Webinar ASN Belajar Seri 34 - Kebijakan Publik Berbasis Data Untuk Birokrasi Lebih Berdampak
vQv78ll2PBM • 2023-09-21
Transcript preview
Open
Kind: captions Language: id keterbukaan inilah yang saya kira menjadi apa ee panutan atau inspiratif dari badan publik seperti upsd Jawa Timur kami pemerintah kota juga menjadikan ini referensi untuk mendapatkan informasi mempelajari dan mencontohi hal tersebut dengan mengikuti media sosial bpsdm Provinsi Jawa Timur melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada bpsdm Jawa Timur membuat para SN semakin dapat berinovasi di bidangnya masing-masing sukses buat ppsdm Jatim Ayo mari kita kunjungi situs kita kunjungi media sosial yang dimiliki oleh ppsdm Jawa Timur menampilkan hal-hal yang terbaik menampilkan hal-hal inovasi yang cukup membanggakan Terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menyerah jadi as berkama ak [Musik] belajar [Musik] Bapak Ibu sekalian sampai tahun 2041 ya kita masuk ke dalam era Jend uang atau bonus demografi di mana angka yang produktif itu jauh lebih tinggi dari yang tidak produktif jadi B demografi itu adalah sesuatu yang mungkinang dalam secar banyak pengang ter pemerintah bah ini adalah peluang untuk dimanatkan ya agar kita keluar menjadi negar karena angka ketergantungannya angka yang produktif usaha produktif dengan tidak produktif lebih banyak yang Tapi sebaliknya itu tidak dikelola dengan diaan menjadi bonus demografi tapi bisa menjadi beban bagi negara kalau pengelolaan kebijakan publik yang berkualitas dan dapat diaplikasikan adalah kebijakan publik yang yang dibentuk berdasarkan data ilmiah yang akurat Evidence Based Policy or ebp sobat ASN harus tahu nih kalau sebuah kebijakan publik yang tidak dibentuk berdasarkan data ilmiah yang akurat dapat menyebabkan kegagalan dalam kebijakan loh di negara kita sendiri penerapan ibp ini masih belum bisa dilaksanakan dengan baik karena beberapa faktor seperti sumber daya ketersediaan data dan beberapa faktor lainnya maka dari itu dibutuhkan komitmen yang sangat besar baik dari para peneliti serta dari seluruh komponen birokrasi agar ibp dapat dilaksanakan dengan baik Mari pelajari bersama mengenai Evidence Based Policy melalui webinar ASN belajar seri [Musik] 34 kau bisa patahkan kakiku tapi tidak mimpi-mimpiku kau [Musik] bisa [Musik] ini sobat ASN [Musik] Aduh gimana sih ini kok sertifikatnya belum muncul juga ya padahal udah isi link presen sih Ada apa sih Bu Novi Kok kelihatannya bingung begitu ini loh bu saya kan sudah isi link presensi tapi kok sertifikatnya belum ada ya padahal kan katanya setelah isi link presensi kita dapat langsung mengunduh sertifikatnya sudah mengisi link kuisioner belum Hah kuisioner apa Bu jadi setelah mengisi link presensi Bu no juga harus mengisi link kuisioner Mon baru deh sertifikat akan dikirimkan melalui sinii Bu saya bantuin Berikut ini adalah tutorial cara menggunakan aplikasi agar Link yang diterima aktif dan menjadi hyperlink nah link presensi ini baru bisa diakses pada saat acara webinar berlangsung sobat ASN dapat langsung klik Link yang tertera dan pastikan kembali data diri sobat ASN sudah benar setelah itu sobat ASN dapat langsung Tanda tangan pada kolom yang tersedia jika sudah klik submit setelah mengisi link presensi sobat ASN akan langsung menerima pesan Whatsapp dari indef yang berisi link questioner monev klik link tersebut dan isi questionernya sobat ASN juga bisa loh menuliskan kritik dan saran untuk webinar ASN [Musik] belajar setelah terisi klik submit sobat ASN akan mendapatkan link sertifikat melalui pesan Whatsapp klik linknya dan sobat ASN akan dapat langsung mengunduh e-sertifikat ingat ya Link e-sertifikat yang diterima setiap orang akan berbeda dan semua pesan pemberitahuan ini akan dikirimkan melalui WhatsApp bukan email nah gimana Bu Novi mudah bukan Wah iya Bu Yanti ternyata mudah dan cepat ya terima kasih banyak Bu atas bantuannya saya udah enggak Bingung lagi deh sama-sama Bu Novi Nah untuk sobat ASN Jangan lupa untuk segera mengisi link presensi ya karena link presensi hanya dapat diakses pada hari H pelaksanaan webinar sampai dengan pukul 2359 waktu Indonesia bagian barat tetap semangat dan ikuti terus webinar ASN [Musik] belajar [Musik] Diklat verifikator pertanggungjawaban keuangan dan Diklat pengelolaan sampah terpadu dan domestik tahun 2023 pemerintahi ja timur dengan resmi sayaatakan dibuka dan diul [Musik] ya bpsdm kita ini sudah terkenal ya bahwa eh sebagai kawah Cang diukanya para Pimp perubahan yangan sudah mendapatkan penghargaan tiga kali berut sebagai lembaga pendidikan atau pelatihan yang terbaik [Musik] simulasi [Musik] di kebijakan publik yang berkualitas dan dapat diaplikasikan adalah kebijakan publik yang dibentuk berdasarkan data ilmiah yang akurat Evidence Based Policy or ebp sobat ASN harus tahu nih kalau sebuah kebijakan publik yang tidak dibentuk berdasarkan data ilmiah yang akurat dapat menyebabkan kegagalan dalam kebijakan loh di negara kita sendiri penerapan ibp ini masih belum bisa dilaksanakan dengan baik karena beberapa faktor seperti sumber daya ketersediaan data dan beberapa faktor lainnya maka dari itu dibutuhkan komitmen yang sangat besar baik dari para peneliti serta dari seluruh komponen birokrasi agar ibp dapat dilaksanakan dengan baik Mari pelajari bersama mengenai Evidence Based Policy melalui we sudah bisa mendengar suara saya dengan baik [Musik] Selamat pagi [Musik] Bapak Aduh gimana sih ini kok sertifikatnya belum muncul juga ya padahal udah isi link presen sih Ada apa sih BR noovi Kok kelihatannya bingung begitu ini loh bu saya kan sudah isi link presensi tapi kok sertifikatnya belum ada ya padahal kan katanya setelah isi link presensi kita dapat langsung mengunduh sertifikatnya Bu Novi sudah mengisi link kuisioner belum Hah kuisioner apa Bu jadi setelah mengisi link presensi Bu Novi juga harus mengisi link kuisioner monf baru deh sertifikat akan dikirimkan melalui W sinisi Bu saya bantuin Berikut ini adalah tutorial cara menggunakan aplikasi indef untuk mendapatkan e-sertifikat yang pertama pastikan soat ASN sudah mengisi link pendaftaran yang terdapat pada flyer ASN belajar link pendaftaran ini dapat diisi maksimal 1 hari sebelum acara webinar dilaksanakan Masukkan alamat yang tertera pada flyer ASN belajar sebagai contoh bit.ut leadership sobat ASN akan diminta untuk akses lokasi pilih izinkan atau setelahnya masukkan email sobat ASN yang masih [Musik] aktif kemudian isi kolom data diri sobat ASN pada formulir yang tersedia isi setiap kolom dengan benar ya Tulis nama lengkap sobat ASN karena ini adalah nama yang akan tertera pada e-sertifikat selanjutnya isi kolom NIP pangkat dan golongan sobat [Musik] ASN lalu isi instansi dari mana sobat ASN berasal juga harus diisi dengan benar ya jangan lupa tulis kota atau Kabupaten dari mana sobat ASN berasal Setelah semua kolom terisi cek dan pastikan kembali data yang sudah sobat ASN isi benar lalu klik submit sobat ASN akan langsung mendapatkan pesan di WhatsApp yang berisikan link materi virtual background dan juga link presensi save terlebih dahulu nomor indef Gateway ya agar Link yang diterima aktif dan menjadi hyperlink nah link presensi ini baru bisa diakses pada saat acara webinar berlangsung sobat ASN dapat langsung klik Link yang tertera dan pastikan kembali data diri sobat ASN sudah benar setelah itu sobat ASN dapat langsung Tanda tangan pada kolom yang tersedia jika sudah klik submit setelah mengisi link presensi sobat ASN akan langsung menerima pesan Whatsapp dari indef yang berisi link questioner monev klik link tersebut dan isi questionesionernya sobat ASN juga bisa loh menuliskan kritik dan saran untuk webinar ASN [Musik] belajar setelah terisi klik submit sobat SN akan mendapatkan link sertifikat melalui pesan Whatsapp klik linknya dan sobat ASN akan dapat langsung mengunduh e-sertifikat ingat ya Link e-sertifikat yang diterima setiap orang akan berbeda dan semua pesan pemberitahuan ini akan dikirimkan melalui WhatsApp bukan email nah gimana Bui mudah bukan Wah iya Bu Yanti ternyata mudah dan cepat ya terima kasih banyak Bu atas bantuannya saya udah enggak Bingung lagi deh sama-sama Bu Novi Nah untuk sobat ASN Jangan lupa untuk segera mengisi link presensi ya karena link presensi hanya dapat diakses pada hari hal pelaksanaan webinar sampai dengan pukul 2359 waktu Indonesia bagian barat tetap tetap semangat dan ikuti terus webinar ASN belajar [Musik] asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar selamat pagi sobat ASN di Manap pun anda berada yang sudah bergabung di zoom meeting dan juga live YouTube bpsdm Jawa Timur TV senang sekali hari ini sayai selaku host berjumpa kembali dalam acara yang sudah ditunggu-tunggu yaitu ASN belajar seri 34 persembahan korpu SDIT bpsdm Provinsi Jawa Timur [Musik] Oke terima kasih dan sobat ASN dalam penyusunan kebijakan harus didasari dengan data ilmiah yang akurat karena hal ini cukup Riskan dan akan berpengaruh dengan birokrasi negara apa saja sih yang membuat keduanya saling berkaitan selengkapnya di AS SN belajar seri 34 kebijakan publik berbasis data Evidence Based Policy untuk birokrasi yang lebih [Musik] berdampak nah sebelum kita mendapat bahwa dalam merancang masa depan bangsa ini kita harus menggunakan data dan yang tersedia sebagai dasar sebagai referensi sebagai pijakan sehingga rancangan masa depan bangsa itu benar-benar presisi sesuai dengan potensi dinamika dan problem etika yang ada nah sobat ASN di sinilah pentingnya Mengapa dalam merumuskan sebuah kebijakan kita dituntut untuk melihat data-data secara cermat sobat ASN seorang ilmuwan amian pernah menyatakan technology advance and producity but only publicy Advance the Inc ofarm kata beliau teknologi bisa saja dapat meningkatkan hasil panen dan produktivitas tanaman pertanian tapi hanya kebijakan publiklah yang dapat meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan petani dari perataan ini tentu kita mendapatkan suatu Insight bahwa sebuah kebijakan memiliki peran kunci dalam mendapatkan hasil-hasil pembangunan yang lebih berdampak sbat ASN dalam banyak teori perumusan kebijakan publik Salah satu tahapan paling krusial adalah apa yang disebut agenda setting atau penyusunan agenda yakni sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai Apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan dalam perumusan kebijakan dengan menggunakan data dan fakta yang sedang berkembang jika sebuah data dan fakta telah menunjukkan menjadi isu publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari isu-isu yang lain nah sobat ASN seperti ser seri sebelumnya pada seri ke-34 ini kami akan menghadirkan para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya kami mengundang Dengan hormat pakar kebijakan publik dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia widyaiswara ahli utama bpsdm Provinsi Jawa Timur yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan data dan seorang praktisi data statistik dari dinas pendidikan provinsi Jawa Timur sat ASN Selamat mengikuti series ASN belajar seri ke-34 semoga bermanfaat wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kami haturkan terima kasih kepada bapak Dr ramelianto SMP yang telah membuka acara pada pagi hari ini dengan opening speech-nya Oh iya sobat ASN sebelum kita berlanjut Kami mau ingetin untuk sobat ASN bahwa link presensi sudah dapat diakses langsung saja klik bit l Gar Mir hadir seri 34 seperti running text yang ada di layar sobat ASN ya dan Pastikan data yang dimasukkan sudah benar karena data tersebut tidak akan yang akan digunakan maksud saya untuk penerbitan e-sertifikat dan ini nih tidak bisa direvisi lagi oke baiklah dan untuk sobat ASN berkesempatan untuk mendapatkan 10 merchandise exclusif di seri ini ada earbuds kemudian mostous wireless B dan juga t-shirt sobat ASN bisa dapatin dengan aktif sebagai penanya atau juga bisa ikuti kuis di official Instagram @bpsdmjatim dan [Musik] @vprocomunication ya sobat ASN kebijakan yang berdasarkan data yang akurat ini sangat penting karena ini akan berpengaruh untuk kita bisa menjadi tolak ukur bagaimana pemerintahan itu akuntabel atau tidak Nah langsung saja kita akan menyimak paparan dari narasumber yang pertama beliau adalah Deputi bidang kebijakan pengembangan kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia bapak Dr Muhammad Taufik Dea Selamat pagi Pak Taufik Selamat pagi selamat pagi iya apa kabar Alhamdulillah sehat semuanya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah iya Pak Taufik nah ini hari ini kan sobat ASN sudah bergabung semuanya nih Apa yang akan ee ilmu apa nih yang akan diberikan untuk seluruh sobat ASN yang sudah bergabung hari ini Pak ya Alhamdulillah iya iya bisa langsung ya Pak Taufik untuk pemaparannyaoke oke iya sori ini tadi ada anu ee kadang suaranya kurang Tapi sekarang sudah bisa mendengar suara saya dengan baik Bapak i i i iya jelas I Oke jelas ya Baiklah kalau begitu langsung saja kita persilakan bapak Dr Muhammad Taufik Dea baik Baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya swasti Sun Budha Terima kasih tadi untuk pengantarnya dan saya akan saya kurang lebih berapa lama ya Mbak 30 menit Bapak ada waktu 30 menit ngih untuk raparja siap silakan baik secara singkat saja jadi kita melihat bahwa hari ini banyak sekali problem-problem kebijakan yang memang ee problemnya ada pada data pada evidennya ya nah jadi misalnya problem kemiskinan ini berapa tempat gak tepat sasaran Kemarin saya ketemu ada di Kalimantan ada di Sumatera ya kan Eh ada PNS ya Eh Kepala Bidang menerima bantuan sosial karena dianggap masuk kelompok ee miskin karena problem datanya kemudian juga ee problem di data pertanianan panen kemudian terkait kaitannya nanti dengan e kebutuhan beras kita dan seterusnya ini bapak presiden sendiri menggaris bawahi problem pada data nah kemudian juga ee impor beras Ini yang kemarin sempat Ramai ya Ini juga eh problemnya adalah pada data jadi inilah yang EE mungkin tema pagi hari ini mengapa kita hari ini ee sangat membutuhkan ee kualitas kebijakan yang semakin baik yaitu kebijakan yang berbasis pada data Nah apa sebenarnya tantangan-tantangan sekarang ini ini ini kita contohnya ini banyak ini sekarang e di bidang saya lah yang tugasnya membuat kebijakan di bidang Pahan Kompetensi ini banyak sekali kita menghadapi ee problem-problem tantangan-tantangan ya Ee di dalam pemusuhan kebijakan di mana ee banyak kualitas kebijakan ini yang EE tadi problemnya adalah rumusannya gak tepat Mengapa gak tepat dirumuskan tanpa sebuah eviden yang jelas kemudian dalam perumusan pasal-pasalnya sehingga tidak terlalu akurat Mengapa karena pemahaman terhadap problem itu sendiri tidak terlalu akurat ya Nah Mengapa tidak akurat karena tidak dapat informasi data yang kemudian bisa diandalkan nah ini misalnya Ini pengalaman saya di beberapa kali misalnya kita nyusun rpjmn ya rpjmt kita akan e sebentar lagi nyusun rpjmn Nah di situ biasanya tantangan yang paling besar adalah bagaimana memperoleh apa yang sudah dicapai apa dari kebijakan sebelumnya sehingga kemudian RPJM sebelumnya eh setelahnya kita perlu kemudian menyusun kemudian target-target yang lebih tinggi lagi Nah untuk bicara target yang lebih tinggi tadi problemnya adalah apa nya ya kita bisa ee bicara soal baseline-nya ya apa yang sudah dicapai sehingga mana yang sudah Ee yang Perlu diperbaiki mana yang perlu ditingkatkan tadi tapi ketika tadi data yang memberikan informasi kepada kita tidak lengkap tidak akurat atau mungkin juga ambigu ambigu itu misalnya yang saya temukan adalah apa eh data dari beberapa sumber instansi ini beda-beda ya sehingga kita bingung itu ambil keputusannya yang seperti apa Nah ini hal-hal yang praktis yang dihadapi oleh pembuat kebijakan ya persoalan dari eh tadi bagaimana kita membuat kebijakan yang berkualitas karena eh tadi Eh eviden yang yang eh apa namanya kurang Nah Bapak Ibu sekalian jadi ini juga Ee kita bicara ee mengenai pemanfaatan-pemanfaatan dari kegiatan-kegiatan eh survei kajian penelitian dan seterusnya yang belum nyambung dengan dengan e pembuatan kebijakan gitu Ini yang saya Ee kita perlu berpikir bagaimana ee ini banyak kegiatan-kegiatan termasuk mungkin di sini ada kawan-kawan widyaiswara bikin ee sebuah penelitian dan seterusnya yang ee apa namanya eh ee belum belum kemudian dimanfaatkan dengan baik gitu ya Nah Bapak Ibu sekalian jadi ee di dalam pemanfaatan data ini menjadi sangat penting di era sekarang ini ya Di mana ee masyarakat menuntut akuntabilitas dari kebijakan-kebijakan sehingga harus jelas dari mana asumsi-asumsi yang dibuat dalam kebijakan tadi Nah Bapak Ibu sekalian inilah yang seringkiali kita ee tantangan kita ya Ee termasuk di sini ada kawan-kawan widyaiswara membuat ee penelitian yang mungkin seharusnya bisa dimanfaatkan tapi belum dimanfaatkan kemudian unit-unit ee penelitian baik di pemerintahan daerah pemerintah pusat ya ini banyak yang membuat e penelitian yang seperti ini pemukulanya ada riset dan polse yang apa namanya kadang-kadang malah bertentangan harusnya yang ideal adalah riset jadikan bahan membuat kebijakan dan juga apa dari kebijakan menjadi dasar riset ya yang ideal adalah ada riset dan kebijakan ini menjadi sebuah siklus gitu ya bagaimana ee Apa hasil dari riset dimanfaatkan untuk kebijakan dan kebijakan tadi kemudian kita riset hasilnya menjadi untuk menyempurnakan kualitas kebijakan secara berkelanjutan nah mekanisme ini belum ada ya mekanisme ini masih perlu diperkuat lagi ke depan Nah Bapak Ibu sekalian Eh ini sering kita bicara tentang eh apa hubungannya riset for Policy dan ret of Policy ini dua hal yang agak berbeda ini eh Kemarin dengan eh apa namanya penggabungan beberapa unit penelitian ke Brin Misalnya ini muncul pertanyaan ya Mana penelitian-penelitian yang di apa namanya termasuk di dalam penelitian kebijakan atau penelitian-penelitian akademis yang meneliti kebijakan nah ini yang berbeda penelitian yang digunakan untuk nyusun kebijakan kita sebut dengan eh reset for Policy ya bagaimana dilakukan ee apa namanya penelitian untuk menyusun bahan-bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan Tetapi kalau riset of Policy kita sebutnya adalah meneliti kebijakan itu sendiri ya Nah tujuannya berbeda riset of for Policy ini adalah tujuannya adalah membantu ee pembuat kebijakan dengan memasuk data-data untuk ngambil keputusan yang tepat tapi riset of Policy adalah meriset bagaimana poli itu dibuat tadi apa namanya dilakukan diimplementasikan dan seterusnya nah tujuannya lebih pada tujuan-tujuan yang sifatnya akademis nah meskipun nanti juga nanti akan menjadi masukan mengenai Bagaimana tata kelola kebijakan yang Perlu diperbaiki nah Bapak Ibu sekalian jadi e apa namanya saya akan skip di sini tantangan Nah ini tantangan apa yang menjadi tantangan di dalam membuat evid tidak semuanya apa namanya E kebijakan tadi bisa dibuat e berbasis evid Mengapa misalnya misalnya tekanan waktu harus cepat kondisi krisis gitu ya harus diambil keputusan yang yang tepat nah ini tidak bisa di di kemudian nunggu ada mengumpulkan data ya Ee nah kemudian ee kebijakannya sifatnya transaksional nah ini juga ini kemudian biasanya mengesampingkan data karena ada apa namanya transaksional ya kompromi-kompromi politik untuk menghasilkan sebuah apa namanya keputusan kemudian juga ee mindsetah ini mindset dari pengambil keputusan pembuat kebijakan yang seringkiali lebih percaya pada intuisi-intuisi tidak menghargai data ini juga menjadi kendalanya ya kemudian lemahnya kualitas kesediaan data ini juga kadang-kadang dilemati saya misalnya ngambil keputusan saya harus nunggu kemudian ee rekomendasi kebijakan Tapi setelah saya lihat misalnya Wah ini kualitas datanya kurang ya kurang tepat itu analisanya kurang tajam gu ya Nah sehingga ini juga kadang-kadang eh enggak bisa kita mengandalkan itu dari hasil apa namanya eh riset ka karena kualitas atau rekomendasi dari eh kebijakan tadi kurang kurang tepat gitu ya kemudian yang lain adalah ada yang motifnya ideologis gitu Yang Yang penting Wah mereka lebih motivasinya simbolis gitu ya Eh bagaimana ee keputusan dibuat karena memenuhi ee tadi apa namanya ee nilai-nilai ideologis bukan pada fakta tapi karena pertimbangan ideologis nah bapakbu sekalian eh kita di era sekarang ini eh eh Mengapa Evidence Based Policy itu sangat penting karena akuntabilitas tadi ya kita mengambil keputusan ee berbasis pada suatu bukti yang bisa dipertanggungjawabkan ya Nah itu yang pertama yang kedua untuk untuk apa evid Bas pocy dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat untuk berpikir logis rasional ya Nah inilah prinsip sebuah demokrasi di mana kebijakan ini eh apa namanya E sifatnya terbuka untuk didiskusikan ya secara logis secara rasional oleh eh masyarakat dengan berbagai background yang berbeda nah tanpa kemudian basis tadi ada evid maka Suah susah bagi masyarakat untuk melakukan dialog untuk melakukan komunikasi ya untuk melihat secara objektif sebuah persoalan Nah jadi inilah tadi Eh kita bicara tentang eviden poli eh harusnya Seperti apa di dalam era demokrasi ee dibutuhkan akuntabilitas dan sarana mengedukasi memfasilitasi satu apa namanya eh eh komunikasi dan ee diskusi sebuah publik untuk memecahkan problem e tetapi tantangannya hari ini tadi sampaikan ya Gak gak semuanya kadang-kadang ee bisa berjalan seperti yang diharapkan Nah Bapak Ibu sekalian kemudian eh eviden bas ini dihasilkan dari harusnya ada kolaborasi nah ini juga tantangan kita membuat namanya ekosistem ya Di ana ee semua lembaga banyak lembaga yang menghasilkan pengetahuan kadang-kadang Enggak connect satu dengan yang lain gitu ya ini yang kita lihat juga suatu problem kemubaziran gitu ya kemubaziran dari usaha tenaga e pengetahuan anggaran yang belum terkomunikasikan satu dengan yang lain gitu nah ini sebuah tantangan besar sekarang ya ee apa namanya ee ee di dalam pembuatan keputusan tidak bisa didominasi oleh satu orang atau satu organisasi saja tapi perlu satu kolaborasi Nah inilah ya penting bagaimana kita ada komunitas akademis komunitas di dalam eh apa namanya eh Network dari eh apa lembaga-lembaga penelitian dan seterusnya yang ini sangat penting di dalam mendukung evident bas Policy making Bapak Ibu sekalian bagaimana kita membangun evidence bas Policy making ini di era yang sekarang ini perlu kita memperkuat para profesi profesi analis e kebijakan nah sebenarnya ini sebuah kegiatan dan sebuah profesi e kegiatan e artinya ya yang bisa dilakukan oleh semua orang Bagaimana ee Kemudian untuk membantu perumusan kebijakan ya ee kawan-kawan Med suara kawan pengembang kompetensi dan seterusnya tapi ada yang profesional di situ nah ini kawan-kawan ee jabatan fungsional analis kebijakan ini orang yang profesional Memang mereka pekerjaannya melakukan ee tadi analis kebijakan nah ini sangat penting kita melihat Bagaimana hubungan tadi untuk memperkuat kebaik kegiatan maupun profesi di dalam membuat analisis kebijakan yang pertama kita ut dengan knowledge infrastructur yaitu harus dlatih keterampilan melakukan analisis dan seterusnya dan ada big data tadi data yang terpadu yang dari berbagai sumber yang bisa terintegrasi Nah kita bicara nanti bagaimana pengan data di era digital sekarang Nah kemudian yang berikutnya adalah knowledge Creation bagaimana tadi Eh kemudian orang mencipta pengetahuan dengan data yang terkonect tadi dan keterampil an untuk menghasilkan data tadi melalui kegiatan ee penelitian ya Dari semua orang ada mahasiswa dosen Wid suara dan seterusnya Ini menghasilkan sebuah knowledge Creation nah knowledge Creation ini baru kemudian bisa mengs eh pembuatan kebijakan berbasis eviden kalau ada pemanfaatannya di situ oleh para Policy Maker kita sebut dengan knowledge utilization jadi ada ada ada komponen-komponen ini yang dibutuhkan ke depan untuk memperbaiki kualitas kebijakan kita ya knowledge infrastructurnya knowge Creation dan knowledge uzationnya Nah Bapak Ibu sekalian eh berikutnya di era digital Seperti apa tadi kita bicara big data Nah kita belum banyak menggunakan e bagaimana data tadi yang terhubung satu dengan yang lain ya ini menarik kemarin pelajaran bagaimana kita sebentar lagi masuk tahun politik ya ee apa namanya data-data perilaku dari para konsumen ya perilaku para pengguna media sosial ini menjadi sebuah big data sebuah data yang bisa memprediksi secara akurat Bagaimana pereferensi politik para pemilih ini yang terjadi skandal di Amerika ketika Donald Trump ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya bagaimana data ini seperti kata bapak presiden ini new oil ya sebuah harta karun yang luar biasa yang yang akan membantu tadi ee terwujudnya kualitas kebijakan yang semakin baik ya kalau bisa dimanfaatkan tadi terkoneksi dengan pembuatan ee kebijakan Nah Bapak Ibu sekalian ini kita kemarin belajar dari covid Bagaimana eh dari berbagai sumber aplikasi yang ada ini terkoneksi satu dengan yang lain menjadikan sebuah data untuk mengambil keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan covid ya eh sentralnya Kemarin dari peduli lindung yang terhubung dengan berbagai instansi dan aplikasi yang ini sangat membantu bagaimana ee tadi data yang terserak tadi untuk mengambil keputusan yang tepat ya tidak hanya pemerintah tapi juga ee Kemudian dari ee mitra-mitra pemerintah di dalam menangani ee e covid kemarin ini Nah inilah yang nanti akan ee sangat penting kita bicara ee kemudian Bagaimana ee pengelolaan data dan pemanfaatan data ya di dalam di era digital yang sekarang ini sangat penting ya seperti kita sekarang punya tata kelola eh satu data ini juga belum belum bisa optimal masih dalam proses tapi ini sangat penting sangat menjanjikan ini ee kebijakan pemerintah yang sangat tepat mengintegrasikan berbagai sumber data yang ada dari berbagai Kementerian yang tersebar agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat yang berkualitas ya ee apa namanya di era digital saat ini ya Nah mungkin itu sebagai ee pengantar dari diskusi ini mungkin ee karena waktunya juga tadi terbatas mohon maaf agak cepat-cepat terima kasih kepada saya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya terima kasih Pak Taufik eh sudah menyampaikan tadi paparannya dan ini Bapak ini teman-teman juga sudah ada yang bergabung untuk bertanya jadi dari sobat ASN yang hari ini bergabung sudah ada beberapa yang bertanya boleh dijawab ya Pak Taufik ya iya iya silakan silakan jadi ini dari ee ada bapak bapak Ahsanul Inam betul ya bagian organisasi di Lumajang ini pertanyaannya begini Pak tadi ada yang disampaikan terkadang kita harus cepat mengambil kebijakan karena beberapa kondisi misalnya transaksional kemudian krisis dan lain-lain jika yang terjadi seperti itu maka tentunya teori mengenai evidence base Policy ini tidak akan berguna karena nantinya setiap pengambil kebijakan akan menggunakan alasan-alasan di atas lalu sebenarnya perumusan kebijakan itu standarnya perlu waktu berapa lama begitu Pak Taufik Ini pertanyaan dari Pak Ahsanul Inam langsung dijawab satu-satu atau Bagaimana pak bo dulu silakan I silakan Ya ini yang menarik tadi Kalau pertanya pertama adalah eh berapa sih ee normalnya membuat kebijakan e sangat bergantung ya kalau misalnya kebijakan di level seperti undang-undang dan seterusnya ini ada jadwalnya tersendiri G dalam proleknas prolekda yang sudah ada penjadwalannya ya kemudian juga ee sekarang kita membuat standar untuk instansi pemerintah Ini kan ada program legislasi tersendiri yang ee apa namanya dibuat oleh masing-masing Kementerian lembaga ya E di daerah juga ada ya Nah itu dilakukan setiap tahun Nah tadi Berarti kan dalam waktu satu tahun yang direncanakan dia harus selesai gitu kan Ya nah ini yang kemudian tadi ee persoalan ee apa cononstrain waktu ini menjadi sangat penting tadi mengenai bagaimana sejauh mana kita harus betul betul mengandalkan tadi data ya Nah ini praktiknya kadang-kadang akan ee apa lebih banyak sebenarnya kita melihat ee bentuk-bentuk konsensus untuk mengambil keputusan Mengapa kadang-kadang kita e Dalam praktiknya kita mengandalkan Bagaimana pengalaman pengetahuan ee apa namanya para pengambil keputusan tadi ya Nah memang ini yang yang crusial tadi siapa yang terlibat dalam diskusi dan seterusnya ya ini kadang-kadang kalau di pemerintah misalnya kita ngundang orang kadang-kadang ganti-ganti orang ya karena didelegasikan gitu kan Ya dan sebagainya nah ini juga sangatsangat berpengaruh artinya begini poinnya adalah apa yang disebut dengan evidence bas Policy ini sebuah konsep yang ideal yang kadang-kadang di realitas eh sehari-hari Kita sebagai orang yang terlibat langsung dalam pembuatan pembuatan kebijakan k kadang-kadang memang Eh ini sangat sangat challenging ya gak bisa seperti yang ideal begitu harus eviden menunggu evidennya baru kita ambil keputusan kenyataannya gak seperti itu tetapi memang sangat ideal kita ngambil keputusan ada evidennya Nah problemnya tadi kita bagaimana taing bagaimana kita ngambil data informasi yang cepat akurat berkualitas untuk mengambil keputusan nah pengetahuannya terserak di mana-mana gitu ya kita enggak bisa akses misalnya apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi apa yang sudah dilakukan di lembaga riset ketika mengambil keputusan nah ini problemnya yang kita hadapi inipengalaman saya mengambil keputusan tepat ya kan kemudian saya harus nyari datanya datanya di mana data yang berkualitas dan bisa diandalkan di mana gitu ya nah jadi ini tantangannya tadi ee di dalam apa eh pembuatan keputusan di dunia r gitu ya t kita bicara yang ideal dan eviden tadi makasihik jawabannya mudah-mudahan ini Pak asadul Inam juga sudah sudah ini ya sudah paham begitu untuk jawaban yang diberikan oleh Pak Taufik tadi dan selanjutnya juga sudah ada ini sobat Asni yang sudah bergabung untuk bertanya Bapak Budi Agus Budi Sampurno dari kominfo Jawa Timur pertanyaannya oh ada baik baik Pak Agus Selamat pagi I Pak Agus Selamat pagi bu b suara ya Selamat pagi Pak t Iya suaranya sudah bagus Pak Monggo disampaikan pertanyaannya Pak Agus gih terima kasih eh Bu Eh terima kasih Pak Taufik eh saya Gus Budi Bu eh dari dinas komino kebetulan komino Jatim dan Kebetulan saya ada di bidang data dan statistik yang merupakan urusan komino memang apa yang disampaikan Pak Taufik ee terkait dengan tata kelola SDI itu belum optimal dan EE bahwa perencanaan itu harus berbasis data yang betul nah yang saya eh tanyakan ini Pak terkait dengan permasalahan eh tata kelola data ini kita sudah paham sudah tahu bahwa undang-undang statistik sudah ada sejak tahun 90-an Terus eh juga Perpres 39 di 2018 bahwa eh sebetulnya data ini menjadi penting dan EE digunakan untuk ee ee apa eh perencanaan dan untuk di pemerintah daerah sendiri ada diwajibkan untuk eh mengampu data sektoral cuma permasalahan-permasalahan yang berkembang adalah penyusunan daftar datata ini sebetulnya itu siapa yang menentukan apakah di pemerintah daerah sendiri atau dari pusat contoh kasus adalah eh ketika daerah itu kan menjalankan fungsi pemerintahannya berdasarkan undang-undang eh pemerintahan daerah Pak Nah di situ ada indikator-indikator diampuh oleh daerahga dari indikator itu pasti dibutuhkan data atau menyusun daftar dat tapi di sisi lain eh di pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri di tahun di mereka juga menyusun daftar datata sektoral berdasarkan indikator-ikator yang menurut mereka berdasarkan undang-undangan daerah sedangkan eh DII permasalahannyaalah prinsip-prinsip datanya dua-uanya ya belum sepunuhnya optimal memang belum memenuhi semuanya prinsip data sehingga ketika menjadi rujukan acuan untuk perencanaan akhirnya data itu terkesan hanya data hanya memenuhi kewajiban saja memenuhi kebutuhan saja nah Apa yang harus dilakukan eh pada saat ini bagaimana pemerintah pusat memastikan bahwa data-data atau daftar-data yang ditetapkan itu menjadi bagian katakan dari Sabang sampai meraku datanya Harusnya sama nama datanya sama variabelnya sama semuanya Harusnya sama logikanya tidak menyusun sendiri-sendiri di terus e permasalahan berikutnya adalah di permasalahan di interoperabilitasnya Pak ketika contoh kasus adalah Eh kita bicara mengenai eh penurunan angka stunting misalnya Pak ini menjadi program prioritas nasional nah data ini ada data dari Kementerian Sosial ada dari data BKKBN ada dari data Dinas Kesehatan Provinsi kabaten juga ada nah ini siapa yang sebetulnya bisa mengin ilitaskan kalau mereka punya struktur data sendiri-sendiri dan kita aknya akhirnya akan kesulitan ketika kita intervensi psib kalau intervensi spesifik jelas itu kalau dia berbasis kesehatan kalau penyakitnya jelas nah intervensi yang sensitifnya di bingung Siapa inih orangnya nanti kalau kita bicara nik-nya kk-nya itu Datanya ada di eh dukcapil Dar Kementerian Dalam Negeri kita ini ini si A si B ini di mana posisinya Bagaimana ini kan datanya nih ada diemen ada kalau nik-nya ada di capabil Nah kalau kewenangan provinsi atau kewenangan pemerintah daerah ini kan harus bisa apa Bisa harus mendapatkan sumber dataumber data seperti itu Nah ini ini juga terjadi ketika ketika menjadi perkawinan anak menjadi isu nasional nah datanya itu permasalah ketika kita mau mencegah ternyata eh permasalahannya eh dispensasi ini ke adanya di pengadilan tinggi agama datanya itu karena pengajuannya ke sana sedangkan apakah data itu data R itu kan bukan data yang katakan bisa begitu saja bisa kita ambil kalau kita mau intervensi mau mencegahnya Bagaimana kalau data itu masih terbar di mana-mana dan kewenangan daerah itu sebetulnya untuk mendapatkan data-data itu seperti apa Apakah kita harus MOU dulu ke Kementerian k ini terjadi juga ketika kita mau intervensi pendidikan terkait dengan anak yang orang tuanya miskin kita mendapatkan data dari dapodik dari Kementerian itu harus dulu nah ini kebijakan pemerintah Bagaimana mengoptimalkan Perpres ini Pak Terima kasih Pak ng makasih makasih Pak Agus tadi pertanyaan yang menarik dan aktual ini ng ini memang kalau di dalam apa namanya untuk ee perpes 39 2019 kan tentang tata keluas satu tentang satu data Indonesia ini kan sudah Ee diatur ya Ee kalau yang data keuangan ini yang terkait apa namanya pembinanya adalah kementerian keuangan data statistik BPS data geospasial ya Ada big ya Nah ada data lain-lainnya nah ini yang kemudian Anda ee akan disepakati melalui ee forum sat data Indonesia ini ya kan nah termasuk tadi misalnya misalnya stunting ya kan ini datanya nanti ada ee di situ kan ditetapkan tentang kepemimpinan datanya ya kan dan sebagai penjaminnya kan ee nanti ee diatur bisal pkkbn itu nah jadi ini memang ee untuk data-data yang tadi Bapak sampaikan data yang di luar apa namanya keuangan statistik dan yang geospasial ini akan disepakati di dalam fda forum ya kan sekarang ini sudah dibentuk di apa misalnya tadi untuk konteks apa stunting ya kan ada eh apa eh quality assurance-nya ya dari pkkbn dan seterusnya nah ini yang kita ee lihat apa Data yang eh tadi ya yang dibutuhkan tadi kemudian ee Setahu saya kan di daerah ada e ditunjuk Pak ya Ada Wali data ya yang e nanti yang iya walia Gi Wali datanya Nah jadi ini yang sebenarnya punya tanggung jawab t untuk mengkoordin tadi pertanyaan bapak itu menarik ini saya ak Menar jadi kadang-kadang memang kita untuk membuat dengan data itu ada moumou ini nah Saya sudah sampaikan juga kemarin sempat kita diskusikan W ini Apa perlu sama pemerintah mu ya kalau enggak ada MU kadang-kadang di di pemeriksaan ini jadi masalah ini nantianya ya kan pemanfaatan data ini ee Ini yang saya alami ini Pak banyak istilahnya kita untuk sharing data ini kita harus membuat apa tadi kendala birokrasi antar antar ini yang harus perlu kita e buat lebih cair begitu ya eh Saya pernah dikritik Oh makai data kok apa namanya sharing dan sebagainya ada MU dan sebagainya gitu kan Ya nah iya karena memang ini halhal administratif yang kadang-kadang ketika ada pemeriksaan juga menjadi bagian yang ditanyakan juga nah ini juga saya pikir eh eh kendala di dalam era digital sekarang ketika data ini harus cair menjadi sebuah data big data e publik tadi ini ee cara kerja dan cara pikir di birokrasi ini masih menjadi sebuah tantangan bagaimana kita menjadikan tadi e birokrasi semakin cair ya ini tantangan-tantangan besar tadi ya dengan digitalisasi tadi kita bicara tentang bagaimana struktur-struktur ini baik secara horizontal antar instansi menjadi harus lebih cair bahkan menjadi kurang relevan Tadi terlalu ketat dan ke bawahnya sebagai B manana yang kemarin penyederhanaan birokrasi Karena sekarang ini serba terhubung Ya serba terhubung nah ini juga ee e kebijakan Bagaimana eh eh apa single data tadi harus di eh apa namanya diikuti itu perubahan budaya birokrasi kita cara kerja birokrasi kita dan tentunya juga ee aparat-aparat yang kemudian ee bertangung jawab nantinya dalam mengoperasionalkan cara kerja kita yang baru tadi Nah ini yang nanti mungkin termasuk juga ee tadi Bagaimana agenda tindak lanjut nanti cara kerja Ee kita ee mendengar ada di sistem Squad atau Pak Mahfud bilang ASN Merdeka Ya bisa bekerja secara tim antar instansi dan sebagainya yang ini kita lagi eh lagi menuju ke sana gitu ya makasih Pak Agus Baik terima kasih Pak Agus ee sudah puas dengan jawabannya ya tadi ya iya iya aman ya oke sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Taufik juga baik terima kasih banyak Pak Taufik Terima kasih banyak waktunya hari ini sudah bersama kami dan ilmu yang kami dapatkan luar biasa mudah-mudahan bisa diterapkan segera diterapkan di tempat e sobat ASN masing-masing sekali lagi terima kasih banyak Pak Taufik sudah bergabung bersama kami terima kasih sehat dan sukses selalu sampai berjes keren semuanya Makasih terima kasih iya selamat pagi baik sbat ASN ee datang yang akurat ternyata memang begitu penting untuk menyusun sebuah kebijakan ya nanti kita akan ee bertemu dengan narasumber berikutnya dan Sebelumnya saya mau ingatin juga untuk seluruh penanya ya yang terpilih konfirmasi alamat langsung ke CP di08211900411 Sekali lagi anda bisa konfirmasi ke alamat ee atau nomor telepon di 9.0411 Oke sebelum sebelum menuju ke narasumber kedua kita akan melihat terlebih dahulu video jingle ASN Belajar ciptaan Gubernur Jawa Timur ibu Hajah khofifa Idar Parawansa berikut [Musik] ini zaman yang terus bergerak sambut dengan penuh semangat saatnya kita melangkah hadapi segala tantangan tingkatkan setiap kompetensi untuk pelayanan berdampak bersama ASN belajar ciptakan SDM unggul berprestasi selalu inisiatif dan kolaboratif untuk inovasi yang berkelanjutan menjadi ASN berakhlak mulia siap menyosong Indonesia emas ASN belajar wujudkan pemerintahan berkelas dunia Satukan tekat pantang menyerah jadi ASN getar berkualitas yang belajar wujudkan pemerintahan duniaan tekatkan menyer jadi as ber [Musik] aku sobat ASN seperti janji saya tadi Sekarang kita akan menyimak bersama pemaparan dari narasumber kedua kita ini juga sangat luar biasa Beliau pernah mengembang tugas sebagai kepala Badan Pusat Statistik jadi jangan diragukan lagi nih soal data yang akurat Seperti apa ya dan saat ini beliau pejabat sebagai Widya Iswara ahli utama bpsdm Provinsi Jawa Timur inilah Bapak Margo yuwod [Musik] Pak Margo Yana sudah ada di sebelah saya Selamat pagi Pak Margo Selamat pagi Bu Apa kabar alhamdulillah baik alhamdulillah baik Pak Margo ini Tentunya kalau kita berbicara tentang data yang akurat ini bagaimana nih kita mengetahui data itu akurat atau tidak karena seperti tadi ya kita kita mendengarkan Pak Taufik juga ada yang bertanya begitu ada kalau misal sekarang kita berbicara tentang stunting ada data dari ee kabupaten kota misalkan kemudian Kementerian Sosial dan juga pemerintahan daerah nah ini mana yang harus kita ee ikuti atau kita kolaborasikan data tersebut atau seperti apa ini nanti bapak akan berbagi tentang apa nih Pak untuk sobat ASN I EE saya akan berbagi ee tadi Pak taufi sudah menyampaikan he ee bahwa kebijakan yang bagus itu kan berbasis dengan data siap Nah sekarang ee tugas saya adalah Bagaimana memanfaatkan data itu ya bagi para pengambil kebijakan bisa memanfaatkan data sehingga nanti apa yang dibuat dan diputuskan itu bisa berkualitas dan memberikan dampak kepada masyarakat atau publik yang lebih bagus siap oke langsung saja kalau begitu Pak wargo Oke baik ini langsung saja kita menyimak pemaparan dari bapakgo asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ee Selamat pagi lagi ee sobat ASN di mana pun berada pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi ee termasuk berbagi pengalaman ya bagaimana Menyusun kebijakan publik yang bagus yang berbasiskan dengan data topik ini menarik dan strategis untuk kita diskusikan terus-menerus Kenapa karena kebijakan publik itu yang dibuat oleh pemerintah itu memiliki dampak kepada masyarakat secara langsung gitu ya jadi tugas kita semua adalah diimana membuat kebijakan publik yang berkualitas yang tentu saja bisa memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat secara luas Nah jadi saya akan batasi lingkup saya menyampaikan ini P pemanfaatan datanya di luar tata kelola data yang memang tadi dari kom info dari pak Topik menyampaikan kita masih punya persoalan tapi kita tidak boleh berhenti yang ada kita optimalkan supaya kebijakan itu semakin lama semakin berkualitas bak Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Saya berangkat dulu dari eh grand desain ee RB kita gitu ya Di mana pada periode terakhir 2000 ee apa 2000 ee 20 sampai 2025 diharapkan pemerintah memiliki tata kelola yang bagus dengan tata kelola yang bagus diharapkan output pembangunan akan bagus gitu ya beberapa hal ditandai dengan misalkan Bagaimana menyusun APBD yang efektif dan efisien tidak adanya korupsi dan memberikan dampak bagi pembangunan Yes berdampak kepada pertumbuhan kepada pengurangan pengangguran maupun kepada kemiskinan jadi Tata kola pemerintah yang bagus sangat dibutuhkan ya untuk memberikan dampak kepada output pembangunan tersendiri Bapak Ibu sekalian di tengah era sekarang di tengah era distribusi sekarang kita dihadapkan kepada pada suatu kondisi yang penuh dengan ketidakpastian Oleh karena itu dibutuhkan bagaimana kita berpikir kreatif bicara Dynamic governance yang yang merupakan agenda besar di eh periode roadmap RB yang ketiga ini yang terakhir ini adalah mensyaratkan tiga hal ya Yang pertama adalah able people di mana birokrasi diharapkan ini memiliki ya memiliki pengetahuan berpikir untuk tidak hanya berpikir sekarang tapi juga berorientasi masa depan juga berpikir mampu berpikir mempiliki kompetensi yang lintas sektor ya Jadi Yang Pertama dalam birokrasi dituntut untuk tidak hanya berpikir sekarang juga bagaimana berpikir masa depan ya Yang kedua juga berpikir lintas sektor across ya across disiplin dan itu diperlukan di dalam menguatkan kompetensi daripada birokrasi yang kedua di tengah Dynamic governance yang dibutuhkan adalah Agile proses gitu ya karena kita menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakptian maka dalam bisnis proses perlu Agile perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang sedang terjadi yang terakhir ciri dari Dynamic governance adalah bagaimana adaptif polisi itu dibuat atau dilaksanakan oleh pemerintah yaitu kebijakan yang adaptif gitu ya dan di sana disyaratkan kebijakan yang adaptif itu adalah satu di antaranya adalah bagaimana mendorong implementasi dari Evidence Based Policy gitu Ini yang menjadikan ciri Salah satu ciri e dari Dynamic governance yang kedua berbagai hal tadi sudah sampaikan oleh Pak Deputi tidak akan saya ulang J saya berfokus pada adaptive Policy di mana mengedepankan Evidence Based Policy di mana Data menjadi bagian penting yang ada di dalamnya Bapak Ibu sekalian Eh kalau bicara Evidence Based Policy Saya tidak akan eh membacakan berbagai konsep yang ada di dalamnya tetapi intinya Ya intinya dari beberapa konsep tadi saya mengambil dari LAN saja yang ini mudah dipahami ya bahwa kebijakan kebijakan publik adalah kebijakan yang diambil dengan berdasarkan pada data dan fakta jadi kebijakan yang dibangun pada berdasarkan data dan fakta Jadi Bapak Ibu sekalian kebijakan akan berkualitas kalau data dan faktanya juga berkualitas jadi nanti kita akan diskusi ke depan bagaimana kita berbicara dengan data dan memanfaatkan data yang kita punya ini agar Nanti para Policy Maker dalam membuat kebijakan memiliki kebijakan yang berkualitas nah kurang lebih dalam 30 menit ke depan saya akanembicarakan itu bicarakan Bagaimana pemanfaatan data agar kebijakan yang sud itu ee memiliki kualitas yang baik gitu ya Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara terkait dengan kebijakan publik jadi saya membatasi areanya tidak bicara kepada proses penyusunan kebijakan tapi bagaimana data itu dipakai dalam berbagai tahap di dalam perumusan kebijakan yang pertama Bapak Ibu sekalian ya di tahap pertama data statistik itu memiliki peran penting dalam melakukan identifikasi isu yang sedang berkembang ya jadi data statistik memiliki peran penting untuk melakukan identifikasi P isu yang berkembang ya kemudian di sana data statisi akan digunakan membaca data kemudian melihat pola data kecenderungannya seperti apa kita akan akan tahu berbagai isu yang ada di masyarakat membicarakan data dari kondisi yang ada gitu ya Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian di tahap eh setting agenda tadi Pak Kepala Badan juga sudah menyampaikan pentingnya merumuskan atau setting agenda di dalam perumusan kebijakan publik ini juga peran statistik sangat penting ya melalui apa melalui dengan cara melakukan analisis yang mendalam p data-data yang kita miliki ya Ee menjadi faktor dominannya apa dan itu menjadi isu penting yang perlu diangkat ya diberikan informasi kepada pocy Maker gitu jadi data statistik pada tahap kedua ini memiliki peran penting ya Di mana dibutuhkan analisis mendalam dan itu bisa mengetahui kira-kira urgensi masalah yang ada di kita itu apa ya itu dengan cara melakukan analisis mendalam dari data-data yang kita punya begitu ya yang ketiga juga pada tahap formulasi kebijakan ya di sini dibutuhkan ya data statistik juga dan mengkomunikasikan kepada para stholder terkait ya Eh bisa dengan perguruan tinggi masyarakat dan sebagainya atas data-data yang kita punya ya Apakah betul ini merupakan satu isu yang ada di masyarakat jadi data kita konfirmasi dengan dengan isu yang berkembang di masyarakat melibatkan banyak pihak untuk mengkonfirmasi kepastian bahwa itu merupakan isu yang menjadi yang perlu kita tangani dan perlu dibuat suatu kebijakan gitu ya dan Tahap terakhir adalah bagaimana statistik itu berperan di dalam monitor dan evaluasi daripada kebijakan jadi pada akhirnya satu siklus ee perumusan kebijakan diakhiri dengan Untuk melihat seberapa efektif kebijakan itu dibuat itu juga peran statistik peran data menjadi bagian penting untuk melihat efektivitas dari kebijakan yang dibuat Bapak Ibu sekalian dan sobat SN di Manap pun berada jadi empat tahapan inilah pentingnya data untuk memperbagi kualitas dari kebijakan yang akan dirumuskan atau dibuat di di apa di kedepankan gitu Ya baik eh dalam menggunakan data Bapak Ibu se sealian sobat SN di Manap pun berada perlu dimiliki kompetensi ya jadi eh sebagai pocy Maker tentu saja harus memiliki kompetensi Bagaimana kepada empat hal ini ya yang pertama adalah data aness ya jadi pembuat kebijakan harus tahu data yang relevan itu apa sesuai dengan tujuan yang ingin dibuat oleh poliy maker dan juga data aareness itu mewajibkan Policy Maker itu mengetahui kira-kira data ini berkualitas atau tidak data itu bagus enggak untuk di perlu dilihat ya jadi kepedulian kepada data menjadi penting jangan sampai kita menggunakan data yang apa yang kita gunakan datanya salah tidak menjawab tujuan lagi kalau datanya tidak berkualitas pasti nanti kebijakan yang dibuat juga tidak berkualitas jadi kompetensi ya data awarenness dengan cara teman apa Bapak Ibu sekalian atau poisy Maker Nanti ke depannya tahu pada data apa yang digunakan dan tahu bagaimana menilai kualitas data yang digunakan yang kedua adalah bagaimana juga Policy Maker dalam memakai data itu perlu memahami konsep dan metode di dalamnya Ya nanti saya akan cerita gitu kalau tanpa kita tahu itu maka nanti dalam baca datanya akan keliru statis itu akan menjadi rigid ya menjadi lebih jelas gitu ya kalau kita memahami ya konsep dan metode yang ada di dalamnya supaya dalam membaca datanya tidak keliru itu bagian kedua yang harus dimiliki gitu ya bagian ketiga adalah melakukan analisis kepada analisis dan melakukan interpretasi dari data yang kita punya yang yang akan kita komunikasikan ke ee ee pembuat kebijakan gitu ya yang terakhir adalah mengkomunikasikan dari data yang kita punya ini kepada ee pembuat kebijakan jadi ini penting ya penting untuk diketahui Jadi bagaimana data itu kita analisis kemudian kita komunikasikan ya dengan metode visual dan lain sebagainya supaya pemahaman kepada isu itu bisa menjadi lebih jelas gitu ya Bapak Ibu sekalian sobat SN di Manap pun berada Jadi kalau bicara analisis sebenarnya kita bisa belajar dari apa teori yang dikembangkan oleh gner gitu ya Di mana Bapak Ibu sekalian ya Eh kalau bicara analisis ini ada tingkatannya yang pertama adalah deskripsi daripada analisis deskriptif gitu ya jadi mendeskripsikan dari data ya kalau di perusahaan berarti kita bicara evaluasi kinerja ya Jadi kita melakukan analisis deskriptif untuk memetakkan kondisi masa lalu gitu ya jadi kondisi Masa lalu itu kita lihat kita analisis gitu ya untuk melihat kinerjanya gitu Ini penting ini tahap yang paling yang paling harus kita punya paling dasar ya melihat kinerja masa lalu dengan mendiskripsikan dari data yang kita punya gitu ya yang kedua adalah melakukan diagnosis analisis gitu ya berarti lebih dalam lagi ya dari data itu kita memiliki kemampuan ya Kenapa itu terjadi ya lebih tinggi lagi setelah tahu terjadi bagaimana melakukan prediksi ke depan dan terakhir tingkatan terakhir adalah bagaimana mewujudkan dari apa yang kita prediksi itu menjadi satu kenyataan yang ada di yang ada di apa di di di masyarakat ke depannya gitu ya Jadi Bapak Ibu sekalian tahapan ini penting untuk kita pelajari ya Kita pelajari kita tingkatkan kompetensi kita mulai dari membaca data kemudian mendiagnosis dengan data yang kita punya untuk mengetahui apa yang terjadi kemudian memprediksikan ke depan kira-kira Seperti a
Resume
Categories