Berikut adalah rangkuman komprehensif dan terstruktur dari Webinar Ekoed Edu #126 mengenai perlindungan dan pengelolaan mutu air sungai.

---

# Strategi Perlindungan & Pengelolaan Mutu Air Sungai: Regulasi, Teknologi, dan Tantangan Terkini

### Inti Sari (Executive Summary)
Webinar ini membahas secara mendalam mengenai pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia, dari sekadar *pengendalian pencemaran* menuju *perlindungan dan pengelolaan mutu air* secara terpadu. Bapak Safrudin dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (KLHK) menjelaskan landasan hukum terbaru (PP 22/2021), metode penentuan kualitas air (IKA & IP), serta strategi perencanaan melalui RPPMA. Diskusi juga mencakup tantangan lapangan, dominasi pencemar sektor domestik, serta pentingnya pendekatan teknologi dan *water reuse* dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sungai.

---

### Poin-Poin Kunci (Key Takeaways)
*   **Pergeseran Paradigma:** Fokus pengelolaan air kini tidak hanya pada pengendalian pencemaran, tetapi pada perlindungan dan pengelolaan mutu air secara holistik.
*   **Landasan Hukum Utama:** PP Nomor 22 Tahun 2021 menjadi payung hukum utama, menggantikan regulasi lama, dengan penekanan pada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan.
*   **Metode Penilaian:** Penggunaan **Indeks Kualitas Air (IKA)** untuk menilai status kualitas air secara umum dan **Indeks Pencemaran (IP)** untuk menilai tingkat pencemaran berdasarkan parameter spesifik.
*   **Sumber Pencemar:** Sektor domestik merupakan kontributor terbesar pencemaran sungai (lebih dari 50%), diikuti oleh pertanian, peternakan, dan industri.
*   **Pentingnya RPPMA:** Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA) menjadi instrumen kunci yang harus disusun oleh pemerintah daerah untuk menetapkan *Baku Mutu Air* dan *Alokasi Beban Pencemar*.
*   **Water Reuse (5R):** Pemanfaatan kembali air limbah yang telah diolah menjadi solusi strategis menghadapi krisis air dan mengurangi beban pencemaran, meskipun tantangan ekonomi (biaya air tanah murah) masih menjadi hambatan di Indonesia.

---

### Rincian Materi (Detailed Breakdown)

#### 1. Pendahuluan & Landasan Hukum
*   **Konteks Webinar:** Diselenggarakan oleh Ekoed Edu, membahas tema perlindungan mutu air sungai dengan narasumber Bapak Safrudin (Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan, KLHK).
*   **Evolusi Kebijakan:** Terjadi pergeseran istilah dari "Pengendalian Pencemaran Air" menjadi "Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air" sesuai PP 22/2021.
*   **Dasar Hukum:**
    *   UU No. 4 Tahun 1982 (sebagai awal), UU No. 32 Tahun 2009.
    *   PP 22 Tahun 2021: Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bab 3 khusus air).
    *   Regulasi turunan: Permen LHK No. 5 Tahun 2021, Permen LHK No. 14 Tahun 2024 (sanksi), dan revisi terkait Indeks Kualitas Air (Permen 14/2025).

#### 2. Perencanaan & Strategi Pengelolaan (RPPMA)
*   **Struktur PP 22/2021:** Terdiri dari siklus: Perencanaan -> Pemanfaatan -> Pengendalian (Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan) -> Pemeliharaan.
*   **Proses Perencanaan:**
    1.  **Inventarisasi:** Identifikasi dan karakteristik perairan (berbasis DAS).
    2.  **Penetapan Baku Mutu Air (BMA):** Menggunakan instrumen kuantitatif dengan pembobotan (Kualitas air=5, Pemanfaatan lahan=5, Pola ruang=4, Pemanfaatan air=3, Rasio debit=2). Nilai 85-100 (Kelas 1), dst.
    3.  **Alokasi Beban Pencemar:** Perhitungan daya tampung beban pencemar berdasarkan kontribusi sektor (domestik, industri, pertanian).
    4.  **Penyusunan RPPMA:** Dokumen rencana aksi yang diintegrasikan ke dalam perencanaan ruang dan anggaran.
*   **Strategi Pengendalian:** Meliputi pengurangan beban pencemar domestik (IPAL), pengelolaan sampah, penegakan hukum, dan penyelamatan ekosistem daerah tangkapan air.

#### 3. Monitoring & Indikator Kualitas Air
*   **Sistem Monitoring:**
    *   *Manual:* Pengambilan sampel berkala.
    *   *Otomatis:* Menggunakan stasiun pemantauan kualitas air (Onlimo) dan *Sparing* untuk limbah industri (wajib bagi 12 jenis industri).
*   **Indeks Kualitas Air (IKA):**
    *   Metode: *Method Delphi* (8 parameter utama: DO, Fecal Coliform, COD, pH, BOD, dll).
    *   Parameter paling berpengaruh: Dissolved Oxygen (DO).
    *   Status 2024: Sebagian besar sungai di Indonesia berstatus kualitas "Sedang" (Target IKA 55, tercapai 54,78).
*   **Indeks Pencemaran (IP):**
    *   Mengukur rasio konsentrasi pencemar terhadap Baku Mutu Air.
    *   Kategori: 0–1 (Memenuhi Baku Mutu), 1–5 (Cemar Ringan), 5–10 (Cemar Sedang), >10 (Cemar Berat).
    *   Tren 10 Tahun: Persentase sungai yang "Memenuhi Baku Mutu" meningkat (21% -> 25%), "Cemar Berat" menurun (4% -> 1,2%).

#### 4. Teknologi Pengolahan & Konsep Water Reuse (5R)
*   **Teknologi Pengolahan Limbah:**
    *   Domestik: Unit standar (Equalisasi, Aerobik, Disinfektan).
    *   Skala Kecil (USK): Pendekatan *Best Management Practice* (BMP) dengan pertimbangan biaya, lahan, dan teknis.
    *   Biogas: Contoh pemanfaatan limbah peternakan sapi.
*   **Water Reuse (Pemanfaatan Kembali Air):**
    *   Definisi: Menggunakan effluent IPAL yang memenuhi baku mutu untuk kegiatan bermanfaat (irigasi, industri, dll) guna mengurangi pengambilan air sumber dan mencegah pencemaran.
    *   Tantangan di Indonesia: Harga air tanah yang murah mengurangi insentif industri untuk mendaur ulang air (kecuali di Jakarta).
    *   Potensi: Industri Kelapa Sawit telah menerapkan ini sejak 20 tahun lalu karena kandungan nutrien limbahnya yang tinggi.

#### 5. Isu Terkini & Regulasi Baru (Q&A Session)
*   **Permen LHK No. 11 Tahun 2025:** Mengatur tentang baku mutu air limbah domestik. Terdapat ketentuan transisi bagi pembuangan limbah ke saluran drainase/irigasi, bukan hanya untuk produsen < 3 m³/hari.
*   **Kasus Sungai Ayung (Bali):** Masalah utama adalah perubahan fungsi lahan yang masif di DAS Ayung, sehingga solusi harus fokus pada penataan ruang di wilayah tangkapan air.
*   **Advokasi Tambang:** Data kualitas air (pH, TSS, Besi) di area tambang dapat digunakan sebagai basis akademik untuk menuntut ganti rugi kerusakan lingkungan.
*   **Kewenangan RPPMA:** Bukan hanya kewenangan pusat, Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyusun RPPMA detail sesuai kewenangannya berdasarkan DAS yang berada di wilayahnya.

---

### Kesimpulan & Pesan Penutup
Perlindungan dan pengelolaan mutu air sungai memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Pemerintah telah menyediakan kerangka hukum yang kuat melalui PP 22/2021 dan regulasi turunannya, namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi di lapangan, ketaatan pelaku usaha, dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola limbah domestik.

Sebagai penutup, narasumber mengutip konsep religius bahwa surga adalah tempat yang dialiri sungai-sungai, sehingga menjaga kebersihan dan keberlanjutan sungai di bumi merupakan bagian dari upaya menjaga kehidupan yang baik. Peserta diimbau untuk mengisi presensi kehadiran guna mendapatkan sertifikat webinar.
