Berikut adalah rangkuman komprehensif dan terstruktur mengenai webinar tentang pengelolaan limbah B3 dan Non-B3 berdasarkan transkrip yang diberikan.

***

# Regulasi Terkini & Praktik Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3: Panduan Lengkap sesuai PP 22/2021

### Inti Sari (Executive Summary)
Webinar ini membahas secara mendalam regulasi dan mekanisme pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah Non-B3 berdasarkan peraturan pemerintah terbaru, khususnya PP Nomor 22 Tahun 2021. Dipandu oleh narasumber dari Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 KLHK, Ibu Diana Putri dan Ibu Rosliana, materi ini mengupas perubahan paradigma pengelolaan limbah dari *cradle to grave* menjadi *cradle to cradle*, kewajiban perizinan (SLO & Persetujuan Teknis), serta transisi menuju pelaporan digital yang terintegrasi.

### Poin-Poin Kunci (Key Takeaways)
*   **Klasifikasi Limbah:** Limbah B3 dikategorikan berdasarkan karakteristik (Appendix 9 PP 22/2021) atau uji coba, sedangkan limbah Non-B3 terdiri dari limbah terdaftar (Appendix 14) dan limbah yang dikecualikan.
*   **Paradigma Baru:** Pergeseran pengelolaan limbah berfokus pada pemanfaatan kembali (*circular economy*) dan minimasi limbah sejak sumbernya, bukan sekadar pembuangan akhir.
*   **Perizinan & Legalitas:** Penghasil limbah wajib menyusun dokumen lingkungan, sementara penyedia jasa pengelolaan limbah memerlukan SLO (Surat Kelayakan Operasional) dan Izin Usaha.
*   **Digitalisasi:** Pelaporan limbah wajib dilakukan secara elektronik melalui sistem SPE/SIMPEL dan menggunakan *e-Manifest* (Festronik), menggantikan sistem manual berbasis kertas.
*   **Duritas Penyimpanan:** Limbah B3 Kategori 1 maksimal disimpan 90 hari, Kategori 2 maksimal 1 tahun, dan limbah Non-B3 maksimal 3 tahun.

---

### Rincian Materi (Detailed Breakdown)

#### 1. Pendahuluan & Dasar Hukum
Webinar dibuka dengan pengenalan pelatihan-pelatihan lingkungan yang akan datang (seperti AMDAL dan Sertifikasi PPPU). Sesi utama dipandu oleh Ibu Diana Putri dan Ibu Rosliana dari KLHK. Pembahasan diawali dengan sejarah peraturan lingkungan hidup di Indonesia, mulai dari UU 1982 yang belum mengatur khusus B3, hingga perkembangannya melalui PP 19/1994, UU 23/1997, hingga PP 22/2021 yang menjadi dasar hukum pengelolaan limbah saat ini.

#### 2. Klasifikasi dan Karakteristik Limbah
*   **Limbah B3:** Didefinisikan berdasarkan sumber (spesifik dan non-spesifik) dan karakteristik (meledak, mudah terbakar, reaktif, infeksius, korosif, toksik). Jika limbah tidak tercantum dalam Lampiran 9 PP 22/2021, wajib dilakukan uji karakteristik.
*   **Limbah Non-B3:** Terdiri dari limbah yang beralih status dari B3 ke Non-B3 (terdaftar di Lampiran 14) dan limbah yang dikecualikan melalui skema *exclusion*.
*   **Limbah Spesifik:** Limbah dari rumah tangga yang memiliki karakteristik B3, pengelolaannya diatur oleh PP 27/2020 dan tidak memerlukan izin usaha bagi penghasil rumah tangga.

#### 3. Prinsip Pengelolaan Limbah
Pemerintah mendorong perubahan paradigma dari *cradle to grave* (dari tempat tidur hingga liang lahat) menjadi *cradle to cradle*. Prinsip utamanya meliputi:
*   **Minimasi:** Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan.
*   **Pemanfaatan:** Mengubah limbah menjadi bahan baku, substitusi bahan baku, atau sumber energi.
*   **Pengolahan & Penimbunan:** Dilakukan sedekat mungkin dengan sumber limbah. Penimbunan adalah opsi terakhir.

#### 4. Teknis Penyimpanan dan Perizinan (SLO)
*   **Penyimpanan:** Setiap penghasil limbah wajib memiliki tempat penyimpanan sementara. Penghasil wajib menyusun "Standar" atau "Rincian Teknis" yang disetujui dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).
*   **SLO (Surat Kelayakan Operasional):** Diperlukan untuk kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah lanjut. SLO diterbitkan setelah verifikasi fisik fasilitas dan uji coba operasi (jika diperlukan). Jasa pengelola limbah (pengumpul/pemanfaat/pengolah) wajib memiliki SLO dan Izin Usaha (KBLI 38220 atau 38230).

#### 5. Transportasi dan Pelaporan Digital
*   **Transportasi:** Pengangkutan limbah B3 wajib menggunakan kendaraan berizin dan rekomendasi teknis. Pengangkut limbah Non-B3 tidak wajib menggunakan izin khusus pengangkutan limbah B3.
*   **Sistem Pelaporan:** Penggunaan *e-Manifest* (Festronik) wajib bagi limbah B3 untuk melacak pergerakan limbah dari penghasil ke pengangkut dan penerima akhir. Untuk limbah Non-B3, pelaporan dilakukan melalui aplikasi SPED (Sistem Pelaporan Elektronik) tanpa manifest.
*   **Integrasi Sistem:** Sistem pelaporan (SIMPEL) telah terintegrasi dengan OSS dan AMDALnet. Perusahaan yang memiliki izin berusaha otomatis memiliki akun untuk melaporkan limbah.

#### 6. Studi Kasus & Tanya Jawab
Sesi diskusi membahas berbagai skenario teknis:
*   **Kawasan Industri:** Perusahaan di dalam kawasan industri yang memiliki AMDAL kawasan hanya perlu menyusun RKL-RPL detail dan menyerahkan rincian teknis ke pengelola kawasan.
*   **Magot & Limbah Organik:** Budidaya magot menggunakan limbah organik (non-B3) tidak memerlukan izin khusus limbah B3, cukup SOP dan pengelolaan air limbah domestik.
*   **Redmud/Tailing:** Tailing dari pengolahan bijih mineral (nikel/bauksit) diklasifikasikan sebagai limbah B3 dan wajib dikelola sesuai standar B3.
*   **Limbah Optik:** Debu/pupuk kaca dari potong lensa (non-B3) dilarang dibakar dan sebaiknya diserahkan ke industri kaca daur ulang atau TPA sanitasi.
*   **Kontaminasi Tanah:** Jika lingkungan tercemar limbah B3, penghasil wajib melapor ke Ditjen PSLB3 dan menyusun Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH).

### Kesimpulan & Pesan Penutup
Webinar ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan limbah untuk melindungi lingkungan. Pemerintah mendorong pelaku usaha untuk beralih ke sistem digital guna mempermudah pemantauan dan pelaporan. Narasumber menutup sesi dengan mengingatkan bahwa jika ada keraguan mengenai klasifikasi limbah, penghasil dapat mengajukan klarifikasi. Peserta diharapkan mengisi form kehadiran untuk mendapatkan sertifikat elektronik sebagai bukti partisipasi.
