Kind: captions
Language: id
Geng, hari ini kita akan membahas
sesuatu yang berhubungan dengan negara
tetangga kita yaitu Malaysia. Nah,
pembahasan ini berkaitan juga dengan
negara kita Indonesia. Sebelumnya gua
minta maaf dulu nih kepada penonton
kamar Jerry, terutama untuk teman-teman
yang dari Malaysia karena gua tahu
banget ya, banyak teman-teman atau
saudara-saudara kita dari Malaysia yang
juga nonton video dari channel ini
setiap hari. Nah, apa yang gua sampaikan
ini bukan bermaksud untuk mengadu domba,
memecah belah dua negara, atau
menabrakkan kita semua. Enggak sama
sekali. Tapi pembahasan ini bertujuan
untuk memberikan informasi dan semoga
bisa menjadi edukasi untuk kita semua.
Jadi untuk kita semua ya tetap jaga tali
persaudaraan. Kalau memang ada
perselisihan di negara kita ya
biarkanlah itu menjadi urusan pemerintah
ya. Lagian kita juga capek gitu ya
dengan aturan negara kita ini gitu kan.
Untuk perang biayanya ada. Sementara
untuk saudara-saudara kita yang
membutuhkan kemiskinan kayaknya berat
banget. Beli peluru duitnya banyak.
Membantu orang miskin, beasiswa,
pendidikan, kesehatan segala macam.
Hah, berat ya gitulah. Nah, dan memang
ya, Geng, dua negara ini yaitu negara
Indonesia dan Malaysia memang serupa di
dalam banyak hal dari segi budaya dan
suku dan hampir mirip-mirip. Nah, tapi
serupa bukan berarti sama. Karena banyak
hal di antara kedua negara yang akan
kita bahas ini ada kontra satu sama
lain. Salah satunya dengan topik yang
akan kita bahas yaitu mengenai sengketa
Laut Ambalat. Nah, isu ini memang sudah
terjadi sejak bertahun-tahun silam.
Namun sampai kini konflik di Laut
Ambalat ini enggak kunjung meredah.
Bahkan sekarang muncul konflik baru di
sana. Sebab pihak Malaysia dikabarkan
melakukan sesuatu yang berkaitan dengan
Laut Ambalat ini yang mana hal tersebut
bisa melemahkan klaim Indonesia atas
Laut Ambalat. Jika dibiarkan, Indonesia
bisa kehilangan klaim wilayah atas laut
ambala tersebut. Nah, tentunya pihak
Indonesia tidak tinggal diam dan
memutuskan untuk melakukan berbagai
jalan diplomasi untuk tetap bisa
mempertahankan klaim di Laut Ambalat.
Nah, apa yang dilakukan oleh pihak
Malaysia terhadap Laut Ambalat sampai
membuat Indonesia jadi benar-benar
mengambil tindakan yang serius? Nah, di
video kali ini kita akan membahasnya
secara lengkap. Langsung aja nih kita
bahas. Halo, Geng. Welcome back to Kamar
Jerry
[Musik]
genggeng. Pembahasan awal kita adalah
kita akan membahas bagaimana kronologi
bermulanya isu soal laut ambalat yang
kembali memanas antara Malaysia dan
Indonesia.
Isu ini memang udah lama terjadi, Geng.
Tapi gua akan jelaskan dulu terkait isu
terbarunya. Kita mundur dulu ke
pertemuan di akhir Juni 2025 antara
Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana
Menteri Malaysia yaitu Anwar Ibrahim.
Nah, di saat itu, Geng, kedua negara ini
sepakat saling menyelesaikan masalah
hukum terkait batas wilayah di Ambalat
sesegera mungkin. Kesepakatan ini muncul
atas pandangan kedua negara yang punya
hubungan kerja sama yang erat sejak
lama. Indonesia dan Malaysia akan mulai
kerja sama ekonomi yang disebut dengan
join development. Nah, di dalam konsep
kerja sama tersebut kedua negara bakal
mengelola bersama-sama berbagai jenis
sumber daya alam yang ditemukan di
Ambalat. Nah, dikira permasalahan ini
selesai, Geng, dengan adanya kesepakatan
tersebut. Tapi tiba-tiba terjadilah
huruara di tanggal 4 Agustus 2025 yang
disebabkan karena Datuk Seri Muhammad
Hasan atau yang biasa dikenal dengan Tok
Mat selaku Menteri Luar Negeri Malaysia
itu tiba-tiba berpidato di sidang Dewan
Rakyat. Pidato tersebut menegaskan
Malaysia memiliki hak kedaulatannya atas
wilayah maritim yang dikenal sebagai
blok ND6 dan ND7 di laut Sulawesi.
Nah, ini nih yang memancing amarahnya,
yang memancing pertikaiannya nih awal
mulanya di sini. Terus geng, Tok Mat itu
mengatakan bahwa klaim Indonesia yang
merujuk kepada ambalat itu mencakup
sebagian laut Sulawesi. Beliau
menjelaskan bahwa ambalat adalah istilah
yang digunakan oleh Indonesia untuk
membenarkan klaim mereka atas wilayah
tersebut. Sementara blok ND6, ND7 ya itu
berada di dalam wilayah kedaulatan
Malaysia dan hak kedaulatan negara yang
berdasarkan hukum internasional yang
didukung oleh putusan Mahkamah
Internasional atau ICJ pada tahun 2002,
kata beliau. Nah, oleh karena itu
istilah yang lebih akurat untuk wilayah
yang dimaksud yang sejalan dengan posisi
Malaysia adalah laut Sulawesi. Dengan
kata lain, pihak Malaysia ingin mengubah
nama wilayah yang semulanya bernama Laut
Ambalat menjadi Laut Sulawesi, Geng. Dan
Malaysia tidak mau untuk menyebutnya
sebagai Ambalat. Sebab ambalat ini
dinilai oleh Tok Mat ini sebagai kata
atau nama yang diberikan oleh Indonesia
yang dipakai oleh orang Indonesia untuk
memperkuat klaim atas wilayah yang
disengketakan tersebut. Kurang lebih
kayak gitu. daripada rujukan kawasan
ambang batas laut ataupun ambalat yang
digunakan oleh pihak Indonesia. Tuntutan
Indonesia meliputi sebahagian laut
Sulawesi termasuk blok ND6 dan ND7.
Malaysia berpendiaran bahwa blok ND6 dan
ND7 itu terletak dalam kawasan
kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan
negara berdasarkan kepada undang-undang
antarbangsa yang terhasil selaras dengan
keputusan Mahkamah Keadilan Antarbangsa
ataupun ICJ dengan izin pada 2002.
Sehingga geng, jika orang Malaysia ikut
menyebut wilayah itu dengan sebutan
ambalat, maka itu sama aja dengan orang
Malaysia mengakui klaim dari Indonesia
menurut si Tokmat ini. Dan bagi pihak
Malaysia, perubahan istilah itu penting
agar mencegah kebingungan publik dan
mencegah isu perbatasan yang
dipolitisasi menjelang pemilu negara
bagian. Dan pengubahan nama ini
dilakukan secara sepihak oleh Malaysia
tanpa koordinasi dulu dengan pihak
Indonesia. Oleh demikian, rujukan yang
lebih tepat kepada kawasan berkenaan
yang perlu digunakan selaras dengan
pendirian Malaysia adalah laut Sulawasi
bukannya ambalat. Ambalat ni adalah
istilah daripada Indonesia yang nak
meyakinkan, yang nak membuatkan er dia
punya klaim ke atas kawasan tersebut.
Jadi kita guna kawasan ini sebagai laut
Sulawesi. Jangan guna ambalat kerana
ambalat itu istilah daripada sana untuk
menguatkan mereka punya permohonan. Nah,
di sinilah jadi terpancing nih. Tokmat
ini menyampaikan hal tersebut ketika dia
menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan
pengembangan bersama kawasan ambalat ini
bersama dengan Indonesia atas dasar
penggunaan peta baru Malaysia edaran
1979. Nah, beliau menegaskan bahwa
putusan ICJ mengenai Sipadan dan juga
Ligitan itu sudah memperkuat hak maritim
Malaysia yang diproyeksikan dari kedua
pulau tersebut yang termasuk ke dalam
blok ND6 dan ND7. Nah, menurutnya
berdasarkan hukum internasional
khususnya Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang hukum laut atau
disingkat dengan UNCOS
tahun 1982, batas maritim ditentukan
berdasarkan garis ee air rendah di
sepanjang pantai, bukannya garis
sepasang tinggi. Dan Malaysia mematuhi
prinsip ini, kata beliau. Sementara
Indonesia dikatakan justru mengklaim
sebaliknya. Beliau juga mengatakan
negosiasi terkait batas maritim antara
Malaysia dan Indonesia sudah berjalan
melalui pertemuan teknis sejak tahun
2005 dan sudah dilaporkan kepada komisi
gabungan untuk kerja sama bilateral dan
konsultasi pemimpin tahunan kedua negara
ini. Nah, Tokmat ini juga bilang
meskipun ada selisih paham terkait klaim
dari wilayah tersebut, TokMat menjamin
bahwa Malaysia akan menangani masalah
ini melalui cara yang damai. Beliau
mengaku tidak mau masalah tersebut
justru mengganggu hubungan bilateral
yang sudah terjalin dengan baik bersama
negara kita Indonesia. Nah, selain itu
beliau juga menghimbau agar warga
Malaysia tidak ikut terpancing emosi
dalam pembahasan wilayah yang disentakan
dengan Indonesia ini. Nah, sebenarnya
himbauan ini bagus ya, tapi kan pidato
si Bapak ini kan malah mengundang
perpecahan sebenarnya. Dan Tok ini ya
menekankan bahwa penyelesaian batas
maritim tetap menjadi prioritas
pemerintah. Langkah strategis yang
diambil meliputi penyelesaian delineasi
maritim dengan Indonesia melalui
mekanisme diplomatik hukum serta teknis.
Beliau juga ingin memastikan
keterlibatan penuh warga Sabah dalam
setiap keputusan yang mempengaruhi atas
batasan dengan negara bagian tersebut.
Hal ini dinilai wajib dilakukan untuk
melindungi kepentingan strategis dan
keamanan Malaysia, Geng. khususnya dalam
sumber daya alam, perairan teritorial
dan juga zona ekonomi eksklusif atau
yang disingkat dengan ZE. Mengenai peran
ee Sabah, daerah Sabah nih ya, Tokat ini
menyatakan bahwa pemerintah negara
bagian yang terlibat aktif di dalam
seluruh ee diskusi teknis serta
negosiasi. Dan beliau juga menyambut
usulan agar pejabat di Wismap Putra atau
Departemen Maritim Malaysia memberikan
penjelasan kepada anggota parlemen,
senator, dan anggota Dewan Sabah untuk
mencegah kebingungan atau manipulasi
politik yang akan terjadi. Pernyataan
tomat inilah yang pada akhirnya memicu
pertanyaan nih, Geng, bagi berbagai
kalangan. Apakah ambalat merupakan nama
resmi yang diakui secara hukum oleh
pemerintahan Indonesia? Nah, dari
informasi yang gua ambil di media
kumparan ya, untuk bisa menjawab
pertanyaan ini harus terlebih dahulu
memahami bahwa ambalat adalah blok laut
yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu
blok ambalat dan blok ambalat timur.
Kedua blok ini memiliki luas total
sekitar 15.235
km² berada di wilayah perairan laut
Sulawesi yang mana tumpang tindih dengan
wilayah yang diklaim oleh Malaysia
sebagai ND6 dan ND7.
Nama ambalat itu pun digunakan dalam
konteks eksplorasi sumber daya alam
bawah laut khususnya bagi pertambangan
minyak. Geng penamaan blok laut ini
dilakukan oleh pemerintah Indonesia
dalam upaya menetapkan zona-zona
eksplorasi migas yang berada di bawah
yurisdiksi nasional. Di salah satu titik
di kawasan itu menyimpan cadangan
potensial sebesar 764 juta barel minyak
dan 1,4 triliun kaki kubik gas.
Kandungan minyak serta gas di sana
disebut bisa dimanfaatkan sampai 30
tahun ke depan. Tapi Geng, belum
diketahui secara pasti kenapa nama
ambalat yang dipilih sebagai nama untuk
blok tersebut. Gak ditemukan juga adanya
dokumen publik yang secara eksplisit
menjelaskan asal-usul penamaan ambalat
ini. Nah, dari pencarian yang dilakukan
oleh media kumparan, ambala ternyata
juga merupakan nama sebuah desa yang
terletak di Kecamatan Sekatak, Kabupaten
Bulungan, Kalimantan Utara. Tuh. Nah,
namun jarak geografis antara Desa
Ambalat yang sebenarnya dengan lokasi
blok ambalat di Laut Sulawesi bisa
dikatakan sangat jauh. tidak menunjukkan
adanya keterkaitan secara langsung. Nah,
jadi masih membingungkan nih kenapa
namanya harus dipilih jadi ambalat gitu.
Siapa yang pertama kali mencanangkan
nama itu tuh enggak diketahui. Nah, di
saat itu nih ya sebenarnya, Geng, di
masa pemerintahan Presiden Jokowi,
Indonesia itu pernah merubah nama lokasi
laut, yaitu Indonesia resmi mengganti
nama bagian dari laut Cina Selatan yang
berada di dalam wilayah yurisdiksi
Indonesia, yaitu menjadi laut Natuna
Utara pada tahun 2017.
Nah, itu pernah dilakukan. Tapi gak tahu
nih untuk ambalat ini bisa apa enggak.
Nah, walaupun terlihat spele ya cuma
mengubah nama aja namun ternyata efeknya
bisa dianggap sangat besar geng. Karena
perubahan nama dari Laut Ambalat ini
menjadi laut Sulawesi bakal membuat
klaim Indonesia atas wilayah tersebut
menjadi lemah. Bahkan para nelayan
Indonesia juga bisa terancam jika nama
tersebut diubah. Nah, karena kan udah
jadi wilayah Malaysia seutuhnya tuh.
Kalau Indonesia ada nelayan yang nyasar
ke sana atau nyari ikan di sana bisa
ditangkap gitu. Lalu bagaimana tindakan
pemerintah nih atas pengubahan nama yang
dilakukan sepihak oleh Malaysia terutama
oleh TokMAT ini. Nah, sekarang kita akan
masuk ke dalam dampak dan upaya
diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia atas kejadian ini.
Nah, jadi geng jika Laut Ambalat diubah
menjadi laut Sulawesi namanya ya sesuai
dengan keinginan si Tokmat tadi tentunya
akan berubah juga batas wilayahnya. Buat
kalian yang berpikir hal tersebut tidak
berdampak bagi rakyat Indonesia,
terutama kita rakyat biasa kayak gini,
kalian salah, Geng. Karena yang paling
berdampak itu adalah para nelayan yang
akan menjadi pihak pertama yang
merasakan kerugiannya. Terutama nelayan
yang ada di daerah Nunukan, Sebatik, dan
Pesisir Kalimantan Utara. Ketika mereka
mendengar kabar ini, banyak dari mereka
yang takut untuk melaut karena khawatir
bakal dianggap masuk ke dalam wilayah
Malaysia dan menghadapi resiko
penangkapan. Dan seperti yang kita tahu
ya, beberapa kejadian orang-orang
Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia
yang dianggap ilegal itu bahkan ada yang
sampai dioor hingga tewas. Kan pernah
kita bahas tuh kasusnya ya. Karena ya
masalah ilegal-ilegal ini seram banget,
Geng. Banyak banget tuh orang-orang kita
Indonesia yang nakal yang masuk ke dalam
wilayah Malaysia tanpa izin. Nah, jadi
wajar aja ya e polisi laut mereka atau
polisi penjaga perbatasan mereka itu
melakukan tindakan yang tegas dan
terukur kayak gitu. Dan hal inilah yang
menjadi patokan atau acuan dari para
nelayan yang ingin melaut. Mereka
ketakutan untuk masuk wilayah orang
lain. Padahal ya laut tersebut adalah
laut mereka. Mereka berhak mencari ikan
di sana. Namun karena ancaman pengubahan
nama, mereka jadi harus menahan diri
untuk tidak melaut, tidak bekerja,
karena takut patroli dari pihak Malaysia
bakal menangkap mereka. Tapi kalau
mereka enggak melaut, keluarga mereka
kelaparan. Nah, terganggunya aktivitas
melaut ini sangat berdampak pada
pendapatan harian para nelayan dan juga
ya berdampak untuk masyarakat yang
bergantung pada konsumsi ikan ya kan.
Pasokan ikan di pasar tuh jadi menurun
terutama di daerah sekitarnya gitu kan.
Nah, terus geng kemudian masih ada
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak
Malaysia di batas laut yang ada di Laut
Ambalat yang mana berdasarkan laporan
dari Badan Keamanan Laut atau Bakamla,
setidaknya ada tujuh kapal asing yang
diduga berbendera Malaysia melanggar
batas wilayah sengketa pada bulan Juli
sampai Agustus 2025. Hal ini ternyata
memicu peningkatan patroli oleh TNI AL
di sekitar Pulau Sebatik untuk
mengamankan ZE Indonesia. Dan
Kementerian Luar Negeri Indonesia juga
resmi mengirimkan nota resmi diplomatik
pada tanggal 4 Agustus 2025 yang mana
ini menegaskan posisi Indonesia yang
tetap konsisten memperjuangkan hak sah
atas ee Laut Ambalat yang sesuai dengan
hukum internasional. Nah, bagi Malaysia
dengan adanya pengerahan patroli TNI AL
dalam jumlah yang lebih banyak
dibandingkan sebelumnya membuat mereka
merasa bahwa patroli ini menjadi bagian
dari agresi militer. Nah, ini nih yang
bisa memancing peperangan nih. Seram.
Kementerian Luar Negeri Indonesia
akhirnya buka suara setelah pernyataan
dari Tokmat yang ingin menggunakan nama
laut Sulawesi untuk menggantikan Laut
Ambalan. Abdul Kadir Jailani selaku
Direktur Jenderal Asia Pasifik itu
menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen
menyelesaikan sengketa perbatasan dengan
cara perundingan damai. Indonesia selalu
mematuhi dan menjunjung tinggi prinsip
yang ada di ASEAN yaitu akan selalu
menyelesaikan semua perbedaan melalui
cara-cara yang damai. Dan itulah yang
dinilai bagi Indonesia ya sebagai nilai
yang penting untuk diterapkan. Pak
Jelani ini juga mengatakan untuk bisa
menyelesaikan sengketa itu memang perlu
waktu dan menurutnya proses perundingan
sudah berlangsung selama 43 putaran.
Sejak tahun 2005 proses perundingan
perbatasan memiliki masalah teknis yang
kompleks sehingga membutuhkan waktu,
Geng. Dalam proses tersebut, Indonesia
bakal terus memperjuangkan berdasarkan
kepentingan nasional serta
prinsip-prinsip yang ada. Nah, lalu Pak
Jailani ini juga menyebutkan bahwa
Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan
yang panjang dan erat. Kedua negara juga
berkomitmen menyelesaikan sengketa
perbatasan melalui dialog gitu.
Terus geng, Pak Hermono selaku Dubes RI
untuk Malaysia juga mengatakan sudah
melaporkan keputusan Malaysia untuk
mengubah nama Laut Ambalat ini menjadi
laut Sulawesi ke Kementerian Luar Negeri
yang ada di Jakarta. Tapi meskipun
begitu, Pak Hermono ini enggak mau
berkomentar lebih lanjut terkait
penyebutan blok ambalat sebagai laut
Sulawesi oleh Malaysia, Geng. Menurut
beliau hal itu ya lebih tepat jika
dijawab oleh pihak Kemlu aja. Nah, dari
pihak DPR di dalam kejadian ini juga
angkat bicara terkait polemik ini, Geng.
Salah satunya disuarakan oleh Saleh. Ya,
Pak Saleh ini adalah anggota Komisi 1
DPR yang meminta pemerintah Indonesia
untuk segera memberikan klarifikasi
terkait pernyataan terbaru pemerintah
Malaysia tersebut. Menurut beliau, hal
ini berpotensi untuk memicu ketegangan
politik bilateral sampai memunculkan
persepsi yang keliru di masyarakat.
Penjelasan resmi dari dua negara itu
menjadi sangat penting agar isu ini
tidak berkembang menjadi sumber
perpecahan alias jadi bola liar gitu ya.
Bayangin aja kalau masyarakat yang
mendengar ada hal kayak gini otomatis
kan ya satu sama lain saling nyerang
gitu kan geng. Bahaya banget buat kita.
Bahaya banget juga buat saudara-saudara
kita yang ada di Malaysia. Dengan adanya
klarifikasi dari kedua belah pihak
pemerintah ini akan menjadi langkah yang
meredam ketegangan antara Indonesia dan
Malaysia. Selain itu, pemerintah diminta
untuk membuka isi kerja sama antara
Presiden Prabowo dengan Anwar Ibrahim
selaku Perdana Menteri Malaysia yang
selama ini belum disampaikan secara
detail kepada publik. Nah, jadi
pertemuan Pak Prabowo kemarin itu
masyarakat tuh belum tahu sepenuhnya isi
pembicaraannya tuh apa aja sih
sebenarnya gitu. Yang dikatakan tuh ya
cuma, "Oh, iya kita sudah sepakat sama
Malaysia bakal kerja sama mengelola
ambalan bareng-bareng." Eh, tahunya ada
kayak gini ya kan. Kemudian geng, Wakil
Ketua Komisi 1 DPR yang bernama Pak Dev
Laksono itu menyatakan bahwa sikap
Malaysia yang menyebut Laut Ambalat
dengan nama Laut Sulawesi harus
dicermati dengan serius oleh pemerintah.
Alasannya karena perubahan nama itu bisa
berpengaruh kepada persepsi publik.
Padahal kawasan perairan tersebut sampai
saat ini masih menjadi wilayah sengketa
antara pemerintah Indonesia dan
Malaysia. Jadi, dua-duanya tuh belum
berhak memiliki seutuhnya. Masih
disengketakan gitu, Geng. Dan selain
itu, Geng, Pak Devini juga mengatakan
bahwa Indonesia memegang prinsip
kedaulatan wilayah berdasarkan hukum
internasional, terutama perjanjian
landas Kontinent 1969 serta hukum laut
UNCLOS atau eh UNClause atau unclause
gitu bacanya ya tahun 1982. Nah, selama
2 dekade terakhir pemerintah Indonesia
menyebut kawasan itu sebagai Laut
Ambalat dan menurutnya penyebutan nama
tersebut menjadi bagian dari diplomasi
yang panjang. Dan oleh karena itu, hal
ini menjadi salah satu alasan kenapa
sikap Malaysia yang menyebut Laut
Ambalat sebagai Laut Sulawesi perlu
diperhatikan dengan serius. Jadi bukan
sekedar hanya ganti nama doang tuh. Dan
pihak DPR menyebutkan bahwa mereka
menghargai sikap pemerintah Malaysia
yang ingin menyelesaikan sengketa dengan
damai dan jalur diplomasi. Tapi meskipun
begitu, Pak Dev ini ya mengingatkan gitu
pemerintah agar tetap waspada dengan
memperkuat posisi diplomatik, hukum
serta pengawasan di Laut Ambalat. Pak
Dev ini juga mendorong agar TNI Angkatan
Laut menggelar operasi di wilayah sana.
Terlebih lagi dengan masih banyaknya
perahu-perahu dari Malaysia yang
melintas di sana, tentunya TNI AL akan
memperbesar jumlah patroli di Ambalat
supaya apa ya? Hak Indonesia tidak
diserobotlah secara ilegal. Ya,
sebaliknya juga gitu ya. Indonesia
rakyatnya juga enggak bisa sembarangan
masuk Malaysia dengan cara ilegal. Jadi
mereka juga punya hak untuk melakukan
tindakan tegas dan terukur sesuai dengan
ya SOP-nya mereka gitu. Cuma nih geng ya
kalau patroli di laut itu diperkuat
pastinya membuat pihak Malaysia juga
akan menganggap bahwa ini menjadi bagian
dari agresi ya kan. Nah bisa-bisa
memancing peperangan seperti yang gua
sebutkan sebelumnya. Nah, namun geng
pengamat militer dari Institute for
Security and Strategic Studies yang
bernama Pak Khairul Fahmi itu bilang itu
bukanlah sebuah agresi terhadap
Malaysia. Sebab patroli TNI angkatan
laut di sana sudah dilakukan sejak lama
dan bukan sebagai bentuk agresi ataupun
respon emosional terhadap klaim dari
Malaysia. Operasi yang dijalankan oleh
TNI AL di sana sebagai bagian dari
tanggung jawab konstitusional dalam
menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.
Operasi tersebut sengaja dilakukan untuk
menunjang kedudukan Indonesia yang
berhak mengelola wilayah yurisdiksi ya
berdasarkan hukum laut internasional.
Nah, Pak Fahmi ini memandang bahwa
kehadiran militer di wilayah sengketa
menjadi tanda eksistensi dan kewaspadaan
negara. Meskipun demikian, Pak Fahmi ini
mengingatkan operasi di Blok Ambalat itu
dilakukan secara profesional dan selaras
dengan jalur diplomasi sehingga tidak
disalah artikan sebagai bentuk
provokasi. Kalau sampai ada yang
terprovokasi
bisa perang beneran. Nah, jadi menurut
Pak Fahmi ini sah-sah aja jika terjadi
peningkatan patroli di Ambalat sebagai
bentuk mempertahankan klaim Indonesia
atas wilayah tersebut.
Nah, sebagai informasi juga nih, Geng.
Presiden Prabowo itu udah tahu soal ini
dan beliau menyebutkan Indonesia dan
Malaysia akan mencari solusi terbaik dan
damai untuk menyelesaikan konflik di
wilayah Ambalat. Pak Prabowo menyebutkan
bahwa penyelesaian yang baik itu perlu
ada itikad baik dari kedua belah pihak.
Nah, itu perlu ada itikad baik. Ini
artinya Indonesia juga harus
sabar-sabar, Malaysia juga harus
sabar-sabar. Pokoknya Pak Prabowo bilang
kalau masalah ini perlu untuk
diselesaikan secara baik-baik oleh
Indonesia maupun Malaysia. Jadi jangan
apa-apa tuh langsung berperang gitu,
Geng.
Ya, kita cari ee penyelesaian yang baik,
yang damai gitu. Ada itikad baik dari
dua dua pihak, ya. kita jangan biasalah
ada mungkin
intinya kita mau penyelesaian yang baik
ya.
Nah, jadinya sekarang kalian sudah paham
ya, Geng, gimana duduk permasalahannya
terkait isu ee yang kembali memanas di
Laut Ambalat ini antara negara kita
dengan negara tetangga. Tapi seperti
yang gua katakan sebelumnya, sengketa
ini sebenarnya sudah berlangsung sejak
bertahun-tahun lalu. Dan biar kalian
juga tahu bagaimana situasi Laut Ambalat
secara lebih lengkap dan jelas, kita
akan masuk ke dalam penjelasan bagaimana
sih konflik berkepanjangan di ambalat
ini bermula dan sampai berlarut-larut.
Jadi, Geng semuanya berawal ketika
Indonesia dan Malaysia masing-masing
sedang melakukan penelitian untuk
mengetahui landasan kontinen dan ZI.
Nah, di tengah-tengah penelitian baik
Indonesia maupun Malaysia mengalami
perbedaan persepsi terhadap posisi
ambalat. Lebih lanjut di tanggal 27
Oktober 1969 ditandatanganilah
perjanjian tapal batas landas kontinent
Indonesia yang disebutkan bahwa blok
ambalat adalah milik Indonesia. Tuh dari
awal tuh udah dikatakan itu milik
Indonesia. Nah, sejak saat itu konflik
antara Indonesia dan Malaysia mulai
memanas. Khususnya di tahun 1979 ketika
Malaysia mengingkari perjanjian tapal
batas landas kontinen ini. Nah, Malaysia
di saat itu dikatakan justru memasukkan
blok maritim ambalat ke dalam peta
mereka secara sepihak tanpa
pemberitahuan. Nah, ini mohon maaf ya
teman-teman Malaysia. aku tidak
bermaksud menyudutkan atau apa, tapi
dari informasi yang aku dapat seperti
itu. Kalau memang kalian punya informasi
lain, tidak sepaham dengan hal ini,
tidak sepakat, kalian boleh tinggalkan
komentar di bawah. Oke. Nah, kita
lanjutkan. Di saat itu enggak cuma
Indonesia aja yang memprotes hal ini.
Negara-negara lain seperti Inggris,
Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan
juga Vietnam juga protes. Namun ya di
informasi lain disebutkan kalau
permasalahannya ternyata bermula ketika
dua perusahaan yaitu Shell dari Malaysia
dan juga Eni atau Eni dari Italia yang
beroperasi atas izin Indonesia
mengajukan izin eksplorasi di wilayah
yang tumpang tindih tersebut. Di wilayah
yang apa ya? yang kayak samar banget ini
wilayah Indonesia apa Malaysia gitu. Di
tahun 1980, Indonesia pun dengan tegas
menyatakan protes terhadap pelanggaran
yang sudah dilakukan oleh negara
Malaysia ini. Dan akhirnya singkat
cerita, pada tahun 2002 ICJ memenangkan
Malaysia dalam sengketa Sipadan dan
Ligitan. Dan sejak itu Malaysia jadi
semakin aktif menunjukkan klaimnya atas
wilayah ambalat. Pada tanggal 21
Februari 2005, ketegangan memuncak saat
17 warga negara Indonesia tiba-tiba
ditangkap oleh kapal perang Malaysia
yang bernama KD Sriaka di wilayah Karang
Unarang. Yang mana wilayah ini diklaim
masuk ke dalam ambalat. Nah, sekitar 2
bulan kemudian, tepat 8 April 2005,
terjadilah insiden saling serempet
antara kapal perang NKRI Tedong Naga
dengan kapal diraja Rencong milik
Malaysia. tuh apa sesama militer gitu
saling bergesekan. Dan untuk bisa
meredam eskalasi militer, TNI
mengeluarkan kebijakan pada tanggal 21
April 2005 bahwa kapal Indonesia hanya
boleh menembak jika diserang lebih dulu.
Nah, cuma geng di saat itu pelanggaran
tetap saja terjadi. Antara bulan Januari
sampai Juni 2008, Indonesia mencatat 13
kali pelanggaran kapal dan pesawat
militer Malaysia yang memasuki wilayah
Ambalat. TNI pun merespon dengan
mengerahkan 130 personel marinir dan
menyiagakan sejumlah kapal perang di
kawasan Ambalat di saat itu. Terus,
Geng, di tanggal 25 Mei 2009, kapal
perang Malaysia kembali masuk ke dalam
wilayah Ambalat sebelum akhirnya diusir
oleh KRI Untung Suropati. Nah, karena
konflik yang tidak kunjung mereda inilah
ya di tahun 2009 itu juga Presiden SBY
dan Perdana Menteri Malaysia yaitu
Abdullah Ahmad Badawi mengambil solusi
politik untuk bisa meredakan kedua belah
pihak. Melalui pertemuan itu, baik pihak
Indonesia ataupun Malaysia saling
menjelaskan landasan hukum yang mana
klaimnya atas Blok ambalat ini.
Penjelasan landasan hukum Malaysia
terhadap blok ambalat pun ditolak oleh
Indonesia. Nah, sebab Malaysia di saat
itu mengklaim ambalat dengan menerapkan
prosedur penarikan garis pangkal
kepulauan dari Pulau Sipadan dan juga
Ligitan yang sudah mereka rebut di tahun
2002. Nah, cuma klaim tersebut
bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut
atau UNCLOS tahun 1982 yang mana dalam
satu ee pasalnya disebutkan bahwa
Indonesia merupakan negara kepulauan di
mana garis pangkal penentuan wilayahnya
ditarik dari wilayah kepulauan terluar.
Sementara itu, Malaysia merupakan negara
pantai biasa sehingga cuma boleh memakai
garis pangkal biasa untuk menentukan
batas wilayahnya. Dengan demikian,
berdasarkan dari UNCOS tahun 1982, ya,
ambalat diakui sebagai wilayah
Indonesia, Geng. Nah, namun seperti yang
kita tahu hal ini tidak menyelesaikan
permasalahan yang terjadi di antara
negara kita Indonesia dengan negara
Malaysia yang sampai kini terus
bergesekan.
Nah, itu dia, Geng, ya, pembahasan kita
hari ini mengenai polemik sengketa yang
terjadi di Ambalat, ya. Semoga ya
biarkanlah pemerintah kita yang
berperang. Tapi kita-kita nih sebagai
masyarakat ya tetap saling bersaudara,
adem-adem aja. Karena seperti yang kita
tahu ya, apapun yang dilakukan oleh
pemerintah kita tetap cari makan
sendiri. Sedih banget ya. Itulah yang
gua sedihkan ya. Kenapa untuk dana
perang tuh setiap negara itu punya
dananya, tapi untuk eh membantu rakyat
miskin, mensejahterakan rakyat itu
dananya kayak enggak ada gitu. Aneh
banget. Oke, gimana menurut kalian
tentang pembahasan kita kali ini? Coba
tinggalkan komentar menurut opini kalian
masing-masing.