Resume
goCixrph0cg • Webinar 79 Green Infrastructure untuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Updated: 2026-02-12 02:09:09 UTC

Berikut adalah rangkuman komprehensif dan terstruktur dari konten video Webinar ke-79 yang diselenggarakan oleh Ekoedu.


Green Infrastructure & Blue-Green Infrastructure: Strategi Pengelolaan DAS Berkelanjutan di Era Urbanisasi

Inti Sari (Executive Summary)

Webinar ini membahas secara mendalam mengenai konsep Green Infrastructure (GI) dan Blue-Green Infrastructure (BGI) sebagai solusi inovatif dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan air permukaan di kawasan perkotaan. Dipandu oleh narasumber ahli, Prof. Dr. Sri Mariati, diskusi mengupas pergeseran paradigma dari infrastruktur abu-abu (konkrit) ke infrastruktur hijau yang meniru proses alam, tantangan implementasi di Indonesia, serta integrasinya dalam perencanaan tata ruang. Acara ini juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas wilayah dan sektor serta isu kualitas air yang mulai menjadi perhatian utama.


Poin-Poin Kunci (Key Takeaways)

  • Definisi Inti: Green Infrastructure (GI) meniru proses alam untuk mengelola air hujan, sedangkan Blue-Green Infrastructure (BGI) menggabungkan pengelolaan air (blue) dengan ruang terbuka hijau (green).
  • Pergeseran Paradigma: Bergeser dari cara lama yang cepat mengalirkan air ke badan air (drainage), ke cara baru yang memaksimalkan pemanfaatan dan resapan air di lokasi (seperti konsep Sponge City).
  • Skala Implementasi: GI dapat diterapkan pada berbagai skala, mulai dari rumah tangga (rainwater harvesting), permukiman, kota, hingga skala strategis lintas wilayah administratif (DAS).
  • Tantangan Utama: Implementasi dihadapkan pada keterbatasan lahan di kawasan padat, status kepemilikan lahan, koordinasi antar wilayah (hulu-hilir), serta biaya awal yang tinggi meskipun lebih hemat jangka panjang.
  • Aspek Kebijakan: Regulasi terbaru (Permen ATR 14/2022) sudah mengakomodir Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB), namun integrasi praktisnya dalam dokumen tata ruang masih membutuhkan pedoman teknis yang lebih rinci.
  • Kualitas Air: Selain kuantitas (banjir), GI juga berperan dalam meningkatkan kualitas air, meskipun isu mikroplastik dan pencemaran di badan resapan memerlukan penelitian lebih lanjut.

Rincian Materi (Detailed Breakdown)

1. Pendahuluan & Profil Ekoedu

  • Platform Ekoedu: Diperkenalkan sebagai platform pelatihan lingkungan yang berfokus pada pengembangan SDM. Ekoedu memiliki lebih dari 2.500 alumni dan menawarkan 15 paket pelatihan, termasuk AMDAL, pengelolaan limbah B3, dan pemodelan banjir.
  • Metode Belajar: Menggunakan sistem e-learning yang fleksibel (dapat diakses kapan saja) dengan instruktur berpengalaman dan praktik langsung, dianggap efisien dan hemat biaya bagi peserta.
  • Konteks Webinar: Webinar ke-74 ini menghadirkan pembicara Prof. Dr. Sri Mariati dengan topik utama penerapan Green Infrastructure dalam pengelolaan DAS.

2. Konsep Dasar Green & Blue-Green Infrastructure (GI & BGI)

  • Apa itu Green Infrastructure?: Pendekatan pengelolaan air hujan yang meniru kondisi alam, tidak hanya mengandalkan pipa dan beton, tetapi menggunakan elemen vegetasi dan tanah untuk meresap dan menyimpan air.
  • Blue-Green Infrastructure (BGI): Istilah yang muncul sekitar tahun 2013 yang menggabungkan komponen air (blue/badan air) dan vegetasi (green/ruang terbuka). Konsep ini relevan untuk mengatasi masalah urbanisasi yang mengurangi area resapan.
  • Perbedaan Urban vs Alami: Kawasan urban ditandai dengan permukaan kedap air (aspal, beton) yang menyebabkan runoff tinggi. GI bertujuan menyeimbangkan pembangunan dengan menjaga fungsi hidrologi alami.
  • Jaringan Terkoneksi: GI tidak hanya lahan hijau biasa, melainkan jaringan terencana yang saling terhubung untuk melindungi sistem ekologi dan memberikan manfaat bagi manusia.

3. Paradigma Baru Pengelolaan Air & Siklus Hidrologi

  • Masalah Utama: Permukaan yang kedap air di kota menyebabkan infiltrasi berkurang dan surface runoff meningkat drastis (dapat mencapai 55% di kawasan suburban dibanding 10% di alam).
  • Paradigma Lama: Mengalirkan air secepat mungkin ke laut atau sungai (drainage cepat) menggunakan infrastruktur abu-abu (grey infrastructure).
  • Paradigma Baru: Memaksimalkan pemanfaatan air hujan di tempat (resapan, penyimpanan) sebelum sisanya dibuang, mirip konsep daur ulang (3R/4R) pada sampah.
  • Contoh Implementasi:
    • Green Roof: Atap dengan tanaman untuk pendinginan dan penyerapan air.
    • Rain Garden: Taman yang dirancang khusus untuk menampung dan meresapkan air hujan.
    • Detention/Retention Pond: Kolam tando atau penampung yang berfungsi sebagai ruang terbuka saat kering dan penampung air saat hujan.

4. Skala Implementasi & Tantangan Lahan

  • Tingkatan Skala:
    • Rumah Tangga: Penampungan air hujan (rainwater harvesting).
    • Kawasan: Taman kota, saluran drainase hijau.
    • Regional/Wilayah Sungai: Melibatkan lintas kabupaten/kota atau provinsi.
  • Tantangan di Kawasan Padat: Di kota dengan kepadatan tinggi dan jalan sempit, sulit menyediakan lahan resapan horizontal. Solusi seperti vertical garden ada, tetapi kurang efektif untuk resapan air (lebih baik untuk udara/estetika).
  • Solusi Kebijakan: Regulasi memungkinkan substitusi lahan hijau dengan inovasi lain, namun tetap harus mempertimbangkan fungsi resapan air untuk mencegah banjir.

5. Pengelolaan DAS & Koordinasi Lintas Wilayah

  • Keterkaitan Hulu-Hilir: Kondisi DAS di hulu sangat mempengaruhi hilir. Kerusakan di hulu akan berdampak banjir atau kekeringan di hilir.
  • Batas Administratif vs Batas Alam: Pengembangan kota seringkali mengikuti batas administratif, sedangkan DAS mengikuti batas alam yang melintasi banyak wilayah. Ini menimbulkan masalah koordinasi.
  • Kompensasi Ekologis: Diperlukan mekanisme di mana wilayah hilir (yang mendapat manfaat) memberikan kompensasi finansial kepada wilayah hulu (yang "berkorban" menjaga lingkungan dan membatasi pembangunan).
  • Konsep Sponge City: Diterapkan di IKN (Ibu Kota Nusantara), kota yang berfungsi seperti spons yang menyerap air. Namun, harus hati-hati dengan kondisi tanah yang rawan longsor jika terlalu banyak menyerap air.

6. Integrasi Kebijakan & Tata Ruang (RTRW)

  • Regulasi Terkini: Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 telah mengatur tentang penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB).
  • Tantangan Integrasi: Banyak dokumen RTRW yang dibuat sebelum regulasi ini, sehingga integrasi GI/BGI belum tampak maksimal. Diperlukan pedoman teknis yang lebih detail.
  • Lembaga Pengelola DAS: Sudah ada lembaga seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas SDA, namun tantangan utamanya adalah efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor (misalnya antara BBWS yang fokus pada teknik sipil dengan Dinas Lingkungan Hidup).

7. Sesi Tanya Jawab & Isu Lanjutan

  • Kualitas Air: Peserta mempertanyakan dampak GI terhadap kualitas air, terkait kontaminan dan mikroplastik yang masuk ke kolam resapan atau biopori. Narasumber menegaskan bahwa tanah memiliki kemampuan filtrasi alami, namun penelitian lebih lanjut soal mikroplastik diperlukan.
  • Studi Kasus Jakarta: Sebagai kota padat dengan >90% lahan terbangun, penerapan GI sulit dan memerlukan pendekatan hibrida (tetap mempertahankan infrastruktur abu-abu seperti tanggul ditambah GI).
  • Skala Makro: Penelitian tentang GI di Indonesia banyak dilakukan pada skala mikro (kesediaan masyarakat), namun masih sedikit pada skala makro (perencanaan kawasan), padahal inilah yang dibutuhkan untuk kebijakan.

Kesimpulan & Pesan Penutup

Green Infrastructure dan Blue-Green Infrastructure bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi perubahan iklim dan urbanisasi. Implementasinya memerlukan pergeseran cara pandang dari pembangunan semata menjadi pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tantangan terbesar bukan hanya pada teknis, melainkan pada tata kelola (governance), koordinasi lintas sektor, serta komitmen politik untuk mengintegrasikan GI ke dalam perencanaan tata ruang secara menyeluruh. Mulailah dari langkah kecil di lingkungan masing-masing, sambil mendorong kebijakan yang mendukung penerapan skala makro.

Prev Next