
saja dan di mana saja. Zoom memudahkan
kami semua peserta untuk bisa
berinteraksi aktif dengan para
narasumber dan Incl memberikan kita
semua fasilitas untuk saling
meningkatkan networking dan saling
berkoordinasi satu sama lain. BPSDM
Jatim memberikan pelayanan terbaik,
fasilitas yang terbaik dalam pelatihan
saat ini. Dan saya harap BPSDM Jatim
semakin maju dan jaya ke depannya. BPSDM
Jatim juara juara juara.
Selamat pagi. Asalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ntiani
dari Biro Pemerintahan dan oton daerah
sekretariat daerah Provinsi Jawa Timur.
Peserta pelatihan khusus analis
kebijakan tahun 2025.
di mana dalam pembelajaran ini kami
menggunakan metode trending yaitu ee
satu dengan online class di mana dengan
online class dengan kemajuan teknologi
kami dapat ee pembelajaran secara online
efektif dan efisien. Kemudian kedua
dengan menggunakan eh learning
management system di mana semua
materi-materi yang diberikan oleh ee
narasumber dapat kita download dan dapat
kita ee pelajari setelah ee kita
men-download. Kemudian ketiga dengan
class di mana kita dapat berinteraksi
bertukar pikiran dengan ee para peserta
dan juga bertemu dengan fasilitator yang
ada di BPSDM yang satset. Ee terima
kasih kami ucapkan kepada BPS Jatim,
BPSDM Jatim juara.
[Musik]
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullah.
Saya kaget nama saya disebut
buat kesan dan pesan. Jadi kesan
saya
ee mengikuti pelatihan ini. Saya juga ee
terima kasih BPSDM sudah memberikan
kesempatan untuk menambah
wawasan tentang analisis kebijakan.
Ee
namun dengan waktu yang singkat
padat melalui LMS. Asalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera kita
semua. Salam sehat Bapak Ibu.
Alhamdulillah hari ini hadir semua ya.
Ada yang izin hari ini?
Oh, ada yang di Korea. Oke, yang lain
mudah-mudahan sehat semua dan semua.
Yang kami hormati Pak Sugeng wakil kelas
dari pelatihan KAKK angkatan yang luar
biasa ini angkatan 45 seperti tahun
kemerdekaan kita. Beri applaus untuk
Bapak Ibu sekalian.
Yang kami hormati pula analis pemuda dan
Bu Uci dan teman-teman tim dariana
serta seluruh peserta pelatihan angka
baik angkatan 4 maupun 5 Provinsi Jawa
Timur yang berbahagia.
[Musik]
Jfak angkatan 4 dan 5
sukses merdeka.
BPSBM Jatim
juara. Juara juara. Jawa Timur
[Musik]
direktur Pembelajaran Karakter dan
Sosial Kultural Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia Bapak Deni
Junanto, S. Mpp. PXID. Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang
diwakili Kepala Bidang Pembina, Guru dan
Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur.
Salam sehat Bapak, Ibu. Yang terhormat
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr.
Randlianto, S.PMP. Terima kasih, Bapak.
Hari ini ada empat acara beliau. Bapak,
Ibu alhamdulillah berkenan menyempatkan
waktu untuk teman-teman JF di Jawa
Timur. Terima kasih Pak Kaban. Yang kami
hormati pula instansi pembina yang
pertama dari Dinas Pendidikan hadir Bu
Dranda Eti Prawesti, M.Si., Kabit
Pembinaan Gtk Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Timur. Terima kasih, Ibu. Seluruh
peserta hadir guru SMA dan ee SMK di
lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Timur. Izin melaporkan hari ini
akan ada pembukaan yaitu untuk pelatihan
fungsional sosial kultural jenjang du.
Baik, terima kasih. Asalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati tim dari Direktorat
Pembelajaran Karakter dan Sosial
Kultural Lembaga Infasi Negara Republik
Indonesia.
dan para panitia penyelenggara, para
instruktur, para narasumber, para
widyaiswara, dan tentu yang saya
banggakan peserta pelatihan ee sosial
kultural jenjang dua. Di dalam
undang-undang disebutkan bahwa
kompetensi sosial kultural adalah
kompetensi di mana ASN akan mengejawan
wantah sebagai
ee perekat persatuan dan kesatuan
bangsa.
Gak tahu jalannya dari santai saja Mas
ya dicat
ini kesendangan sesama guru saja
bisa ada konflik karena kesendangan
akhirnya kepala sekolah kadang-kadang
kait dari kepala sekolah beli opo sih
begitu sampai setahun beli mobil
kesendan buat apa kesend buat apa kata
monggo bui
Artinya anak-anak kita
yang masih belum
apa namanya memahais
yang berikutnya
karena sekarang juga perkembangan FPI
SH itu banyak dari sampah danasan
karena baru sudah
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Perkenalkan nama saya
Darsanuddin Nurkafat dari SMA Negeri 2
Mejayen Kabupaten Madiun. Di sini saya
sebagai peserta pelatihan sosial
kultural yang diadakan oleh BPSDM
Provinsi Jawa Timur. Di mana kegiatan
ini itu ada dua aktivitas. Yang pertama
MOC secara online atau daring. Kemudian
yang kedua diadakan secara klasikal di
mana yang pertama itu berada di kantor
BPSDM Provinsi Jawa Timur dan ee
kegiatan klasikal yang kedua itu ada
lokus atau studi lapangan di Surakarta.
Yang pertama itu ada di kantornya Bages
Bangpol. Kemudian studi lapangan yang
kedua itu diadakan di SMAN 1 Surakarta.
di mana kegiatan semua yang diadakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur itu
sangat menarik dan menambah di mana
ilmu-ilmu dan wawasan yang kita dapatkan
dari kegiatan ini nantinya akan kita
tularkan pada guru-guru. Terus kemudian
di mana guru-guru itu nanti akan
mengabdikan dirinya memberikan pelayanan
yang terbaik kepada siswa-siswa yang
berada di sekolahan masing-masing. Jadi
kegiatan ini sangat bermanfaat sekali
bagi guru-guru. Terima kasih BPSDM
Provinsi Jawa Timur. BPSDM Provinsi Jawa
Timur. Juara juara juara. Terima kasih.
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Pelatihan sosial kultural jenjang dua
provinsi Jawa Timur.
Salam Pancasila.
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi
Nurul Imaniar. Saya dari SMA Negeri 2
Situbondo. Di sini saya mewakili
teman-teman saya dalam pelatihan sosial
kultural jenjang 2 Provinsi Jawa Timur
tahun 2025. Saya mewakili teman-teman
saya mengucapkan banyak terima kasih
terutama kepada BPSDM karena telah
memberikan sarana dan prasarana yang
luar biasa telah menghadirkan ee para
narasumber yang luar biasa kepada kami
sehingga kami banyak mendapatkan
ilmu-ilmu baru. Semoga nantinya kami
bisa menularkan kepada anak didik kami
sebagai ujung tombak dalam perjuangan
bangsa yang akan mewarnai Indonesia ke
depan. Terima kasih BPSDM Jatim. BPSDM
Jatim juara juara juara.
Hai assalamualaikum saya Coach Nfiani.
Hari ini rasanya hati saya hangat
bahagia sekali ketika membersamai
guru-guru dari ee Jawa Timur ya.
Masyaallah dengan ee BPSDM Jawa Timur
yang mengadakan acara hari ini. Saya
melihat betapa guru-guru itu tuh sangat
siap gitu ya untuk menerima apa yang
ingin disampaikan hari ini. Mereka
adalah guru-guru yang lembut hatinya,
punya cinta yang besar banget dan
insyaallah siap untuk memberikan cinta
kepada anak-anak didiknya. Saya merasa
punya harapan Indonesia masih punya
banyak harapan ketika guru-gurunya
seperti ini. Sampai ketemu di acara BPSD
yang berikutnya. Semangat guru-guru
karena dirimu punya jasa yang tidak
pernah bisa dibalas. Terima kasih.
istilahnya LKM.
banyak anak-anak siswa kami itu ee
melakukan perilaku yang
saya ketika MLS itu sering mendapatkan
PKKBN
bahaya stunting
ya peringat gini karena usia belum
matang jadi kalau bahasanya orang anak
ya untuk pengembangan secara kultural
ee Bapak Ibu
Dengan bangganya saya secara pribadi
mengucapkan mengucapkan terima kasih.
Banyak ilmu yang telah saya dapatkan
secara pribadi ee baik itu ilmu yang
terkait dengan ee kompetensi saya ee
yang secara spesifik adalah bagaimana
kita menghadapi kenyataan hidup.
Ternyata kita berbeda.
Luar biasa. Dan nanti ee sertifikat akan
kami bagikan memohon ee rida dari Allah
Subhanahu wa taala dan juga mengucapkan
syukur. Mohon izin juga Bapak Ibu kami
dengan bacaan alhamdulillahiabbil alamin
mengakhiri dan juga menutup latihan eh
Sou School jenjang 2 Provinsi Jawa Timur
tahun 2020.
Terima kasih dan di Selati. Cukup sekian
terima kasih. Wasalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
[Musik]
apa namanya ee untuk segera berdiskusi
dengan para narasumber dari BAPENAS
ataupun dari unit-unit kerja yang lain
yang kompeten. Dan dengan mengucap
bismillahirrahmanirrahim
dengan senantiasa mengharap
rida Allah subhanahu wa taala pada hari
ini hari Rabu tanggal 16 Juli tahun 2025
pelatihan perencanaan dan penganggaran
angkatan 2 tahun 2025 BPSDM Jawa Timur
secara resmi saya nyatakan dibuka dan
dimulai. Terima kasih. Asalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
[Musik]
kita di dalam dokumen perencanaan kita
secara nasional maupun secara nasional
di dalam sistem perencanaan sistem
pembangunan nasional yang ada di
Undangan nomor 25 tahun 24 itu
sebetulnya ada tiga dan mendiskusikan
dokumen perencangan penganggaran yang
tidak ada dan untuk menghasilkan dokumen
perencangan penganggaran yang lebih
berkualitas.
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya Muhammad Isan
Abdurrahman dari Biro Administrasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur. Saya berkesempatan untuk
mengikuti diklat perencanaan dan
penganggaran tahun 2025 angkatan kedua
di BPSDM Provinsi Jawa Timur.
Diklatnya dilaksanakan dengan blended
running yaitu online dan offline di
BPSDM Provinsi Jawa Timur.
Cara ini sangat bermanfaat bagi
rekan-rekan
jabatan fungsional perencana di
lingkungan Provinsi Jawa Timur. Semoga
dapat memberikan manfaat dan barokah
khususnya dalam pelaksanaan tugas
perencanaan dan juga BPSDM Provinsi Jawa
Timur dapat terus menjadi pelopor dan
dalam mengembangkan SDM di Provinsi Jawa
Timur. Maju terus BPSDM Provinsi Jawa
Timur. Juara.
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya Imang Indahuning Room
dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo.
Saya sebagai peserta pelatihan
perencanaan dan penganggaran angkatan 2
tahun 2025 di BPSDM Provinsi Jawa Timur.
Kesan saya selama pelatihan di sini
untuk yang offline atau yang
dilaksanakan secara tatap muka di sini
untuk sarprasnya sangat baik terutama
yang ada di kelasnya. Ee dari sisi ee
penginapan mungkin ke depan bisa di ee
tambahkan untuk pemeliharaannya supaya
kita semua yang berada di sini dan
tinggal di sini semakin nyaman dan aman
untuk melaksanakan pelatihan di BPSDM
Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.
Kami juga mengucapkan terima kasih
sekali kepada Ibu Walikas, kepada Bapak
narumber.
ilmu yang telah kami dapat selama
mengikuti pelatihan ini akan kami
gunakan untuk menambah wawasan di kantor
atau di OPD masing-masing.
[Musik]
Acara semuanya semoga sehat selalu
sampai di rumah ketemu keluarga bahagia
dan tentunya apa yang kita dapatkan ilmu
terutama semoga bisa dimanfaatkan di
OPD-nya masing-masing.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan
Bapak Ibu atas nama
Pemerintah Provinsi Jawa Timur BPSDM
saya mewakili
bahwa pelatihan
ee perencanaan dan penganggaran angkatan
2 tahun 2025
dengan mengucap alhamdulillah
dinyatakan diakhiri.
[Musik]
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Selamat pagi sobat ASN di mana pun
berada. Baik yang sudah bergabung di
Zoom meeting dan live YouTube BPSDM
Jatim TV. Senang sekali saya Yuri
Sabrina yang pada pagi hari ini dapat
kembali menyapa Sobat ASN dalam webinar
ASN belajar seri 38 tahun 2025
persembahan Corpu SDGs BPSDM Provinsi
Jawa Timur. Yeay.
[Tepuk tangan]
Di era digital dan globalisasi birokrasi
Indonesia dituntut untuk tidak hanya
cepat dan efisien, tetapi juga berakar
pada nilai-nilai Pancasila. Pelayanan
publik yang transparan, adil, dan
humanis adalah wujud nyata pengalaman
ideologi bangsa dalam kehidupan
sehari-hari. Untuk mewujudkan hal
tersebut, kita sebagai ASN dituntut
untuk mampu mengintegrasikan nilai-nilai
kebangsaan dengan prinsip-prinsip good
governance dan inovasi digital. Oleh
karena itu, dalam rangka memperingati
Hari Kesaktian Pancasila, mari belajar
bersama terkait relevansi Pancasila
dalam membentuk birokrasi yang humanis,
inklusif, dan berdaya saing bersama.
Webinar ASN Belajar seri 38 tahun 2025.
[Musik]
Sobat ASN, untuk membuka webinar ASN
belajar seri 38 tahun 2025 kali ini,
marilah kita bersama dengarkan opening
speech yang akan disampaikan oleh Kepala
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr.
Ramlianto, S.P., MP.
[Musik]
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sehat dan salam
sejahtera untuk kita sekalian. Sobat ASN
di seluruh tanir, selamat bertemu
kembali dalam webinar series ASN
belajar, sebuah wahana pengembangan
kompetensi ASN persembahan Jatim
Corporate University, Badan Pengembangan
Sumber dan Manusia Provinsi Jawa Timur.
Hari ini Kamis tanggal 2 Oktober 2025,
ASN belajar telah memasuki seri yang
ke-38.
Kami menyampaikan terima kasih dan
apresiasi atas antusiasme sobat ASN di
seluruh negeri untuk terus mengikuti
secara aktif program ASN belajar ini.
Sebagai bentuk terima kasih kami, kami
selalu berkomitmen dan sekaligus terus
berikhtiar untuk menyajikan topik-topik
pengembangan kompetensi yang menarik,
kekinian, dan tentu berdampak secara
nyata terhadap peningkatan kompetensi
dan kinerja aparatur sipil negara di
Indonesia.
Sobat ASN, hari ini ASN belajar seri
ke-38 tahun 2025 ini menyajikan salah
satu topik dalam rangka memberikan
sumbangsi pemikiran pada momen hari
kesaktian Pancasila yang kita peringati
setiap tanggal 1 Oktober. Sebuah
momentum yang bukan sekedar mengenang
sejarah, tetapi juga menghidupkan
kembali kesadaran kita bahwa Pancasila
adalah pondasi sekaligus penuntun arah
bangsa.
Karena tema ini tepat untuk kita
elaborasi secara luas dan mendalam, maka
ASN belajar seri ke-38 tahun 2025 ini
mengangkat topik Pancasila dan birokrasi
dari spirit kebangsaan ke transformasi
pelayanan publik.
Nah, sudah menjadi transisi akademik
dalam ASN belajar bahwa topik menarik
ini akan kita bahas secara intensif dari
beragam perspektif bersama para
narasumber yang sangat kompeten di
bidangnya. Sabat ASN di seluruh tanah
air, Pancasila adalah bintang penuntun
bangsa. Ia bukan hanya dasar negara,
tapi juga sumber nilai, orientasi moral,
dan panduan etis dalam setiap kebijakan
dan tindakan kita.
Pancasila adalah roh kebangsaan yang
mengikat keberagaman Indonesia menjadi
satu harmoni.
Ia merangkul perbedaan menyatukan
keberagaman agama, suku, dan budaya
dalam satu rumah besar bernama
Indonesia.
Di dalamnya terkandung nilai ketuhanan,
kemanusiaan, tekad persatuan,
permusyawaratan, serta keadilan sosial
yang menjadi benteng bangsa menghadapi
berbagai tantangan zaman.
Bagi birokrasi, Pancasila adalah sumber
energi moral yang menuntun ASN agar
tidak hanya bekerja secara prosedural,
tapi juga menjiwai setiap pelayanan
dengan keadilan, kejujuran, dan
keberpihakan pada rakyat. Dengan
Pancasila, birokrasi bukan hanya mesin
administrasi, melainkan wajah negara
yang humanis dan berintegritas.
Bagi birokrasi, Pancasila bukan sekedar
teks konstitusional yang dibaca hanya
pada saat upacara, melainkan energi yang
harus menghidupkan setiap denyut
pelayanan publik.
Bagi birokrasi, Pancasila adalah kompas
moral dan etika kerja yang menuntun
setiap aparatur untuk bekerja bukan
hanya demi memenuhi target, tetapi juga
untuk menghadirkan rasa keadilan dan
kemanusiaan dalam pelayanan publik.
Di tengah arus disrupsi, digitalisasi,
dan kompetisi global, birokrasi kita
seringkiali dituntut untuk berubah
cepat, tangkas, dan adaptif. Namun
perubahan tanpa pijakan akan kehilangan
arah.
Sobat ASN di seluruh tanah air, di
sinilah Pancasila hadir sebagai jangkar
dan kompas yang menjaga agar inovasi
birokrasi tidak tercerabut dari akar
kebangsaan, agar transformasi birokrasi
tetap berwajah humanis, dan agar
pelayanan publik senantiasa berlandaskan
nilai keadilan, persatuan, dan
kemanusiaan.
Birokrasi yang berpancasila adalah
birokrasi yang tidak hanya efisien, tapi
juga menghadirkan keadilan. Tidak hanya
cepat, tetapi juga beretika. Tidak hanya
modern, tapi juga menumbuhkan
kepercayaan publik. Dari sinilah spirit
kebangsaan menemukan bentuk nyatanya
dalam kerja-kerja ASN sehari-hari.
Transformasi pelan publik tidak boleh
hanya berhenti pada sistem dan prosedur.
Ia harus menyentuh dimensi yang lebih
dalam, nilai, sikap, dan budaya. ASN
adalah wajah negara di mata rakyat. Maka
setiap senyuman, setiap kebijakan, dan
setiap tindakan dan perkataannya adalah
cerminan dari Pancasila yang hidup.
Sobat ASN di seluruh tanah air. Lalu
bagaimana kita sebagai ASN Indonesia
bukan sekedar sebagai aparatur yang
menjalankan administrasi, tapi juga
pewaris nilai Pancasila, menjaga moral
bangsa dan agan perubahan yang
menyalahkan harapan masyarakat. Nah,
untuk membahas cerdas dan tuntas topik
ini, kami telah mengundang para
narasumber hebat yang luar biasa yang
sudah barang tentu sangat kompeten di
bidangnya. Kami menyampaikan terima
kasih dan apresiasi kepada para
narasumber hebat yang telah berkenan
hadir dan akan berbagi berbagai
informasi strategis kepada Sobat ASN di
seluruh tanah air. Pertama kami
menyampaikan terima kasih dan apresiasi
kepada Bapak Sadono Sriharjo, ST, MM.
Beliau adalah Direktur Pelaksanaan
Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila pada
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau
BPIP. Kedua, kami menyampaikan terima
kasih dan apresiasi kepada Bapak Dr.
Listiono Santoso, SS, MHum. Beliau
adalah seorang dosen ilmu filsafat dari
Universitas Erlangga Surabaya. Dan
ketiga, kami menyampaikan terima kasih
dan apresiasi kepada Bapak Zulfikar
Waliuddin Fattah, M.Pd. Beliau adalah
tim pengembang laboratorium Pancasila
pada Universitas Negeri Malang. Nah,
Sobat ASN, mari kita simak dengan
seksama webinar ASN belajar seri ke-38
tahun 2025. Semoga bermanfaat.
Wasalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan
untuk Bapak Dr. Ramlianto, S.MP ya. Nah,
sebelum kita berlanjut ke sesi
berikutnya, Sobat ASN, kami informasikan
bahwa saat ini Sobat ASN sudah dapat
melakukan presensi pada laman semesta
Bangkom. Link presensinya dapat Sobat
ASN lihat pada running teks di bawah ya,
kolom chat Zoom dan pincet YouTube BPSDM
Jatim TV. Dan dikarenakan saat ini
traffic presensi sedang tinggi, bagi
sobat ASN yang masih belum bisa
mengakses presensi dapat mencoba kembali
secara berkala sampai dengan pukul 12.00
siang.
[Musik]
Sobat ASN, kita akan simak bersama
materi pertama yang akan disampaikan
oleh tim pengembang laboratorium
Pancasila sekaligus dosen pendidikan
Pancasila dan kewarganegaraan
Universitas Negeri Malang, Bapak
Zulfikar Waliudin Fattah, M.Pd.
[Musik]
Selamat pagi, Pak Zulfikar.
Selamat pagi, Mbak Yuris.
Gimana kabar, Pak? Sehat, Pak.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. sudah siap ya, Pak, untuk
membagikan materi pada pagi hari ini ke
sobat ASN yang sudah kayaknya semangat
banget nih, Teman-teman Sobat ASN untuk
menyimak materi dari Pak Zulfikar.
Siap. Semangat.
Baik, Bapak kami persilakan.
Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi.
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Shalom. Om swastiastu. Namo buddhaya.
Salam kebajikan rahayu. Salam Pancasila.
Terima kasih saya ucapkan ee untuk
materi pertama yang diberikan kepada
saya di sini. Saya akan
ee bersama-sama dengan Sobat ASN
semuanya membahas terkait dengan
Pancasila dan good governance
sebagai jalan menuju reformasi pelayanan
publik. Oke. Baik, bisa ditampilkan
slide-nya.
Slide-nya bisa ditampilkan mungkin.
Cek. Halo.
Tes.
Oke, slide yang pertama monggo bisa di
tampilkan.
Oke,
baik. Terima kasih ee
dari saya saja kalau gitu ya. mungkin ee
ada sedikit gangguan.
I
baik. Eh yang pertama dalam topik
Pancasila dan juga good governance
sebagai jalan menuju reformasi pelayanan
publik.
Di sini kita awali dengan sebuah
pertanyaan yang kemudian bisa merefleksi
kita bersama begitu ya terkait dengan
pertanyaan apakah ASN
saat ini sudah benar-benar menjadi
pelayan masyarakat.
Nah, Sobat ASN semuanya, mari kita
refleksi bersama apakah tugas ini sudah
benar-benar dijalankan dengan
betul-betul.
Karena
ASN tugas utamanya adalah salah satunya
adalah terkait dengan pelayanan publik
dan juga pelayanan masyarakat. Nah, di
sini kita bisa melihat perbedaan gitu ya
dalam paradigma pelayanan publik. Tentu
saja ini ada model pelayanan dalam
birokrasi lama dan juga ataupun versus
birokrasi baru. Nah, apa
perbedaan-perbedaan yang ada dalam
format birokrasi lama dan juga birokrasi
yang baru? Kita bisa melihat di slide
selanjutnya di mana pertanyaan yang
menjadi refleksi kita berikutnya adalah
apa yang dimaksud dengan good
governance.
Apa yang dimaksud dengan good
governance? Di sini merupakan salah satu
refleksi kritis bagaimana pelayanan
publik itu bisa berjalan dengan ideal.
Good governance adalah suatu tata kelola
gitu ya, suatu tata kelola ee
pemerintahan dan juga ekonomi, politik
dan semuanya terkait dengan pelayanan
publik yang kemudian menekankan pada
efektivitas ya transparansi,
akuntabel dan juga equity. Nah, di sini
kita semuanya harus merefleksi apakah
kita ini sudah menjadi seorang ASN yang
ee melakukan pelayanan seperti good
governance itu sendiri. Nah, mari kita
mulai dari landasan filosofis dan juga
konseptual. Yang jelas ini akan
berhubungan dengan nilai-nilai dari
Pancasila.
Oke. Pancasila
adalah jiwa dan juga etika bangsa
Indonesia.
Pancasila terdiri dari lima sila dan
kita tahu Pancasila itu bukan hanya
sebuah ideologi, bukan hanya sebuah
dasar negara, melainkan Pancasila ini
adalah jiwa bangsa. Pancasila ini adalah
way of life. Pancasila adalah pedoman
hidup.
sehingga kita bisa merefleksi
nilai-nilai Pancasila itu mulai dari
sila pertama ya ketuhanan ee nilai-nilai
kemanusiaan
kemudian nilai-nilai persatuan,
kerakyatan dan juga keadilan sosial.
Apakah kemudian
dari spirit Pancasila ini sudah
terinternalisasi dengan baik pada jiwa
dan diri sobat ASN semuanya?
Nah, ini menjadi refleksi kritis apakah
Pancasila ini hanya sebatas teks gitu
ya, apakah Pancasila ini hanya sebatas
konsep namun dalam pelaksanaannya tidak
berjalan dengan baik. Nah, mari kita
refleksi bersama-sama. Jika dikaitkan
dengan pondasi pelayanan publik itu
sendiri, ada nilai keadilan sosial,
kemanusiaan, dan juga persatuan yang di
sini menjadi sebuah landasan etis dalam
memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat.
Pancasila di sini juga berfungsi dalam
mendorong pondasi pelayanan publik ini
pada setiap aparatur negara untuk
menginternalisasi nilai Pancasila dalam
setiap tindakan dan juga pelayanannya.
Nah, ini yang kemudian menjadi korelasi
pertama antara Pancasila dan juga
pelayanan publik. Pancasila adalah
spirit dan juga pelayanan publik ini
berlaku sebagai tools atau alat. Spirit
dan alat ini jika digunakan dengan baik
maka bisa menjadikan gitu ya pelayanan
publik ini menjadi lebih baik, lebih
efektif, lebih humanis, dan juga lebih
transparan sesuai dengan jiwa Pancasila
yang menjadi pedoman hidup dari bangsa
Indonesia.
kita lanjut. Nah, paradigma baru dalam
tata kelola pemerintahan dalam lingkup
good governance ini tidak lepas dari
tiga sektor yang akan kita bahas di
slide gitu ya. Ada yang namanya ee
pemerintah. Nah, pemerintah ini sebagai
apa? Sebagai regulator, sebagai
fasilitator
untuk apa? Untuk membangun
pertanggungjawaban dan berlaku secara
demokratis.
pemerintah yang pertama. Yang kedua
adalah sektor swasta yang tidak ee kita
tinggalkan begitu ya. Dalam sektor
swasta ini menjadi sebuah mitra
strategis dalam pembangunan ekonomi dan
pelayanan publik yang efisien. Dan yang
ketiga yang menjadi paradigma baru di
sini adalah masyarakat madani.
Partisipasi aktif dalam masyarakat di
sini dapat mendorong terciptanya
goodance partisipasi aktif dalam apa?
dalam pengawasan dan juga evaluasi
kinerja pemerintahan.
Karena masyarakat yang baik bukan hanya
berlaku ee untuk menerapkan regulasi
yang ada dari pemerintah, namun juga
mengawasi, namun juga mengevaluasi agar
apa? tercipta sinergitas antara
pemerintah, sektor swasta, dan juga
masyarakat yang kebutuhannya ini akan
tercukupi dengan adanya lingkaran atau
sinergitas dari ketiga sektor ini. Nah,
dari itu maka good governance ini
merupakan sebuah manajemen pembangunan
yang solid, bertanggung jawab, efisien,
serta demokratis dengan melibatkan
ketiga pilar ini. Oke, kita lanjut.
tiga pilar good governance dalam aksinya
ya. Yang pertama adalah kolaborasi
strategis, sinergi antar pilar, tata
kelola yang berkelanjutan. Kemudian yang
kedua tidak kalah penting adalah
pembagian peran gitu ya. Setelah
bersinergi dengan baik, pembagian peran
ini juga mendapatkan porsi yang cukup
penting di mana peran-peran yang
spesifik ini harus bisa efektif berjalan
untuk menuju kepada good governance
tadi. Nah, itu tidak lepas. Yang ketiga
adalah akuntabilitas bersama, tanggung
jawab kolektif terhadap kesejahteraan
masyarakat. Kembali lagi karena ASN ini
adalah pelayanan gitu ya, fungsi
utamanya adalah kepada pelayanan negara,
kepada masyarakatnya. Maka di sini para
sobat ASN ini adalah pemikul tanggung
jawab yang kemudian
mempertanggungjawabkan
program-program yang dijalankan dengan
efektif, dengan baik kepada masyarakat.
Nah, akuntabilitas ini penting dalam
aksi good governance.
tu.
Oke. Ee setelah kita tadi membahas dalam
bingkai landasan filosofis dan teoritis,
kita masuk pada prinsip-prinsip good
governance dalam pelayanan publik. Nah,
apa saja yang dimaksud di sini
prinsip-prinsip ini? Prinsip utama dalam
good governance, gitu ya. Good
governance di sini adalah melibatkan
partisipasi masyarakat yang baik. Itu
prinsip yang pertama. Nah, jadi jangan
sampai pelibatan masyarakat, pelibatan
ee dalam forum, terus aspirasi dan juga
partisipasi dalam perencanaan ke depan
dalam hal apapun itu, itu harus di ee
miliki atau kemudian dihimpun oleh ee
governance yang baik itu kemudian bisa
dijadikan program-program yang baru.
partisipasi masyarakat ini akan
mendorong kemajuan ini sama baiknya
dengan transparansi.
Transparansi yang dimaksud di sini
adalah terkait dengan dalam utama dalam
good governance itu adalah pertama akses
informasi publik. Apakah publik ini bisa
mengakses gitu ya informasi yang luas
oleh sebuah lembaga?
Apakah publikasi anggaran dan kinerjanya
ini sudah
dipublikasikan dengan baik secara
transparan? Apakah kemudian proses
pengadaan ini ee diberikan secara dengan
prinsip terbuka? Nah, ini yang kemudian
harus dimiliki oleh prinsip-prinsip
dalam good governance terutama pada
partisipasi masyarakat dan juga
transparansi. ini penting untuk
dilakukan tanpa adanya ini ketika pilar
yang di awal tadi kita bahas ada
partisipasi masyarakat di sini yang
kemudian dibantu dengan transparansi
yang baik ini akan mendorong ee tata
kelola pemerintahan ini menuju good
governance.
Prinsip selanjutnya dalam good
governance ini yang tidak kalah penting
adalah akuntabilitas.
Akuntabilitas sama dengan
pertanggungjawaban pejabat publik dan
juga setiap keputusan dan tindakan yang
diambil menjalankan mandat. Jadi
pertanggungjawaban misalkan apakah
kemudian para sobat ASN ini sudah
melakukan pertanggungjawaban dengan
baik, apakah kemudian mangkir dari tugas
dan yang lain-lain itu jangan sampai
terjadi karena itu menyalah yang dari
namanya prinsip good governance.
Akuntabilitas itu penting yang dimiliki
oleh Sobat ASN semuanya. Yang ketiga
adalah supremasi hukum gitu ya,
penegakan hukum yang adil.
konsisten dan juga tidak memandang
status sosial dalam memberikan keadilan.
Nah, yang ke yang terakhir adalah
efektivitas dan juga efisiensi. Ini
perlu di ditekankan juga dalam prinsip
good governance. Apakah pelayanan kita
sudah tepat sasaran? Apakah sudah tepat
waktunya? Apakah sudah efisien? Apakah
sudah optimal dengan sumber daya yang
ada? Nah, jika sudah berarti perlu
dievaluasi untuk ditambahkan dalam
rencana kerja baru untuk menambahkan
efektivitas sehingga pelayanan menjadi
lebih baik lagi. Jika belum dievaluasi
apa yang kurang kemudian ditambahkan
pelayanan-pelayanan yang ee sesuai
dengan prinsip-prinsip good governance
tadi.
Selanjutnya dalam sebuah studi kasus
gitu ya, pelayanan publik kita ada
beberapa pencapaian positif yang ada di
dalam sebuah pelayanan publik atau
services.
perbaikan waktu ya layanan yang
signifikan itu perlu karena ya dalam
studi kasus banyak terjadi gitu ya ee
waktu pelayanan itu tidak menggunakan
waktu yang efektif atau bertele-tele
dan juga peningkatan integritas petugas
pelayanan. Integritasnya ee petugas
pelayanan itu juga perlu gitu ya untuk
ditingkatkan. keramahan dan
profesionalisme petugas serta
kelengkapan sarana dan prasarana.
Pencapaian positif ini menjadi salah
satu tumpuan untuk menuju sebuah
services pelayanan publik dalam good
governance. Lalu muncul tantangan apa
yang kemudian bisa dihadapi dalam kasus
pelayanan publik di masyarakat kita.
pertama adalah kadang-kadang gitu ya
muncul ketidakhadiran petugas ya yang
biasanya ee dalam ee kasus-kasus
tertentu itu molor jamnya begitu ya.
Kemudian mungkin ada gangguan ee dari
listrik yang kemudian menghambat dari
pelayanan itu. Nah, itu perlu
diantisipasi jaringan internet juga
karena kita sudah digitalisasi gitu ya
pada era digitalisasi ya. ini yang perlu
dihadapi, dipersiapkan apa saja
tantangannya, ya. Baru ee birokrasi ini
akan menentukan, mengevaluasi apa saja
yang dihadapi dalam tantangan ini yang
kemudian solusinya apa. Nah, ketika
solusi itu bisa menghadapi tantangan dan
gangguan yang dihadapi tadi, niscaya
pelayanan publik ini akan berjalan
dengan baik, gitu. Jadi intinya apa?
Implementasi good governance ini juga
memerlukan dukungan dari infrastruktur
yang memadai dan juga selain itu ada
komitmen dari seluruh aparatur ee sobat
ASN semuanya dari aparatur negara, dari
aparatur pelayanan semuanya harus
memiliki komitmen juga jadi saling
mengisi gitu ya. Kemudian
di bab yang ketiga kita di bagian yang
ketiga kita masuk pada reaktualisasi
nilai Pancasila dalam pelayanan publik
modern. Nah, apa sih di sini yang
dimaksud dengan reaktualisasi?
Nah, yaitu mengaktualisasikan kembali
gitu ya, menerapkan kembali nilai-nilai
Pancasila dalam pelayanan publik yang
modern ini. Seperti apa? Pertama, nilai
Pancasila ini harus dijadikan sebagai
landasan etika.
Ya, karena Pancasila tadi berlaku
sebagai way of life gitu ya, berlaku
sebagai pedoman hidup. Maka
seluruh aparatur itu harus memiliki jiwa
Pancasila dalam pelayanan publik ini.
Ya, pertama jelas dalam sila ketuhanan,
spiritualitas, nilai religi itu harus
ada
dalam setiap para aparatur negara. Itu
yang harus dimiliki. Kemudian yang kedua
terkait dengan nilai kemanusiaan gitu
ya. melayani dengan penuh empati,
menghormati harkat dan martabat setiap
warga negara. Tidak ada diskriminasi di
sini. Kita memandang ee masyarakat itu
sebagai sebuah subjek yang sama gitu ya,
sebagai subjek yang setara, tidak
kemudian dibeda-bedakan. itu harus
seperti itu dalam memberikan pelayanan
ketika melandaskan etika Pancasila ini
sebagai landasan pelayanan publik. Yang
kedua, yang ketiga adalah persatuan
membangun solidaritas gitu ya, publik
gitu ya, pelayanan publik yang
mengutamakan kepentingan bersama. Jadi
mengutamakan kepentingan bersama
dibandingkan kepentingan dari
masing-masing golongan, masing-masing
individu gitu ya. itu harus diutamakan.
Jadi, apakah itu sudah menjadi gitu ya?
Apakah itu sudah ee termuat semuanya
dalam etika pelayanan Sobat ASN
semuanya? Ya, mari kita refleksikan
bersama-sama.
Yang keempat adalah kerakyatan. Ya,
nilai kerakyatan di sini di sila
keempat. Apa yang dimaksud etika
pelayanan dalam kerakyatan di sini
adalah mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Nah, ini yang kemudian tadi aspirasi
dari masyarakat itu disaring. Ada
help-nya gitu ya, ada ee apa layanan
lapor, ada layanan keluh kesah. Nah, itu
merupakan salah satu penjaringan
aspirasi begitu dalam landasan etika
pelayanan kita. ini menjadi sebuah
evaluasi ketika layanan masyarakat ini
memenuhi aspirasi dari masyarakat itu
kepuasan dari masyarakat juga pasti akan
meningkat. Oke, yang ke terakhir adalah
landasan etika keadilan sosial. Di mana
ee etika dalam keadilan sosial ini
memberikan pelayanan yang setara tanpa
adanya diskriminasi tadi yang adil jika
datangnya ee terakhir gitu ya. ya
didulukan yang pertama tadi datang bukan
berdasarkan orangnya ini pejabat saya
dulukan tidak tapi bagaimana memandang
seseorang itu sebagai subjek utama yang
setara gitu ya yang setara tanpa memihak
pada kepentingan apapun itu gitu ya jadi
landasan etika harus ee dimiliki gitu ya
dalam
landasan pelayanan publik gitu itu dari
nilai masingmas masing-masing sila.
Kemudian kita masuk pada bagian
berikutnya gitu ya. Di sini ada
digitalisasi
pelayanan gitu ya. Karena kita sudah
memasuki era digital di sini, kita bisa
melihat gitu ya serba digital terkait
dengan pelayanan dari ee para aparatur
negara dengan tata kelola pemerintahan
ini sudah banyak mengadopsi ee
teknologi,
sudah banyak mengadopsi terkait dengan
pelayanan yang berbasiskan digital. Nah,
ternyata setelah melakukan digitalisasi
dalam hal pelayanan ini dalam bidang
apapun itu ya, Sobat ASN semuanya,
ternyata tingkat kepuasan itu meningkat
ya. Kenapa ya? Karena masyarakat kita
ini sudah berubah secara paradigma kita
ini hidup di dunia ini sudah berkembang
menuju ee digitalisasi. kita seringki
menggunakan dan akrab menggunakan
teknologi-teknologi yang kita gunakan
secara digital ini setiap hari gitu ya,
dari gadget, dari ee pekerjaan mungkin
yang menggunakan komputer dan yang
lain-lain itu sudah banyak menggunakan
atau mengadopsi ee digitalisasi ini
sehingga apa tingkat kepuasan dari
masyarakat yang menjadi ee faktor utama
dalam pelayanan publik ini bisa
meningkat.
Mungkin studi kasusnya ketika kita bisa
melihat mall pelayanan publik atau ee
apa namanya dalam keluh kesesah warga
itu diberikan platform lapor gitu
misalkan e-lapor. Nah, itu yang kemudian
mengefisiensi
ee dari waktunya mereka. Ternyata ee
saya mudah dengan digitalisasi ini.
Masyarakat merasa mudah itu dan akhirnya
ee tingkat kepuasannya juga akan
meningkat.
Nah, yang kedua adalah pengurangan
waktu. Dengan digitalisasi ini
pengurangan waktu juga cukup signifikan
terjadi begitu ya. Karena mungkin ee
dari kegiatan masyarakat kita yang sibuk
juga ada yang bekerja dan yang lain
dengan kesibukan masing-masing. Maka ee
dengan digitalisasi ini pengurangan
waktu juga bisa lebih ee efektif
digunakan gitu ya tanpa mengurus izin
langsung misalkan datang ke tempat. Nah,
Bapak, Ibu semuanya mungkin sekarang
sudah banyak mengadopsi itu. Pertama
dengan e-presensi ya. Nah, presensinya
secara online ya. Ini yang kemudian
menjadi salah satu efisiensi dalam
digitalisasi pengurangan waktu yang
digunakan dalam pelayanan publik. Nah,
adopsi-adopsi digital seperti itu.
Kemudian ada layanan akses 24 jam per7
hari. Nah, tersedia sepanjang waktu.
Nah, bisa digunakan ee helpdk, program
helpdesk dan yang lain-lain itu yang
kemudian membantu ketika ee pada
waktu-waktu tertentu yang ee pada
kasusnya pada kenyataannya misalkan
kantor tutupnya jam 3.00 sore. Nah,
setelah itu jam .00
ada trouble misalkan karena melakukan
suatu tugas gitu ya yang kemudian bisa
dibantu dengan akses layanan berupa help
base misalkan yang di situ ada jawaban
otomatis ya itu juga salah satuya
membantu gitu ya membantu terkait dengan
pelayanan publik efektivitasnya.
Oke, itu terkait dengan digitalisasi
pelayanan yang ee dalam hal ini menjadi
studi kasus kita dan banyak mengadopsi
ee digitalisasi ini dalam kehidupan tata
kelola pemerintahan
gitu ya. Kemudian kita masuk pada ee
bagian keempat gitu ya, dampak good
governance terhadap reformasi dan juga
pelayanan publik. Nah, di sini kita bisa
gitu ya perbaikan kinerja pelayanan
publik ini bisa berlandaskan yang
pertama ada yang namanya Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 terkait dengan
pelayanan publik. Ini merupakan landasan
hukum karena negara kita adalah negara
hukum gitu ya yang tentu saja pelayanan
publik juga diatur di dalam
undang-undang tersebut. bahwasanya
melayani publik itu harus sesuai dengan
standar, harus sesuai dengan prosedur,
harus sesuai dengan mekanisme dan juga
pengawasan pelayanan. Nah, ini semuanya
diatur. Perbaikan kinerja ini harus
kemudian dikembalikan juga dari payung
hukum yang tersedia. contohnya di
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini.
Nah, kemudian yang kedua adalah terkait
dengan implementasi prinsip good
governance, penerapan transparansi,
akuntabilitas,
partisipasi dalam aspek pelayanan
publik. Nah, ini perlu ditingkatkan agar
perbaikan kinerja ini juga bisa
meningkat. Transparansi terutama
misalkan dalam penggunaan anggaran
apapun gitu ya, transparansi itu
dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas
atau pertanggungjawaban
seorang tata kelola ee sebuah sistem
gitu ya dalam sebuah lembaga kepada
masyarakatnya. Nah, oleh karena itu
mungkin nanti dari transparansi itu
mendapatkan ee aspirasi ataupun masukan
dari masyarakat yang merupakan subjek
utama dalam pelayanan publik ini. Oh,
mungkin dana yang seperti ini bisa
dialihkan karena saya merasa kok
fasilitas yang ini kurang. Nah, misalkan
itu bisa menjadi bahan perbaikan kinerja
dari pelayanan publik tersebut.
Kemudian peningkatan kualitas layanan.
Hasil nyata berupa pelayanan yang lebih
cepat, mudah, murah, transparan, dan
berkualitas. Ini harus menjadi konsern
utama dalam perbaikan pelayanan publik.
Bagaimana kemudian melayani masyarakat,
melayani publik ini dengan cepat, tidak
perlu bertele-tele dan harus mudah dan
juga murah, transparan, dan juga ber
berkualitas. Nah,
nah kita bisa melihat gitu ya di sini
ada yang namanya
tantangan dan juga solusi dan dalam
implementasi good governance gitu ya.
Seringki dalam hal good governance kita
bisa mengetahui ada hambatan-hambatan
yang kemudian muncul gitu ya. Termasuk
salah satunya yang sering itu adalah
birokrasi yang berbelit gitu ya. budaya
birokrasi yang feodal. Nah, ses kalau
dengan BOS tidak berani membantah.
Padahal bos juga belum tentu benar
semuanya. Nah, itu menyalahi
prinsip-prinsip dari good governance
tadi. Nah, itu yang kemudian harus kita
refleksi bersama-sama. Solusinya apa?
ya, komitmen integritas membangun budaya
kerja yang berintegritas tinggi. Nah,
kita sebagai anggota dari atau bagian
dari pelayanan publik itu juga harus
memberikan saran, masukan, serta
mengevaluasi jika dirasa dalam birokrasi
itu juga tidak sejalan dengan
prinsip-prinsip good governance. Yang
kedua, masalah klasik, korupsi,
penyalahgunaan wewenang untuk
kepentingan pribadi. Ini masalah yang
sering terjadi dan tidak bisa kita putus
sampai saat ini. Korupsi dari tingkat
terkecil sampai terbesar itu memang
menjadi salah satu momok yang ee ada di
dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Solusinya apa? Salah satunya adalah
pemberian sanksi yang tegas gitu ya.
penegakan aturan yang tegas, konsisten.
Yang ketiga adalah masalah kurang
transparansi, informasi yang tidak mudah
diakses publik. Ini menjadi salah satu
tantangan bagaimana pelayanan publik ini
harus menghasilkan transparansi yang
baik kepada masyarakat. Salah satunya
adalah mengadopsi inovasi digital ke
dalam pelayanan publik sebagai bentuk
dari good governance. Layanan online,
transparan, efisien itu perlu diberikan
gitu ya, perlu ditekankan di sana. Nah,
salah satu bentuknya adalah pelayanan
terpadu satu pintu. Ini studi kasus
ketika kita melihat sebuah gedung
digunakan dalam ee pelayanan publik. Ada
bagian kesehatan, ada bagian pendidikan,
ada bagian pencatatan dan yang
lain-lain. Ini mempermudah masyarakat
dalam mengakses gitu ya informasi dalam
kemudian mengurus gitu ya terkait dengan
administrasi. Yang pertama adalah
mengurangi ee waktu yang bertele-tele
atau efisiensi waktu di sini bisa
meningkat, pengurangan waktu, pengurusan
perizinan. Nah, ini bisa digunakan dan
ternyata banyak diadopsi dan lebih
efektif gitu ya. Nah, yang kedua adalah
penghematan biaya. karena berkurangnya
biaya yang ee tidak atau dirasa kurang
penting itu bisa berkurang jauh dengan
ee salah satunya pembentukan pelayanan
terpadu satu pintu. Nah, contoh
aplikasinya ah di suatu daerah ya
masing-masing. Mari dievaluasi
bersama-sama. Yang ketiga adalah layanan
daring yang kemudian di sini ternyata ee
akhir-akhir ini menjadi sangat familiar
gitu ya. pelayanan daring ee sistem
erapor dan yang lain-lain itu menjadi
salah satu keunggulan dari ee adopsi
digitalisasi dalam pelayanan terpadu.
Proses cepat dilakukan secara online,
tidak harus datang misalkan mengurusnya.
Nah, itu menjadi komitmen ee dalam
pelayanan publik di sini. Nah, itu ya.
Kemudian
yang terakhir di sini dalam menuju
reformasi pelayanan publik yang
berkelanjutan. Nah, bagaimana peran ASN
Pancasilais? Nah, saya yakin sobat-sobat
ASN semuanya di sini memiliki jiwa
Pancasila, memiliki jiwa yang
Pancasilais. Bagaimana kemudian
mewujudkannya? Nah, Saudara-saudara
semuanya harus kembali lagi pada yang
pertama ASN di sini adalah sebagai role
model integritas.
Nah, seperti yang disinggung tadi di
video pembukaan tadi bahwasanya ASN itu
adalah wajah negara. Nah, Sobat ASN
semuanya di sini dinilai sebagai sebuah
role model dari sebuah negara, dinilai
sebagai wajah dari pemerintah. Nah,
sehingga saudara semuanya, sobat ASN di
sini harus mencerminkan nilai-nilai
Pancasila itu dalam pelayanan publik.
Dari mulai ee keterbukaannya, dari mulai
ee pelayanan terkait dengan ee apa
namanya?
antidiskriminasi dan yang lain-lain itu
harus dijadikan ee pedoman bagi seorang
ASN itu. ASN yang kedua adalah ASN
sebagai agen perubahan dalam birokrasi.
Ya, perubahan dalam birokrasi ini yang
dimaksud apa? Ya, kalau misalkan dirasa
birokrasi yang lama itu sudah tidak
efektif, maka saudara-saudara,
sobat-sobat ASN di sini adalah sebagai
agen perubahan dalam birokrasi tersebut.
harus bisa mendobrak perubahan itu.
Jangan kemudian yah kita ikut birokrasi
yang lama saja. Tampaknya kita kalau
menggunakan birokrasi yang baru banyak
mengalami penolakan. Nah, ini yang
kemudian salah ketika ee teman-teman di
sini menjadi peran ASN yang memiliki
jiwa Pancasila. Ya, Teman-teman di sini,
Sobat ASN semuanya di sini harus
mengawal perubahan birokrasi itu.
Birokrasi yang kemudian lebih
transparan, tidak bertele-tele dan yang
lain-lain. Yang ketiga adalah ASN
sebagai penggerak layanan inklusif dan
juga humanis. Nah, kadang di sini banyak
terjadi gitu ya kasus-kasusnya beredar
di media sosial bahwasanya ada
pembedaan-pembedaan terhadap pelayanan
publik di dalam masyarakat. ya karena
satu dan yang lain hal maka ASN di sini
bergerak harus berdasarkan prinsip
inklusif dan juga humanis.
Selanjutnya sinergi Pancasila dan good
governance di sini membangun
kepercayaan. Penting untuk membangun
kepercayaan pelayanan yang adil dan
transparan untuk meningkatkan apa satu
adalah tras dari masyarakat.
kepercayaan masyarakat ini menjadi kunci
utama dalam pelayanan good governance
yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Yang kedua adalah partisipasi aktif.
Masyarakat ini harus diupayakan terlibat
dalam ee perencanaan dan juga evaluasi
ke depannya. Yang ketiga, akuntabilitas
tadi pertanggungjawaban dan transparansi
yang terukur. Dan yang keempat,
perbaikan yang berkelanjutan. dari
masukan tadi kemudian diberikan evaluasi
untuk dijadikan sebuah program yang baru
mungkin gitu ya untuk mengatasi sebuah
masalah itu. Nah, sinergi ini akan
menjadi sebuah ekosistem dalam pelayanan
publik yang sehat dan responsif serta
orientasinya pada kepentingan dan
kesejahteraan rakyat itu harus
diutamakan.
Strategi implementasinya seperti apa?
Internalisasi nilai Pancasila dalam
budaya kerja harus dimiliki. Jangan
sampai teman-teman di sini ASN menjadi
wajah negara tidak memiliki nilai-nilai
Pancasila dalam budaya kerjanya. Nah,
kadang-kadang e ASN ini hanya
menuntaskan kewajibannya tanpa memiliki
nilai dalam budaya kerja, tanpa memiliki
etcos Pancasila itu sendiri. Yang kedua
adalah penerapan prinsip governance
dalam SOP dan regulasi.
regulasi-regulasi, peraturan-peraturan
ini harus SOP-nya disesuaikan dengan
prinsip good governance tadi. Ini untuk
mencapai good governance yang baik, yang
memiliki sinergitas dengan nilai
Pancasila. Yang ketiga, strateginya
adalah pemanfaatan teknologi digital
secara adil dan juga inklusif. Terakhir
di sini adalah aksi nyata. Pemerintahan
yang baik di sini harus memiliki pondasi
reformasi Pancasila dan good governance
sebagai pondasi kokoh reformasi
pelayanan publik. Sehingga Pancasila dan
good governance ini akan bersinergi
dengan baik untuk pelayanan publik yang
lebih baik dan efektif. Yang ketiga
adalah kolaborasi semua pihak tadi dari
pemerintahnya, dari swasta, dari
masyarakat. Ini untuk apa? untuk
mewujudkan pelayanan yang lebih prima,
pelayanan yang lebih baik. Dan yang
terakhir yang tidak kalah penting adalah
komitmen bersama. Mau enggak kita karena
komitmen ya komitmen bersama mau enggak
kita ini untuk berubah menuju eh good
governance yang lebih baik. Nah,
sehingga apa? Tercipta pembangunan
Indonesia yang lebih maju lagi. Itu
materi yang dapat saya sampaikan di
sini. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Zulfikar untuk
materinya yang luar biasa pada pagi hari
ini. Nah, Sobat ASN setelah ini kita
akan lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk
Sobat ASN yang bergabung di Zoom bisa
menggunakan fitur rais hand ya atau yang
bergabung melalui YouTube bisa tuliskan
pertanyaan melalui live chat. Jadi
sekali lagiang
ya udah ayo gak apa
[Musik]
sobat ASN. Sekali lagi untuk sobat ASN
yang ingin bertanya silakan gunakan
fitur rest hand dan nanti penanya akan
saya pilih ya. Akan saya pilih untuk
Bapak Muhammad Devin sepertinya sudah
rais hand. Silakan Bapak mengajukan
pertanyaan untuk Bapak Zulfikar terkait
dengan materi yang tadi sudah
disampaikan.
Iya, sudah.
Baik. Selamat pagi Bapak Muhammad Devin.
Halo, selamat pagi semua. Ini kedengaran
kedengaran enggak ini studio?
Oke, suaranya sudah.
Oke,
ya. Eh, oke.
Ee, bismillahirrahmanirrahim.
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya
dari bagian keuangan daerahi.
Nah, di sini saya menangkan tentang ee
Pancasila ya. Saya lihat ini ada nilai
sebagai landasan etika pelayanan nih.
Ada kemanusiaan, ada sosial, kerakyatan,
dan juga kesatuan. Nah, di sini ada yang
kurang nih adalah ee Ketuhanan Yang Maha
Esa. Nah, tujuan dari Ketuhanan Yang
Maha Esa dari adanya apa namanya tuh ee
sebagai landasan etika pelayanan publik
seperti apa pada ee apa namanya itu
Ketuhanan Yang Maha Esa. Makasih.
Baik, Bapak Zulfikar apakah sudah bisa
menangkap pertanyaan dari Pak Muhammad
Devin dengan jelas? Jelas enggak nih?
Oke, sudah. Sudah, sudah,
sudah. Oke, siap. Makasih.
Baik, silakan Pak Zulfikar.
Oke. Baik, terima kasih Pak Devin gitu
ya. Tadi memang belum tertulis di dalam
slide gitu ya terkait dengan ee
implementasi etika sila pertama yang
sila ketuhanan di sini. Apa sebenarnya
implementasi dari sila pertama dalam
etika pelayanan publik di sini? Salah
satunya tadi sudah saya sampaikan
sebenarnya di depan gitu ya, Pak,
terkait dengan integritas dan perlakuan
ee sifat kita yang kemudian mencerminkan
ASN ini sebagai agen yang spiritual,
agen yang religius dan takut terhadap
Tuhannya.
Itu, Pak. Sehingga apa? integritas serta
e nilai-nilai yang lain yang dimiliki
oleh ASN tersebut jika terintegrasi
dengan nilai pertama, sila pertama. Itu
tadi jelas kita sebagai ASN gitu ya akan
takut dengan nilai-nilai Tuhan ketika
kita melakukan hal yang kurang tepat
gitu tentunya dalam birokrasi kita.
Salah satunya ini akan menekan pada ee
misalkan hambatan tadi yang kedua adalah
korupsi. Nah, jika seorang ASN itu
memiliki nilai etika ketuhanan yang baik
gitu ya, spiritualitas yang baik, dia
takut akan nilai-nilai Tuhan, nah itu
akan otomatis gitu ya, Pak Devin.
Otomatis tidak akan berani ketika
melakukan korupsi misalkan atau ee
misalkan ee ya sudahlah saya tidak ee
kerja tepat waktu saja. Wong biasanya
ramainya kantor itu jam 09.00 misalkan
saya datangnya 0.30. Nah, ini yang
kemudian kalau tidak memiliki integritas
berdasarkan nilai ketuhanan, otomatis
seorang ASN itu ya pasti akan melakukan
hal itu. Tapi jika memiliki nilai
ketuhanan tadi yang baik, seorang ASN
itu pasti akan takut sebelum dia
melakukan hal-hal yang dianggap tidak
benar tadi.
Nah, jadi seperti itu. Jadi integritas
dan nilai yang ada pada diri ASN itu
dilandasi dari etika-etika sila pertama
Ketuhanan Yang Maha Esa itu tadi. Oke,
gitu Pak Devin kira-kira ya.
Baik, Bapak Devin terima kasih sudah
memberikan pertanyaan untuk Pak
Zulfikar. Selanjutnya pertanyaan kedua
ada Ibu Yunita yang ternyata sudah rais
hand. Silakan Ibu Yunita.
Baik.
Oke. Selamat pagi Bu Yunita.
Selamat pagi.
Baik, silakan langsung diberikan
pertanyaan untuk Pak Zulfik pada pagi
hari ini.
Ini tadi kan ee transformasi pelayanan
publik ya, Pak ya. Nah, ee kalau
misalnya Pak ini pertanyaannya kalau
misalnya untuk yang back office yang
tidak langsung bersinggungan dengan
pelayanan publik, bagaimana kami apakah
kami juga bisa bertransformasi atau
berdampak ee untuk berdampak kepada
publik gitu, Pak? Ee publik itu juga
merasakan pelayanan kami itu apakah itu
mungkin gitu kan. Terus kemudian apakah
itu mungkin bagaimana kami agar bisa ee
memberikan pelayanan juga yang baik.
Terus kemudian publik itu juga merasakan
dampaknya bagaimana kami mengetahui oh
ternyata ternyata kami sudah bisa
berdampak. Terus kemudian apabila ee
untuk yang melakukan pelayanan misalnya
apakah ee kan tadi kan Bapak sampaikan
bahwa perlu komitmen untuk ee
meningkatkan integritas, transparansi,
pokoknya prinsip-prinsip dari good
governance untuk melakukan pelayanan
publik. bagaimana ee menumbuhkan
menumbuhkan komitmen itu. Karena kan
kalau secara teori, kalau secara
peraturan itu memang ada, tapi untuk
implementasinya kan sebenarnya butuh
kesadaran. Bagaimana menumbuhkan
kesadaran itu misalnya kalau yang untuk
melakukan pelayanan publik. Terima
kasih, Pak.
Baik, terima kasih Bu Yunita. Pak
Zulfikar sudah bisa menjawab pertanyaan
dari Bu Yunita. Silakan.
Oke. Baik, terima kasih Bu Yunita. ya
atas pertanyaannya terkait dengan
pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan
Bu Yunita. Nah, yang pertama terkait
dengan bagaimana sih cara kita
mengetahui gitu ya, masyarakat kita ini
puas dengan yang namanya pelayanan
publik yang sudah kita lakukan ya. Nah,
tentu saja kita ini bisa melakukan
dengan cara gitu ya yang klasiknya itu
biasanya dilakukan oleh beberapa lembaga
itu dengan adanya survei kepuasan ya.
setiap lembaga ya jika ingin melakukan
evaluasi gitu ya, apakah gitu ya
pelayanan kami ini sudah mencapai
tingkat kepuasan yang diinginkan oleh
masyarakat atau belum ya silakan coba
diberikan gitu ya setelah melakukan atau
menggunakan layanan di sebuah lembaga
silakan diberikan survei kepuasan karena
apa kadang-kadang menyampaikan secara
langsung kepada petugas itu masyarakat
tidak berani.
Nah, mengkritik pun ketika di media
sosial misalkan tentang pelayanan ini,
oh ini jelek, ini jelek, itu melanggar
yang namanya nilai etik. Ya, kita
sebagai ASN yang jelas memegang nilai
etika berpancasila tidak melakukan hal
seperti itu. Masyarakat pun juga akan
sama jika memiliki landasan nilai etika
yang baik. Maka dari itu perlu komitmen
bagaimana ya ditingkatkan mulai dari
surveinya masih kurang apa. Nah
diberikan untuk pelayanannya misalkan,
"Oh, lampunya kurang terang nih di sini
pencahayaannya kurang terang." Oke.
Baik. Nah, itu masuk dievaluasi setiap
periode. Jadi mengevaluasi, membuka
situs ataupun hasil survei layanan
publik itu tidak. Kemudian dalam jangka
waktu yang lama 1 tahun, 2 tahun itu
tidak. Tapi bagaimana evaluasi pelayanan
publik itu bisa ee lebih singkat gitu ya
untuk kemudian memangkas dari nilai
ketidakpuasan dari masyarakat itu
sehingga apa? Ketika masyarakat
memberikan saran nah misalkan bulan
depan datang lagi ke lembaga itu gitu ya
mereka bisa mengetahui perubahannya. Oh
ternyata kantor ini mendengarkan kita
loh gitu ya. Oh ternyata lembaga ini
mendengarkan kita. Nah, kemudian yang
pertanyaan yang kedua adalah terkait
dengan bagaimana menginternalisasi diri
kita sebagai pelayanan publik tadi.
Apakah bisa gitu ya? Karena secara teori
iya, tapi pelayanan mah kalau dalam
praktiknya belum tentu. Yaah, seperti
itu ya Bu Yunita tadi ya kurang lebih.
Nah, maka yang perlu disadari di sini
adalah kata-kata dari Bu Yunita itu
sendiri. Yang pertama adalah sadar.
Kesadaran harus dimiliki oleh setiap
aparatur sipil negara. Jika aparatur
sipil negara itu benar-benar berkomitmen
untuk melakukan pelayanan dalam good
governance, dalam lingkup good
governance yang baik, itu tadi, yang
pasti harus sadar dulu. Kalau tidak
sadar ya tidak bisa Bu menginternalisasi
diri kita. Kita hanya berusaha
menggugurkan kewajiban. Saya tanyakan
kembali kepada para sobat ASN di sini
semuanya. Apakah kemudian teman-teman
ataupun sobat ASN semuanya di sini
mengikuti pelatihan ini untuk
menggugurkan kewajiban atau dengan
kepentingan tertentu atau memang ingin
mengupgrade diri dengan pengetahuan
baru? Mari direfleksikan bersama. Nah,
sehingga itu ketika dimiliki oleh setiap
aparatur sipil negara itu akan memiliki
dampak yang signifikan. komitmen itu
akan tumbuh dari diri sendiri.
Kalau dari peraturan itu hanya bersifat
mendukung, Bu. Aturan itu dibuat untuk
mendukung agar membiasakan, agar
membudayakan.
Secara kebiasaan harus seperti itu.
Kalau masalah komitmen itu dari
kesadaran kita. Nah, jadi seperti itu
kurang lebih ya. Semuanya harus memiliki
kesadaran untuk memiliki komitmen
kemudian memiliki etika Pancasila dalam
setiap pelayanan publik.
tidak ada jawaban yang lain di situ.
Terima kasih Bu Yunita.
Terima kasih untuk Bapak Muhammad Devin
dan Ibu Yunita atas pertanyaannya.
Semoga jawaban dari Bapak Zulfikar bisa
menguatkan lagi ya ee keraguan-keraguan
mungkin gimana caranya ya biar bisa ee
dapat pengakuan atau mungkin dapat nilai
yang benar-benar positif dari
masyarakat. Nah, saya juga ingin
mengucapkan terima kasih untuk Bapak
Zulfikar Waliuddin Fattah, M.Pd. yang
pagi hari ini sudah berkenan meluangkan
waktu untuk menjadi narasumber pertama
di webinar ASN Belajar seri 38.
Sobat ASN, jangan ke mana-mana karena
masih akan ada dua narasumber lagi yang
akan berbagi insight luar biasa dalam
webinar ASN Belajar seri 38.
[Musik]
Sobat ASN, materi berikutnya akan
disampaikan oleh Ketua Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat atau FKDM Provinsi Jawa
Timur dan beliau saat ini juga menjabat
sebagai dosen filsafat di Fakultas Ilmu
Budaya Universitas.
Kepada Bapak Dr. Santos SS. MH kami
silakan.
[Musik]
Selamat pagi Bapak Listiono.
Bagaimana kabarnya?
Selamat pagi Mbak Yuris.
Ya. Sehat Pak?
Alhamdulillah harus sehat.
Harus sehat. Luar biasa. Bapak, ini
sepertinya untuk narasumber kedua banyak
yang sudah menunggu-nunggu juga ya untuk
materi Bapak Listiono pada pagi hari ini
ya. Kalau begitu langsung saja Bapak
kami persilakan.
Ngih. Matur suwun Pak Yuris.
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Selamat ee pagi, salam sejahtera buat
kita semua. Ee yang saya hormati Bapak
Dr. Ramlianto, Kepala PPSDM Provinsi
Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak
Sadono Sriharjo selaku Direktur
Pelatihan Diklat BPIP.
Ee kemudian ini teman saya ini, Mas
Yulfikar Waliudin, M.Pd., tim pengembang
laboratorium Pancasila di Universitas
Negeri Malang. dan sobat ASN yang
berbahagia di seluruh Indonesia wabil
khusus di Jawa Timur.
Mbak Yuris, ini tema yang menurut saya
cukup menarik ya, yang ee ee sebelumnya
kami sampaikan terima kasih kepada PSDM
yang telah memberi kesempatan kepada
saya untuk sharing informasi terkait
dengan ee isu yang bukan isu sebenarnya,
tema yang sebenarnya cukup fundamental
dan penting bagi ASN. meskipun tema-tema
seperti ini seringki dianggap sebagai
tema yang sifatnya ee imbuan moral yang
sifatnya simpulistis ya bicara Pancasila
apa pentingnya bicara Pancasila gitu itu
ya Mbak ya ee seolah-olah ee bicara
Pancasila itu selalu tidak relevan dalam
konteks kekinian apalagi kita telah tahu
persis sejak ee reformasi 98 itu ada
stroke type yang tidak baik terkait
dengan Pancasila ee Ketika itu ada
Undang-Undang Sidiknas yang yang salah
satunya ee menghapus mata mata pelajaran
dan mata kuliah Pancasila di satuan
pendidikan dasar di perguruan tinggi.
Itu itu kan seolah ada stereotype.
Stereotipe bahwa seolah Pancasila itu
selalu lekat dengan ee dengan salah satu
rezim gitu loh ya. Salah satu rezim
sehingga ketika rezimnya bermasalah
seolah-olah mengindikasikan bahwa
Pancasilanya bermasalah. ini kan satu
persoalan penting gitu loh. Padahal
Pancasila itu tidak terkait dengan
persoalan rezim. Pancasila itu terkait
dengan berdirinya sebuah bangsa yaitu
Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu
loh. Sehingga tema hari ini apalagi
senyampang dengan hari kesaktian
Pancasila ini juga menjadi sesuatu yang
bagi saya cukup di cukup saya sambut
apresiasi dengan positif tema ini ya.
Karena ee terminologi Pancasila sakti
yang tadi disampaikan oleh oleh
pengantar di Bapak Ramlianto tadi
menjadi suatu yang relevan untuk kita
bicarakan hari ini. Ee tetapi cara
membincangkan Pancasila itu tidak boleh
ee karena terminologi sakti itu kan
seolah-olah Pancasila itu punya
kesaktian luar biasa. gitu. Santri
Mandra kuno seperti pendekar-pendekar
itu berarti pendekatan terhadap
Pancasila masih bersifat mistis. gitu
loh. Padahal kita harus mencoba
menerjemahkan Pancasila ee menjadi
sesuatu yang rasionalogis itu loh. Bahwa
dia adalah penunton moral bangsa yang
harus diimplementasikan dalam praktik
hidup keseharian bangsa bangsa dan
negara Indonesia itu. Sehingga dia tidak
boleh diletakkan dalam sebuah sebuah
ritual mist kata sakti mandraguna tetapi
harus diimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari. gitu. Sehingga kalau
sehingga kalau kita dulu pernah berdebat
tentang kapan hari lahir Pancasila kan
dulu pernah terjadi perdebatan. Ada yang
menyebut 1 Juni, ada yang menyebut 18
Agustus. Sebenarnya perdebatan yang
paling penting itu bukan kapan hari
lahir Pancasila, tapi kapan kita
melahirkan Pancasila di negeri ini. Ini
kan jadi satu pertanyaan penting bagi
saya itu kapan kita melahirkan
nilai-nilai Pancasila di negeri ini
sehingga ee sehingga Pancasila tidak
hanya menjadi peduhanpedoman moral dia
tidak menjadi common value saja tapi
Pancasila betul-betul menjadi praktik
keseharian bagi kehidupan bernegara dan
berbangsa. tidak hanya berupa pengamalan
subjektif melalui melalui ee ee
perjalanan pemerintahan dengan
perundang-undangan dan sebagainya,
tetapi juga dipraktikkan melalui
pengalaman objektif. Itu kan pengamalan
Pancasila itu ada ada dua bentuk. Satu
bersifat subjektif, satu bersifat
objektif. Kalau bersifat ee objektif
adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila.
nil-nil Pancasila itu menjadi laku hidup
keseharian semua anak bangsa Indonesia
itu ya kan menjadi laku keseharian semua
anak bangsa Indonesia tanpa terkecuali
semua warga negara Indonesia punya
komitmen moral untuk menjalankan
nilai-nilai Pancasila dalam praktik
kehidupan sehari-hari itu yang disebut
dengan itu yang disebut dengan
pengamalan Pancasila secara subjektif.
Tapi juga tidak kalah pentingnya adalah
pengamalan Pancasila secara subjektif.
Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu
kemudian terlembaga terimplementasi
melalui praktik penyelenggaraan negara.
Ya, ini kan menjadi satu yang sangat
penting. Makanya tadi di di kalimat
pengantar ee Kepala PPSDM itu menjadi
penting untuk digaris bawahi. Ada banyak
kata kunci yang menurut saya hebat
sekali tadi pengantarnya itu. Ada banyak
kata kunci penting yang tadi disampaikan
oleh Kepala ee BPSDM terkait dengan
bagaimana posisi Pancasila
ASN itu harus seperti apa dan sebagainya
itu loh. Karena ini menjadi kata kunci
yang harus betul-betul kita kita sadari
bersama. Tadi tadi Pak Ramianto
mengatakan bahwa ASN itu adalah wajah
negara.
Baik buruknya negara ya salah satunya
bisa di dilihat dari bagaimana praktik
cara hidup dan tindakan ASN sebagai
penyelenggara negara. Itu loh. Ini jadi
sesuatu catatan penting gitu.
Makanya kalau kita melihat ee ee apakah
Pancasila itu sudah berjalan di negeri
ini, salah satu indikatornya bagaimana
bagaimana
praktik dan cara hidup ASN sebagai abdi
negara menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai aparatur sipil negara. Nah, ini
yang ini yang menjadi tatanan penting
dari apa yang disampaikan oleh Bapak
Ramanto. Nah, Bapak, Ibu sekalian, sobat
ASN yang berbahagia, kalau tadi Mas
Zulfikar sudah sangat panjang lebar
bicara terkait dengan persoalan
reformasi birokrasi,
pelayanan kebijakan publik dan
sebagainya. di dalam di
materi saya, saya mencoba meletakkan ee
tidak mencoba mengulang ya, karena
beberapa ada beberapa irisan yang sama
dengan apa yang disampaikan oleh Pak
Zulfikar dan pengantar dari Pak
Ramianto. dan coba mencoba meletakkan
dalam konteks kalau Pak Jvear lebih pada
reformasi birokrasi, saya mencoba
meletakkan bagaimana
ee ASN itu sebagai teladan moral untuk
mempraktikkan Pancasila itu. Nah, saya
mencoba meletakkan itu supaya tidak ada
kesamaan ee tematik. Ee pertanyaan
pentingnya adalah
kita mau menjadi ASN seperti apa dalam
konteks pelayanan publik ini? Ini kan
pertanyaan penting karena setiap orang
punya virtu, punya keutamaan hidup. Itu
kata Henry Bengson itu keutamaan hidup
sebagai mahasiswa apa? Keutamaan hidup
sebagai
ee birokrat apa? Keutamaan hidup sebagai
ASN seperti apa? ini menjadi penting.
Kita mau jadi ASN seperti apa dalam
konteks pelayanan publik ini? Apakah
kita yang akhirnya harus menjadi
agen reformasi itu atau kita justru
menjadi ee seseorang yang justru menjadi
hambatan serius dalam berbagai aspek
reformasi birokrasi? Karena saya saya
yakin di negeri ini di seti di di ee
pemerintahan negara Republik Indonesia,
reformasi birokrasi sudah banyak
dilakukan.
Aturan-aturan main terkait dengan
reformasi birokrasi dan pelayanan publik
juga sudah banyak dilakukan g tapi
kenapa masih ada banyak keluhan-keluhan
masyarakat terkait dengan
persoalan-persoalan itu gitu kan. Nah,
ini kan kendalanya bisa jadi bukan
karena persoalan reformasi birokrasi itu
sendiri, tapi ada pada agen pelaksana
reformasi birokrasi. Nah, ini menjadi
satu catatan penting. Ee saya pernah
ingat apa yang disampaikan oleh seorang
filsuf namanya Samuel Huttington
yang dia pernah mengatakan begini, "Ada
banyak program pembangunan seringki
gagal bukan karena program itu tidak
dibuat dengan cara yang sistematis
dengan berbagai analisis yang memadai
sehingga program itu gagal di tengah
jalan gitu.
Tapi kata Hington, ada banyak program
pembangunan di banyak negara, salah
satunya mungkin di Indonesia itu
seringkiali gagal karena persoalan
mentalitas kebudayaan itu karena
persoalan ee subjek yang menggerakkan
program pembangunan itu. Nah, jadi
kendalanya bukan pada persoalan
programnya, tapi pada persoalan ee
pelaksana dari program itu. sehingga
kita bisa lihat di kita punya ada banyak
program terkait dengan misalnya ee
program tentang ee tertib lalu lintas
misalnya ya kan kita sudah punya aturan
main yang luar biasa t tentang
ketertiban di jalan raya rambu lalinta
sudah sangat memadai ya kan rambu-rambu
yang di semua tempat selalu selalu ada
tapi kenapa masih macet kenapa masih
semerawut jangan-jangan karena persoalan
kultur berkendaraan kita yang buruk gitu
loh jadi yang harus diubah apa ya cara
berkendaraannya karena aturannya sudah
sangat luar biasa ya. Kita punya ee
program-program terkait dengan
kebersihan lingkungan. Bahkan kita punya
ajaran anadofatu minal iman. Kebersihan
adalah sebagian daripada iman itu. Tapi
kenapa masih banyak sampah berserahkan
di mana-mana? Jangan-jangan karena
persoalan kultur membuang sampah kita
yang bermasalah itu. Nah, ini jadi ini
menjadi salah satu ee pengantar saya
untuk mengatakan bahwa ee materi ini
ingin ingin ingin ingin ee saya garis
bawahi kita mau menjadi ASN seperti apa
dalam konteks layanan publik itu loh.
nya. Sobat ASN yang berbahagia, ada
beber ada empat kata kunci yang penting
di dalam webinar ini yang yang ee
menjadi tema penting yaitu Pancasila,
birokrasi, kebangsaan, dan pelayanan
publik. Ini bagaimana menghubungkan
nilai Pancasila
dan birokrasi
satu sisi, di sisi yang lain spirit
kebangsaan dan pelayanan publik. Ini ini
empat empat empat kata kunci yang
menjadi salah satu ee entry point
perbincangan kita di pagi hari ini. Itu
loh tentang Pancasila, tentang
birokrasi, tentang kebangsaan, dan
tentang pelayanan publik. Ini mencoba
menerjemahkan bahwa Pancasila itu tidak
sekedar imbuhan moral. Pancasila itu
tidak sekedar sistem value yang ada di
langit itu loh ya kan? Tapi dia harus
diturunkan di muka bumi melalui apa? ya,
melalui praktik kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Pancasila itu kan sifatnya abstrak,
umum, universal, ya kan? Dia sifatnya
abstrak, umum, universal berlaku
kapanpun, di mana pun nilai-nilainya
nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan,
nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai
keadilan itu sifatnya abstrak, umum,
universal. dia dia merupakan common
value itu. Tapi supaya common value itu
bersifat konkret maka harus diturunkan
dalam berbagai kebijakan-kebijakan,
peraturan-peraturan,
praktik hidup dan sebagainya. Salah
satunya bagaimana bagaimana birokrasi
sebagai ee sistem organisasi yang
menjalankan pemerintahan itu betul-betul
berorientasi pada pelayanan publik itu
orientasinya memang pelayanan publik itu
loh. Birokrasi sistem organisasinya
ASN-nya adalah pelaksananya. Bagaimana
birokrasi dan ASN itu orientasinya pada
pelayanan publik dan pelayanan publik
itu bagian dari sebuah spirit
kebangsaan.
ini yang yang perlu kita kita apa
namanya kita sepakati bersama Bapak Ibu
sekalian bahwa
ee supaya kita tidak mencoba
memisah-misahkan bahwa spirit kebangsaan
itu hanya pada persoalan
ee waktu di mana kita di mana kita waktu
melawan kolonialisasi Belanda dan
sebagainya. Tapi cinta tanah air
sesungguhnya di diterapkan dan
diimplementasikan melalui bagaimana
seorang aparatur sipil negara itu
bertugas sebagaimana tupoksi dan
regulasinya gitu. Itu menurut saya itu
spirit kebangsaan. Ketika dia melayani
kepentingan publik, ketika dia berpihak
pada kepentingan publik itu spirit
kebangsaan yang luar biasa
ya kan. Karena ASN itu tidak hanya
pejabat publik, tapi dia pelayan publik,
maka kehidupan ASN itu diatur dalam
berbagai perundang-undangan dan diawasi
oleh publik. Ya kan? Sehingga benar apa
yang dikatakan oleh Kepala PPSDM tadi,
ASN itu wajah negara
di tempat dia bekerja sebagai ee agen
yang mengakselerasi pelayanan publik.
Ketika dia pulang di rumah, fungsi dia
sebagai ASN juga bisa menjadi teladan
bagaimana praktik berkehidupan di
masyarakat itu dikembangkan. Itu
sekarang sebagai sobat ASN itu wajah
negara di mana pun kita berada. Apalagi
ketika menjalankan fungsi sebagai
aparatur sipil negara di lembaga
pemerintahan
gitu. Wong di dalam di tengah-tengah
masyarakat saja kita harus menjadi
teladan. Apalagi ketika menjalankan
fungsinya sebagai aparatur negara itu
loh. Makanya teman-teman bisa sobat ASN
bisa bisa lihat bahwa ee hidup kita itu
selalu diawasi oleh publik itu kenapa?
Karena kita digaji oleh negara itu.
Mereka hidup kita diawasi oleh publik
itu ee salah sedikit ee ee praktik hidup
kita kok ee tidak sesuai dengan profil
kita sebagai SN. Mesti di tengah-tengah
masyarakat selalu ada guncingan itu loh,
selalu ada ee apa namanya grondelan itu
loh ya kan. Kenapa ya? Karena kita
aparatur sipil, kita pejabat publik dan
juga pelayan publik yang hidup kita
sesuai dengan profil kita itu loh.
Sehingga kalau di tengah-tengah
masyarakat ternyata kita sebagai ASN
tidak bisa menjadi teladan dalam
bernegara dan bermasyarakat,
berarti ee ada sesuatu yang bermasalah
pada waktu rekrutmen dulu. Itu loh. Ini
yang harus dilakukan. Nah, muara tema
ini Bapak ee Bapak Ibu sekalian, muara
tema ini adalah bagaimana Pancasila
sebagai sebuah sistem nilai itu kemudian
di diimplementasikan
melalui pembentukan modalitas yang
disebut dengan birokrasi
dalam norma-norma publiknya.
Itu semangat yang dipakai adalah
diorientasikan pada membangun faktori
untuk pelayanan publik. Jadi itu alurnya
itu Pancasila sebagai sebuah sistem
nilai ya kan yang sifatnya abstrak umum
universal diterjemahkan melalui ee
kebijakan-kebijakan dalam sarana
pelayanan publik.
Faktanya apa? Masyarakat mendapatkan
akses secara bebas dalam layanan publik,
tidak bersifat diskriminatif kapanpun,
di manapun. Fungsi layanan publik harus
dilakukan terus-menerus.
Ini yang disebut bahwa akhirnya
kekuasaan itu berpihak pada masyarakat,
negara berpihak pada kepentingan warga
negara. Karena kalau kita kalau kita
bicara tentang kenapa negara itu
didirikan, beberapa filsuf mengatakan
negara itu didirikan bukan untuk pejabat
negara. Kekuasaan didirikan bukan untuk
penguasa, tapi negara didirikan untuk
kepentingan warga negara. Kekuasaan
diselenggarakan dalam rangka untuk yang
dikuasai. gitu.
Jadi ini fatsun politik yang harus di
harus diterima secara normatif oleh
semua orang yang mengelola negara. Bahwa
negara didirikan dalam rangka untuk
warga negara. Maka negara membuat
berbagai kebijakan-kebijakan supaya apa?
Supaya kayak warga negara mendapatkan
perlindungan, supaya warga negara
mendapatkan akses di bidang kesehatan,
supaya warga negara punya akses di
bidang pendidikan, supaya warga negara
punya akses di banyak hal. negara harus
memfasilitasi itu dan apur negara
sebagai abdi negara harus punya komitmen
moral
yang tidak berpihak pada kepentingan
satu atau dua golongan. Maka bagaimana
nilai Pancasila itu menjadi sebuah fakta
dalam pelayanan publik gitu loh. Kan ini
sebuah terobosan yang menurut saya luar
biasa gitu.
bagaimana nilai-nilai Pancasila yang
abstrak tadi kemudian diterjemahkan
melalui berbagai aturan-aturan
ee regulasi-regulasi
dalam rangka agar pelayanan publik di
tengah masyarakat itu menjadi lebih
meningkat dan masyarakat betul-betul
terpuaskan dengan layanan publik itu.
Masyarakat merasa negara hadir ketika
dia mendapatkan masalah, ketika dia
tidak bisa tidak tidak bisa mengurus
administrasi kependudukan, negara hadir
di sana. Ketika neges
di bidang kesehatan, negara hadir
melalui pelayanan publik. Itu loh.
Ketika warga negara mengalami problem
dalam ee akses di pekerjaan misalnya,
negara hadir di sana. Itu
itu yang disebut dengan komitmen moral.
maka tema ini menjadi tema yang ee
menurut saya selalu aktual gitu loh.
Maka dalam konteks ini, dalam muara tema
ini ee maka saya saya ingin mengatakan
bahwa birokrasi sebagai teladan dan
ujung tombak implementasi nilai
Pancasila dalam praktik kehidupan
berbangsa dan bernegara. Sehingga kalau
kalau dikatakan siapa yangus harus
menjalankan Pancasila? Ya, semua warga
negara. Tapi kalau dikatakan semua warga
negara siapa yang menjadi ujung
tumbaknya? Ya kita sebagai aparat sip
negara birokrasi sebagai substnya itu
harus betul-betul menunjukkan wajah
bahwa Pancasila ada di dalam pelayanan
birokrasi itu loh
ya kan. Maka ASN merupakan pelaksana
kunci dalam menjalankan dan mereformasi
birokrasi sehingga ASN harus punya
komitmen moral di situ. Maka tadi saya
menyebut di awalawal diskusi kita mau
menjadi ASN seperti apa dalam konteks
pelayanan publik itu loh. Ini jelas
komitmen moral yang harus ditagih oleh
semua aparatur sipil negara itu loh.
Kenapa? karena dia sudah bersedia
mewakafkan dirinya menjadi aparat sipil
negara itu dia sudah bersedia secara
profesional menjadi abdi negara. Karena
dia abdi negara maka hajat hidupnya
memang dipakai dalam rangka untuk
mengabdi kepada kepentingan negara.
Salah satunya apa? Bertugas untuk
memberikan layanan pada publik.
Itu yang harus betul-betul di di digaris
bawahi oleh kita sebagai ASN. kita itu
abdi negara, maka enggak boleh ee
kontraproduktif dengan logika negara
dalam menjalankan ee roda pemerintahan.
Kalau kita kontraproduktif atau kalau
kita gaya hidup kita, cara kita bekerja
kemudian malah jauh dari dari
nilai-nilai Pancasila itu pasti ada
anomali.
Makanya kenapa kemudian ee banyak ee di
berbagai survei misalnya ada kepuasan
pada layanan publik rendah misalnya.
Jangan-jangan memang proses layanan
publik tidak berjalan semestinya. Itu
kita lihat beberapa tahun yang lalu
misalnya ada banyak kasus-kasus terkait
dengan selalu ada invisible hand dalam
layanan publik itu ya kan berarti kan
persoalannya tidak hanya pada sistemnya
tapi pada aparaturnya. sehingga melalui
forum ini kita perlu merefleksikan diri
itu sebenarnya kita memposisikan diri
sebagai seperti apa dalam konteks
layanan publik ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian ee
bagaimana menerjemahkan nilai Pancasila
dalam konteks layanan publik ini
sebenarnya ini menunjukkan dan
sebenarnya sangat relevan dengan visi
ideologis Pancasila sejak dulu itu loh.
Ini yang kenapa kemudian Pancasila itu
tidak pernah lekang loh. Dia abstrak
umum universal kapanpun di manapun
sepanjang negara kesatuan Republik
Indonesia itu berdiri maka Pancasila
selalu hadir di sana itu ya kan. Nah
jika dulu Pancasila itu berfungsi hanya
sebagai ideologi persatuan pada zaman
kolonial, pada zaman pergerakan dia
menyatukan orang yang berbeda. Ideologi
itu kan fungsinya menyatukan orang yang
berbeda. Berbeda suku, berbeda
etnisitas, berbeda agama.
Mereka punya common denominator, sesuatu
yang menyatukan itu. Maka Pancasila
menjadi sebuah ideologi yang menyatukan
orang yang berbeda-beda agama tadi. Nah,
pada zaman Orde Baru Pancasila berubah
menjadi sudah mengalami transformasi
menjadi ideologi pembangunan. itu kan
bahwa
praktik program perencanaan pembangunan
dalam repelita itu sesungguhnya
merupakan
realisasi dan implementasi dari
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan negara. Artinya semua
program-program pembangunan sesungguhnya
adalah realisasi untuk mengkonkretkan
nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari itu sehingga bukan bukan
tidak lagi berdebat tentang kapan
lahirnya Pancasila, tapi kapan nilai
Pancasila itu dilahirkan di muka bumi
itu. Kapan nilai keadilan, nilai
persatuan, nilai demokrasi, kerakyatan,
ketuhanan dan kemanusiaan itu
betul-betul menjadi
ee praktik keseharian kita itu loh. Nah,
di dalam ideologi pembangunan itu kita
bisa melihat ee beberapa program-program
pembangunan yang yang diarahkan dalam
rangka untuk untuk ee ee proses
pemerataan pembangunan di segala bidang
misalnya
akses tenaga ee pekerjaan yang
berkeadilan dan sebagainya bahwa
kemudian ternyata ada ada
anomali-anomali ya itu sebagai sebuah
keniscayaan dalam semua proses
pembangunan. Tetapi visi ideologis pada
zaman Orde Baru itu sesungguhnya
Pancasila menjadi sebuah ideologi
pembangunan.
Semua logika pembangunan diarahkan dalam
rangka untuk mempraktikkan nilai-nilai
Pancasila dalam praktik kehidupan
sehari-hari. Nah, di dalam konteks
kekinian, Pancasila sudah menjadi
ideologi terbuka.
Artinya artinya harus ada transformasi
nilai itu. Tidak hanya persatuan sudah
selesai, ya kan? Ideologi pembangunan
sudah selesai. Saatnya kita mencoba
membuka diri bahwa Pancasila itu
ideologi terbuka, ideologi yang tidak
bersifat stagnan, ideologi yang tidak
bersifat jumud, tapi selalu dia selalu
berdialektika dengan
perkembangan-perkembangan zaman yang
saat ini ee ee ada di tengah-tengah
kita. Maka Pancasila harus bisa merespon
dan menjawab semua persoalan kehidupan
sedang berkembang gitu. gitu. Makanya,
makanya dibutuhkan ee produk-produk
pemikiran yang genuin dalam rangka untuk
menerjemahkan Pancasila dalam praktik
kehidupan sehari-hari. Dulu Prof.
Mubiarto pernah mengkonstruksikan
Pancasila menjadi ekonomi Pancasila
misalnya, bagaimana program pembangunan
diarahkan untuk mengedepankan ekonomi
Pancasila yaitu ekonomi kooperasi. Itu
menunjukkan bahwa itu produk genuin
sebenarnya.
bahwa praktik ekonomi di Indonesia itu
ekonomi ekonomi kooperasi, bukan ekonomi
korporasi.
Ekonomi yang dari rakyat, oleh rakyat,
untuk rakyat. Makanya sekarang
pemerintahan ee ee Prabowo sedang sangat
giat untuk apa namanya? Menumbuhkan
kembali ee koperasi merah putih di
beberapa ee daerah. itu memang dalam
rangka salah satunya adalah menunjukkan
konsep pembangunan ekonomi seperti apa
yang sebenarnya khas dalam konteks
keindonesiaan itu loh ya kan ya itu
pergulatan intelektual apakah itu benar
atau tidak ya biarkan nanti zamannya
menguji. Nah itu yang disebut dengan
ideologi terbuka nilai-nilai Pancasila
itu kemudian diterjemahkan dalam konteks
kekinian itu loh termasuk salah satunya
adalah bagaimana implementasi
nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan
publik gitu loh kan.
Apakah apa hubungannya pelayanan publik
dengan nilai Pancasila? Ini yang
kadang-kadang orang kadang-kadang kita
merasa bahwa seolah itu tidak
berhubungan itu loh. Padahal kita sudah
sejak awal ee punya pemahaman bahwa
Pancasila itu fundamen moral. Pancasila
itu fundamen moral bernegara. Pancasila
itu pedoman bernegara. Itu loh dia
menjadi dasar dari praktik hidup
bernegara kita. sehingga bangunan di
atas Pancasila itu sesungguhnya adalah
realisasi dari Pancasila apalagi
birokrasi ya kan dia menjadi avan garda
paling depan untuk menunjukkan bahwa
kita itu birokrasi yang betul-betul
menjalankan nilai Pancasila yang
berketuhan yang berkemanusiaan, yang ber
bersatu mengedepankan asas musyawarah
untuk mufakat dan orientasinya untuk
keadilan sosial. Nah, kata keadilan
sosial itu kan tidak hanya pada ases
aspek ekonomi belaka itu, tapi pada
aspek pelayanan publik bahwa semua
masyarakat itu nondiskriminatif
mendapatkan pelayanan yang sama.
Itu yang harusnya di dipahami gitu loh.
Semua masyarakat tanpa terkecuali itu
harus mendapatkan akses publik yang sama
di hadapan negara. Maka konsep kita kan
disebut negara bangsa, nation state.
Kita bukan negara kerajaan. Kita tuh
nation state, negara bangsa. Negara yang
mengatasi bangsa-bangsa. Bahwa di
hadapan semua di hadapan negara semua
bangsa sama, di hadapan negara semua
entitas agama sama. Di hadapan negara
semua etnisitas sama. Itu konsep negara
bangsa yang dibangun oleh the funding
fathers kita. Jadi orientasi negara itu
dibangun yang untuk kepentingan semua
warga bangsa Indonesia non kecuali.
Bahkan lebih ekstrem lagi kalau Bapak
Ibu ee membaca konsep utilitarianismenya
misalnya, konsep dalam praktik
bernegara. Bahkan dalam keadaan tertentu
ketika terjadi sebuah ee harus memilih
di antara ee apa namanya ee warga
negara, maka negara harus berpihak pada
siapa? mengatakan negara harus berpihak
kepada kelompok yang selama ini tidak
pernah diuntungkan dalam akses publik.
Itu itu menarik. Sebenarnya orang-orang
yang orang-orang miskin yang tidak
pernah punya akses di bidang ekonomi,
tidak punya akses di bidang kesehatan,
maka negara berpihak pada kepentingan
itu. Itu harus didahulukan.
Itu kan fatsum politik yang dibangun
oleh the funding fades kita ketika
mendirikan negara ini loh. Ya kan? Dan
fatsum politik itu harus di
pegang kuat-kurat oleh aparat sipil
negara. Karena kita adegara, kita bukan
abdi kekuasaan. gitu loh. Maka ketika
kekuasaan beralih,
ASN tetap kokoh karena dia netral ya
kan. Dia enggak akan runtuh meskipun
kekuasaan itu bermasalah. Kenapa? Karena
kita itu mengabdi pada negara bukan
mengabdi pada kekuasaan
ya. Maka kita disebut sebagai abdi
negara bukan abdi kekuasaan. Maka
penerjemahan Pancasila dalam konteks
layanan publik itu sebenarnya ee
terlihat dari ketika kita memberikan
layanan bersifat berkeadilan non
diskriminatif itu sesungguhnya adalah
sangat Pancasilais
tanpa perlu mencari ee alasan yuridis
ini letak Pancasila di mana gitu gak
perlu tapi itu sudah sangat Pancasilais
karena itu fason politik gitu loh. Maka
kalau kita melihat ee perjalanan
bagaimana penerimaan bangsa Indonesia
terhadap Pancasila, kita lihat rentetan
itu dari ideologi persatuan, ideologi
pembangunan ke ideologi terbuka yang
mirip dengan tema kita hari ini dari
spirit kebangsaan ya kan cinta tanah air
yang memanggul senjata dan sebagainya
mengarah pada bagaimana kita memberikan
layanan terbaik kepada warga negara itu
sudah sangat Pancasilais.
Bapak, Ibu, Sobat ASN yang berbahagia.
Selama ini kita punya ee terjadi
perdebatan yang seringki tidak pernah
selesai untuk merumuskan bagaimana kita
menunjukkan Pancasila sebagai ideologi,
sebagai dasar, dan sebagai pandangan
hidup. Ini sebenarnya sudah harusnya
sudah selesailah ya kan. Tapi di negeri
ini selalu selalu aja perdebatan itu
muncul gitu loh Bapak Ibu sekalian.
Sehingga benar kata seorang filsuf ee di
Eropa, saya lupa namanya, salah satu
negara yang tidak pernah selesai
berdebat tentang ideologinya ya
Indonesia gitu loh. Salah satu negara
yang bangsanya tidak pernah selesai
berdebat tentang ideologinya ya
Indonesia
ya. Tapi kalau perdebatan itu ingin
ingin mengangkat Pancasila sebagai isu
publik yang wajib ada dalam konteks
bernegara ya sesuatu yang memang harus
di dilakukan. Nah, Bapak, Ibu sekalian,
Pancasila itu memiliki beberapa beberapa
posisi. Yang pertama adalah Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa.
Pancasila adalah way of life. Pancasila
adalah eh jiwa bangsa yang
sifatnya nature itu. Nature itu alamiah
itu loh ya. Makanya Pancasila itu
berurat dan berakar dalam
tradisi-tradisi masyarakat Indonesia.
Maka ideologi itu pas disebut sebagai
ideologi bangsa karena dia bukan
mengambil dari sesuatu di luar kita gitu
loh. Kalau ideologi marksis, ideologi
kapitalisme itu kan diambil dari sesuatu
di luar kita itu dari produk pikiran
orang peror tapi Pancasila itu bukan
produk pikiran orang perorang. Pancasila
itu konsensus bersama
ya kan. ideologi yang tidak mengawang
harusnya itu loh, tapi dia diambil dari
praktik hidup keseharian masyarakat
Indonesia yang berketuhanan, yang
mengedepankan musyawarah, yang
gotong-royong. Makanya Soekarno pernah
mengatakan, "Saya bukan bukan penemu
Pancasila, tapi saya hanya menggali
mutiara-mutiara mutiara-mutiara luhur
yang hidup dan berkembang dalam tradisi
bangsa Indonesia itu."
Maka kenapa Pancasila itu disebut
sebagai sifat natural bangsa Indonesia?
Dia sifat alamiah bangsa Indonesia.
lima sila itu. Makanya kalau ada praktik
hidup ee yang kemudian melanggar lima
sila itu pasti pasti ada anomali ya,
pasti ada anomali, pasti ada
penyimpangan-penyimpangannya itu.
Kemudian Pancasila dijadikan sebagai
dasar dasar negara sebagai ideologi
negara. Dasar negara itu pondasinya.
Ideologi itu ee impian tentang masa
depan. Nah, seperti ini contohnya Bapak,
Ibu sekalian.
Sering kita dengar
bahasa politik di negeri ini selalu
muncul Pancasila ditempatkan sebagai
empat pilar. Nah, saya kami dulu
Asosiasi Dosen Pancasila pernah pernah
melakukan refleksi terkait dengan
istilah Pancasila sebagai pilar. Kami
kemudian berkesimpulan Pancasila itu
bukan pilar, tapi Pancasila itu dasar.
ya kan kalau dia pilar dia akan sejajar
dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia dengan Bineka Tunggal
Ika dengan NKRI tapi dia itu dasar
dasar bernegara kita itu loh seperti
rumah Pancasila itu fondasinya
dindingnya konstitusinya itu ya
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia dindingnya harus kuat
konstitusi harus kuat konstitusi itu
boleh diamandemen sepanjang dia tidak
melanggar Pancasila
ya kan. Semua aturan aturan
perundang-undangan di negeri ini boleh
dibuat sepanjang dia tidak melanggar
Pancasila. Sekali dia melanggar maka dia
tidak berlaku sebagai hukum karena dia
pondasinya. Bagaimana mungkin produk
perundang-undangan itu melanggar
pondasinya itu. Nah, ibarat rumah
dindingnya sudah kokoh kita itu
konstitusinya sudah kokoh. Meskipun saat
ini ada ada
ee ada isu ya isu ingin kembalikan lagi
Undang-Undang Dasar ke UD yang semula.
gitu. Ada isu seperti itu. Karena
beberapa orang mengatakan bahwa beberapa
beberapa pasal dalam Undang-Undang Das
45 itu yang diamandemen itu ee bukan
logika kebangsan, tapi logika kapitalis.
Nah, itu saya gak tahu. Nanti kita
perdebatkan saja. Nah, di dalam rumah
itu isinya apa? Bineka tunggal ika.
Isi rumah kita itu berbeda-beda tetapi
tetap satu jua. Maka kita disebut dengan
negara bangsa nation state ya kan. Maka
the funding fis kita hebat sekali
pikirannya sangat genuin. Kita tuh
negara bangsa. Bayangkan satu negara
menyunggi banyak bangsa, kita enggak
pernah runtuh.
Itu hebatnya Indonesia. Satu negara
state menyunggi banyak bangsa itu suku
bangsa dan sebag itu kan kita punya
ratusan suku bangsa. Satu negara
menyungip banyak bangsa, kita masih
kokoh. Sementara di banyak negara satu
banyak bangsa, satu bangsa disunggi oleh
banyak negara. Konflik di mana-mana.
Kan kita satu negara menyunggi banyak
bangsa, kokoh berdiri. Kenapa? Karena
kita punya komitmen bersama namanya
Pancasila
ya kan. Ini komitmen yang harus dipegang
oleh semua anak bangsa dan terutama ASN
ya kan.
di banyak negara,
banyak bangsa, satu banyak negara
menyunggi satu bangsa tapi konflik
terus-menerus. Nah, ini kan berarti
mereka belum selesai tentang persoalan
itu. Nah, ibarat rumah atapnya itu
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi, posisi Pancas itu jelas dasar
pondasi.
Maka bangunan di atasnya
ya kan apa itu konstitusi, sistem
pemerintahan dan sebagainya merupakan
realisasi dari nini-nini Pancasila. Itu
gak boleh kontraproduktif, gak boleh
kontradiksi. Kalau dia kontradiksi, dia
melanggar ee melanggar ee norma politik
kebangsaan,
ya kan?
Makanya di sini, makanya dalam konteks
ini kan kenapa aparatur sipil negara
warga negara itu wajib taat dan loyal
pada negara apalagi aparatur sipil
negara itu aparat sipil negara ya wajib
taat dan loyal pada negara. Bapak Ibu
bisa lihat di Amerika Serikat itu ada
namanya American Education.
American Education Raymond William itu
pernah mengatakan bahwa di Amerika
Serikat yang liberal, pendidikan adalah
doktrinasi negara kepada warga negara
supaya warga negara punya ketaatan dan
loyalitas pada negara. Bayangkan di
negara yang liberal aja pendidikan itu
doktrinasi negara kepada warga negara.
Itu
supaya apa? supaya warga negara itu
loyal pada logika negara,
pada fas politik negara itu. Maka
teman-teman bisa lihat kadang-kadang di
Amerika itu kadang-kadang perlu kita
pelajari coba lihat film-film di Amerika
itu di film itu menjadi alat propaganda
hebat kan di Amerika itu di pada
faktanya Amerika itu kalah perang di
Vietnam
kalah perang
lul lantak lah tapi mereka bisa
menciptakan sebuah film ya kan
melahirkan sosok satu sosok hebat
namanya Remo itu sendirian bisa
mengalahkan vitkong
Jadi, jadi film jadi alat propaganda
gitu loh. Bahwa meskipun kalah secara
secara fakta mereka menciptakan sebuah
narasi kemenangan gitu. L jangan-jangan
ini memang bagian dari semangat
kecintaan dia pada negara. Itu loh.
Kenapa seperti itu? Ya karena doktrinasi
negara pada warga negara itu sehingga
negara punya loyal warga negara punya
loyalitas pada negara apalagi aparat
sipil negara. itu AS itu harus loyal
pada negara, loyal pada konstitusi.
Kalau dia melanggar loyalitas itu, maka
dipertanyakan posisi dan komitmennya
sebagai aparatur sipen negara.
Nah, ini teman-teman, Bapak, Ibu, Sobat
ASN bisa lihat
Pancasila itu sudah memberikan fondasi
penting bagaimana cara bernegara kita
itu yang kelima silanya tidak boleh
dipisahkan satu satu sama lain. Dia
bersifat satu kesatuan organis. Enggak
boleh hanya mengamalkan yang satu,
meniadakan yang lain. Itu dia satu
kesatuan organis itu yang tidak
terpisah. sila pertama, sila kedua
sebagai asas bermoral, moral bernegara,
fundamen moral bernegara. Dia menjadi
asas berketuhanan dan berkemanusiaan itu
menjadi fundamen moral dalam bernegara
itu.
Ya kan? Ini karena ini menjadi nilai
yang universal di hampir semua negara
pasti juga mengedepankan negara-negara
tertentu yang terutama yang menjadikan
agama menjadi entitas penting dalam
bernegara.
Ketuhanan dan kemanusiaan itu asas moral
dalam bernegara. Jadi, orang yang
berketuhanan
itu juga sesungguhnya merupakan orang
yang memiliki kecintaan pada
kemanusiaan. Itu
ya kan. Berarti kalau kita kalau kita
mengabdi pada kepentingan kemanusiaan,
ketika melayani publik, itu juga sangat
religius itu loh. Sehingga kita enggak
boleh memisahkan bahwa ini bahwa kalau
kita menjalankan perintah perintah
Pancasila kemudian tidak dianggap
religius. Justru nilai-nilai dalam
Pancasila itu aspek religiusnya sangat
kelihatan. Kalau kita mengabdi pada
kepentingan orang lain itu kan sangat
sangat ee berketuhanan dan
berkemanusiaan
tanpa harus mencari legitimasi.
politik dan sebagainya. Sila ketiga itu
sebagai bentuk negara, negara kesatuan
Republik Indonesia. Sampai kapanp
selalu kokoh. NKRI harga mati selalu
bahasanya kan gitu kan. Sila keempat itu
sistem bernegar
ya kan. Bahwa demokrasi kita itu
mengedepankan asas kerakyatan
untuk kepentingan musyawarah mufakat.
itu
bahasa politiknya kan keren, bahasa
teksnya dalam sila keempat, kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam dan perwakilan itu kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah itu kan bahasa yang
sangat puitis banget bahwa politik kita
itu politik kebangsaan kita dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan
bukan menang kalah
lah Nah, sementara panggung politik kita
saat ini kan menang kalah, bukan benar
salah. Itu berarti kan berarti ada
sesuatu anomali yang perlu kita
refleksikan ulang itu. Sila keempat
sistem bernegara. Sila kelima tujuan
negara.
Ya kan? Jadi kalau ditanya kapan
Pancasila akan terwujud? Kalau sila
kelima terwujud. Tapi mewujudkan sila
kelima tidak boleh mengabaikan.
Sila pertama sebagai jiwanya, sila kedua
sebagai asas moralnya, sila ketiga
sebagai bentuk negaranya. sila keempat
sebagai sistem bernegaranya.
Nah, ini kalau kita kalau kita
eksplorasi dengan mendalam, kita bisa
menciptakan sebuah konsep ee kalau silak
konsep bagaimana ee apa namanya doktrin
ideologis Pancasila untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.
ini memang butuh butuh keberanian moral
dan keberanian intelektual untuk
menciptakan satu konsepsi penting gitu
loh. Nah, ini pedoman bernegara kita
sebenarnya itu sehingga
semua penyelenggara negara itu harus
mengikuti pedoman bernegara itu.
Berketuhan dan berkemanusiaan.
Ee mengedepankan anu negara kesatuan
Republik Indonesia berada pada sebuah
sistem demokrasi yang bermusyawarah.
Tujuannya satu, keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Itu bayangkan
bagi seluruh rakyat Indonesia bukan
hanya untuk sebagian kecil, tapi bagi
semua warga bangsa Indonesia tanpa
terkecuali.
Logika-logika politik ini harus di
dimengerti dan dikuasai oleh
penyelenggara negara. Maka kita, maka
tadi saya mengatakan kita mau jadi ASN
seperti apa sebenarnya posisi kita itu
loh, Teman Bapak Ibu sekalian. Itu fason
politiknya seperti ini. Jadi kalau kalau
pedoman bernegara seperti ini maka
Pancasila itu sangat religius sebenarnya
ya kan. Sekarang ini kan banyak yang
menerjemahkan Pancasila menjadi seolah
menjadi sekuler gitu loh. Pancasila itu
religius tapi religius yang ee yang
sifatnya nasionalis dan sebagainya itu.
Makanya orang yang orang yang yakin akan
kebenaran agamanya pasti tidak bersifat
kontradiksi dengan nilai kebangsaannya.
Itu dalam konteks keindonesiaan itu ya
kan. Ini narasi yang hebat yang dibangun
oleh the funding fadis kita. Mereka
punya komitmen keagamaan yang cukup
baik, tapi punya narsi kebangsaan yang
hebat. Itu tidak bersifat sektarian,
tidak bersifat primordial, tidak
bersifat radikalis dan sebagainya.
ini yang ee ini penerjemahannya di
pedoman bernegara tadi.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah
menulis buku yang baru terbit 2024 yang
lalu tentang moral dan kekuasaan itu.
Ini seperti fatsun politik sebenarnya
ya. Monggo Bapak Ibu kalau mau baca ini
ingin ini konteksnya adalah negara
Pancasila
bahwa
ee yang tadi saya sebut negara itu ada
bukan untuk kepentingan
elit negara. Kekuasaan itu ada bukan
untuk kepentingan yang berkuasa, tapi
untuk kepentingan yang dikuasai dan
untuk kepentingan warga negara. ini
sebenarnya sudah sangat panjang lebar di
diterjemahkan oleh the funding kita gitu
loh. Bahkan konsep terbaru ya ini
seperti konsep demokrasi deliberatif itu
loh. Bahwa kepentingan publik itu lebih
diutamakan daripada kepentingan satu dua
golongan itu loh. Itu kan sudah itu kan
sudah narasi sudah lama dibangun oleh
the funding faders kita itu loh. Maka,
maka dalam konteks pelayanan publik,
publik itu dikedepankan bukan orang
perorang. Publik itu bersifat netral,
tidak disparitas.
Ya kan publik itu siapapun. Maka
kekuasaan harus berpihak pada
kepentingan publik, bukan kepentingan
orang perorang.
SN sebagai penyelenggara negara harus
berpihak pada kepentingan publik, bukan
kepentingan dirinya sendiri, bukan
kepentingan orang perorang.
Makanya kita disebut sebagai abdi negara
yang hidup kita mengabdi kepentingan
negara. Ya kan? Karena hidup kita
mengadu pada kepentingan negara punya
kita punya komitmen yang jelas, kita
punya fakta integritas yang jelas.
Ya, ibaratnya kita sudah rela mewakafkan
hidup kita untuk mengabdi pada
kepentingan negara dan negara
memfasilitasi
ee hajat hidup kita. Karena kita sudah
totalitas mengabdi pada kinian negara.
Kalau gajinya belum cukup ya
mudah-mudahan ke depan akan dicukupkan
gitu loh. Tetapi karena kita mengabdi
pada negara, negara memberi fasilitas
itu supaya apa? Supaya kita totalitas
untuk mengabdi pada kepentingan negara.
Makanya kenapa ASN itu perlu di saya
pernah pernah agak ada usulan agak
ekstrem perlu dilitsus ideologis lagi
bagi ASN bukan dalam kontenting untuk
melihat apakah dia berbau kiri atau kiri
atau tidak. Bukan. Tapi lisus ideologis
ini dipakai dalam rangka untuk komitmen
ASN pada kepentingan publik. itu harus
di di dilisus lagi gitu ya kan kalau
listus ideologis itu kan saya termasuk
ASN yang mungkin mungkin tahapan paling
akhir ya 99 atau 2000 ya 2000 itu yang
ketika mau jadi ASN tuh ee harus lisus
ideologi itu loh diwawancarai tentang
pikirannya tentang ee ee jejak rekamnya
sebelumnya itu itu untuk melihat apakah
kita itu punya punya ee ee apa ya
jejak-jejak negatif
ee yang bermasar dalam konteks negara
itu saya termasuk ASN yang paling akhir
kali katanya artinya zaman saya itu
lisus ideologi kemudian habis itu tidak
ada lisus ideologi tapi dalam konteks
kekinian lisus ideologi diperlukan dalam
konteks membangun komitmen sebagai ASN
yang kita sudah bersedia mewakafkan
hidupnya untuk mengabdi pada kepentingan
negara dan bangsa.
bukan kepentingan orang perorang itu.
Maka sebagai beri negara kan kita sudah
difasilitasi
ya kan. Makanya itu ruang pengabdian
bukan ruang tempat di mana kita harus
mencari penguasaan harta benda. Kalau
pengin sugih ya jangan jadi ASN kan
begitu ya. Selamat datang Pak Sadono.
Kalau mau sugih jangan jadi ASN. Bapak,
Ibu bisa lihat di negeri ini, di negara
ini ya, selamat datang Pak Sadono ngih.
Di negeri ini mana ada 10 orang terkaya
di Indonesia ASN itu enggak ada ya.
Kenapa? Ya karena kita adalah abdi
negara yang mengabdi untuk
kepentingan-kepentingan kebangsaan.
Jadi, jadi kadang-kadang memang ee
usulan untuk resursis bukan dalam rangka
untuk memetakan pikiran seorang ASN,
tetapi menjaga komitmen ideologis dia
untuk menjalankan regulasi negara dengan
cara yang baik dan benar. Itu ini enggak
usah. Nah, ini Bapak, Ibu sekalian yang
tadi saya sebut birokrasi itu alat
negara. ASN itu sebagai abdi negara yang
harus bergerak bersama untuk kepentingan
tujuan bernegara. Maka kita disebut
sebagai
abdi. Ruang kita ruang pengabdian ya
kan. Bukan ruang untuk mencari mencari
apa ya ee
apa ya harta kekuasaan dan sebagainya.
Tapi kita memang punya komitmen moral
bahwa kita tuh abdi negara bukan abdi
kekuasaan.
Dan negara sekali lagi bersifat netral.
negara
didirikan dalam rangka untuk membangun
kesejahteraan warga negara. Jadi, ASN
adalah alat negara yang berfungsi untuk
agar kebijakan negara itu betul-betul
terimplementasi dalam praktik hidup
sehari-hari.
Makanya di dalam kebijakan publik
birokrasi itu harus orientasinya pada
etika publik gitu.
Makanya etika publik selalu berorientasi
pada pelayanan publik, ya kan?
Tindakan apar negara harus
berintegritas. Integritas publik itu ya
antara antara ee nilai dengan tindakan
selalu selalu apa namanya? Nyambung ya
kan. Dia menjadi teladan. Kita sudah
punya sarana modalitasnya. tadi sudah
disampaikan oleh Pak Zulfikar, birokrasi
itu sudah jelas ee prinsipnya
akuntabilitas, transparansi sudah jelas
itu loh. Nah, tindakan dan modalitas itu
dipakai dalam rangka untuk meraih tujuan
bernegara kita, yaitu pelayanan publik
yang berkualitas dan relevan. Mungkin
itu yang dapat saya sampaikan. Terima
kasih. Nanti bisa kita lanjutkan dengan
dialog. Selamat datang, Pak Sadono.
Terima kasih.
Selamat datang, Pak.
Baik, ya.
Baik, terima kasih Bapak Dr. Listiano
Santoso, SS, MHAM yang sudah memberikan
pemaparan dan menjadi narasumber di sesi
kedua kali ini. Dan sobat ASEN, setelah
ini kita akan lanjut ke sesi tanya
jawab. Jadi untuk sobat ASN yang
bergabung di Zoom sekali lagi bisa
menggunakan fitur eh rise hand atau yang
bergabung melalui YouTube bisa tuliskan
pertanyaan melalui live chat.
[Musik]
Dan untuk sesi tanya jawab di narasumber
kedua ini sudah ada beberapa pertanyaan
dari chat Zoom yang sudah diberikan oleh
ee beberapa penanya. Ada Bapak Adiguna
Darmadi yang menanyakan
banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan
publik yang kaku karena alasan tidak
sesuai SOP. Jadi yang ditanyakan adalah
menurut Bapak, bagaimana seharusnya
birokrasi mengimplementasikan nilai
kemanusiaan dalam Pancasila di tengah
keterikatan aturan tersebut? Silakan,
Pak.
Nggih. Matur suun, Mbak Yuris.
Birokrasi pada regulasi
pada aturan.
Jadi sepanjang minimal dia mengikuti
regulasi yang ada itu yang harusnya
memang ditepati itu harus dijalankan.
gitu loh. Bahwa kemudian ternyata ada
hal yang sifatnya kasuistik muncul
kebijakan-kebijakan
kebijakan-kebijakan yang akhirnya
mengedepankan aspek kemanusiaan. Tetapi
regulasi tetap harus di tetap harus
dijalankan dulu gitu loh.
Regulasi tetap dijalankan dulu bahwa
ternyata kemudian ada kasus-kasus
tertentu yang harus mengedepankan aspek
kemanusiaan dan sebagainya maka muncul
kebijakan. Maka itulah sebabnya
pelayanan publik tidak hanya
berorientasi pada akuntabilitas,
transparansi, netralitas pada tapi pada
pada visi kemanusiaan itu loh ya kan
sepanjang tidak melanggar regulasi maka
itu boleh dilakukan gitu loh. Jadi
memang birokrasi harus fleksibel tapi
dalam konteks fleksibilitas ini dia
harus terbuka tapi jangan telanjang
jangan jangan terlalu permisif lah.
Kalau terlalu permisif, akhirnya
kemudian ee regulasi menjadi tidak punya
tidak punya apa namanya kekuatan
penekan. Padahal regulasi itu dibangun
dalam rangka supaya semua proses layanan
itu bersifat ee ee berjalan sesuai
dengan alur yang sudah disediakan gitu
loh. Bahwa kemudian ternyata ada
kasus-kasus tertentu berarti ke depan
perlu ada regulasi baru yang semakin
menyempurnakan itu kan enggak enggak
enggak ada regulasi itu yang sifatnya
permanen itu selalu ada sesuatu yang
disempurnakan terus-menerus itu loh dan
birokrasi harus terbuka terhadap setiap
masukan itu. kita dengarkan secara
lebar-lebar apa keluhan publik terkait
dengan persoalan pelayanan publik itu
loh. Semakin banyak mendengar akan
semakin mudah kita mereformasi birokrasi
itu. Jadi seperti itu Mbak Yuris bahwa
birokrasi tetap harus berjalan pada
regulasi yang sudah ada, SOP yang sudah
ditetapkan. Jangan bersifat liar, jangan
kemudian membuat membuat aturan-aturan
di luar regulasi itu karena nanti akan
merepotkan gitu loh. Akan merepotkan
yang kemarin dia boleh kok ini enggak
boleh kan begitu. Akhirnya buat regulasi
dulu sesuai dengan regulasinya,
sesuai dengan tu porsinya
kalau ada kartu stik biarkan pimpinan
membuat kebijakan.
Baik, terima kasih Bapak Alistiono.
Selanjutnya untuk pertanyaan kedua ini
masih dari chat Zoom lagi. Ini dari Bu
Aini Rosidah. Mohon izin sempat
disebutkan bahwa negara harus berpihak
pada yang tidak pernah diperhatikan atau
yang termarginalkan.
Namun di sisi lain sebagai ASN yang juga
bagian dari penyelenggara negara
seringki terbentur oleh
kebijakan-kebijakan politis yang dibuat
oleh negara. Lantas bagaimana ASN harus
bersikap di situasi demikian? Mohon
jawaban dari Pak Lis. Terima kasih.
Silakan Pak Lis.
Terima kasih. Sekali lagi, ASN itu kan
abdi negara bukan abdi kekuasaan. Jadi
sepanjang bekerja sesuai dengan aturan
bermain yang dibuat negara itu harus
ditegakkan gak ditetapkan gitu. Itu yang
harus ditegakkan.
Tapi di lapangan memang seringkiali ada
ada kasus-kasus yang kem ini sebenarnya
tidak agak tidak berbeda dengan
pertanyaan pertama tadi ya Mbak Y.
Betul.
Ada kasus-kasus yang memang perlu
membutuhkan perhatian yang berbeda. Di
situlah kemudian seorang pemimpin harus
punya keutamaan hidup. Saya pengin
mengatakan dulu ada seorang filsuf
namanya Plato pernah membuat keutamaan
hidup seorang pemimpin itu apa?
Kebijaksanaan
ya kan? Keutamaan hidup seorang aparatur
negara itu apa? Keberanian menegakkan
regulasi. Keutamaan hidup seorang rakyat
itu apa? Kesabaran. Jadi ketika ada
kasus-kasus tertentu,
pemimpin harus punya wisdom,
kebijaksanaan. Makanya tidak mudah jadi
seorang pemimpin. Makanya pemimpin
Wisdom itu menjadi seorang sesuatu
ukuran penting ketika menyelenggarakan
sebuah kebijakankijakan itu. Karena
pasti ada kasus-kasus tertentu yang
sifatnya
namanya kasuistik itu. Jadi kalau
menurut saya memang tetap regulasi
berkomunikasi dengan kebijakan ee dengan
pemimpin karena karena dia pasti punya
punya ee standar dalam rangka untuk
menentukan sebuah kebijakan itu. Tadi
saya menyebut ini kan bahwa negara harus
berpihak pada warga negara secara
ekstrem. Bahkan ee teori unitisme
mengatakan bahkan dalam keadaan tertentu
ketika ada dua kasus yang berbeda negara
berpihak pada siapa? Berpihaklah pada
kepentingan yang selama ini tidak pernah
mendapatkan akses publik. Itu loh. Dia
harus dapat pelayanan dulu. Kenapa?
karena selama ini tidak pernah
mendapatkan akses publik itu ya selama
ini dia tidak punya kemampuan untuk ee
masuk ke dalam akses publik maka negara
harus berpihak pada kepentingan orang
itu dulu ya kan karena dia butuh
kehadiran negara itu kalau kan ada
kelompok-kelompok orang yang dia punya
kemandirian untuk hadang ke situ
misalnya dia ketika persoalan kesehatan
dia gak ya punya akses akses untuk
merebut kekuasaan tapi ada
kelompok-kelompok orang yang tidak punya
akses itu negara harus mendahulukan itu.
Ya kan? Itu yang menurut saya harus
sudah dilakukan.
Baik, saya rasa jawaban dari Pak
Listiono sudah sangat-amat luar biasa ee
menjawab dua pertanyaan dari Bu Aini
Rosida dan juga Bapak Adi Guna Darmadi.
Terima kasih untuk kedua penanya dan
juga saya ucapkan terima kasih sekali
lagi kepada narasumber kedua pada pagi
hari ini Bapak Dr. Listantos SSMHum. Pak
terima kasih. Maturih.
Sama-sama Pak. Sehat selalu, Pak.
I.
Dan bagi sobat ASN yang belum sempat
bertanya, jangan khawatir ya, karena
masih ada satu narasumber lagi. Tetap di
ASN Belajar seri 38.
[Musik]
Masih bersama webinar ASN Belajar. Sobat
ASN, untuk materi terakhir pada hari ini
akan disampaikan oleh Direktur
Pelaksanaan Diklat Pembinaan
Ideologi Pancasila Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila Republik Indonesia
yaitu Bapak Sadono Sriharjo, ST, M.M.
[Musik]
Asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang.
Alhamdulillah, Pak. Terima kasih sudah
berkenan hadir untuk menjadi narasumber
ketiga pada ASN ee webinar belajar di
seri ke-38 ini ya, Pak ya.
Terima kasih kembali.
Baik, Bapak sudah siap dengan materinya?
Saya yakin kami langsung persilakan
Bapak Sahdono Sriharjo, ST, MM. Silakan,
Pak.
Oke, terima kasih e moderator.
Bismillahirrahmanirrahim.
Salam Pancasila.
Izinkan kami membuka sesi ini dengan
pantun. Nah, Pulau Sumatera
dikenal Suarnabi, Pak.
Cakep.
Kerajaan Sriwijaya,
negara bangsa.
Cakep.
Salam Pancasila buat para peserta.
Cakep.
Mari sama membangun bangsa. Ye,
terima kasih ee Bapak, Ibu semuanya.
Mohon izin untuk share screen.
Sudah kelihatan, Ibu moderator?
Sudah, Pak. Aman.
Sudah, nggih. Oke. Ee terima kasih Bapak
Ibu sekalian. ini merupakan suatu
kehormatan bagi
kita semua bisa berjumpa di dalam
silaturahmi kebangsaan di siang ini ee
pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian
ya. Dalam rangka kita mempercapkan suatu
hal yang sangat ee fundamental terkait
dengan pembinaan ideologi Pancasila. di
mana tema kali ini adalah Pancasila dan
birokrasi dari spirit kebangsaan ke
transformasi pelayanan publik. E mungkin
kalau boleh koreksi ini ee Pancasila
mungkin Pancasila dalam birokrasi Ibu
moderator ya. Karena kata dan ini ada
apa? Ada ee substansi yang sepadan
sehingga kalau Pancasila seharusnya
berada di atas ee birokrasi karena kita
melaksanakan birokrasi berlandaskan pada
Pancasila.
di mana di dalam perjumpaan pada
kesempatan kali ini kita akan
bersama-sama
melakukan sharing dalam rangka
bergotongroyong mengokohkan ideologi
Pancasila utamanya
melakukan suatu transformasi
dari diri kita masing-masing sebagai
aparatur sipil negara dengan perannya
sebagai pelaksana kebijakan publik.
sebagai pelayan publik maupun perkat
persatuan dan kesatuan bangsa dalam
mewujudkan
kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan
aparatur sipil negara yang beretika,
berintegritas, dan bervisi negarawan.
Jadi bervisi negarawan ini kami garis
bawahi sehingga di dalam perjumpaan ini
bagaimana kita selalu mengingat bahwa
kita sebagai
aparatur sipil negara dengan tugas dan
wewenang yang diberikan oleh regulasi
harus mempunyai visi negara. suatu visi
yang mengedepankan kepentingan bangsa
dan negara di atas kepentingan pribadi
maupun kelompok golongan.
Bapak, Ibu peserta kegiatan yang kami
banggakan.
Itu saja dalam kesempatan ini juga izin
memperkenalkan diri
dan tentu saja perjumpaan ini merupakan
perjumpaan yang tidak terakhir tapi
merupakan awal perjumpaan dari kita
semuanya sehingga pada saat mendatang
kita bisa terus dapat berkomunikasi
dalam rangka membangun visi kita sebagai
aparatur negara yang mempunyai visi
negarawan. Bapak, Ibu yang kami hormati,
kami senantiasa membuka
dialog, membuka masukan dari Bapak, Ibu
sekalian, baik itu melalui media sosial,
melalui WA, maupun melalui email yang
ada di hadapan layar. Bapak, Ibu peserta
semuanya. Bapak, Ibu yang kami
banggakan. Di dalam kesempatan ini kita
akan mempercapakan beberapa hal. di
antaranya adalah terkait dengan landasan
regulasi pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan silaturahmi dalam kesempatan
ini. Kemudian juga refleksi kebangsaan,
sejarah ketatanegaraan kita Pancasila
sebagai ideologi negara maupun yang
utama adalah bersama-sama kita
menguatkan diri untuk melakukan
transformasi diri menjadi
teladan-teladan
sebagai aparatur sipil negara yang pada
saat ini nanti terus memberikan
kontribusi mewujudkan
kepimpinan Pancasila yang bervisi
negarawan.
Terus saja dalam konteks ini, dalam
konteks membangun suatu
ideologi negara, maka ada tiga dimensi
yang selalu kita percakapkan di dalam
kesempatan kali ini, yakni dari dimensi
pengetahuan, dari dimensi sikap, maupun
dari dimensi tindakan. Sehingga di dalam
proses pertemuan
kita pada siang ini, kita semua lebih
mempunyai pengetahuan untuk
mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila
dalam pembinaan ideologi Pancasila.
Utamanya dalam proses pembelajaran
proses silaturahmi yang kita lakukan
pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita
merespon nilai-nilai Pancasila tersebut.
utamanya dalam melaksanakan tugas,
fungsi, maupun peran kita sebagai
aparatur negara sehingga kita bisa
menegakkan dan menguatkan nilai-nilai
Pancasila dalam praktiknya pada
pelaksanaan tugas dan fungsi kita
sebagai aparatur sipil negara.
Sebagaimana tadi kami sampaikan salam
Pancasila
bahwa
kewajiban tanggung jawab untuk
menegakkan dan menerapkan nilai-nilai
Pancasila berada di atas pundak kita
semuanya menjadi tanggung jawab seluruh
warga negara Indonesia sehingga di dalam
kesempatan ini kita bersama-sama bisa
saling menguatkan kembali
keinginan
komitmen yang kuat untuk melakukan
transformasi diri menjadi ASN yang ber
karakter berlaruskan pada nilai-nilai
Pancasila sehingga pada saatnya kita
nanti mendapatkan
kewenangan untuk
membuat suatu kebijakan program maupun
kegiatan, maka senantiasa dilandaskan
pada nilai-nilai Pancasila apapun
risikonya di manaun kapanp
kita berada di dalam melaksanakan peran
kita sebagai aparatur negara.
Bapak, Ibu peserta kegiatan yang kami
banggakan. Mari kita simak bersama
betapa pentingnya pembangunan karakter
bagi aparatur negara sebagai
penyelenggara negara.
Karena tidak ada artinya penguasaan
kompetensi teknis, manajerial, maupun
sosiokultural
tanpa dilandasi dengan karakter dan jati
diri yang kuat berdasarkan pada
nilai-nilai Pancasila. Selamat
menikmati.
Mata pokok intisari mandat. Tokoh
intisari mandat. yang saya terima dari
MTRS ialah
membangun bangsa nation building dari
kemerosootan zaman kolonial untuk
dijadikan satu bangsa yang berjiwa yang
dapat dan mampu menghadapi semua
tantangan
pebangsa yang merdeka dalam abad ke-20
ini. Itulah intisari pokok daripada
mandat MPR kepada saya.
Sesungguhnya toh bahwa membangun satu
negara, membangun ekonomi,
membangun teknik, membangun pertahanan
adalah pertama-tama dan pada tahap
utamanya membangun jiwa bangsa.
Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah
demikian?
Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi
keahlian saja tanpa dilandaskan pada
jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin
akan mencapai tujuannya.
Inilah perlunya sekali lagi mutlak
perlunya
nation and character character building.
Nah, itu Bapak sekalian pesan daripada
proklamator kita. pentingnya
nation and character building. Jadi
menjadi suatu hal yang perlu kita
perbincangkan di dalam percakapan ee
pertemuan perjumpaan kali ini. bagaimana
kita bersama-sama memberikan kontribusi
di dalam pembangunan karakter dan bangsa
berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila
sehingga penyelenggaraan negara
pelaksanaan demokrasi yang kita
laksanakan karena kita sebagai aparatur
sipil negara berada di dalamnya mampu
memberikan kontribusi yang optimal bagi
terwujudnya tujuan berbangsa dan
bernegara. Kalau kita melihat tujuan
berbangsa dan bernegara adalah
mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana
tercantung di dalam konstitusi kita. Dan
Bapak Ibu peserta kegiatan yang kami
hormati.
Tujuan abadi, cita cita abadi berbangsa
dan bernegara tersebut
tidak lain dan tidak bukan adalah cita
moral daripada Pancasila itu sendiri.
Merdeka merupakan cita moral daripada
Pancasila. Sila pertama dan sila kedua.
Bersatu merupakan cita moral daripada
Pancasila sila ketiga.
Berdaulat merupakan cita moral daripada
sila keempat kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusatan perwakilan.
Adil dan makmur merupakan cita moral
daripada Pancasila. Sila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. sehingga tujuan maupun
cita-cita berbangsa dan bernegara ini
kalau disatukan
dalam satu kata menurut pendakuan Dr.
Andesus Muhammad Hatta adalah
kebahagiaan. Jadi, Bapak Ibu sekalian,
Pancasila menjadi bintang penuntun bagi
bangsa Indonesia untuk mewujudkan
kebahagiaan bagi seluruh rakyat
Indonesia. mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak,
Ibu peserta kegiatan yang kami hormati.
kita dalam melaksanakan tugas sebagai
birokrat dan pelaksanaan penyelenggaraan
negara juga menghadapi tantangan yang
sangat luar biasa utamanya yang
diwanti-wanti oleh para wakil rakyat
kita yang ada di dalam MPR melalui MPR
nomor 6 MPR 2001 tentang etika berbangsa
dan bernegara. Jadi, Bapak, Ibu
sekalian, kita secara transparan bisa
melihat terjadinya berbagai ner etika di
dalam penyelenggaraan negara. Dan saja
ini menjadi suatu hal yang menjadi
konsern di dalam pelaksanaan pembangunan
nasional. Kalau kita mengacu kepada
Undang-Undang 59 tahun 2024, maka
bagaimana
aparatur penyelenggara negara ini
menjadi salah satu fokus di dalam
pelaksanaan pembinaan ideologi
Pancasila. Dan Bapak Ibu peserta
kegiatan yang kami banggakan. di dalam
Undang-Undang RPJPN tahun 2025-2045
tersebut juga sudah menempatkan
Pancasila sebagai landasan
transformasi
menuju Indonesia Emas 2045.
Di dalam periode perencanaan 20 tahun,
kita secara transparan dapat mencermati
misi keempat, yakni suasi hukum,
stabilitas, dan kepimpinan Indonesia. Di
mana di dalamnya mengamanatkan kepada
kita semua untuk memberikan kontribusi
di dalam melaksanakan internalisasi
nilai-nilai Pancasila di dalam praktik
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Kemudian di dalam misi kelima yakni
ketahanan sosial, budaya dan ekologi
menjadi
mandat kita semuanya untuk memberikan
kontribusi di dalam pelaksanaan
pembinaan ideologi Pancasila dalam
rangka menguatkan kedaulatan di bidang
politik,
kemudian kemandirian di bidang ekonomi,
kemudian kepribadian yang berkebudayaan,
serta
penguatan karakter dan jati diri berkan
pada nilai-nilai Pancasila. Mengapa ini
kami sampaikan Bapak, Ibu peserta
kegiatan semuanya? Karena kita sebagai
aparatur negara dalam melaksanakan peran
kita selalu mengacu kepada
dokumen-dokumen perencanaan. Dan induk
daripada dukungan perencanaan untuk 20
tahun ke depan adalah Undang-Undang 59
2024 yang telah diderivasikan menjadi
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025
tentang RPJMN tahun 2025-29
yang telah mengakomodir baik itu secara
teknokratis maupun secara politis
terpilih
2024-2029.
Bapak, Ibu peserta kegiatan yang kami
banggakan. Tentu saja dalam kesempatan
ini juga kami mengajak kita bersama
untuk melakukan kolaborasi, membangun
suatu sinergisitas dalam rangka
gotongroyong dalam pelaksanaan pembinaan
ideologi Pancasila. Karena sebagaimana
dimandatkan di dalam Peraturan Presiden
nomor 7 tahun 2018 tentang Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila. di mana
lembaga ini merupakan lembaga yang
berada di bawah presiden dan bertanggung
jawab langsung kepada Presiden Republik
Indonesia dengan tugas membantu Presiden
di bidang pembinaan ideologi Pancasila
yang tujuan utamanya adalah membangun
karakter dan bangsa pada nilai-nilai
Pancasila. Tentu saja pelaksanaan
pembinaan ideologi Pancasila ini
memerlukan kontribusi dari segenap
komponen bangsa Indonesia. Bapak, Ibu
peserta kegiatan yang kami banggakan
sehingga
perjumpaan siang ini merupakan suatu
wujud nyata langkah-langkah awal kita di
dalam mengokohkan infrastruktur,
mengokohkan jejaring kerja, mengokohkan
gotong-royong di dalam pelaksanaan
pembinaan ideologi Pancasila.
gotongroyong di dalam membangun jiwa
bangsa. Namun demikian, Bapak, Ibu
peserta pelatihan,
kita sudah memahami bahwa Pancasila
merupakan dasar negara. Pancasila
merupakan pandangan hidup bangsa
Indonesia. Pancasila sebagai falsafah
dasar bangsa Indonesia. Pancasila
sebagai pemersatu bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai sumber segala sumber
hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah
Bapak Ibu sekalian
sudah memahami bagaimana sejarah asal
usul daripada Pancasila sebagai dasar
negara, sebagai ideologi negara, pandang
hidup maupun falsafah dasar bangsa
tersebut. Nah, ini dalam konteks ee
perjumpaan kali ini saya mengajak kepada
Bapak Ibu semuanya untuk menemu kenali
kembali Pancasila tersebut dalam konteks
memahami sejarah ketatanegaraan kita.
Karena kita sama-sama memahami tantangan
yang di hadapi dalam penyelenggaraan
negara, dalam melaksanakan peran kita
sebagai aparatur negara. Apakah itu
sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan
publik, perekat persatuan dan kesatuan
bangsa dengan corvalius berakhlak yang
merupakan aktualisasi daripada
nilai-nilai Pancasila menghadapi
tantangan yang sangat luar biasa.
utamanya dalam era kontemporer ini kita
terus menghadapi bagaimana proxy war,
asymetric war, cyber war, hoa bahkan
narkoba, narkolema.
Artinya di era media sosial ini kita
juga menghadapi tantangan narkolima,
Bapak Ibu sekalian. Narkoba lewat mata.
bagaimana konten-konten kekerasan,
konten-konten pornoaksi, pornografi, dan
sebagainya
demikian mudahnya diakses oleh generasi
muda penerus bangsa. juga adu domba sara
yang merupakan strategi yang terus
dilaksanakan baik di era kolonial maupun
pos kolonial saat ini tentu saja dalam
kontekstual yang berbeda. Bapak, Ibu
yang kami banggakan. Tadi sudah kami
sampaikan bahwa bangsa ini menghadapi
krisis multidimensi, menghadapi paradoks
Indonesia, menghadapi nir etika di
bidang sosial, budaya, politik,
pemerintahan, ekonomi, bisnis, penegakan
hukum yang berkeadilan, lingkungan,
keilmuan, dan sebagainya. hampir semua
sektor pembangunan
di mana menjadi lingkup penyelenggaraan
birokrasi kita menghadapi tantangan nir
etika Pancasila tersebut. Belum lagi era
industri yang tadi kami sampaikan
semakin mem
buat tantangan kita yang dilematis
utamanya pemanfaatan
teknologi informasi yang mendisrupsi
semua proses bisnis di bidang layanan
publik yang menjadi tanggung jawab kita
semua sebagai aparatur negara.
Demikian juga kondisi faktual
geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi.
Bagaimana kita secara cermat bisa
mengamati secara transparan terjadinya
perubahan-perubahan yang tentu saja
langsung maupun tidak langsung
berpengaruh terhadap Indonesia sebagai
bagian daripada masyarakat
internasional. Bapak, Ibu peserta
kegiatan,
Bapak, Ibu sebagai aparatur negara
dengan peran sebagai aparatur negara
tentu saja mempunyai kontribusi menjadi
aktor utama, menjadi kontributor utama
di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan
publik. bagaimana kebijakan-kebijakan
publik
saat ini ke depan dengan peran serta
dari Bapak, Ibu semuanya bisa mereduksi
terjadinya paradoksaradoks
Indonesia utamanya terkait dengan
pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana
agar
nilai ekonomi, nilai tambah ekonomi
dengan penguasaan teknologi industri ini
dapat sebesar-besarnya dilakukan di
dalam negeri Indonesia. Bagaimana
kebijakan hilirisasi terhadap sumber
daya alam ini dapat
dilaksanakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran, kebahagiaan,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia bukan untuk kemakmuran rakyat
negara lain. Bapak, Ibu yang kami
banggakan.
Kita dikaruni sumber daya alam nikel
sawit timah, batubara emas terbesar di
dunia. Pertanyaannya,
apakah pengelolaan sumber daya alam ini
sudah
sepenuhnya melaksanakan amanat daripada
konstitusi kita? utamanya pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
Tentu saja ini menjadi refleksi di dalam
perjumpaan kita kali ini. Kalau kita
mencermati juga
permasalahan-permasalahan faktual n
etika di dalam penyelenggaraan negara,
bagaimana kita negara Pancasila tapi
korupsi
masih secara transparan terjadi di
mana-mana di semua, tidak hanya di
pemerintah pusat, tapi juga di
pemerintah daerah.
Corruption perception index kita itu
nomor lima Bapak Ibu sekalian di ASEAN
kita kalah dengan Vietnam kalah dengan
temorliste yang baru beberapa
tahun menjadi negara merdeka. Tentu saja
ini menjadi refleksi juga bagaimana kita
sebagai aparatur sipil negara bisa
memberikan kontribusi yang terbaik dalam
melaksanakan peran kita sebagai aparatur
sipil negara. Demikian juga permasalahan
nir etika Pancasila di dalam kebinekaan
keteladanan berkepiden dalam kebudayaan
gempuran daripada budaya-budaya asing
yang melanda
generasi
muda penerus bangsa kita.
Bagaimana di dalam sistem ekonomi,
kemiskinan masih menjadi permasalahan
utama di dalam pelaksanaan pembangunan
nasional. Penyelenggaraan negara kita
masih belum mampu mewujudkan amanat
daripada para pendiri bangsa. Bapak, Ibu
peserta kegiatan yang kami hormati.
Kalau Bapak Ibu
mencermati membaca daripada pidato 1
Juni, pidato kelahiran Pancasila yang
disampaikan oleh Ir. Soekarno, maka di
sana secara jelas bagaimana cita-cita
para pendiri bangsa untuk mewujudkan
negara Indonesia merdeka di mana di
dalamnya tanpa adanya kemiskinan. Bapak,
Ibu yang kami hormati. Demikian juga di
dalam sistem pendidikan dan IPTEK.
Bahkan kita hampir 20 tahun lebih di
dalam kurikulum pendidikan kita tidak
membicarakan,
tidak mempercakapkan ideologi Pancasila.
Pasca 2000, pasca 1998 atau pasca
reformasi.
20 tahun lebih yang lalu. Bapak, Ibu
sekalian, sehingga dalam konteks ini
kami kembali akan ee mengajak kita semua
untuk mengenali sejarah tata negara
negara kesatuan Republik Indonesia
utamia terkait dengan Pancasila. Jas
merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan
ulama juga. Bagaimana kita
mengingat jasa-jasa
para ulama kita. Jas hijau. Jangan
sekali-kali hilangkan jasa ulama kita.
Bapak, Ibu yang kami banggakan.
Pancasila sebagai dasar negara, sebagai
pandangan hidup, sebagai falsafah dasar,
sebagai pemersatu bangsa, sebagai sumber
segala sumber hukum negara. Rumusannya
sudah final yang ada di dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
Namun demikian, apakah Bapak Ibu kita
semua pernah atau
memahami asal-usul daripada rumusan
tersebut?
Dalam konteks sejarah ketatanegaraan
kita, maka rumusan Pancasila yang ada di
dalam konstitusi kita disahkan oleh PPKI
pada tanggal 18 Agustus 1945.
Demikian juga dalam konteks sejarah yang
merupakan rangkaian peristiwa dalam
dimensi waktu. Maka rumusan Pancasila
yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18
Agustus 1945 juga tidak serta-merta ada,
tetapi berasal dari rumusan Pancasila 22
Juni yang dihasilkan oleh panitia 9.
Demikian juga dalam konteks dimensi
sejarah, dimensi waktu,
peristiwa-peristiwa yang berkaitan. Maka
kita dapat melihat bahwa rumusan
Pancasila 22 Juni juga tidak serta-merta
ada, tapi berasal daripada rumusan
Pancasila yang dihasilkan
di dalam sidang BPUK yang pertama pada
tanggal 29
Mei sampai dengan 1 Juni 1945.
Rumusan tersebut disampaikan oleh
anggota BPUPK Ir. Soekarno di hadapan
sidang BPUPK pada tanggal
1 Juni 1945.
Jadi, Bapak Ibu yang kami banggakan,
kami menghimbau mengajak kepada kita
semua yang hadir di dalam perjumpaan
siang ini untuk
membaca pidato 1 Juni tersebut. Mengapa
demikian? Karena secara kontekstual
nilai-nilai daripada prinsip atau asas
dasar didirikannya Negara Kesatuan
Republik Indonesia oleh para pendiri
bangsa ada di dalam pidato tersebut.
Bagaimana nilai-nilai Ketuhanan Yang
Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan yang
adil beradab, nilai-nilai persatuan
Indonesia, nilai-nilai kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusatan perwakilan, serta nilai-nilai
yang ada di dalam keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia ada di dalam
pidato tersebut. Jadi, Bapak, Ibu
sekalian, dalam konteks hukum, dalam
konteks regulasi, maka
tanggal 1 Juni sudah ditetapkan sebagai
hari lahir Pancasila melalui keputusan
Presiden nomor 24 tahun 2016. Demikian
juga
tanggal 18 Agustus sudah ditetapkan
sebagai Hari
Konstitusi melalui keputusan Presiden
Nomor 18 tahun 2008 pada saat Presiden
kita Bapak
Susilo Bambang Yudoyono.
Bapak, Ibu yang kami hormati. Tentu saja
pemahaman kita terhadap sejarah
Pancasila ini menjadi suatu hal yang
mutlak untuk menjadi pengetahuan kita
sebagai birokrat, pengetahuan kita
sebagai aparatur sipil negara sehingga
kita semua dapat
memetik, dapat meneladani
keteladanan-keteladanan
yang diberikan oleh para pendiri bangsa
tersebut di dalam proses sejarah
Pancasila. Bagaimana kebesaran daripada
Ki Bagus Haji Kusumo, kebesaran daripada
Kasman Singo? kebesaran daripada Kiai
Agus Salim dengan menerima
keputusan untuk mengganti atau
menghilangkan tujuh kata di dalam
rumusan sila pertama
dari Pancasila rumusan 22 Juni 1945 atau
yang dikenal dengan piagam Jakarta atau
mukadimah menurut Ir. Soekarno atau
gentleman agreement menurut Sukiman
menjadi ketuhanan yang maha esa.
Bagaimana para tokoh ulama ini
mengedepankan kepentingan yang lebih
besar kepentingan persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia? Bapak, Ibu yang kami
hormati. Tentu saja dalam konteks
sejarah ketatanegaraan
tersebut
ingin kami sampaikan di dalam kesempatan
ini ada dua bukti pendukung yang
mendukung daripada sejarah Pancasila
yang disampaikan di dalam kesempatan
ini. Yang pertama adalah dokumen arsip
sejarah yang saat ini sudah berada di
pangkuan pemerintah Republik Indonesia.
Dokumen nutulensi sidang BBPK yakni
dokumen atau nutulensi AG Prenggodikto
dan AK Prengodikto yang saat ini sudah
tersimpan di Arsip Nasional Republik
Indonesia. Dan Bapak Ibu semuanya bisa
melihat dokumen tersebut. Yang kedua
adalah saksi-saksi
daripada
pelaku sejarah yang menyaksikan secara
langsung peristiwa sejarah Pancasila
mulai dari kelahiran permusuhan sampai
dengan pengesahan Pancasila yang
dilakukan oleh para pendiri bangsa.
Bapak, Ibu sekalian yang kami banggakan.
Bilamana Bapak Ibu
mencermati membaca pidato 1 Juni, maka
Bapak Ibu juga bisa lebih memahami
Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa
Indonesia. Mengapa demikian? Karena di
dalam pidato 1 Juni disampaikan
pengertian filosofis Gronrah oleh Ir.
Soekarno di dalam pidato 1 Juni
tersebut. di mana filosofis Gronf adalah
pondamen filsafat, pikiran yang
sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang
sedalam-dalamnya untuk di atasnya
didikan gedung Indonesia merdeka yang
kekal dan abadi. Jadi, Bapak Ibu
sekalian, Pancasila adalah pondamen
adalah pondamen daripada Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Di mana kita sebagai
aparatur negara wajib hukumnya untuk
memperkokoh fundamen tersebut. agar
Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat
kekal dan abadi hingga akhir zaman
nanti. Pancasila adalah jiwa bangsa.
Bagaimana kita terus berkontribusi di
dalam membangun jiwa bangsa. Seperti
tadi sampaikan oleh ee Ir. Soekarno di
dalam pidatonya maupun wasiat-wasiat
yang disampaikan di dalam lagu
kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah
jiwanya, bangunlah badannya. Jadi,
Bapak, Ibu sekalian, tanpa membangun
jiwa, tanpa membangun badan, maka tidak
mungkin kita akan terbangun budi
pekerti, tidak mungkin terbangun etika
Pancasila, tidak mungkin akan muncul
suatu komitmen, suatu janji untuk
memberikan dukungan agar Indonesia raya
abadi. tadi yang ada
dalam wasiat yang diberikan di dalam
lagu kebangsaan Indonesia Raya baik
stansa 1, stansa dua maupun stansa 3.
Bapak, Ibu yang kami hormati. Tentu saja
sekali lagi pentingnya Bapak Ibu
kembali
membaca, mencermati
dan memahami
prinsip
prinsip dasar asas dasar daripada negara
Indonesia merdeka yang disampaikan oleh
para pendiri bangsa mulai dari
sila pertama sampai dengan sila kelima
daripada Pancasila. Bapak, Ibu yang kami
hormati. Di dalam pidato 1 Juni tersebut
juga disampaikan alternatif-alternatif
yaitu Pancasila, Trisila, maupun
Ekasila. Yang ingin kami sampaikan di
sini adalah rumusan sosion nasionalisme,
sosio demokrasi dan ketuhanan atau sosi
religius. sosio berasal dari bahasa
Latin yang artinya penuh dengan
persahabatan, penuh dengan kehangatan,
penuh dengan cinta kasih. Jadi, Bapak
Ibu semuanya, kami mengajak kepada
Bapak, Ibu semuanya agar kita selalu
meningkatkan cinta kasih kita di dalam
melaksanakan peran kita sebagai aparatur
negara. Cinta kasih kepada Tuhan Yang
Maha Esa, cinta kasih kepada diri kita
sendiri, cinta kasih kepada sesama
manusia dan cinta kasih kepada
lingkungan hidup kita. Sehingga
dengan menguatnya cinta kasih ini
pasti dan pasti kita akan
bertransformasi
menjadi
ASNASN yang senantiasa
mengedepankan kepentingan bangsa dan
negara di atas kepentingan pribadi dan
golongan ASN yang bervisi negarawan.
Bapak, Ibu yang kami banggakan. Tentu
saja kita mengenal bagaimana tokoh-tokoh
yang tadi kami sampaikan memberikan
keteladanan di dalam menyusun suatu
konsensus agung berbangsa dan bernegara
yaitu Pancasila.
Bapak, Ibu yang kami banggakan.
Tentu saja
secara sekilas
pemahaman
terhadap sejarah ketatanegaraan yang
kami sampaikan perlu dielaborasi lebih
lanjut oleh Bapak Ibu sekalian sehingga
kita semua bisa mewarisi nilai-nilai
Pancasila, bisa mewarisi
api semangat nilai-nilai Pancasila
tersebut pada saat disampaikan oleh para
pendiri bangsa ini. Bapak, Ibu yang kami
banggakan. tentu saja sebagai aparatur
sipil negara dan kalau kita boleh
mengingatkan kembali kita pada saat
menjadi aparatur sipil negara sudah
mengucapkan
sumpah
sebagai
aparatur sipil negara yaitu setia dan
taat sepuhnya kepada Pancasila atau saja
penguatan
pengetahuan, penguatan keyakinan,
penguatan tindakan berdasarkan
nilai-nilai Pancasila sangat dan penting
sebagai wujud realisasi daripada sumpah
yang sudah kita ucapkan. Bapak, Ibu
peserta
kegiatan yang kami hormati. Tentu saja
dalam konteks membangun
karakter kepimpinan Pancasila, membangun
ASN yang berkarakter berjati diri dan
bervisi negarawan tersebut merupakan
suatu proses yang berkesinambungan,
suatu proses yang perlu dilaksanakan
secara terus-menerus dalam berbagai
kesempatan
sehingga
kita terus akan
menguat
aspek keyakinan, pengetahuan, maupun
keteladanan
kita dalam melaksanakan tugas dan peran
kita sebagai aparatur sipil negara.
Bapak, Ibu sekalian. Di samping itu juga
pemahaman
kita bahwa Pancasila merupakan ideologi
negara menjadi suatu hal yang
terus kita yakinkan dalam hati kita
sehingga kita melaksanakan nilai-nilai
Pancasila
kapanpun, di manaun apapun risikonya.
Kalau kita melihat seperti yang
disampaikan oleh Ir. Soekarno maupun
pengertian daripada filosofis gronselah
yang tadi kami sampaikan secara jelas di
sana bahwa Pancasila menjadi suatu
bintang penuntun bagi kita untuk
mewujudkan tujuan berbangsa dan
bernegara. Bahkan secara tegas,
Dres. Muhamad Tata menyampaikan
Pancasila adalah lima asas yang
merupakan ideologi negara. Demikian juga
MPR RI 2020
yang lalu juga menyampaikan definisi
pengertian Pancasila sebagai ideologi
negara. Apabila dasar negara Pancasila
dihubungkan dengan cita-cita dan tujuan
negara. Jadilah Pancasila ideologi
negara. Dan tadi kami sampaikan bahwa
tujuan atau cita-cita berbangsa dan
bernegara pada hakikatnya adalah
Pancasila itu sendiri. Bapak, Ibu yang
kami banggakan. Demikian juga di Undang
19 yang tadi sudah kami sampaikan kami
kasih sebagai pengantar diskusi di dalam
perjumpaan siang ini. Tentu saja
Bapak Ibu yang kami banggakan peran kita
bagaimana memberikan suatu kontribusi
kita sebagai aparatur sipil negara.
menjadi
penjaga utama bagaimana Pancasila
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Binika tunggalika
Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai konsensus dasar berbangsa dan
bernegara tetap kita laksanakan, kita
aktualisasikan
di dalam praktik pelaksanaan peran kita
sebagai aparatur sipil negara. Karena
kita sebagai aktor-aktor
yang menentukan proses transformasi
apakah mencapai target-target yang sudah
ditetapkan,
mencapai kondisi Indonesia emas 2045,
mencapai nanti cita-cita
bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur
berlandaskan Pancasila dengan
indikatorindikator
kuantitatif yang sudah ditetapkan.
Bapak, Ibu yang kami banggakan. Tentu
saja
pemahaman terkait dengan
Pancasila ini akan menguatkan keyakinan
kita, menguatkan pengetahuan kita,
menguatkan tindakan kita, nilai-nilai
Pancasila menjadi landasan etik
spiritual di dalam pelaksanaan peran
kita sebagai aparatur sipil negara.
Bapak, Ibu yang kami banggakan. Dalam
kesempatan ini yang tadi sudah kami
sampaikan
mengingatkan kembali sumpah kita sebagai
aparatur sipil negara
dan tentu saja sudah pada tempatnya
bahwa kita menjadi patriot-patriot
di dalam menegakkan dan merakukan
nilai-nilai Pancasila di dalam
pelaksanaan tugas kita. bagaimana kita
memberikan kontribusi bagi terwujudnya
penyelenggaraan negara yang bersih dan
berwibawa. Bapak, Ibu yang kami
banggakan.
Bapak, Ibu
ke depan adalah
pemimpin-pemimpin
nasional
yang pasti dan pasti diberikan
kewenangan untuk melaksanakan baik di
level makro, meso maupun di ee level
mikro. di level makro. Bagaimana
kebijakan-kebijakan,
bagaimana regulasi yang menjadi acuan di
dalam pelaksanaan pembangunan nasional,
yang menjadi acuan di dalam pelaksanaan
peran ASN dalam penyelenggaraan
pemerintah ini dapat dilaksanakan
berlaraskan pada nilai-nilai Pancasila
sehingga hasilnya ada roso Pancasila di
dalamnya. Dan saja ini Bapak Ibu
sekalian menjadi suatu
refleksi di dalam perjumpaan siang ini.
Karena saat ini kita adalah
pejuang-pejuang
saat ini. Kita mewarisi Negara Kesatuan
Republik Indonesia ini. Kita bisa
menjadi ASN karena perjuangan dari
pahlawan kita. perjuangan mereka dengan
mengorbankan harta benda, jiwa raga
mereka untuk kemerdekaan,
untuk negara kesatuan Republik Indonesia
yang kita nikmati saat ini. tentu saja
perjuangan ini menjadi tanggung jawab
moral bersama bagi kita untuk senantiasa
melaksanakan
tugas fungsi peran kita secara optimal
berlandkan pada ideologi negara yakni
Pancasila.
Mengapa demikian?
Karena
menurut wasiat daripada Bung Hatta,
hanya ada satu negara yang menjadi
negaraku.
Negara itu tumbuh karena satu perbuatan
dan itu perbuatanku. Jadi, Bapak, Ibu
sekalian,
mari kita bersama-sama menguatkan
komitmen kita untuk memberikan
kontribusi yang terbaik di dalam
perbuatan kita masing-masing. Demikian
yang dapat kami haturkan di dalam
perjumpaan kali ini. Lebih kurang dari
awal sampai akhir. Kalau ada hal yang
kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam
Pancasila.
Salam Pancasila.
Kami kembalikan ke Ibu moderator.
Terima kasih Bapak Sadono Sriharjo, ST,
MM yang sudah berkenan menjadi
narasumber ketiga pada webinar ASN
belajar seri ke-38 kali ini. Nah, Sobat
ASN setelah ini kita akan lanjut ke sesi
tanya jawab. Jadi, untuk Sobat ASN yang
bergabung di Zoom bisa menggunakan rais
hand atau bergabung melalui YouTube yang
bisa menuliskan pertanyaannya melalui
live chat.
[Musik]
Sudah ada dua penanya yang raise hand
tadi dan langsung saja saya persilakan
kepada Ibu Sri Hartati dari Biro Umum
Setda Provinsi Kalimantan Timur. Silakan
Ibu Sri
ya. Masih belum ter Ibu Sri
selamat siang Ibu Sri sudah rais hand
tadi atau mungkin kita mau geser dulu ke
Pak Henki.
Iya.
Oke. Baik. Karena Ibu Sri masih belum
terhubung kami langsung bergeser ke
penanya kedua yaitu Bapak Henki dari
Rumah Sakit
Dr. Erkus Matuban. Selamat siang Bapak
Henki.
Selamat siang, Ibu.
Siang. Silakan, Pak. Langsung saja
pertanyaannya.
Oke, siap. Terima kasih. Ee salam kenal,
Pak Sudono. Saya Hi dari RST POSM.
Nggih. Baik. Ini ada dua pertanyaan,
Pak. Bagaimana, Pak?
Kameranya
silakan, Bapak.
Oh, ngih. Siapsiap. Ee untuk yang
pertama, bagaimana strategi
konkret yang dapat diterapkan untuk
transformasi birokrasi Indonesia agar
benar-benar
merefleksikan di merefsikan nilai-nilai
Pancasila
khususnya sila keempat dan sila kelima
dalam tata kelola pemerintahan
sehari-hari.
Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua
dalam konteks ee yang Bapak jelaskan
barusan ee bagaimana peran ASN sebagai
ujung tombak pemerintahan
nggih dapat diperkuat untuk menjadi agen
pemersatu yang efektif dalam
mengaktualisasikan
semangat Pancasila di tengah fragmentasi
sosial yang semakin mencuat, Pak.
Nah, itu yang saya tanyakan, Pak. Terima
kasih. H.
Baik, Bapak Sadono silakan langsung
dijawab pertanyaan Bapak Henki.
I terima kasih Pak Henki.
Mungkin nanti juga rekan-rekan peserta
bisa menambahkan sharing-nya karena ini
kita merupakan ee sharing session ya di
dalam perjumpaan kali ini. Dan memang ee
Pak Engki seperti kami sampaikan tujuan
utama daripada pembinaan ideologi
Pancasila adalah membangun karakter dan
bangsa. Jadi di sini strategi konkretnya
dalam proses pembangunan karakter tentu
saja harus ada pendekatan struktural dan
pendekatan kultural. Dan dalam konteks
pendekatan
struktural sebagai contohnya adalah
bagaimana
kita memasukkan pendidikan Pancasila
sebagai mata ajar kurikulum wajib. Ya,
mata ajar wajib di dalam kurikulum
dijencang pendidikan dasar menengah
sampai dengan perguruan tinggi dengan
memberlakukan peraturan pemerintah nomor
4 tahun 2022 tentang standar sistem
pendidikan. Jadi ini ee konkretnya
kita lakukan di dalam kurikulum
tersebut, Pak Engki kurikulumnya adalah
70% praktik dan 30% teori sehingga ada
habituasi secara langsung daripada ee
anak-anak kita baik di dalam proses
pembelajaran di sekolah, di keluarga, di
komunitasnya mereka masing-masing,
bahkan di media sosialnya. Karena ini
kan sekarang empat pusat pendidikan, Pak
Ini. Jadi, BPIP bersama-sama kementerian
terkait menyusun buku teks utama
pendidikan Pancasila. Kemudian untuk
perguruan tinggi juga menyusun ee buku
teks utama pendidikan Pancasila untuk
perguruan tinggi. Dan ini memang
merupakan suatu hal yang perlu dibangun,
Pak. Karena kita 20 tahun lebih, Pak Ini
vakum
anak-anak kita tidak diajarkan
ideologi Pancasila. Nah, ini menjadi
soal yang ee apa upaya yang strategis
juga bagaimana kita bersama-sama untuk
membangun ee
mengokohkan ideologi Pancasila tersebut.
termasuk kemarin Pak Ini ada adik-adik
dokter ee dokter-dokter lulusan luar
negeri. Nah, masuk ke GTA dalam proses
adaptasi juga kita sampaikan kembali
bagaimana me men nemu kenali ideologi
Pancasila karena mereka termasuk
generasi yang hilang, lost generation
karena tidak mendapatkan
ideologi Pancasila di dalam proses
pembelajarannya. dan ini menjadi suatu
hal tentu saja ini perlu terus
diupayakan Pak Henki ya sehingga di
dalam konteks ini mungkin nanti kita
bersama-sama bergotongroyong mengokohkan
infrastruktur
di dalam pelaksanaan Diklat PIP
pendidikan dan pelatihan pembinaan
ideologi Pancasila. Kalau dulu kita
mengenal P4, nah sekarang kita akan
sampaikan Diklat PIP sebagai pengganti
P4.
di mana diklat PIP ini sasarannya adalah
seluruh warga negara Indonesia mulai
dari aparatur negara ASN, TNI, PORI,
Ormas, ORPOL, komponen masyarakat, tokoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh agama,
kemudian juga Purnapasbakat dan Purna
Pasbakat Duta Pancasila.
sehingga ini menjadi suatu
gerakan atau kampanye nasional Pak
Henggi, Bapak, Ibu sekalian yang perlu
mendapatkan dukungan dari Bapak, Ibu
semuanya. Sehingga dalam membangun
sistem tersebut kita juga membangun
SDM-nya, membangun infrastrukturnya.
SDM misalnya kita
melakukan
training of trainer diklat bagi pengajar
yang kalau dulu di P4 kita kenal
Manggala, sekarang kita kenal sebagai
Maheswara
untuk yang masih aktif sebagai aparatur
negara maupun penceramah di luar
aparatur negara. Kemudian dalam konteks
ee membangun jejaring kerja nasional,
kita lakukan pendelegasian kewenangan
untuk menyelenggarakan diklat PIP
sehingga nanti seluruh lembaga
kementerian
maupun pemerintah daerah serta komponen
bangsa lainnya dapat menyelenggarakan
diklat pembinaan ideologi Pancasila.
kita sebagai langkah awal juga melakukan
diklat PIP bagi guru-guru,
bagi dosen yang nanti akan kita
laksanakan Pak Inki. Sehingga ini
merupakan suatu
investasi di dalam rangka membangun ee
karakter dan bangsa untuk masa-masa
mendatang. Sehingga dalam konteks ini
karena kita juga melihat bahwa ASN
utamanya ASN muda generasi Z dan
sebagainya mereka juga kurang
mendapatkan
pemahaman terkait dengan ideologi
Pancasila. Sehingga dalam kesempatan ini
Pak Henki mungkin ada
merupakan waktu yang tepat bagi kita
semua untuk menyampaikan suatu konsepsi
pemikiran bagaimana pengelolaan
aparatur sipil negara tidak hanya
mengembangkan kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, maupun kompetensi
sosiokultural, tapi juga
apa kompetensi maupun karakter
maupun etika Pancasila ini perlu
dijadikan suatu hal yang penting untuk
persyaratan-persyaratan
dalam melaksanakan tugas kita sebagai
aparatur sipil negara. Kalau kita boleh
mengambilkan contoh Pak HKI dulu
kita CPNS kalau tidak lulus P4 maka
pasti tidak dapat diangkat sebagai PNS.
kita sebagai calon mahasiswa kalau tidak
lulus P4 mari tidak mungkin diangkat
sebagai
ee mahasiswa. Nah, ini mungkin etika
Pancasila ini, karakter Pancasila ini
juga menjadi suatu hal yang perlu
dipertimbangkan sehingga aparatur sipil
negara ini utamanya
dalam melaksanakan perannya
selalu
bisa melandaskan pada nilai-nilai
Pancasila. Jadi harapan kami semuanya,
harapan kita semuanya nanti revisi PP
Manajemen ASN yang mengacu kepada
Undang-Undang 20 2023 ini juga bagaimana
mengatur pengembangan karakter
kepimpinan Pancasila di dalam aparatur
sipil negara. Kira-kira itu, Pak
ee HKI. Mungkin kalau ada peserta lain
yang ingin menyampaikan pendapatnya,
menyampaikan sumbangan pemikirannya,
kami haturkan.
Baik, terima kasih Bapak Henki untuk
pertanyaannya dan sudah terjawab dengan
baik. Tadi sangat-sangat bagus sekali ee
jawaban dari Bapak Sadono Sriharjo, ST,
MM. Dan sepertinya untuk sesi kali ini
Bapak punten sanget karena hanya ada
satu penanya dan juga waktu kita
terbatas sekali Bapak. Tapi saya ucapkan
terima kasih untuk Bapak Sadono Siharjo,
ST, MM yang sudah ee memberikan materi
yang luar biasa pada sesi ketiga di
webinar ASN belajar ke-38 pada hari ini.
Dan sobat ASN,
terima kasih Bapak Ibu semuanya.
Mohon izin untuk undur diri. Salam
Pancasila.
Salam Pancasila.
Baik, Sobat ASN. Tidak terasa kita sudah
sampai di penghujung acara. Saya
haturkan sekali lagi terima kasih
sebanyak-banyaknya untuk seluruh pihak
yang telah mendukung webinar ASN Belajar
seri 38 tahun 2025 pada hari ini. Tim
pengembang laboratorium Pancasila dan
dosen pendidikan Pancasila dan
kewarganegaraan Universitas Negeri
Malang, Bapak Zulfikar Waliuddin Fattah,
M.Pd. Matur nuwun, Pak. Ketua Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM
Provinsi Jawa Timur sekaligus dosen
filsafat Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Erlangga, Bapak Dr. Listiono
Santoso, SS, MHum. Terima kasih, Pak
Listiono, Direktur Pelaksanaan Diklat
Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila Republik
Indonesia, Bapak Sadono Sriharjo, ST,
MM. Terima kasih, Bapak. Dan yang pasti
untuk sobat ASN sebelum mengakhiri sesi
kami ingatkan kembali untuk cek secara
berkala semesta Bangkom guna untuk
mengunduh e-sertifikat.
ASN belajar seri 38 tahun 2025 ini
dipersembahkan oleh Corpu SDGs BPSDM
Provinsi Jawa Timur.
[Musik]
kita5
sukses.
Sukses.
Sambut dengan penuh semangat.
Saatnya kita melangkah.
Hadapi segala tantangan.
Tingkatkan setiap kompetensi
untuk pelayanan berdempat.
Bersama ASN
belajar.
Ciptakan SDM unggul berprestasi
selalu inisiatif dan kolaboratif
untuk inovasi yang berkelanjutan.
Menjadi ASN berakhlak mulia.
Siapok Indonesia emas.
ASN
belajar wujudkan pemerintahan
berkelas dunia satukan tekad pantang
menyerah
jadi ASN getar berkualitas
belajar wujudkan pemerintahan berkelas
dunia satukan
[Musik]
[Tepuk tangan]
[Musik]