Kind: captions
Language: id
Halo semuanya, selamat datang kembali di
channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan
tombol subscribe dan nyalakan
loncengnya. Mari kita buka jendela
wawasan kita hari ini. Guys, lo pasti
tahu kan ada satu negara yang selama
puluhan tahun ini selalu dipuja-puja
kayak anak emasnya dunia. Negara yang
image-nya tuh benar-benar good boy
banget. Damai, aman, toleransinya udah
level dewa. Terus sistem
kesejahteraannya dianggap paling
memanusiakan manusia di muka bumi. Ya,
benar banget. negara itu adalah Swedia.
Buat kita warga Indonesia yang tiap hari
masih pusing mikirin cicilan motor atau
nungguin promo ojol, Swedia itu kayak
negeri dongeng. Rapi banget,
masyarakatnya tertib, sekolah gratis,
masuk rumah sakit gratis. Pokoknya
pemerintahnya tuh kelihatan sayang
banget sama warganya. Makanya sampai
hari ini kalau ada orang ngomongin
negara maju yang beradab, kiblatnya
pasti ke Swedia. Tapi nih ada satu plot
twist, satu fakta gelap yang jarang
banget dibahas secara jujur, apalagi
sama mereka yang cuma lihat kulit
luarnya doang. Hari ini detik ini Swedia
justru jadi salah satu negara Eropa
dengan masalah keamanan paling ngeri.
Dan ini bukan karena mereka lagi perang
lawan negara lain, bukan juga karena
lagi Krismon parah kayak kita tahun 8,
tapi murni karena kegagalan total dalam
mengelola imigrasi. Lo bayangin aja di
awal tahun 2026 nanti, pemerintah Swedia
ngeluarin kebijakan yang bikin orang
sedunia melongok. Mereka nawarin duit
cash, fresh money buat para imigran
supaya mereka mau pulang kampung alias
angkat kaki dari Swedia secara sukarela.
Dan angkanya itu loh, enggak main-main,
Bos. Untuk satu orang dewasa aja
pemerintah sana nawarin 350.000
krona Swedia. Kalau kita kurskan,
anggaplah satu krona itu R.00 perak, itu
duitnya sekitar Rp525
juta. Gila enggak? Satu orang dikasih
125 miliar lebih. Kalau satu keluarga
punya anak dua atau tiga, total bantuan
yang mereka dapat bisa tembus R,2 sampai
Rp1,4 miliar. Itu duit bisa buat beli
rumah kluster di pinggiran Jakarta. Cash
keras. Coba renungin bentar. Ini negara
maju pakai duit pajak rakyatnya yang
udah bayar mahal-mahal. Bukan buat narik
orang pintar datang, tapi malah buat
nyogok orang biar pergi. Pertanyaannya
simpel banget. Kok bisa sih negara
sekeren Swedia jadi putus asa begini?
Buat ngerti jawabannya, kita harus bedah
apa yang sebenarnya terjadi di dalam
negeri Swedia selama 10 sampai 15 tahun
terakhir. Dan datanya beneran bikin
merinding. Tahun 2024 kemarin Swedia
nyatat ada 317 kasus ledakan bom. Ingat
ya, ini bukan bom perang kayak di medan
tempur, tapi bom rakitan yang dipakai
sama geng kriminal buat neror musuhnya.
Angka ini naik gila-gilaan dari tahun
2023 yang cuma nyatat 149
ledakan. Artinya apa? Dalam setahun
jumlah ledakan naik dua kali lipat
lebih. Rata-ratanya hampir tiap hari ada
bom meledak. Udah kayak minum obat aja
sehari sekali. Selain hobi main bom,
kejahatan pakai senjata api juga jadi
masalah besar. Tingkat pembunuhan pakai
pistol di Swedia itu kecatat sekitar 2,5
kali lebih tinggi dibanding rata-rata
Uni Eropa. Buat negara yang dulunya
terkenal Aman Sentosa, ini perubahan
yang ekstrem banget. Saking parahnya di
Januari 2025, Perdana Menteri Swedia
akhirnya ngaku secara terbuka kalau
pemerintah gagal ngendaliin kekerasan,
geng. Tahu sendiri kan pejabat negara
Nordik itu biasanya jaim dan jaga image
banget. Kalau sampai ngaku gagal berarti
emang udah lampu merah. Sekarang banyak
wilayah di kota-kota besar Swedia
dikasih label vulnerable areas atau
kawasan rawan. Polisi Swedia secara
resmi nyatat ada 61 kawasan kayak gini
dan 14 di antaranya masuk kategori
paling gawat darurat. Di wilayah-wilayah
ini, negara praktis kayak enggak punya
harga diri lagi alias kehilangan
kendali. Bahkan aparat negara kayak
polisi atau ambulans aja mikir dua kali
buat masuk tanpa pengawalan. Bukan
dilarang masuk ya, tapi risikonya itu
loh, Bos. Mobil bisa dilempari batu atau
dijebak. Makanya kalau mau masuk situ
enggak bisa asal permisi, tapi harus
dikawal ketat kayak mau masuk kandang
macan. Dan ingat, ini bukan cerita dari
negara konflik di Timur Tengah ini,
Swedia, Bro. Terus apa hubungannya sama
imigrasi? Nah, kita mundur dulu ke tahun
1970-an.
Waktu itu ekonomi Swedia lagi meroket.
Industri butuh tenaga kerja. Jadi,
pemerintah buka pintu buat imigran.
Awalnya yang datang itu tetangga dekat
kayak dari Finlandia atau Yugoslavia.
secara budaya, bahasa, sama nilai
sosialnya masih nyambung lah 111. Jadi
proses adaptasinya lancar jaya. Masalah
mulai muncul pas komposisi tamunya
berubah. Dari tahun 0-an sampai 2010-an,
Swedia nerima gelombang besar pengungsi
dari Timur Tengah dan Afrika yang lari
dari perang. Puncaknya itu tahun 2015
dalam 1 tahun aja ada lebih dari 160.000
Rib pengungsi masuk ke Swedia. Buat
konteks nih, penduduk Swedia waktu itu
cuma R10 juta. Jadi dalam setahun
penduduk mereka nambah 1,6% cuma dari
pengungsi. Bayangin kalau di komplek lu
tiba-tiba nambah warga 1 RT penuh dalam
semalam. Pasti kaget kan sistemnya.
Masuk ke Swedia buat pencari swaka itu
relatif gampang. Lo datang ajuin status,
diproses dan selama nunggu lo dapat
tempat tinggal sama uang saku. Masalah
utamanya sebenarnya bukan soal nerima
orang yang butuh perlindungan. Itu mulia
banget. Masalahnya adalah apa yang
terjadi setelah mereka diterima. Ee
Swedia itu terlalu fokus sama bantuan
negara nyediain rumah sosial, tunjangan
hidup, akses layanan publik, pokoknya
dimanjain habis. Tapi Swedia lemah
banget soal kewajiban. Enggak ada tuh
tuntutan keras. Eh, lu harus bisa bahasa
Swedia cepat ya atau eh lu harus cari
kerja ya. Enggak ada juga sistem yang
benar buat nyebar imigran ke berbagai
wilayah biar enggak numpuk. Akibatnya
apa? Banyak imigran ini ditaruh di
kawasan perumahan raksasa yang namanya
Million Program. Awalnya ini dibangun
buat kelas pekerja lokal Swedia. Tapi
pas warga lokalnya cabut pindah ke
tempat lain, unit-unit kosong ini diisi
hampir full sama imigran. Di beberapa
kawasan lebih dari 80 sampai 90%
penghuninya punya latar belakang
imigran. Di sinilah muncul konsep yang
bahaya banget, yaitu masyarakat paralel.
Masyarakat paralel ini bukan berarti
mereka tinggal di dimensi lain, ya.
Mereka tinggal di negara yang sama, kota
yang sama, jalan yang sama. Tapi mereka
hidup dengan aturan main yang beda
total. Bahasa sehari-hari bukan bahasa
Swedia. Interaksi sama warga lokal minim
banget kayak air sama minyak. nilai,
norma, dan otoritas yang mereka hormati
bukan lagi negara atau polisi, tapi
kelompok mereka sendiri. Banyak orang
Swedia bilang ini kegagalan integrasi,
tapi sebenarnya ini lebih parah dari
itu. Negara tuh kayak enggak hadir,
enggak dianggap sebagai bos di
wilayah-wilayah itu. Masalah ini makin
diperparah sama satu eh penyakit sosial
di sana, yaitu budaya diam. Di Swedia
ada istilah opinion corridor, artinya eh
ruang buat berpendapat itu sempit
banget. Kalau lo coba-coba kritik
kebijakan imigrasi atau nghubungin
masalah keamanan sama gagalnya
integrasi, siap-siap aja kena sanksi
sosial. Lo dicap rasis, intoleran, atau
ekstrem kanan. Ngeri kan? Gara-gara
takut dicap jelek, peringatan dini malah
diabaikan. Akademisi yang kasih data
kejahatan imigran diserang. Jurnalis
yang liput masalah ini diancam. Bahkan
ada laporan kalau polisi sampai nahan
diri buat nyebut latar belakang pelaku
kejahatan. Biar enggak dibilang rasis,
pas masyarakat enggak bisa ngomong jujur
soal masalahnya, ya solusinya jadi
mustahil ketemu. Nah, ketika negara
kehilangan kendali sosial, kekosongan
itu langsung diisi sama geng kriminal.
Saat ini polisi Swedia memperkirakan ada
14.000 orang yang aktif banget di
jaringan kriminal. Kalau dihitung sama
simpatisan dan pendukungnya, angkanya
bisa tembus 60.000 orang. Buat negara
yang penduduknya cuma R10 juta, ini
angka yang gila banget. Dan yang paling
bikin elus dada itu keterlibatan
anak-anak. Hukum Swedia itu baik banget.
Anak di bawah 15 tahun enggak bisa
dipidana. Anak 15 sampai 17 tahun
hukumannya enteng. Celah inilah yang
dipakai sama geng kriminal. Mereka
manfaatin bocil-bocil ini buat jadi
kurir narkoba, yang megang senjata,
bahkan jadi pembunuh bayaran alias
Hitman. Tahun 2024 kecatat ada 1700 anak
di bawah 18 tahun aktif di jaringan
kriminal. Dalam kasus penembakan yang
sampai ada korban jiwa, sepertiganya
pelakunya bocah di bawah umur. Ada kasus
anak umur 12 tahun. Bayangin 12 tahun
baru lulus SD nembak orang cuma demi
imbalan HP atau jaket branded mahal.
Kalau dikurskan, imbalannya cuma Rp2
sampai Rp30 juta. Nyawa manusia ditukar
sama barang lifestyle biar kelihatan
keren. Di titik ini kita harus ngrem
bentar dan nanya, "Ini masih soal
imigrasi enggak sih?" atau ini udah jadi
soal negara yang kehilangan fungsi
dasarnya buat ngelindungin rakyat. Dan
kalau negara sekuat dan sekaya Swedia
aja bisa gagal total, apa yang bikin
kita yakin negara lain bakal kebal?
Selanjutnya kita bakal lihat kalau
Swedia tuh enggak sendirian, ada Prancis
sama Belgia yang nasibnya 111. Terus
habis itu kita bakal bahas Australia,
negara yang juga multikultural, banyak
imigran tapi enggak jatuh ke jurang yang
sama. Dan dari situ kita tarik pelajaran
penting buat Indonesia. Oke, biar kita
paham kalau Swedia bukan satu-satunya
pasien sakit di Eropa, kita perlu nengok
kedua tetangganya yaitu Prancis dan
Belgia. Dua negara ini beda budaya, beda
sistem politik, tapi punya satu benang
merah yang jelas banget. Imigrasi datang
lebih cepat daripada kemampuan negara
buat ngontrol dan nyatuin mereka. Kita
mulai dari Prancis, negara yang
slogannya keren banget. Ini sering
bilang kalau semua warga di sana adalah
orang Prancis. Titik. Enggak peduli
asal-usul lo dari mana. Di atas kertas
enggak ada tuh istilah komunitas
imigran. Negara bahkan enggak ngumpulin
data resmi soal suku atau agama. Idenya
sih terdengar romantis banget, yaitu
kesetaraan mutlak. Tapi realita di
lapangan jauh panggang dari api, Bos.
Sejak tahun 60-an, Prancis nerima jutaan
imigran dari Afrika Utara kayak
Aljazair, Maroko, Tunisia. Awalnya
mereka datang buat jadi buruh pabrik.
Pas industri mulai lesu, banyak yang
nganggur tapi tetap menetap di sana.
Negara akhirnya ngebangunin rusunawa
raksasa di pinggiran kota yang disebut
Banlie. Menurut data Inse, ada sekitar
5,3 juta orang di Prancis yang statusnya
imigran generasi pertama. Kalau dihitung
sama anak cucunya alias generasi kedua,
angkanya tembus 10 juta orang hampir 15%
populasi dan mayoritas numpuk di
pinggiran kota yang suram itu. Di Banlia
ini, tingkat pengangguran bisa dua
sampai kali lipat lebih tinggi dari
rata-rata nasional. Di beberapa blok
pengangguran anak mudanya tembus 30%.
Enggak ada kerjaan, enggak ada koneksi,
enggak percaya sama negara. Itu resep
sempurna buat bikin kerusuhan. Ingat
enggak tahun 2005 satu negara Prancis
goyang gara-gara kerusuhan yang sampai 3
minggu lebih. 9.000 mobil dibakar,
ratusan gedung hancur. Rugi bandar
sampai 200 jutao atau sekitar Rp3,4
triliun. Masalahnya kerusuhan itu enggak
berhenti di situ. Acara bakar-bakaran
mobil, tawuran sama polisi, itu jadi
agenda tahunan. Tahun 2023 kemarin habis
ada polisi nembak mati remaja di
Nantere. Lebih dari 1000 gedung rusak
dan 1200 mobil jadi abu cuma dalam
beberapa hari. Kerugiannya diestimasi
lebih dari R miliar euro atau sekitar
Rp17 triliun. Duit segitu kalau buat
beli seblak bisa buat ngasih makan satu
provinsi. Masalahnya Prancis bukan cuma
imigrasi tapi kepura-puraan mereka.
Negara bilang semua orang Perancis, tapi
ngebiarin jutaan orang hidup terisolasi
di pinggiran, sekolahnya jelek, susah
dapat kerja, dan musuhan sama polisi.
Intinya integrasi itu cuman ada di buku
UUD, enggak ada di kehidupan nyata.
Sekarang kita loncat ke Belgia, negara
kecil penduduknya cuma 11,5 juta. Tapi
ibu kotanya Brussels, itu salah satu
kota paling gado-gado di Eropa. Lebih
dari 60% warga Brussels punya darah luar
negeri. Di beberapa distrik angkanya
malah di atas 80%. Belgia punya penyakit
unik yaitu birokrasinya ribet minta
ampun. Ada pemerintah pusat, pemerintah
wilayah, pemerintah komunitas bahasa
sampai pemda. Kalau ada masalah, enggak
ada yang benar-benar mau tanggung jawab
alias saling tunjuk. Ini bikin ngurus
imigrasi sama keamanan jadi lemah
banget. Menurut data polisi sana,
Brussel sekarang jadi terminal, narkoba
terbesar di Eropa. Genggeng pakai kota
ini buat nyalurin barang haram dari
pelabuhan Anwerp ke seluruh Eropa.
Tembak-tembakan dan kekerasan geng naik
drastis dari 2018. Tahun 2022 aja di
Brussels ada lebih dari 90 kasus
penembakan, Geng. Buat kota yang
penduduknya cuma sejuta, itu angka yang
mengerikan. Warga di sana udah apatis,
enggak percaya negara bisa ngelindungin
mereka. Sama kayak Swedia dan Prancis,
Belgia tuh enggak kurang duit, enggak
kurang undang-undang. Yang mereka kurang
itu kontrol dan ketegasan. Polanya jelas
banget kan? Tiga negara ini buka pintu
lebar-lebar dengan niat baik, nerima
banyak orang dalam waktu singkat, tapi
gagal bikin sistem integrasi yang maksa
dan efektif. Mereka biarin masyarakat
terbelah dan pas meledak udah telat.
Nah, sekarang kita lihat contoh yang
beda yaitu Australia. Australia ini juga
negara imigran. Malah persentase
penduduk yang lahir di luar negerinya
lebih tinggi dari Swedia sama Prancis
sekitar 30%. Tapi kok Australia enggak
rusuh kayak Eropa? Jawabannya ada di
SOP-nya, Bos. Australia itu enggak
nanya, "Eh, lu mau datang enggak ke
sini?" Tapi mereka nanya, "Lu pantes
enggak masuk sini?" Eh, sistem imigrasi
Australia itu pakai poin kayak main
game, ada skornya. Dihitung dari umur,
pendidikan, skill kerja, pengalaman, dan
yang paling penting adalah kemampuan
bahasa Inggris. Kalau skor lo enggak
nyampe, ya, sorry to say, pintu tertutup
rapat walau lo nangis darah pengen
masuk. Buat urusan pengungsi atau
pencari swaka, Australia galak banget.
Siapapun yang coba masuk ilegal naik
perahu, auto reject. Enggak bakal boleh
menetap di Australia. Apapun alasannya.
Kebijakan ini emang sering diprotes
aktivis HAM, tapi pesannya tegas banget.
Perbatasan adalah perbatasan, enggak
bisa ditawar. Terus kalau ada yang lolos
dan boleh menetap, integrasi itu bukan
pilihan, tapi kewajiban. Imigran harus
belajar bahasa Inggris, harus ngerti
hukum, harus hormat sama nilai-nilai
Australia. Kalau ngelanggar berat, visa
bisa dicabut, disuruh pulang. Australia
juga pintar ngatur posisi. Mereka enggak
ngebiarin puluhan ribu orang satu
kampung numpuk di satu tempat doang. Ini
mencegah terbentuknya masyarakat paralel
kayak di Eropa tadi. Soal duit Australia
emang keluar modal, tapi mereka anggap
itu investasi. Rata-rata biaya buat
program integrasi satu orang imigran
dalam 5 tahun pertama itu sekitar 20.000
sampai 25.000 000 Australia atau R210
sampai Rp260 juta. Tapi imbal baliknya
tingkat imigran yang dapat kerja setelah
5 tahun itu tinggi banget. Jadi mereka
bayar pajak bukan malah nyusu ke bansos
negara. Bandingin sama Swedia. Biaya
bansos buat satu imigran yang gagal
integrasi bisa nyedot duit negara sampai
puluhan tahun. Total biaya seumur hidup
bisa tembus R,5 sampai Rp6 miliar dan
itu enggak nghasilin apa-apa buat
ekonomi. Jadi bedanya bukan soal siapa
yang lebih baik hati. Bedanya ada di
kedisiplinan dan desain sistemnya. Nah,
habis ini kita bakal jejerin empat
negara ini. Hitung-hitungan untung
ruginya, terus kita tarik pelajaran buat
Indonesia. Soalnya negara kita juga lagi
gencar buka investasi dan tenaga kerja
asing. Kan kalau kita enggak belajar
dari kesalahan orang lain, sejarah bisa
aja ngulang. Cuma beda lokasi doang.
Sampai sini kita udah lihat empat negara
dengan empat gaya main dan empat hasil
yang beda bumi sama langit. Biar makin
nancep, kita adu data aja pakai logika,
bukan pakai perasaan. Swedia, Prancis,
sama Belgia punya satu kesamaan fatal.
Mereka buka pintu cepat-cepat,
lebar-lebar, terus naif mikir kalau
waktu bakal nyelesaiin masalah. Mereka
pikir kalau dikasih rumah, dikasih duit
jajan, dikasih izin tinggal, imigran
bakal otomatis berubah jadi warga lokal
yang taat. Faktanya, zong besar. Di
Swedia, biaya bansos buat satu keluarga
imigran yang nganggur itu bisa nyedot
300.000 krona setahun sekitar Rp450
juta, Bos. Kalau mereka nganggur 10
tahun ya kaliin aja Rp4,5 miliar
melayang. Itu baru duit bansos langsung
belum ngitung biaya polisi, pengadilan,
penjara, sama kerusakan fasilitas umum.
Di Prancis duit pajak rakyat habis
triliunan cuma buat benerin kota abis
kerusuhan tahunan. R miliar euro atau
Rp7 triliun habis dalam sekejap cuma
buat nyemen ulang gedung sama ganti
mobil yang dibakar. Padahal duit segitu
bisa buat bangun rumah sakit atau
sekolah canggih. Di Belgia khususnya
Brussels, anggaran keamanan naik 40%
dari 2015 sampai 2024. Duitnya habis
cuma buat nambah polisi biar kota enggak
dikuasai geng narkoba. Kenaikannya
setara Rp40 triliun dalam satu dekade.
Boncos kan? Kesimpulannya jelas imigrasi
yang enggak diurus dengan benar itu
bukan soal isu kemanusiaan lagi, tapi
soal kegagalan manajemen negara yang
bikin bangkrut. Sekarang lihat lagi
Australia. Mereka bukan negara sempurna.
Pasti ada gesekan budaya juga. Tapi
bedanya mereka berani debat. Enggak ada
tuh budaya diam kayak di Swedia.
Politisi boleh ngomong pahit soal
risiko. Rakyat boleh setuju atau enggak.
Tapi yang penting diomongin enggak
dipendem. Proses di Australia itu ada
tiga lapis saringan. Lapis pertama
adalah saringan di pintu depan. Enggak
memenuhi syarat. Enggak boleh masuk.
Tega. Iya. Tapi ini nyegah beban di masa
depan. Lapis kedua adalah wajib
integrasi. Udah masuk, harus belajar
bahasa, harus kerja, enggak ada
kemajuan, visa lu terancam. Lapis ketiga
adalah hukum keras, hak tinggal sepaket
sama kewajiban taat hukum. Enggak ada
kawasan bebas hukum atau daerah yang
polisinya takut masuk, hasilnya duit
Rp200-an juta yang mereka keluarin di
awal buat modalin imigran belajar, balik
modal karena imigrannya jadi produktif,
kerja, dan bayar pajak. Ini
hitung-hitungan dagang, bukan soal
perasaan. Nah, the most important
question adalah apa hubungannya sama
kita di Indonesia? Oke, Indonesia emang
bukan tujuan imigran segede Eropa atau
Australia, tapi sadar enggak sih
Indonesia lagi berubah? Investasi asing
deres masuk. Proyek tambang smelter,
infrastruktur banyak bawa tenaga ahli
luar. ASEAN juga makin bebasin keluar
masuk tenaga kerja. Ke depan bule atau
warga asing yang tinggal lama di sini
bakal makin banyak. Indonesia punya
modal sosial kuat, warga kita kepo,
guyup, dan peran RT RW itu jalan banget.
Tapi tetap aja ada risiko kalau kita
lengah. Pelajaran pertama buat Indonesia
kualitas itu harga mati, jumlah nomor
sekian. Jangan asal terima orang asing
masuk cuma demi ngejar angka investasi.
Harus dicek siapa yang masuk, mau
ngapain, dan bisa enggak dia ngebaur
sama kita. Pelajaran kedua, di mana bumi
dipijak, di situ langit dijunjung. Ini
pepatah lama tapi relevan banget. Kalau
ada orang asing mau cari makan dan
tinggal lama di sini, wajib hukumnya
bisa bahasa Indonesia, hormat sama hukum
kita, dan ngghargain adat istiadat kita.
Jangan sampai ada enklive atau kampung
eksklusif yang isinya orang asing semua
dan kita warga lokal malah jadi tamu di
tanah sendiri. Pelajaran ketiga, jangan
takut debat. Jangan dikit-dikit baper
dibilang rasis atau anti asing kalau
kita lagi kritis soal kebijakan imigrasi
atau tenaga kerja asing. Swedia hancur
karena mereka takut ngomong jujur sampai
akhirnya telat. Pelajaran terakhir dan
ini yang paling krusial. Negara enggak
boleh gosting. Kalau negara absen atau
lembek di suatu wilayah pasti ada pihak
lain yang ngambil alih. Dan biasanya
yang ngambil alih itu preman atau mafia.
Swedia yang negara maju aja bisa
kebobolan. Masa kita mau sok-sokan
ngerasa aman. Kisah Swedia, Perancis
sama Belgia ini bukan buat diketawain.
Ini lampu kuning buat kita. Australia
ngasih contoh kalau imigrasi bisa diatur
asal ada disiplin, transparansi, dan
nyali buat negakin aturan, Indonesia
masih punya waktu buat nyiapin regulasi
yang benar. Tapi waktu itu cuma berharga
kalau dipakai buat persiapan, bukan buat
denial sambil bilang, "Ah, itu kan di
Eropa, enggak mungkin kejadian di sini."
Ingat, sejarah emang enggak pernah
ngulang persis sama, tapi polanya selalu
mirip-mirip. waspada itu wajib