Resume
hw5Nzh9WgFI • Rapat Koordinasi (RAKOR) Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2025
Updated: 2026-02-12 02:05:09 UTC
Back Source
Prev Next

Berikut adalah rangkuman komprehensif dan terstruktur mengenai konten video Rapat Koordinasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat 2 Tahun 2025.

Rakor PKN Tingkat 2 Tahun 2025: Sinergi, Inovasi, dan Tantangan Transformasi Birokrasi di Era Digital

Inti Sari (Executive Summary)

Video ini mendokumentasikan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat 2 Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jawa Timur. Acara ini menghadirkan para pemimpin tinggi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membahas strategi pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembahasan utama berfokus pada tantangan pemangkasan anggaran, dampak disrupsi kecerdasan buatan (AI), transformasi kurikulum melalui konsep Corporate University, serta pentingnya inovasi berbasis nilai ekonomi untuk menciptakan birokrasi yang adaptif dan berintegritas.

Poin-Poin Kunci (Key Takeaways)

  • Tantangan Anggaran: Menghadapi pemangkasan anggaran signifikan dengan strategi creative financing dan kolaborasi (biaya Rp0).
  • Dampak AI: Ancaman hilangnya 23 juta pekerjaan di Indonesia pada 2030 akibat AI, sehingga reskilling ASN mendesak.
  • Transformasi Pembelajaran: Perubahan kurikulum menuju Corporate University dan penerapan Recognition of Prior Learning (RPL) atau Program Khusus untuk efisiensi.
  • Rebranding Kompetensi: Mengubah paradigma pengembangan kompetensi menjadi sarana kesejahteraan rakyat ("ASN Kompeten Rakyat Sejahtera").
  • Penjaminan Mutu: Pentingnya tim penjaminan mutu internal dan penanganan krisis kekurangan Widya Iswara.
  • Mediatization: Fokus pada pemanfaatan media sosial dan pelaporan nilai ekonomi inovasi, bukan sekadar seremonial.

Rincian Materi (Detailed Breakdown)

1. Pembukaan dan Sambutan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Acara dimulai dengan sambutan resmi dan penyantunan anak yatim, dihadiri oleh Kepala LAN RI (Dr. Muhammad Taufik) dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Adi Karyono).
* Inovasi Digital Jatim: Sekda Jatim menyoroti keberhasilan Jawa Timur sebagai provinsi paling inovatif (indeks inovasi naik 94,8%). Contoh inovasi yang disebutkan adalah integrasi 14 rumah sakit besar dalam satu command center dan program "Trans Jatim" yang memiliki teknologi lebih canggih dari Trans Jakarta.
* Tantangan Fiskal: Diakui adanya penurunan dana transfer yang memengaruhi seluruh OPD, termasuk lembaga diklat. Hal ini menuntut birokrasi untuk lebih kreatif mencari sumber pendanaan di luar APBD.
* Evaluasi Diklat: Peserta diklat dikurasi berdasarkan proyek perubahannya, dan dampak inovasi dievaluasi jangka panjang (2 tahun pasca-diklat) untuk memastikan keberlanjutan.

2. Sambutan Kepala LAN RI: Strategi Menghadapi Disrupsi

Dr. Muhammad Taufik, Kepala LAN RI, menyampaikan pidato kebijakan dengan tema "Vivere Pericoloso" (Hidup dalam Bahaya/Tantangan).
* Efisiensi Anggaran: Pemerintah memprioritaskan kesejahteraan rakyat (gizi, sekolah rakyat, kemiskinan) di atas birokrasi. Belanja aparatur dianggap sudah cukup besar, sehingga efisiensi dilakukan dengan memangkas perjalanan dinas dan mengurangi kegiatan yang tidak prioritas.
* Ancaman Kecerdasan Buatan (AI): Diperkirakan pada 2030, 170 juta pekerjaan hilang secara global (23 juta di Indonesia) dan digantikan oleh AI. Tanpa reskilling, 50% SDM akan tertinggal.
* Rebranding Pengembangan Kompetensi: Mengubah citra pengembangan kompetensi dari sekadar mengejar ijazah menjadi sarana mensejahterakan rakyat. Kampanye: "ASN Kompeten Rakyat Sejahtera".
* War of Talent: Perlunya unity menghadapi "perang talenta". Usulan pembentukan Asosiasi Pengembangan Kompetensi Indonesia untuk memetakan dan berburu talenta global, mirip strategi Malaysia dengan Talent Corp.

3. Kebijakan Anggaran dan Pelaksanaan Diklat (Sestama LAN)

Dr. Andi Taufik (Sestama LAN) menjelaskan detail teknis pelaksanaan diklat di tengah keterbatasan.
* Creative Financing: Contoh penanganan pemangkasan anggaran (dari Rp5,6 miliar menjadi Rp290 juta) melalui kolaborasi dengan pihak ketiga, menghasilkan pelatihan dengan biaya Rp0.
* Kebijakan Visitasi: Visitasi diperbolehkan dengan fasilitas memadai (hotel, transport) selama efisien dan sesuai prioritas Presiden (penanggulangan kemiskinan, pangan, investasi).
* Mediatization: Lembaga diklat harus aktif di media sosial. Fokus pada konten dampak, bukan formalitas atau pamer pejabat. Jawa Timur menjadi contoh baik dalam hal ini.
* Nilai Ekonomi Inovasi: Pelaporan inovasi (Proper) wajib mencantumkan nilai ekonomi (produktivitas, efisiensi), bukan hanya jumlah inovasi. Target kontribusi triliunan rupiah dari proyek perubahan peserta.

4. Transformasi Pembelajaran: Corporate University dan RPL (Deputi Transformasi)

Dr. TR Erna Irawati memaparkan pergeseran paradigma pembelajaran ASN.
* Konsep Corporate University (Corpu): Pembelajaran yang terintegrasi dengan manajemen ASN, berbasis outcome, digital, dan ekosistem kolaboratif.
* Program Khusus (Relaksasi) RPL: Pengakuan Pembelajaran Lampau bagi pejabat yang sudah duduk di jabatan (minimal 1 tahun).
* Model A (Ada Transformasi): Verifikasi langsung nilai ekonomi transformasi yang sudah dilakukan.
* Model B (Belum Ada Transformasi): Mengikuti program 1 bulan (3 hari kelas design thinking atau systems thinking).
* Akademi Pengentasan Kemiskinan: Diklat berbasis isu strategis (kelompok) yang hasilnya bisa dikonversi untuk sertifikasi kompetensi manajerial.
* Peran BPSDM: Bertindak sebagai Chief of Learning Officer (CLO) yang mengoordinasikan ekosistem belajar di daerah.

5. Penjaminan Mutu dan Tantangan SDM (Deputi Penjaminan Mutu)

Dranda Armi Winarti menekankan pentingnya kualitas dan kendala SDM pengajar.
* Tim Penjaminan Mutu Internal: Lembaga wajib membentuk tim penjaminan mutu internal, tidak mengandalkan pihak eksternal. Tim ini harus terlibat dari perencanaan hingga evaluasi.
* Krisis Widya Iswara (WI): Terjadi kekurangan WI akibat formasi yang tertutup. Solusi sementara adalah sertifikasi instruktur non-WI dan koordinasi dengan BKN/Menpan untuk membuka jalur karir.
* Kode Etik Penguji/Coach: Ditegaskan agar penyelenggara mematuhi aturan dalam penunjukan penguji dan mentor, menghindari praktik tidak etis.
* Akreditasi: Lembaga yang baru terakreditasi (seperti Kemenlu) diperbolehkan menyelenggarakan diklat mandiri dengan pengajuan proposal ke LAN.

6. Sesi Tanya Jawab dan Teknis Penutup

  • Honorarium: Disepakati bahwa honorarium penguji seminar (rancangan/implementasi) menggunakan acuan honor tenaga pengajar, yaitu Rp200.000 per OJP untuk penguji internal maupun eksternal demi efisiensi dan kesetaraan tugas.
  • Perubahan Kurikulum: Akan ada perubahan kurikulum PKN di masa depan yang membedakan antara diklat untuk promosi (sebelum duduk di jabatan) dan pemantapan (sudah duduk di jabatan).
  • Logistik: Peserta dibagi ke dalam kelas setelah istirahat dan makan siang, diiringi dengan sesi foto bersama.

Kesimpulan & Pesan Penutup

Rapat Koordinasi PKN Tingkat 2 Tahun 2025 menegaskan bahwa birokrasi Indonesia berada pada titik balik yang membutuhkan adaptasi cepat. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang pengembangan SDM, tetapi justru menjadi pemicu kreativitas dan kolaborasi (creative financing). Melalui penerapan Corporate University, RPL, dan fokus pada nilai ekonomi inovasi, diharapkan ASN dapat menjadi agen perubahan yang kompeten, berintegritas, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di era disrupsi digital.