Transcript
v0iuv3EA9Sc • Pemerintah "BU" Butuh Uang: Pajak Ekspor Emas 15% & Ambisi DME Siapa yang Jadi "Sapi Perah"?
/home/itcorpmy/itcorp.my.id/harry/yt_channel/out/wawasan-cerdas/.shards/text-0001.zst#text/0049_v0iuv3EA9Sc.txt
Kind: captions
Language: id
Oke, ada kebijakan baru soal pajak emas
di Indonesia. Kelihatannya sih ya cuma
aturan pajak biasa. Tapi tunggu dulu.
Kalau kita gali lebih dalam, ternyata
ini bukan sekedar soal pajak. Ada cerita
yang jauh lebih besar, lebih rumit, dan
jujur aja lebih menarik di baliknya.
Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi,
pertanyaan besarnya kan ini. Kenapa?
Kenapa tiba-tiba pemerintah mau ambil
bagian yang lebih gede banget dari emas,
salah satu barang ekspor kita yang
paling berharga? Ada apa sebenarnya?
Nah, jawabannya ini bukan cuma soal oh
negara butuh duit. Jauh lebih dari itu.
Ini tuh kayak benang merah yang
nyambungin semuanya. Dari janji-janji
populis, nasib investasi Anda di pasar
saham sampai sebuah rencana super
ambisius dan kontroversial buat mengubah
batu bara jadi energi. Menarik kan
hubungannya? Oke, kita mulai dari awal
ya. Oke, bagian pertama kita pahami dulu
deh sebenarnya pajak baru buat emas ini
apa sih dan gimana cara kerjanya. Oke,
istilah teknisnya itu BA keluar.
Gampangnya gini deh, ini bukan pajak
yang kita bayar pas beli emas di toko,
ya. Bukan. Ini tuh jatahnya pemerintah
yang dipotong langsung sebelum emasnya
dikirim ke luar negeri. Nah, ini nih
yang menarik. Lihat tabel ini. Pajaknya
itu progresif. Maksudnya apa? Sederhana.
Makin mahal harga emas di pasar dunia,
makin gede juga potongan yang diambil
pemerintah. Jadi, pajaknya enggak flat,
tapi ngikutin harga. Dan ini bukan lagi
kalau atau nanti. Coba deh lihat harga
emas sekarang. Kan udah tinggi banget
ya, jauh di atas ambang batas paling
atas. Itu artinya apa? Ya, artinya pajak
maksimal yang 15% itu udah berlaku
sekarang juga. Pemerintah sih bilangnya
ini buat hilirisasi. Keren ya
istilahnya. Intinya sih biar emas diolah
dulu di dalam negeri. Jangan langsung
diekspor mentah-mentah. Tapi ya kalau
kita baca terus terang bahasa kasarnya
ya negara mau ambil porsi keuntungan
yang lebih besar. Sesimpel itu. Oke.
Jadi pertanyaannya kenapa? Kenapa
pemerintah kayaknya butuh banget duit
ini sampai harus pasang pajak segede
ini? Apa sih motif di baliknya? Bayangin
aja APBN kita lagi pusing tujuh
keliling. Dari satu sisi ada janji
program populis gede-gedean kayak makan
bergizi gratis yang harus dibiayai. Dari
sisi lain, bunga utang negara terus
jalan, birokrasi butuh biaya, dan
defisit anggaran makin lebar. Wah,
pusing kan? Dan ini biar kebayang segede
apa bebannya, kita lihat satu program
aja. Makan bergizi gratis. Targetnya
82,9 juta orang hampir Rp83 juta itu
biayanya luar biasa besar. Nah, sekarang
kita masuk ke bagian yang mungkin paling
relevan buat banyak dari kita. Gimana
dampaknya buat investor? Karena ternyata
kebijakan ini tuh kayak pisau bermata
dua. Ada yang diuntungkan, ada juga yang
dirugikan. Siapa pemenangnya dan siapa
yang kalah? Oke, kita pecah jadi dua
skenario ya. Buat Anda yang investasinya
beli emas batangan fisik, eh ini justru
bisa jadi kabar baik loh. Tapi buat Anda
yang main di saham perusahaan tambang
emas, nah ini ceritanya beda. Ini
pukulan telak langsung ke profit
perusahaan.
Jadi begini, investor terutama yang dari
luar negeri sekarang ngelihatnya gini.
Wah, investasi di perusahaan tambang
emas Indonesia ada risiko kebijakan nih.
Aturannya bisa berubah-ubah. Akibatnya
ya nilai saham perusahaan kita jadi kena
diskon. Dianggap lebih murah dibandingin
kompetitornya di negara lain. Tapi
ceritanya enggak berhenti di emas aja.
Sama sekali enggak. Anggap aja pajak
emas ini baru pemanasan. Ini tuh semacam
blueprint cetak biru untuk sesuatu yang
skalanya jauh-jauh lebih masif. Dan
target berikutnya udah di depan mata,
batu bara. Pemerintah bahkan udah
ngomong di DPR loh. Model pajak ekspor
yang sama persis kayak di emas ini lagi
disiapin juga buat batu bara. Jadi ini
dia strateginya, playbook-nya
pemerintah. Langkah satu, pajaki ekspor
emas dan batu bara. Langkah dua bikin
ekspor bahan mentah jadi enggak menarik.
Tujuannya apa? Langkah tiga, memaksa
perusahaan buat investasi di dalam
negeri. Investasi ke mana? Nah, ini dia
intinya. Langkah empat, mendanai satu
proyek energi yang super ambisius dan
kontroversial, yaitu DME. Visinya
kedengarannya mulia banget kan?
Kemandirian energi. Idenya adalah kita
punya batu bara banyak banget. Kenapa
enggak diolah aja jadi DME buat gantiin
LPG yang selama ini kita impor jutaan
ton tiap tahun? Jadi enggak perlu
impor-impor lagi. Di atas kertas
kedengarannya patriotik, keren, solusi
gitu. Tapi begitu kita buka buku dan
lihat hitung-hitungan ekonominya,
ceritanya jadi beda banget. Ini dia
masalah utamanya. Lihat grafiknya.
Ujung-ujungnya energi yang dihasilkan
dari DME ini setelah semua prosesnya
ternyata jatuhnya lebih mahal buat kita,
buat konsumen. Lebih mahal daripada kita
impor LPG seperti biasa. Seberapa mahal
sih? Jawabannya 42%.
Bukan angka yang kecil ya. Artinya untuk
dapat panas yang sama buat masak, kita
harus bayar 42% lebih mahal kalau pakai
DM dibanding pakai LPG impimpor. Ini
artinya apa? Proyek ini enggak bisa
jalan sendiri, enggak financially
viable. Dia butuh disuntik dana
terus-terusan sama pemerintah, butuh
subsidi besar. Nah, subsidinya dari
mana? Ya, dari uang pajak kita semua.
Dan di sinilah pajak emas dan batu bara
tadi masuk ke dalam gambar. Dan ini
bukan cuma teori atau risiko di masa
depan loh. Faktanya investor kakap
internasional Air Products itu udah
cabut dari proyek ini di tahun 2023. Ini
kan sinyal yang kuat banget ya kalau ada
sesuatu yang enggak beres dengan proyek
ini. Jadi kesimpulannya kita punya dua
cerita yang bertolak belakang. Di satu
sisi ada narasi resmi dari pemerintah.
Hilirisasi patriotik kemandirian energi.
Kedengarannya bagus banget. Tapi di sisi
lain ada hitung-hitungan ekonomi yang
dingin. 42% lebih mahal, butuh subsidi
gede, dan investor besar malah kabur.
Ini sebuah pertaruhan. Ini semua
akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan
terakhir yang paling penting. Ketika
negara kita menggantungkan anggarannya
pada pajak komoditas untuk mendanai
sebuah proyek yang penuh tanda tanya,
kita harus bertanya siapa sih yang
sebetulnya diuntungkan dari semua ini?
Dan yang lebih penting, kalau nanti
siklusnya berbalik dan ada masalah,
siapa yang harus bayar tagihannya?