Kind: captions
Language: id
ada isu yang kemarin dilontarkan oleh
Pak Prabowo dalam statement resmi bahwa
Pilkada itu rencana mau dihapuskan
Karena Pilpres itu menghabiskan dana
r1,3 triliun Pilkada kemarin
menghabiskan dana r7,5 triliun bagaimana
saya membahas video ini dari point of
view Saya dari sudut pandang saya dari
sudut pandang suces p430 tonton video
ini dari awal sampai selesai supaya Anda
punya pengetahuan Apa maksud dari Pak
prbowo tadi
[Musik]
Welcome to success before 30 busis and
financial
mentor sahabat entrepreneur salam hebat
luar biasa nah kali ini video success
before 30 mau membahas tentang
menanggapi statement dari Pak Prabowo
saya tergelitik untuk membuat video ini
karena ini juga sangat berhubungan
dengan channel success before30 karena
ternyata tidak bisa dipungkiri juga
pertumbuhan ekonomi pertumbuhan
entrepreneurship sebuah negara itu juga
kita tidak bisa lepas dari bersinggungan
juga dengan yang namanya kekuatan
politik karena jumlah entrepreneur
Indonesia mengapa sangat minim Mengapa
sangat turun ini sangat berhubungan juga
dengan taraf pendapatan per kapita
penduduk makanya Kenapa channel success
Vivo 30 ingin membangun mindset
entrepreneurship setiap orang tetapi
terkendala oleh kebijakan-kebijakan
politik yang akirnya menghambat
pertumbuhan entrepreneurship sebuah
negara nah di video kali ini saya cukup
tertarik untuk membahas statement dari
Pak Probo ini Tapi sebelum saya melaju
lebih lanjut enggak ada salahnya kita
kemarin mendengarkan statement dari Pak
Mahfud MD yang mana kemarin juga
kontestasi Pilpres 2024 kalah sebagai
cawapres Mengapa ini bisa terjadi
sebagai berikut mantan
Sunan
Kalijaga berguru aja nih teman Dia
bercerita teman-teman Rektor lain
katanya Tahu gak sekarang ini orang mau
menjadi pejabat eselon 1 dan 2 itu ada
harganya antara 2 miliar sampai 5 miliar
dan itu cash datang orangnya kamu mau
jadi itu ini tarifnya nanti loh kalau
gak punya uang kalau gak punya uang gak
apa-apa ada yang bayari atau asal beri
akses dia ke APB
yang ada di kampus jadi misalnya Saya
ingin jadi retor lalu minta ganda tolong
D bayarin nih 5 Miliar untuk ngurus agar
saya dapat ini anda bayari cash
ditunjukkan uangnya tapi nanti ini harus
dibayar dengan proyek cash kepada APBN
itu untukelon 1 dan 2 sudah umum
diketahui kayak gitu Nah setelah kita
nonton video itu itu semua is money Nah
kita sekarang melihat dulu sejarah
pemilihan langsung seperti kita ketahui
Indonesia ini sejak Merdeka menjadi NKRI
di tanggal 17 Agustus 1945
orde lama itu adalah tahun 1945 sampai
1966 Mari kita lihat dulu sistem orde
lama itu seperti apa kita harus belajar
sejarah dulu DPR Pemilu pertama itu pada
tahun
1955 memilih anggota DPR secara langsung
oleh rakyat zaman dulu tapi sistemnya
gimana ya mungkin anda searching aja
Pemilihan DPR tahun '55 ya kemudian DPRD
itu dipilih oleh Pemilu langsung oleh
rakyat tapi ini sebenarnya masih
mengadop sistem daripada zaman Belanda
ya karena kan baru saja merdeka dari apa
penjajahan Belanda kemudian gubernur
bupati Walikota kepala daerah diangkat
oleh pemerintahan pusat tanpa pemilihan
oleh DPRD rakyat Yes karena namanya saja
baru saja Merdeka tentu tidak terlalu
banyak uang negara yang barusan Merdeka
ini oleh sang proklamator eh founding
father Indonesia dan gubernur bupati
walikota dipilih langsung oleh DPRD dan
rakyat dan sistem ini dilanjutkan di era
orde baru yaitu tahun '6 dan
1998 DPR dan DPRD Pemilu tetap
dilaksanakan memilih anggota DPR dan
DPRD namun kontrol ketat or pemerintah
sehingga kurang mencerminkkan demokrasi
jadi masih dikontrol dari pusat untuk
DPR BPR dan DPRD daerah tapi gubernur
bupati dan walikota Kepala daerah
dipilih oleh DPRD tapi prosesnya sangat
dipengaruhi oleh pemerintahan pusat dan
Golkar partai dominan yang saat itu
karena zaman Orde Baru partai cuman tiga
P3 Golkar dan PDIP PDI waktu itu belum P
jadi orde baru 196698 kenapa saya tahu
ya Karena saya lahir di zaman Orde Baru
lanjut sejarah era reformasi 98 sampai
sekarang Nah ini cocok untuk milenial
dan get yang mana anda mungkin baru
belajar e edukasi politik melalui
channel success Vivo 30 DPR dan DPRD
pemilu dilaksanakan secara langsung dan
demokratis untuk memilih anggota DPR dan
DPRD gubernur bupati dan walikota juga
melalui undang-undang nomor 2 tahun 99
Kepala daerah dipilih oleh DPRD secara
demokratis 2005 sampai sekarang dimulai
dengan undang-undang nomor 32 dan tahun
20 24 eh MA 2004 pemilihan kepala daerah
dilakukan secara langsung oleh rakyat
pemilihan langsung pertama kali pada
tahun 2005 Jadi pertama kali pemilihan
Pilkada kepala daerah itu adalah tahun
2005 yaitu tentu kita sudah Ee mengalami
ya Waktu tahun 2005 itu usia saya sudah
30 tahun jadi saya sangat paham betul
memilih kepala daerah itu seperti apa
isu terkini
nah terdapat wacana untuk mengembalikan
Kepala Daerah seperti DPRD kayak zaman
Orde baru dan orde lama karena isu ini
dilontarkan oleh Pak Prabowo presiden
kita kepada ketua partai untuk
dipertimbangkan karena kemarin
mengeluarkan dana 37t 37t itu untuk
bangun Jalan bangun sekolah Rumah Sakit
irigasi itu lebih dari cukup usulan ini
didasarkan pertimbangan efektif Apalagi
itu kalau satu hari banyak juga libur ya
misalkan Pak Prabowo mengusulkan Pilgup
dan walikota namun usulan masih dalam
diskusi belum diterapkan perubahan
mekanisme pemenin mencerminkan dinamika
politik upaya Indonesia mencari sistem
yang paling efektif untuk ke depannya
Nah Tapi sebelum saya lanjut Eropa
anggota DPR tidak boleh memilih anggota
keluarga ya Anda tahu kenapa karena itu
rawan dengan nepotisme yang mana isu ini
sangat mirip di zaman Orde Baru tapi
Mari Sebelum saya saya tidak mau
menghakimi Dari video ini saya mau
mengajak penonton suces Vivo 30 untuk
lebih cerdas lebih memahami sejarah dan
mengajak anda untuk berpikir mana yang
lebih efektif pilih langsung atau
dipilih oleh anggota DPRD kalau pilihan
langsung apa kelebihan dan kekurangan
kelebihannya itu mari dari segi
demokrasi memberikan hak penuh pada
rakyat untuk memimpin memilih pemimpin
itu kelebihannya jadi rakyat punya hak
untuk memilih siapa kepala daerah yang
saya anggap punya kompetensi kedua
akuntabilitas pemimpin pemimpin lebih
bertanggung jawab kepada masyarakat yang
memilih tiga partisipasi rakyat
meningkatkan kesadaran politik untuk
ikut proses demokrasi jadi rakyat itu
juga ikut dalam pesta demokrasi
pemilihan langsung keempat transparan
sistem lebih terbuka dan melibatkan
publik secara luas jadi langsung Real
Time ada quick count dan sebagainya l
keadilan suara setiap individu setara
tanpa monopoli elit politik benar keenam
efisiensi biaya tidak merupakan biaya
besar untuk lobi-lobi di kalangan elit
ini sering terjadi kata-kata lobi-lobi
politik apalagi di pemilian anggota DPRD
jadi ada faktor like and dislike dan
siapa yang ngasih mahar lebih besar tu
pendidikan politik proses pemilu
masyarakat untuk mengenal calon pemimpin
dan programnya jadi mengedukasi jadi
bukan cuman masyarakat yang ya pokoknya
sekedar Ya terserah nasibku juga enggak
ikut berubah kok Nah itu tapi
mengedukasi politik dan yang kedelapan
keamanan dan konflik mengurangi potensi
manipulasi hasil pemilu karena prosesnya
telah terpantau oleh rakyat Nah itu
kelebihannya meskipun mengeluarkan dana
37 triliun ya ini kelebihannya
ini 37 triliun sekali loh ya 37t untuk
Pilkada 1 Indonesia sedangkan
kelemahannya apa Nah Mari kita bicara
pemilihan langsung itu kelemahannya di
sini ini banyak orang enggak sadar ada
kelemahan Mari kita bongkar kelemahannya
pertama secara demokrasi politik uang
itu merusak tatanan nilai demokrasi
sehingga membuat suara rakyat tidak
murni lagi Betul kan seperti kata-kata
Pak Mahfud tadi di awal Pak Mahfud MD
sudah sangat jelas semua It's all about
politik uang mane politik dan akhirnya
biaya demokrasi mahal akhirnya orang
yang sudah mengeluarkan modal untuk
pemilihan baik itu jadi kepala daerah
Walikota harus balikin modal sama
bohirnya atau sama pemodalnya yang kedua
akuntabilitas pemimpin jika terpilih ka
mane politik fokus pemimpin berubah
menjadi balik modal bukan mengadi pada
rakyat jadi DPR DPRD atau ee Kepala
Daerah mewakili Walikota mewakili kota
untuk bekerja untuk rakyat itu sudah
enggak lagi itu cuman cerminan konten
aja tapi fokusnya itu pada balikin modal
kepada si pemodalnya yang ketiga
apatisme pemilih Banyak masyarakat tidak
peduli memilih sejarah karena tidak
percaya pada sistem atau pemimpin karena
apa zaman Belanda dulu yang saya kenal
jadi saya ini kan kenal dengan beberapa
yang saat ini usianya sudah 80 tahun
saya sering ngobrolah dengan kakek-kakek
dan nenek nenek tua itu dia bilang Waktu
saya muda dulu dan saya kenal beberapa
itu mereka Tu juga tidak sedikin yang
anaknya Bupati anaknya Walikota atau
menantunya bupati atau menantu Walikota
Saya kenal salah seorang tokoh
masyarakat di yang saya Kenal Saya
enggak perlu sebut daerahnya mana Saya
sempat ngobrol sama dia dia bilang kalau
zaman dulu orang mau jadi walikota atau
bupati itu harus disekolahkan dulu
katanya Oh disekolahkan yes sehingga
orang yang jadi walikota representative
Major of the city maka dia itu punya
wawasan dan kompetensi membangun kota Oh
begitu nah sekarang kan gak sekarang
yang punya duit yang bisa jadi Walikota
benar juga Nah itulah disebut manonee
politik nah padahal wakil walikota itu
atau walikota adalah orang yang
benar-benar paham situasi kota paham
masalah kota kalau Bupati dia paham
masalah kota tersebut Kalau Walikota
kota madiah kalau Bupati ee kota yang
lebih kecil alias Kabupaten jadi dia
paham masalah kota itu jadi dia
Bagaimana membangun good governance eh
Policy Bagaimana
membuat GCG dan sebagainya dia paham
karena disekolahkan Nah sekarang kan
enggak Nah inilah Apakah sistem seperti
ini tuh baik atau tidak Ini kelemahannya
kemudian sulit secara transparansi sulit
mengawasi pelanggaran seperti politik
uang di tingkat akar rumput makanya kita
sering dengar istilahnya Serangan Fajar
makanya sistem demokrasi Indonesia itu
sangat berjalan karena apa Karena
ketimpangan masyarakat bawah dengan
masyarakat atas dan ini tidak akan
terjadi kalau anda pendapatan per
kapitanya Contohnya seperti negara
Jepang pendapatan per kapitanya itu
mungkin sudah R juta 1 bulan atau Korea
Selatan contohnya sudah R juta 1 bulan
mungkin kalau pakai mane politik berapa
sih income loh sudah 1 bulan R juta kamu
disawer r500.000 ya gak berasa mungkin
saat ini kita di desa-desa r100.000
masih ber berlaku karena apa penghasilan
mereka nyaris tidak ada mereka
mengandalkan penghasilan harian Nah apa
salahnya didapatkan saweran uang
Rp100.000 bagi dia lumayan ini bisa
untuk makan 1 minggu con contohnya ah
Okelah saya Terimalah uang Rp100.000
enggak ada salahnya kan dari beberapa
calon Nah inilah ini yang masalah di
akar rumput kemudian keadilan kandidat
dengan dana besar lebih unggul sehingga
peluang tidak setara bagi kandidat
dengan kompetensi tinggi tapi tanpa
sumber daya Besar benar kembali lagi
Mane yang berbicara kembali lagi Mane
politik yang berbicara kemudian
efisiensi biaya penyelenggaraan pemakan
biaya besar dari negara logistik
kampanye pengamanan dan biaya pribadi
kandidat untuk kampanye bayangkan
kemarin untuk pemilihan Pilkada aja itu
mengelan biaya yang tidak sedikit cetak
banner berapa Eh sosial media basar
berapa kemudian eh biaya di media berapa
itu besar sekali sehingga itu memang
menelan B tidak sedikit kemudian Banyak
masyarakat tidak cukup mendapat
informasi tentang kandidat sehingga
memilih berdasarkan popularitas atau
pemberian uang dan kampanye dan
persaingan antar pendukung kadang memicu
konflik sosial terutama daerah yang
fanatik terhadap kandidat tertentu
itulah kelebihan dan kelemahan pemilihan
langsung nah sekarang kita lihat apakah
sistem ini mendukung balik modal ya kita
lihat ada empat pertama sistem peling
langsung Indonesia mahal karena apa
kultur politik uang Yes banyak pemilih
berharap mendapatkan insentif langung
seperagai uang B uang barang sembako
daripada mempertimbangkan visi program
jadi semua memikirkan perut
masing-masing visi misi ah enggak
penting kedua kurangnya regulasi ketat
Karen apa pengasan terhadap politik uang
masih lemah sanksi tidak cukup
menimbulkan efek cerah jelas dong
kurangnya regulasi ketat tiga kampanye
Mahal biaya baliho iklan media event
kampanye hingga transport ke wilayah
terpencil menambah beban kandidat dan
yang keempat tekanan lingkungan sosial
kandidat juga harus memuaskan elit jadi
dia ini di satu sisi harus bekerjat
untuk rakyat tapi dia harus memuaskan
bohirnya sehingga politik yang
membantunya menang harus berhutang Budi
sama partainya serta menciptakan siklus
hutang politik nah ini yang jadi masalah
makanya sistem ini mendukung balik modal
jadi dia Harus berpikir selain bekerja
untuk rakyat bekerja untuk siapa yang
modalin dia menang itu kemarin Gitu Mari
kita bahas yang kedua pemilihan melalui
DPR pasti ada kelebihan dan kelemahannya
pertama efisiensi biaya jelas mengurangi
anggaran karena hanya cuman anggota DPR
jadi 30 7 triliun itu bisa ditekan
bahkan mungkin ya murah sekali ya dana
puluhan triliun itu bisa dipakai untuk
yang lebih berguna kedua proses
pemilihan lebih cepat sederhana enggak
usah datang ke TPS ketiga anggota DPR
dianggap sebagai perwakilan rakyat jadi
ya cukup wakil rakyat Ya sudah cukup
kamu aja mewakili suara saya orang
enggak terlalu peduli keempat politik
lebih stabil karena konflik sosial
persaingan antar pendukung saya merah
kuning hijau berkurang kelima kualitas
kandidat-kandidat dengan kompetensi
lebih besar peluangnya karena tidak
bergantung pada popularitas keenam masih
dianggap demokratis sehingga DPR masih
benar-benar mewakili rakyat jadi enggak
menghilangkan unsur demokrasi sama
sekali ketujuh politik uang politik uang
dalam skala besar lebih sulit dilakukan
karena melibatkan kelompok kecil
jadiwakil rakyat ini saja jadi enggak
ada saweran-saweran politik Serangan
Fajar itu enggak ada tapi bukan berarti
sistem ini enggak ada kelemahannya dan
ini kelemahan yang terjadi di era Orde
Baru kekurangannya adalah efisiensi
rentan korupsi karena keputusan hanya di
segelantir elit politik jadi rawan KKN
Makanya tadi saya sebut di awal tidak
boleh wakil rakyat itu diwakili di Eropa
ya oleh keluarga atau elit politik kalau
sekarang kan masih sangat kuat sekali
kedua proses pemilihannya transparansi
rendah karena apa tergantung DPR dan
DPRD bisa dimainkan di sana ketiga tidak
mencerminkan kehendak langsung rakyat
karena keputusan di tangan elit bukan di
tangan masyarakat umum keempat potensi
manipulasi lebih besar jika ada
lobi-lobi pol di balik layar jadi
anggota dprd-nya bisa dibelilah jadi
yang disawerwer anggota dprd-nya jadi
rakyat Goodbye enggak ada lagi ceritanya
mendapatkan saweran politik atau
mendapatkan eh monei politik atau
mendapatkan Serangan Fajar kelima
kualitas kandidat lebih terpilih hanya
melayani kepentingan DPR DPRD bukan
melayani kepentingan masyarakat luas
keenam demokrasi mengurangi keteribatan
langsung rakyat jadi pendidik
poliitikannya berkurang lagi menurun
lagi sehingga menurunkanercayaan
masyarakat pada proses dem demokrasi dan
yang ketujuh rentan terjadi jual beli
suara atau lobi politik Nah itulah yang
sering terjadi di era ee e baru Nah ini
semua plus dan minus nah Oleh sebab itu
saya hari ini tidak memihak statement
Pak Prabowo Mana lebih bagus atau lebih
tidak saya mengajak sahabat sb30 untuk
berpikir merunuh menurut anda di zaman
sekarang ini saya mau baca komentar anda
mana yang lebih cocok untuk Anda mana
Yang menurut anda yang Anda hari ini
betul-betul rakyat tidak terlibat
sebagai anggota Partai Anda juga tidak
terlibat ee di pemerintahan anda sebagai
rakyat biasa saya mau mengajak anda
untuk berpikir Menurut anda apakah anda
setuju atau tidak dengan statement Pak
Prabowo Apakah anda setuju Pilkada
dipilih langsung kayak saat ini atau
Pilkada diwakili saja oleh DPR dan DPRD
tapi negara untung banyak dan lebih baik
uangnya itu memperbaiki sekolah kamu
memperbaiki rumah sakit dekat rumah kamu
memperbaiki fasilitas umum di dekat
rumah kamu dan sehingga fasilitas umum
dan tempat kamu akan jauh lebih modern
memperbaiki gang-gang kecil di rumah
kamu sehingga bisa
dirasakan dirasakan langsung
pembangunannya oleh pemerintah karena
pemerintah menghabiskan dana puluhan
riliun untuk pesta demokrasi seperti ini
sekali lagi saya tidak memihak semua
jawaban ada di tangan Anda saya berikan
polling di kolom komen menurut anda anda
setuju atau tidak kalau pilihan langsung
dilakukan oleh DPR atau dprt bukan
pemilihan langsung Pilkada seperti saat
ini bagaimana pendapat Anda Mari kita
menjadi lebih cerdas sahabat sw30 sukses
untuk anda jangan lupa like-nya dan
salam hebat luar biasa