Webinar ASN Belajar Seri 34 - Kebijakan Publik Berbasis Data Untuk Birokrasi Lebih Berdampak
vQv78ll2PBM • 2023-09-21
Transcript preview
Open
Kind: captions
Language: id
keterbukaan inilah yang saya kira
menjadi apa ee panutan atau inspiratif
dari badan publik seperti upsd Jawa
Timur kami pemerintah kota juga
menjadikan ini referensi untuk
mendapatkan informasi mempelajari dan
mencontohi hal tersebut dengan mengikuti
media sosial bpsdm Provinsi Jawa Timur
melalui kesempatan ini kami mengucapkan
terima kasih kepada bpsdm Jawa Timur
membuat para SN semakin dapat berinovasi
di bidangnya masing-masing sukses buat
ppsdm Jatim Ayo mari kita kunjungi situs
kita kunjungi media sosial yang dimiliki
oleh ppsdm Jawa Timur menampilkan
hal-hal yang terbaik menampilkan hal-hal
inovasi yang cukup membanggakan Terima
kasih asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh
menyerah
jadi as
berkama ak
[Musik]
belajar
[Musik]
Bapak Ibu sekalian sampai tahun
2041 ya kita masuk ke dalam era Jend
uang atau bonus demografi di mana angka
yang produktif itu jauh lebih tinggi
dari yang tidak produktif jadi B
demografi itu adalah sesuatu yang
mungkinang dalam
secar banyak pengang ter pemerintah bah
ini adalah peluang untuk
dimanatkan ya agar kita keluar menjadi
negar karena angka
ketergantungannya angka yang produktif
usaha produktif dengan tidak produktif
lebih banyak
yang Tapi
sebaliknya itu tidak dikelola dengan
diaan menjadi bonus demografi tapi bisa
menjadi beban bagi negara kalau
pengelolaan kebijakan publik yang
berkualitas dan dapat diaplikasikan
adalah kebijakan publik yang yang
dibentuk berdasarkan data ilmiah yang
akurat Evidence Based Policy or ebp
sobat ASN harus tahu nih kalau sebuah
kebijakan publik yang tidak dibentuk
berdasarkan data ilmiah yang akurat
dapat menyebabkan kegagalan dalam
kebijakan loh di negara kita sendiri
penerapan ibp ini masih belum bisa
dilaksanakan dengan baik karena beberapa
faktor seperti sumber daya ketersediaan
data dan beberapa faktor lainnya maka
dari itu dibutuhkan komitmen yang sangat
besar baik dari para peneliti serta dari
seluruh komponen birokrasi agar ibp
dapat dilaksanakan dengan baik Mari
pelajari bersama mengenai Evidence Based
Policy melalui webinar ASN belajar seri
[Musik]
34 kau bisa patahkan
kakiku tapi tidak
mimpi-mimpiku kau
[Musik]
bisa
[Musik]
ini sobat
ASN
[Musik]
Aduh gimana sih ini kok sertifikatnya
belum muncul juga ya padahal udah isi
link presen sih Ada apa sih Bu Novi Kok
kelihatannya bingung begitu ini loh bu
saya kan sudah isi link presensi tapi
kok sertifikatnya belum ada ya padahal
kan katanya setelah isi link presensi
kita dapat langsung mengunduh
sertifikatnya sudah mengisi link
kuisioner belum Hah kuisioner apa Bu
jadi setelah mengisi link presensi Bu no
juga harus mengisi link kuisioner Mon
baru deh sertifikat akan dikirimkan
melalui sinii Bu saya
bantuin Berikut ini adalah tutorial cara
menggunakan
aplikasi
agar Link yang diterima aktif dan
menjadi
hyperlink nah link presensi ini baru
bisa diakses pada saat acara webinar
berlangsung sobat ASN dapat langsung
klik Link yang tertera dan pastikan
kembali data diri sobat ASN sudah benar
setelah itu sobat ASN dapat langsung
Tanda tangan pada kolom yang tersedia
jika sudah klik
submit setelah mengisi link presensi
sobat ASN akan langsung menerima pesan
Whatsapp dari indef yang berisi link
questioner monev klik link tersebut dan
isi questionernya sobat ASN juga bisa
loh menuliskan kritik dan saran untuk
webinar ASN
[Musik]
belajar
setelah terisi klik submit sobat ASN
akan mendapatkan link sertifikat melalui
pesan
Whatsapp klik linknya dan sobat ASN akan
dapat langsung mengunduh
e-sertifikat ingat ya Link e-sertifikat
yang diterima setiap orang akan berbeda
dan semua pesan pemberitahuan ini akan
dikirimkan melalui WhatsApp bukan
email nah gimana Bu Novi mudah bukan Wah
iya Bu Yanti ternyata mudah dan cepat ya
terima kasih banyak Bu atas bantuannya
saya udah enggak Bingung lagi deh
sama-sama Bu Novi Nah untuk sobat ASN
Jangan lupa untuk segera mengisi link
presensi ya karena link presensi hanya
dapat diakses pada hari H pelaksanaan
webinar sampai dengan pukul 2359 waktu
Indonesia bagian barat tetap semangat
dan ikuti terus webinar ASN
[Musik]
belajar
[Musik]
Diklat verifikator pertanggungjawaban
keuangan dan Diklat pengelolaan sampah
terpadu dan domestik tahun 2023
pemerintahi ja timur dengan resmi
sayaatakan dibuka dan
diul
[Musik]
ya bpsdm kita ini sudah terkenal ya
bahwa eh sebagai kawah Cang diukanya
para Pimp perubahan yangan sudah
mendapatkan penghargaan tiga kali berut
sebagai lembaga pendidikan atau
pelatihan yang
terbaik
[Musik]
simulasi
[Musik]
di
kebijakan publik yang berkualitas dan
dapat diaplikasikan adalah kebijakan
publik yang dibentuk berdasarkan data
ilmiah yang akurat Evidence Based Policy
or ebp sobat ASN harus tahu nih kalau
sebuah kebijakan publik yang tidak
dibentuk berdasarkan data ilmiah yang
akurat dapat menyebabkan kegagalan dalam
kebijakan loh di negara kita sendiri
penerapan ibp ini masih belum bisa
dilaksanakan dengan baik karena beberapa
faktor seperti sumber daya ketersediaan
data dan beberapa faktor lainnya maka
dari itu dibutuhkan komitmen yang sangat
besar baik dari para peneliti serta dari
seluruh komponen birokrasi agar ibp
dapat dilaksanakan dengan baik Mari
pelajari bersama mengenai Evidence Based
Policy melalui we sudah bisa mendengar
suara saya dengan
baik
[Musik]
Selamat pagi
[Musik]
Bapak Aduh gimana sih ini kok
sertifikatnya belum muncul juga ya
padahal udah isi link presen sih Ada apa
sih BR noovi Kok kelihatannya bingung
begitu ini loh bu saya kan sudah isi
link presensi tapi kok sertifikatnya
belum ada ya padahal kan katanya setelah
isi link presensi kita dapat langsung
mengunduh sertifikatnya Bu Novi sudah
mengisi link kuisioner belum Hah
kuisioner apa Bu jadi setelah mengisi
link presensi Bu Novi juga harus mengisi
link kuisioner monf baru deh sertifikat
akan dikirimkan melalui W sinisi Bu saya
bantuin Berikut ini adalah tutorial cara
menggunakan aplikasi indef untuk
mendapatkan
e-sertifikat yang pertama pastikan soat
ASN sudah mengisi link pendaftaran yang
terdapat pada flyer ASN belajar link
pendaftaran ini dapat diisi maksimal 1
hari sebelum acara webinar
dilaksanakan Masukkan alamat yang
tertera pada flyer ASN belajar sebagai
contoh
bit.ut
leadership sobat ASN akan diminta untuk
akses lokasi pilih izinkan atau
setelahnya masukkan email sobat ASN yang
masih
[Musik]
aktif kemudian isi kolom data diri sobat
ASN pada formulir yang tersedia isi
setiap kolom dengan benar
ya Tulis nama lengkap sobat ASN karena
ini adalah nama yang akan tertera pada
e-sertifikat
selanjutnya isi kolom NIP pangkat dan
golongan sobat
[Musik]
ASN lalu isi instansi dari mana sobat
ASN berasal juga harus diisi dengan
benar ya jangan lupa tulis kota atau
Kabupaten dari mana sobat ASN
berasal
Setelah semua kolom terisi cek dan
pastikan kembali data yang sudah sobat
ASN isi benar lalu klik
submit sobat ASN akan langsung
mendapatkan pesan di WhatsApp yang
berisikan link materi virtual background
dan juga link presensi save terlebih
dahulu nomor indef Gateway ya agar Link
yang diterima aktif dan menjadi
hyperlink nah link presensi ini baru
bisa diakses pada saat acara webinar
berlangsung sobat ASN dapat langsung
klik Link yang tertera dan pastikan
kembali data diri sobat ASN sudah benar
setelah itu sobat ASN dapat langsung
Tanda tangan pada kolom yang tersedia
jika sudah klik
submit setelah mengisi link presensi
sobat ASN akan langsung menerima pesan
Whatsapp dari indef yang berisi link
questioner monev klik link tersebut dan
isi questionesionernya sobat ASN juga
bisa loh menuliskan kritik dan saran
untuk webinar ASN
[Musik]
belajar
setelah terisi klik submit sobat SN akan
mendapatkan link sertifikat melalui
pesan
Whatsapp klik linknya dan sobat ASN akan
dapat langsung mengunduh
e-sertifikat ingat ya Link e-sertifikat
yang diterima setiap orang akan berbeda
dan semua pesan pemberitahuan ini akan
dikirimkan melalui WhatsApp bukan
email nah gimana Bui mudah bukan Wah iya
Bu Yanti ternyata mudah dan cepat ya
terima kasih banyak Bu atas bantuannya
saya udah enggak Bingung lagi deh
sama-sama Bu Novi Nah untuk sobat ASN
Jangan lupa untuk segera mengisi link
presensi ya karena link presensi hanya
dapat diakses pada hari hal pelaksanaan
webinar sampai dengan pukul 2359 waktu
Indonesia bagian barat tetap tetap
semangat dan ikuti terus webinar ASN
belajar
[Musik]
asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Halo apa kabar selamat pagi
sobat ASN di Manap pun anda berada yang
sudah bergabung di zoom meeting dan juga
live YouTube bpsdm Jawa Timur TV senang
sekali hari ini sayai selaku host
berjumpa kembali dalam acara yang sudah
ditunggu-tunggu yaitu ASN belajar seri
34 persembahan korpu SDIT bpsdm Provinsi
Jawa Timur
[Musik]
Oke terima kasih dan sobat ASN dalam
penyusunan kebijakan harus didasari
dengan data ilmiah yang akurat karena
hal ini cukup Riskan dan akan
berpengaruh dengan birokrasi negara apa
saja sih yang membuat keduanya saling
berkaitan selengkapnya di AS SN belajar
seri 34 kebijakan publik berbasis data
Evidence Based Policy untuk birokrasi
yang lebih
[Musik]
berdampak nah sebelum kita
mendapat
bahwa dalam merancang masa depan bangsa
ini kita harus menggunakan data dan yang
tersedia sebagai dasar sebagai referensi
sebagai pijakan sehingga rancangan masa
depan bangsa itu benar-benar presisi
sesuai dengan potensi dinamika dan
problem etika yang ada nah sobat ASN di
sinilah pentingnya Mengapa dalam
merumuskan sebuah kebijakan kita
dituntut untuk melihat data-data secara
cermat sobat ASN seorang ilmuwan
amian pernah menyatakan
technology advance and producity but
only
publicy Advance the Inc
ofarm kata
beliau teknologi bisa saja dapat
meningkatkan hasil panen dan
produktivitas tanaman pertanian tapi
hanya kebijakan publiklah yang dapat
meningkatkan pendapatan atau
kesejahteraan petani dari perataan ini
tentu kita mendapatkan suatu Insight
bahwa sebuah kebijakan memiliki peran
kunci dalam mendapatkan hasil-hasil
pembangunan yang lebih berdampak sbat
ASN dalam banyak teori perumusan
kebijakan publik Salah satu tahapan
paling krusial adalah apa yang disebut
agenda setting atau penyusunan agenda
yakni sebuah fase dan proses yang sangat
strategis dalam realitas kebijakan
publik dalam proses inilah ada ruang
untuk memaknai Apa yang disebut sebagai
masalah publik dan agenda publik yang
perlu diperhitungkan dalam perumusan
kebijakan dengan menggunakan data dan
fakta yang sedang berkembang jika sebuah
data dan fakta telah menunjukkan menjadi
isu publik dan mendapatkan prioritas
dalam agenda publik maka isu tersebut
berhak mendapatkan alokasi sumber daya
publik yang lebih dari isu-isu yang lain
nah sobat ASN seperti ser seri
sebelumnya pada seri ke-34 ini kami akan
menghadirkan para narasumber yang sangat
kompeten di bidangnya kami mengundang
Dengan hormat pakar kebijakan publik
dari Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia widyaiswara ahli
utama bpsdm Provinsi Jawa Timur yang
memiliki pengalaman dalam pengelolaan
data dan seorang praktisi data statistik
dari dinas pendidikan provinsi Jawa
Timur sat ASN Selamat mengikuti series
ASN belajar seri ke-34 semoga bermanfaat
wasalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh
baik kami haturkan terima kasih kepada
bapak Dr ramelianto SMP yang telah
membuka acara pada pagi hari ini dengan
opening speech-nya Oh iya sobat ASN
sebelum kita berlanjut Kami mau ingetin
untuk sobat ASN bahwa link presensi
sudah dapat diakses langsung saja klik
bit l Gar Mir hadir seri 34 seperti
running text yang ada di layar sobat ASN
ya dan Pastikan data yang dimasukkan
sudah benar karena data tersebut tidak
akan yang akan digunakan maksud saya
untuk penerbitan e-sertifikat dan ini
nih tidak bisa direvisi lagi oke baiklah
dan untuk sobat ASN berkesempatan untuk
mendapatkan 10 merchandise exclusif di
seri ini ada earbuds kemudian mostous
wireless B dan juga t-shirt sobat ASN
bisa dapatin dengan aktif sebagai
penanya atau juga bisa ikuti kuis di
official Instagram
@bpsdmjatim dan
[Musik]
@vprocomunication ya sobat ASN kebijakan
yang berdasarkan data yang akurat ini
sangat penting karena ini akan
berpengaruh untuk kita bisa menjadi
tolak ukur bagaimana pemerintahan itu
akuntabel atau tidak Nah langsung saja
kita akan menyimak paparan dari
narasumber yang pertama beliau adalah
Deputi bidang kebijakan pengembangan
kompetensi ASN Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia bapak Dr
Muhammad Taufik
Dea
Selamat pagi Pak
Taufik Selamat pagi selamat pagi iya apa
kabar Alhamdulillah sehat semuanya
Alhamdulillah sehat Alhamdulillah iya
Pak Taufik nah ini hari ini kan sobat
ASN sudah bergabung semuanya nih Apa
yang akan ee ilmu apa nih yang akan
diberikan untuk seluruh sobat ASN yang
sudah bergabung hari ini Pak ya
Alhamdulillah iya
iya bisa langsung ya Pak Taufik untuk
pemaparannyaoke
oke iya sori ini tadi ada anu ee kadang
suaranya kurang Tapi sekarang sudah bisa
mendengar suara saya dengan baik Bapak i
i i iya jelas I Oke jelas ya Baiklah
kalau begitu langsung saja kita
persilakan bapak Dr Muhammad Taufik Dea
baik Baik terima kasih
Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh salam
sejahtera bagi kita semuanya swasti Sun
Budha Terima kasih tadi untuk
pengantarnya dan saya akan saya kurang
lebih berapa lama ya
Mbak 30 menit Bapak ada waktu 30 menit
ngih untuk raparja siap silakan baik
secara singkat saja jadi kita melihat
bahwa hari ini banyak sekali
problem-problem kebijakan yang memang ee
problemnya ada pada data pada evidennya
ya nah jadi misalnya problem kemiskinan
ini berapa tempat gak tepat sasaran
Kemarin saya ketemu ada di Kalimantan
ada di Sumatera ya kan Eh ada PNS ya Eh
Kepala Bidang menerima bantuan sosial
karena dianggap masuk kelompok ee miskin
karena problem datanya kemudian juga ee
problem di data pertanianan panen
kemudian terkait kaitannya nanti dengan
e kebutuhan beras kita dan seterusnya
ini bapak presiden sendiri menggaris
bawahi problem pada data nah kemudian
juga
ee impor beras Ini yang kemarin sempat
Ramai ya Ini juga eh problemnya adalah
pada data jadi inilah yang EE mungkin
tema pagi hari ini mengapa kita hari ini
ee sangat membutuhkan ee kualitas
kebijakan yang semakin baik yaitu
kebijakan yang berbasis pada data Nah
apa sebenarnya tantangan-tantangan
sekarang ini ini ini kita contohnya ini
banyak ini sekarang e di bidang saya lah
yang tugasnya membuat kebijakan di
bidang Pahan Kompetensi ini banyak
sekali kita menghadapi ee
problem-problem tantangan-tantangan ya
Ee di dalam pemusuhan kebijakan di mana
ee banyak kualitas kebijakan ini yang EE
tadi problemnya adalah rumusannya gak
tepat Mengapa gak tepat dirumuskan tanpa
sebuah eviden yang jelas kemudian dalam
perumusan pasal-pasalnya sehingga tidak
terlalu akurat Mengapa karena pemahaman
terhadap problem itu sendiri tidak
terlalu akurat ya Nah Mengapa tidak
akurat karena tidak dapat informasi data
yang kemudian bisa diandalkan nah ini
misalnya Ini pengalaman saya di beberapa
kali misalnya kita nyusun rpjmn ya
rpjmt kita akan e sebentar lagi nyusun
rpjmn Nah di situ biasanya tantangan
yang paling besar adalah bagaimana
memperoleh apa yang sudah
dicapai apa dari kebijakan sebelumnya
sehingga kemudian RPJM sebelumnya eh
setelahnya kita perlu kemudian menyusun
kemudian target-target yang lebih tinggi
lagi Nah untuk bicara target yang lebih
tinggi tadi problemnya adalah apa nya ya
kita bisa ee bicara soal baseline-nya ya
apa yang sudah dicapai sehingga mana
yang sudah Ee yang Perlu diperbaiki mana
yang perlu ditingkatkan tadi tapi ketika
tadi data yang memberikan informasi
kepada kita tidak lengkap tidak akurat
atau mungkin juga ambigu ambigu itu
misalnya yang saya temukan adalah apa eh
data dari beberapa sumber instansi ini
beda-beda ya sehingga kita bingung itu
ambil keputusannya yang seperti apa Nah
ini hal-hal yang praktis yang dihadapi
oleh pembuat kebijakan ya persoalan dari
eh tadi bagaimana kita membuat kebijakan
yang berkualitas karena eh tadi Eh
eviden yang yang eh apa namanya kurang
Nah Bapak Ibu sekalian jadi ini juga Ee
kita bicara ee mengenai
pemanfaatan-pemanfaatan dari
kegiatan-kegiatan
eh survei kajian penelitian dan
seterusnya yang belum nyambung dengan
dengan e pembuatan kebijakan gitu Ini
yang saya Ee kita perlu berpikir
bagaimana ee ini banyak
kegiatan-kegiatan termasuk mungkin di
sini ada kawan-kawan widyaiswara bikin
ee sebuah penelitian dan seterusnya yang
ee apa namanya eh ee belum belum
kemudian dimanfaatkan dengan baik gitu
ya Nah Bapak Ibu sekalian jadi ee di
dalam pemanfaatan data ini menjadi
sangat penting di era sekarang ini ya Di
mana
ee masyarakat menuntut akuntabilitas
dari
kebijakan-kebijakan sehingga harus jelas
dari mana
asumsi-asumsi yang dibuat dalam
kebijakan tadi Nah Bapak Ibu sekalian
inilah yang seringkiali kita
ee tantangan kita ya Ee termasuk di sini
ada kawan-kawan widyaiswara membuat ee
penelitian yang mungkin seharusnya bisa
dimanfaatkan tapi belum
dimanfaatkan kemudian unit-unit ee
penelitian baik di pemerintahan daerah
pemerintah pusat ya ini banyak yang
membuat e penelitian yang seperti ini
pemukulanya ada riset dan polse yang apa
namanya kadang-kadang malah bertentangan
harusnya yang ideal adalah riset jadikan
bahan membuat kebijakan dan juga apa
dari kebijakan menjadi dasar riset
ya yang ideal adalah ada riset dan
kebijakan ini menjadi sebuah siklus gitu
ya bagaimana ee Apa hasil dari riset
dimanfaatkan untuk kebijakan dan
kebijakan tadi kemudian kita riset
hasilnya menjadi untuk menyempurnakan
kualitas kebijakan secara berkelanjutan
nah mekanisme ini belum ada ya mekanisme
ini masih perlu diperkuat lagi ke depan
Nah Bapak Ibu sekalian Eh ini sering
kita bicara tentang eh apa hubungannya
riset for Policy dan ret of Policy ini
dua hal yang agak berbeda ini eh Kemarin
dengan eh apa namanya penggabungan
beberapa unit penelitian ke Brin
Misalnya ini muncul pertanyaan ya Mana
penelitian-penelitian yang di apa
namanya termasuk di dalam penelitian
kebijakan atau penelitian-penelitian
akademis yang meneliti kebijakan nah ini
yang berbeda penelitian yang digunakan
untuk nyusun kebijakan kita sebut dengan
eh reset for Policy ya bagaimana
dilakukan ee apa namanya penelitian
untuk menyusun bahan-bahan pertimbangan
untuk membuat kebijakan Tetapi kalau
riset of Policy kita sebutnya adalah
meneliti kebijakan itu sendiri ya Nah
tujuannya berbeda riset of for Policy
ini adalah tujuannya adalah membantu ee
pembuat kebijakan dengan memasuk
data-data untuk ngambil keputusan yang
tepat tapi riset of Policy adalah
meriset bagaimana poli itu dibuat tadi
apa namanya dilakukan diimplementasikan
dan seterusnya nah tujuannya lebih pada
tujuan-tujuan yang sifatnya akademis nah
meskipun nanti juga nanti akan menjadi
masukan mengenai Bagaimana tata kelola
kebijakan yang Perlu diperbaiki nah
Bapak Ibu sekalian jadi e apa namanya
saya akan skip di sini tantangan Nah ini
tantangan apa yang menjadi tantangan di
dalam membuat
evid tidak
semuanya apa namanya E kebijakan tadi
bisa dibuat e berbasis evid Mengapa
misalnya misalnya tekanan waktu harus
cepat kondisi krisis gitu ya harus
diambil keputusan yang yang tepat nah
ini tidak bisa di di kemudian nunggu ada
mengumpulkan data ya
Ee nah kemudian
ee kebijakannya sifatnya transaksional
nah ini juga ini kemudian biasanya
mengesampingkan data karena ada apa
namanya transaksional ya
kompromi-kompromi politik untuk
menghasilkan sebuah apa namanya
keputusan kemudian juga ee mindsetah ini
mindset dari pengambil keputusan pembuat
kebijakan yang seringkiali lebih percaya
pada intuisi-intuisi tidak menghargai
data ini juga menjadi kendalanya ya
kemudian lemahnya kualitas kesediaan
data ini juga kadang-kadang dilemati
saya misalnya ngambil keputusan saya
harus nunggu kemudian ee rekomendasi
kebijakan Tapi setelah saya lihat
misalnya Wah ini kualitas datanya kurang
ya kurang tepat itu analisanya kurang
tajam gu ya Nah sehingga ini juga
kadang-kadang eh enggak bisa kita
mengandalkan itu dari hasil apa namanya
eh riset ka karena kualitas atau
rekomendasi dari eh kebijakan tadi
kurang kurang tepat gitu ya kemudian
yang lain adalah ada yang motifnya
ideologis gitu Yang Yang penting Wah
mereka lebih motivasinya simbolis gitu
ya Eh bagaimana ee keputusan dibuat
karena memenuhi ee tadi apa namanya ee
nilai-nilai ideologis bukan pada fakta
tapi karena pertimbangan ideologis nah
bapakbu sekalian eh kita di era sekarang
ini eh eh Mengapa Evidence Based Policy
itu sangat penting karena akuntabilitas
tadi ya kita mengambil keputusan ee
berbasis pada suatu bukti yang bisa
dipertanggungjawabkan ya Nah itu yang
pertama yang kedua untuk untuk apa evid
Bas pocy dibutuhkan untuk mengedukasi
masyarakat untuk berpikir logis rasional
ya Nah inilah prinsip sebuah demokrasi
di mana kebijakan ini eh apa namanya E
sifatnya terbuka untuk
didiskusikan ya secara logis secara
rasional oleh eh masyarakat dengan
berbagai background yang berbeda nah
tanpa kemudian basis tadi ada evid
maka Suah susah bagi masyarakat untuk
melakukan dialog untuk melakukan
komunikasi ya untuk melihat secara
objektif sebuah persoalan Nah jadi
inilah tadi Eh kita bicara tentang
eviden poli eh harusnya Seperti apa di
dalam era demokrasi ee dibutuhkan
akuntabilitas dan sarana mengedukasi
memfasilitasi satu apa namanya eh eh
komunikasi dan ee diskusi sebuah publik
untuk memecahkan problem e tetapi
tantangannya hari ini tadi sampaikan ya
Gak gak semuanya kadang-kadang ee bisa
berjalan seperti yang diharapkan Nah
Bapak Ibu sekalian kemudian
eh eviden bas ini dihasilkan dari
harusnya ada kolaborasi nah ini juga
tantangan kita membuat namanya ekosistem
ya Di ana ee semua lembaga banyak
lembaga yang menghasilkan pengetahuan
kadang-kadang Enggak connect satu dengan
yang lain gitu ya ini yang kita lihat
juga suatu problem kemubaziran gitu ya
kemubaziran dari usaha tenaga e
pengetahuan anggaran yang belum
terkomunikasikan satu dengan yang lain
gitu nah ini sebuah tantangan besar
sekarang ya ee apa namanya ee ee di
dalam pembuatan keputusan tidak bisa
didominasi oleh satu orang atau satu
organisasi saja tapi perlu satu
kolaborasi Nah inilah ya penting
bagaimana kita ada komunitas akademis
komunitas di dalam eh apa namanya eh
Network dari eh apa lembaga-lembaga
penelitian dan seterusnya yang ini
sangat penting di dalam mendukung
evident bas Policy making Bapak Ibu
sekalian bagaimana kita membangun
evidence bas Policy making ini di era
yang sekarang ini perlu kita memperkuat
para profesi profesi analis e kebijakan
nah sebenarnya ini sebuah kegiatan dan
sebuah profesi e kegiatan e artinya ya
yang bisa dilakukan oleh semua orang
Bagaimana ee Kemudian untuk membantu
perumusan kebijakan ya ee kawan-kawan
Med suara kawan pengembang kompetensi
dan seterusnya tapi ada yang profesional
di situ nah ini kawan-kawan ee jabatan
fungsional analis kebijakan ini orang
yang profesional Memang mereka
pekerjaannya melakukan ee tadi analis
kebijakan nah ini sangat penting kita
melihat Bagaimana hubungan tadi untuk
memperkuat kebaik kegiatan maupun
profesi di dalam membuat analisis
kebijakan yang pertama kita ut dengan
knowledge infrastructur yaitu harus
dlatih keterampilan melakukan analisis
dan seterusnya dan ada big data tadi
data yang terpadu yang dari berbagai
sumber yang bisa terintegrasi Nah kita
bicara nanti bagaimana pengan data di
era digital sekarang Nah kemudian yang
berikutnya adalah knowledge Creation
bagaimana tadi Eh kemudian orang
mencipta pengetahuan dengan data yang
terkonect tadi dan keterampil an untuk
menghasilkan data tadi melalui kegiatan
ee penelitian ya Dari semua orang ada
mahasiswa dosen Wid suara dan seterusnya
Ini menghasilkan sebuah knowledge
Creation nah knowledge Creation ini baru
kemudian bisa mengs eh pembuatan
kebijakan berbasis eviden kalau ada
pemanfaatannya di situ oleh para Policy
Maker kita sebut dengan knowledge
utilization jadi ada ada ada
komponen-komponen ini yang dibutuhkan ke
depan untuk memperbaiki kualitas
kebijakan kita ya knowledge
infrastructurnya knowge Creation dan
knowledge uzationnya Nah Bapak Ibu
sekalian eh berikutnya di era digital
Seperti apa tadi kita bicara big data
Nah kita belum banyak menggunakan e
bagaimana data tadi yang terhubung satu
dengan yang lain ya ini menarik kemarin
pelajaran bagaimana kita sebentar lagi
masuk tahun politik ya ee apa namanya
data-data perilaku dari para konsumen ya
perilaku para pengguna media sosial ini
menjadi sebuah big data sebuah data yang
bisa memprediksi secara akurat Bagaimana
pereferensi politik para pemilih ini
yang terjadi skandal di Amerika ketika
Donald Trump ini memberikan pelajaran
bagi kita semuanya bagaimana data ini
seperti kata bapak presiden ini new oil
ya sebuah harta karun yang luar biasa
yang yang akan membantu tadi ee
terwujudnya kualitas kebijakan yang
semakin baik ya kalau bisa dimanfaatkan
tadi terkoneksi dengan pembuatan ee
kebijakan Nah Bapak Ibu sekalian ini
kita kemarin belajar dari covid
Bagaimana eh dari berbagai sumber
aplikasi yang ada ini terkoneksi satu
dengan yang
lain menjadikan sebuah data untuk
mengambil keputusan terkait dengan
kebijakan-kebijakan covid ya eh
sentralnya Kemarin dari peduli lindung
yang terhubung dengan berbagai instansi
dan aplikasi yang ini sangat membantu
bagaimana ee tadi data yang terserak
tadi untuk mengambil keputusan yang
tepat ya tidak hanya pemerintah tapi
juga ee Kemudian dari ee mitra-mitra
pemerintah di dalam menangani ee e covid
kemarin ini Nah inilah yang nanti akan
ee sangat penting kita bicara ee
kemudian Bagaimana ee pengelolaan data
dan pemanfaatan data ya di dalam di era
digital yang sekarang ini sangat penting
ya seperti kita sekarang punya tata
kelola eh satu data ini juga belum belum
bisa optimal masih dalam proses tapi ini
sangat penting sangat menjanjikan ini ee
kebijakan pemerintah yang sangat tepat
mengintegrasikan berbagai sumber data
yang ada dari berbagai Kementerian yang
tersebar agar kita bisa mengambil
keputusan yang tepat yang berkualitas ya
ee apa namanya di era digital saat ini
ya Nah mungkin itu sebagai ee pengantar
dari diskusi ini mungkin ee karena
waktunya juga tadi terbatas mohon maaf
agak cepat-cepat terima kasih kepada
saya asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Pak Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih
ya terima kasih Pak Taufik eh sudah
menyampaikan tadi paparannya dan ini
Bapak ini teman-teman juga sudah ada
yang bergabung untuk bertanya jadi dari
sobat ASN yang hari ini bergabung sudah
ada beberapa yang bertanya boleh dijawab
ya Pak Taufik ya iya iya silakan silakan
jadi ini dari ee ada bapak bapak Ahsanul
Inam betul ya bagian organisasi di
Lumajang ini pertanyaannya begini Pak
tadi ada yang disampaikan terkadang kita
harus cepat mengambil kebijakan karena
beberapa kondisi misalnya transaksional
kemudian krisis dan lain-lain jika yang
terjadi seperti itu maka tentunya teori
mengenai evidence base Policy ini tidak
akan berguna karena nantinya setiap
pengambil kebijakan akan menggunakan
alasan-alasan di atas lalu sebenarnya
perumusan kebijakan itu standarnya perlu
waktu berapa lama begitu Pak Taufik Ini
pertanyaan dari Pak Ahsanul Inam
langsung dijawab satu-satu atau
Bagaimana pak
bo dulu silakan I silakan Ya ini yang
menarik tadi Kalau pertanya pertama
adalah eh berapa sih ee normalnya
membuat kebijakan e sangat bergantung ya
kalau misalnya kebijakan di level
seperti undang-undang dan seterusnya ini
ada jadwalnya tersendiri G dalam
proleknas prolekda yang sudah ada
penjadwalannya ya kemudian juga ee
sekarang kita membuat standar untuk
instansi pemerintah Ini kan ada program
legislasi tersendiri yang ee apa namanya
dibuat oleh masing-masing Kementerian
lembaga ya E di daerah juga ada ya Nah
itu dilakukan setiap tahun Nah tadi
Berarti kan dalam waktu satu tahun yang
direncanakan dia harus selesai gitu kan
Ya nah ini yang kemudian tadi ee
persoalan ee apa cononstrain waktu ini
menjadi sangat penting tadi mengenai
bagaimana sejauh mana kita harus betul
betul mengandalkan tadi data ya Nah ini
praktiknya kadang-kadang akan ee apa
lebih banyak sebenarnya kita melihat ee
bentuk-bentuk konsensus untuk mengambil
keputusan Mengapa kadang-kadang kita e
Dalam praktiknya kita mengandalkan
Bagaimana pengalaman pengetahuan
ee apa namanya para pengambil keputusan
tadi ya Nah memang ini yang yang crusial
tadi siapa yang terlibat dalam diskusi
dan seterusnya ya ini kadang-kadang
kalau di pemerintah misalnya kita
ngundang orang kadang-kadang ganti-ganti
orang ya karena didelegasikan gitu kan
Ya dan sebagainya nah ini juga
sangatsangat berpengaruh artinya begini
poinnya adalah apa yang disebut dengan
evidence bas Policy ini sebuah konsep
yang ideal yang kadang-kadang di
realitas eh sehari-hari Kita sebagai
orang yang terlibat langsung dalam
pembuatan pembuatan kebijakan k
kadang-kadang memang Eh ini sangat
sangat challenging ya gak bisa seperti
yang ideal begitu harus eviden menunggu
evidennya baru kita ambil keputusan
kenyataannya gak seperti itu tetapi
memang sangat ideal kita ngambil
keputusan ada evidennya Nah problemnya
tadi kita bagaimana taing bagaimana kita
ngambil data informasi yang cepat akurat
berkualitas untuk mengambil keputusan
nah pengetahuannya terserak di mana-mana
gitu ya kita enggak bisa akses misalnya
apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi
apa yang sudah dilakukan di lembaga
riset ketika mengambil keputusan nah ini
problemnya yang kita hadapi
inipengalaman saya mengambil keputusan
tepat ya kan kemudian saya harus nyari
datanya datanya di mana data yang
berkualitas dan bisa diandalkan di mana
gitu ya nah jadi ini tantangannya tadi
ee di dalam apa eh pembuatan keputusan
di dunia r gitu ya t kita bicara yang
ideal dan eviden tadi
makasihik jawabannya mudah-mudahan ini
Pak asadul Inam juga sudah sudah ini ya
sudah paham begitu untuk jawaban yang
diberikan oleh Pak Taufik tadi dan
selanjutnya juga sudah ada ini sobat
Asni yang sudah bergabung untuk bertanya
Bapak Budi Agus Budi Sampurno dari
kominfo Jawa Timur
pertanyaannya oh ada baik baik Pak Agus
Selamat
pagi I Pak Agus Selamat pagi bu b suara
ya Selamat pagi Pak t Iya suaranya sudah
bagus Pak Monggo disampaikan
pertanyaannya Pak
Agus gih terima kasih eh Bu Eh terima
kasih Pak Taufik eh saya Gus Budi Bu eh
dari dinas komino kebetulan komino Jatim
dan Kebetulan saya ada di bidang data
dan statistik yang merupakan urusan
komino memang apa yang disampaikan Pak
Taufik ee terkait dengan tata kelola SDI
itu belum optimal dan EE bahwa
perencanaan itu harus berbasis data yang
betul nah yang saya eh tanyakan ini Pak
terkait dengan permasalahan eh tata
kelola data ini kita sudah paham sudah
tahu bahwa undang-undang statistik sudah
ada sejak tahun 90-an Terus eh juga
Perpres 39 di
2018 bahwa eh sebetulnya data ini
menjadi penting dan EE digunakan untuk
ee ee apa eh perencanaan dan untuk di
pemerintah daerah sendiri ada diwajibkan
untuk eh mengampu data sektoral cuma
permasalahan-permasalahan yang
berkembang adalah penyusunan daftar
datata ini sebetulnya itu siapa yang
menentukan apakah di pemerintah daerah
sendiri atau dari pusat contoh kasus
adalah eh ketika daerah itu kan
menjalankan fungsi pemerintahannya
berdasarkan undang-undang eh
pemerintahan daerah Pak Nah di situ ada
indikator-indikator diampuh oleh
daerahga dari indikator itu pasti
dibutuhkan data atau menyusun daftar dat
tapi di sisi lain
eh di pemerintahan di Kementerian Dalam
Negeri di tahun di mereka juga menyusun
daftar datata sektoral berdasarkan
indikator-ikator yang menurut mereka
berdasarkan undang-undangan daerah
sedangkan eh DII
permasalahannyaalah prinsip-prinsip
datanya dua-uanya ya belum sepunuhnya
optimal memang belum memenuhi semuanya
prinsip data sehingga ketika menjadi
rujukan acuan untuk perencanaan akhirnya
data itu terkesan hanya data hanya
memenuhi kewajiban saja memenuhi
kebutuhan saja nah Apa yang harus
dilakukan eh pada saat ini bagaimana
pemerintah pusat memastikan bahwa
data-data atau daftar-data yang
ditetapkan itu menjadi bagian katakan
dari Sabang sampai meraku datanya
Harusnya sama nama datanya sama
variabelnya sama semuanya Harusnya sama
logikanya tidak menyusun sendiri-sendiri
di terus e permasalahan berikutnya
adalah di permasalahan di
interoperabilitasnya Pak ketika contoh
kasus adalah Eh kita bicara mengenai eh
penurunan angka stunting misalnya Pak
ini menjadi program prioritas nasional
nah data ini ada data dari Kementerian
Sosial ada dari data BKKBN ada dari data
Dinas Kesehatan Provinsi kabaten juga
ada nah ini siapa yang sebetulnya bisa
mengin ilitaskan kalau mereka punya
struktur data sendiri-sendiri dan kita
aknya akhirnya akan kesulitan ketika
kita intervensi psib kalau intervensi
spesifik jelas itu kalau dia berbasis
kesehatan kalau penyakitnya jelas nah
intervensi yang sensitifnya di bingung
Siapa inih orangnya nanti kalau kita
bicara nik-nya kk-nya itu Datanya ada di
eh dukcapil Dar Kementerian Dalam Negeri
kita ini ini si A si B ini di mana
posisinya Bagaimana ini kan datanya nih
ada diemen ada kalau nik-nya ada di
capabil Nah kalau kewenangan provinsi
atau kewenangan pemerintah daerah ini
kan harus bisa apa Bisa harus
mendapatkan sumber dataumber data
seperti itu Nah ini ini juga terjadi
ketika ketika menjadi perkawinan anak
menjadi isu nasional nah datanya itu
permasalah ketika kita mau mencegah
ternyata eh permasalahannya eh
dispensasi ini ke adanya di pengadilan
tinggi agama datanya itu karena
pengajuannya ke sana sedangkan apakah
data itu data R itu kan bukan data yang
katakan bisa begitu saja bisa kita ambil
kalau kita mau intervensi mau
mencegahnya Bagaimana kalau data itu
masih terbar di mana-mana dan kewenangan
daerah itu sebetulnya untuk mendapatkan
data-data itu seperti apa Apakah kita
harus MOU dulu ke Kementerian k ini
terjadi juga ketika kita mau intervensi
pendidikan terkait dengan anak yang
orang tuanya miskin kita mendapatkan
data dari dapodik dari Kementerian itu
harus dulu nah ini kebijakan pemerintah
Bagaimana mengoptimalkan Perpres ini Pak
Terima kasih
Pak ng makasih makasih Pak Agus tadi
pertanyaan yang menarik dan aktual ini
ng ini memang kalau di dalam apa namanya
untuk ee perpes 39 2019 kan tentang tata
keluas satu tentang satu data Indonesia
ini kan sudah Ee diatur ya Ee kalau yang
data keuangan ini yang terkait apa
namanya pembinanya adalah kementerian
keuangan data statistik BPS data
geospasial ya Ada big ya Nah ada data
lain-lainnya nah ini yang kemudian Anda
ee akan disepakati melalui ee forum sat
data Indonesia ini ya kan nah termasuk
tadi misalnya misalnya stunting ya kan
ini datanya nanti ada
ee di situ kan ditetapkan tentang
kepemimpinan datanya ya kan dan sebagai
penjaminnya kan ee nanti ee diatur bisal
pkkbn itu nah jadi ini memang ee untuk
data-data yang tadi Bapak sampaikan data
yang di luar apa namanya keuangan
statistik dan yang geospasial ini akan
disepakati di dalam fda forum ya kan
sekarang ini sudah dibentuk di apa
misalnya tadi untuk konteks apa stunting
ya kan ada eh apa eh quality
assurance-nya ya dari pkkbn dan
seterusnya nah ini yang kita ee lihat
apa Data yang eh tadi ya yang dibutuhkan
tadi kemudian ee Setahu saya kan di
daerah ada e ditunjuk Pak ya Ada Wali
data ya yang e nanti yang iya walia Gi
Wali datanya Nah jadi ini yang
sebenarnya punya tanggung jawab t untuk
mengkoordin tadi pertanyaan bapak itu
menarik ini saya ak Menar jadi
kadang-kadang memang kita untuk membuat
dengan data itu ada moumou ini nah Saya
sudah sampaikan juga kemarin sempat kita
diskusikan W ini Apa perlu sama
pemerintah mu ya kalau enggak ada MU
kadang-kadang di di pemeriksaan ini jadi
masalah ini
nantianya ya kan pemanfaatan data ini ee
Ini yang saya alami ini Pak banyak
istilahnya kita untuk sharing data ini
kita harus membuat apa tadi kendala
birokrasi antar antar ini yang harus
perlu kita e buat lebih cair begitu ya
eh Saya pernah dikritik Oh makai data
kok apa namanya sharing dan sebagainya
ada MU dan sebagainya gitu kan Ya nah
iya karena memang ini halhal
administratif yang kadang-kadang ketika
ada pemeriksaan juga menjadi bagian yang
ditanyakan juga nah ini juga saya pikir
eh
eh kendala di dalam era digital sekarang
ketika data ini harus cair menjadi
sebuah data big data e publik tadi ini
ee cara kerja dan cara pikir di
birokrasi ini masih menjadi sebuah
tantangan bagaimana kita menjadikan tadi
e birokrasi semakin cair ya ini
tantangan-tantangan besar tadi ya dengan
digitalisasi tadi kita bicara tentang
bagaimana struktur-struktur ini baik
secara horizontal antar instansi menjadi
harus lebih cair bahkan menjadi kurang
relevan Tadi terlalu ketat dan ke
bawahnya sebagai B manana yang kemarin
penyederhanaan birokrasi Karena sekarang
ini serba terhubung Ya serba terhubung
nah ini juga ee e kebijakan Bagaimana eh
eh apa single data tadi harus di eh apa
namanya diikuti itu perubahan budaya
birokrasi kita cara kerja birokrasi kita
dan tentunya juga ee aparat-aparat yang
kemudian ee bertangung jawab nantinya
dalam mengoperasionalkan cara kerja kita
yang baru tadi Nah ini yang nanti
mungkin termasuk juga ee tadi Bagaimana
agenda tindak lanjut nanti cara kerja Ee
kita ee mendengar ada di sistem Squad
atau Pak Mahfud bilang ASN Merdeka Ya
bisa bekerja secara tim antar instansi
dan sebagainya yang ini kita lagi eh
lagi menuju ke sana gitu ya makasih Pak
Agus Baik terima kasih Pak Agus ee sudah
puas dengan jawabannya ya tadi ya iya
iya aman ya oke sudah dijelaskan secara
rinci oleh Pak Taufik juga baik terima
kasih banyak Pak Taufik Terima kasih
banyak waktunya hari ini sudah bersama
kami dan ilmu yang kami dapatkan luar
biasa mudah-mudahan bisa diterapkan
segera diterapkan di tempat e sobat ASN
masing-masing sekali lagi terima kasih
banyak Pak Taufik sudah bergabung
bersama kami terima kasih sehat dan
sukses selalu sampai berjes keren
semuanya Makasih terima kasih iya
selamat
pagi baik sbat ASN ee datang yang akurat
ternyata memang begitu penting untuk
menyusun sebuah kebijakan ya nanti kita
akan ee bertemu dengan narasumber
berikutnya dan Sebelumnya saya mau
ingatin juga untuk seluruh penanya ya
yang terpilih konfirmasi alamat langsung
ke CP
di08211900411 Sekali lagi anda bisa
konfirmasi ke alamat ee atau nomor
telepon di
9.0411 Oke sebelum sebelum menuju ke
narasumber kedua kita akan melihat
terlebih dahulu video jingle ASN Belajar
ciptaan Gubernur Jawa Timur ibu Hajah
khofifa Idar Parawansa berikut
[Musik]
ini zaman yang terus
bergerak sambut dengan penuh
semangat saatnya kita
melangkah hadapi segala tantangan
tingkatkan setiap
kompetensi untuk pelayanan
berdampak bersama
ASN
belajar ciptakan SDM unggul
berprestasi selalu inisiatif dan
kolaboratif untuk inovasi yang
berkelanjutan menjadi ASN berakhlak
mulia siap menyosong Indonesia
emas
ASN belajar wujudkan pemerintahan
berkelas dunia Satukan tekat pantang
menyerah jadi ASN getar
berkualitas yang belajar
wujudkan
pemerintahan
duniaan
tekatkan
menyer jadi as
ber
[Musik]
aku
sobat ASN seperti janji saya tadi
Sekarang kita akan menyimak bersama
pemaparan dari narasumber kedua kita ini
juga sangat luar biasa Beliau pernah
mengembang tugas sebagai kepala Badan
Pusat Statistik jadi jangan diragukan
lagi nih soal data yang akurat Seperti
apa ya dan saat ini beliau pejabat
sebagai Widya Iswara ahli utama bpsdm
Provinsi Jawa Timur inilah Bapak Margo
yuwod
[Musik]
Pak Margo Yana sudah ada di sebelah saya
Selamat pagi Pak Margo Selamat pagi Bu
Apa kabar alhamdulillah baik
alhamdulillah baik Pak Margo ini
Tentunya kalau kita berbicara tentang
data yang akurat ini bagaimana nih kita
mengetahui data itu akurat atau tidak
karena seperti tadi ya kita kita
mendengarkan Pak Taufik juga ada yang
bertanya begitu ada kalau misal sekarang
kita berbicara tentang stunting ada data
dari ee kabupaten kota misalkan kemudian
Kementerian Sosial dan juga pemerintahan
daerah nah ini mana yang harus kita ee
ikuti atau kita kolaborasikan data
tersebut atau seperti apa ini nanti
bapak akan berbagi tentang apa nih Pak
untuk sobat ASN I EE saya akan berbagi
ee tadi Pak taufi sudah menyampaikan he
ee bahwa kebijakan yang bagus itu kan
berbasis dengan data siap Nah sekarang
ee tugas saya adalah Bagaimana
memanfaatkan data itu ya bagi para
pengambil kebijakan bisa memanfaatkan
data sehingga nanti apa yang dibuat dan
diputuskan itu bisa berkualitas dan
memberikan dampak kepada masyarakat atau
publik yang lebih bagus siap oke
langsung saja kalau begitu Pak wargo Oke
baik ini langsung saja kita menyimak
pemaparan dari
bapakgo asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh ee Selamat pagi lagi ee
sobat ASN di mana pun berada pada
kesempatan yang baik ini saya ingin
berbagi ee termasuk berbagi pengalaman
ya bagaimana Menyusun kebijakan publik
yang bagus yang berbasiskan dengan data
topik ini menarik dan strategis untuk
kita diskusikan terus-menerus Kenapa
karena kebijakan publik itu yang dibuat
oleh pemerintah itu memiliki dampak
kepada masyarakat secara langsung gitu
ya jadi tugas kita semua adalah diimana
membuat kebijakan publik yang
berkualitas yang tentu saja bisa
memberikan pengaruh yang positif bagi
masyarakat secara luas Nah jadi saya
akan batasi lingkup saya menyampaikan
ini P pemanfaatan datanya di luar tata
kelola data yang memang tadi dari kom
info dari pak Topik menyampaikan kita
masih punya persoalan tapi kita tidak
boleh berhenti yang ada kita optimalkan
supaya kebijakan itu semakin lama
semakin
berkualitas bak Bapak Ibu sekalian yang
saya hormati Saya berangkat dulu dari eh
grand desain ee RB kita gitu ya Di mana
pada periode terakhir 2000 ee apa 2000
ee 20 sampai 2025 diharapkan pemerintah
memiliki tata kelola yang bagus dengan
tata kelola yang bagus diharapkan output
pembangunan akan bagus gitu ya beberapa
hal ditandai dengan misalkan Bagaimana
menyusun APBD yang efektif dan efisien
tidak adanya korupsi dan memberikan
dampak bagi pembangunan Yes berdampak
kepada pertumbuhan kepada pengurangan
pengangguran maupun kepada kemiskinan
jadi Tata kola pemerintah yang bagus
sangat dibutuhkan ya untuk memberikan
dampak kepada output pembangunan
tersendiri Bapak Ibu sekalian di tengah
era sekarang di tengah era distribusi
sekarang kita dihadapkan kepada pada
suatu kondisi yang penuh dengan
ketidakpastian Oleh karena itu
dibutuhkan bagaimana kita berpikir
kreatif bicara Dynamic governance yang
yang merupakan agenda besar di eh
periode roadmap RB yang ketiga ini yang
terakhir ini adalah mensyaratkan tiga
hal ya Yang pertama adalah able people
di mana birokrasi diharapkan ini
memiliki ya memiliki pengetahuan
berpikir untuk tidak hanya berpikir
sekarang tapi juga berorientasi masa
depan juga berpikir mampu berpikir
mempiliki kompetensi yang lintas sektor
ya Jadi Yang Pertama dalam birokrasi
dituntut untuk tidak hanya berpikir
sekarang juga bagaimana berpikir masa
depan ya Yang kedua juga berpikir lintas
sektor across ya across disiplin dan itu
diperlukan di dalam menguatkan
kompetensi daripada birokrasi yang kedua
di tengah Dynamic governance yang
dibutuhkan adalah Agile proses gitu ya
karena kita menghadapi situasi yang
penuh dengan ketidakptian maka dalam
bisnis proses perlu Agile perlu
disesuaikan dengan perkembangan kondisi
yang sedang terjadi yang terakhir ciri
dari Dynamic governance adalah bagaimana
adaptif polisi itu dibuat atau
dilaksanakan oleh pemerintah yaitu
kebijakan yang adaptif gitu ya dan di
sana disyaratkan kebijakan yang adaptif
itu adalah satu di antaranya adalah
bagaimana mendorong implementasi dari
Evidence Based Policy gitu Ini yang
menjadikan ciri Salah satu ciri e dari
Dynamic governance yang kedua berbagai
hal tadi sudah sampaikan oleh Pak Deputi
tidak akan saya ulang J saya berfokus
pada adaptive Policy di mana
mengedepankan Evidence Based Policy di
mana Data menjadi bagian penting yang
ada di dalamnya Bapak Ibu sekalian Eh
kalau bicara Evidence Based Policy Saya
tidak akan eh membacakan berbagai konsep
yang ada di dalamnya tetapi intinya Ya
intinya dari beberapa konsep tadi saya
mengambil dari LAN saja yang ini mudah
dipahami ya bahwa
kebijakan kebijakan publik adalah
kebijakan yang diambil dengan
berdasarkan pada data dan fakta jadi
kebijakan yang dibangun pada berdasarkan
data dan fakta Jadi Bapak Ibu sekalian
kebijakan akan berkualitas kalau data
dan faktanya juga berkualitas jadi nanti
kita akan diskusi ke depan bagaimana
kita berbicara dengan data dan
memanfaatkan data yang kita punya ini
agar Nanti para Policy Maker dalam
membuat kebijakan memiliki kebijakan
yang berkualitas nah kurang lebih dalam
30 menit ke depan saya akanembicarakan
itu bicarakan Bagaimana pemanfaatan data
agar kebijakan yang sud itu ee memiliki
kualitas yang baik gitu ya Bapak Ibu
sekalian kalau kita bicara terkait
dengan kebijakan publik jadi saya
membatasi areanya tidak bicara kepada
proses penyusunan kebijakan tapi
bagaimana data itu dipakai dalam
berbagai tahap di dalam perumusan
kebijakan yang pertama Bapak Ibu
sekalian ya di tahap pertama data
statistik itu memiliki peran penting
dalam melakukan identifikasi isu yang
sedang berkembang ya jadi data statistik
memiliki peran penting untuk melakukan
identifikasi P isu yang berkembang ya
kemudian di sana data statisi akan
digunakan membaca data kemudian melihat
pola data kecenderungannya seperti apa
kita akan akan tahu berbagai isu yang
ada di masyarakat membicarakan data dari
kondisi yang ada gitu ya Dan yang kedua
Bapak Ibu sekalian di tahap eh setting
agenda tadi Pak Kepala Badan juga sudah
menyampaikan pentingnya merumuskan atau
setting agenda di dalam perumusan
kebijakan publik ini juga peran
statistik sangat penting ya melalui apa
melalui dengan cara melakukan analisis
yang mendalam p data-data yang kita
miliki ya Ee menjadi faktor dominannya
apa dan itu menjadi isu penting yang
perlu diangkat ya diberikan informasi
kepada pocy Maker gitu jadi data
statistik pada tahap kedua ini memiliki
peran penting ya Di mana dibutuhkan
analisis mendalam dan itu bisa
mengetahui kira-kira urgensi masalah
yang ada di kita itu apa ya itu dengan
cara melakukan analisis mendalam dari
data-data yang kita punya begitu ya yang
ketiga juga pada tahap formulasi
kebijakan ya di sini dibutuhkan ya data
statistik juga dan mengkomunikasikan
kepada para stholder terkait ya Eh bisa
dengan perguruan tinggi masyarakat dan
sebagainya atas data-data yang kita
punya ya Apakah betul ini merupakan satu
isu yang ada di masyarakat jadi data
kita konfirmasi dengan dengan isu yang
berkembang di masyarakat melibatkan
banyak pihak untuk mengkonfirmasi
kepastian bahwa itu merupakan isu yang
menjadi yang perlu kita tangani dan
perlu dibuat suatu kebijakan gitu ya dan
Tahap terakhir adalah bagaimana
statistik itu berperan di dalam monitor
dan evaluasi daripada kebijakan jadi
pada akhirnya satu siklus ee perumusan
kebijakan diakhiri dengan Untuk melihat
seberapa efektif kebijakan itu dibuat
itu juga peran statistik peran data
menjadi bagian penting untuk melihat
efektivitas dari kebijakan yang dibuat
Bapak Ibu sekalian dan sobat SN di Manap
pun berada jadi empat tahapan inilah
pentingnya data untuk memperbagi
kualitas dari kebijakan yang akan
dirumuskan atau dibuat di di apa di
kedepankan gitu Ya baik
eh dalam menggunakan data Bapak Ibu se
sealian sobat SN di Manap pun berada
perlu dimiliki kompetensi ya jadi
eh sebagai pocy Maker tentu saja harus
memiliki kompetensi Bagaimana kepada
empat hal ini ya yang pertama adalah
data aness ya jadi pembuat kebijakan
harus tahu data yang relevan itu apa
sesuai dengan tujuan yang ingin dibuat
oleh poliy maker dan juga data aareness
itu mewajibkan Policy Maker itu
mengetahui kira-kira data ini
berkualitas atau tidak data itu bagus
enggak untuk di perlu dilihat ya jadi
kepedulian kepada data menjadi penting
jangan sampai kita menggunakan data yang
apa yang kita gunakan datanya salah
tidak menjawab tujuan lagi kalau datanya
tidak berkualitas pasti nanti kebijakan
yang dibuat juga tidak berkualitas jadi
kompetensi ya data awarenness dengan
cara teman apa Bapak Ibu sekalian atau
poisy Maker Nanti ke depannya tahu pada
data apa yang digunakan dan tahu
bagaimana menilai kualitas data yang
digunakan yang kedua adalah bagaimana
juga Policy Maker dalam memakai data itu
perlu memahami konsep dan metode di
dalamnya Ya nanti saya akan cerita gitu
kalau tanpa kita tahu itu maka nanti
dalam baca datanya akan keliru statis
itu akan menjadi rigid ya menjadi lebih
jelas gitu ya kalau kita memahami ya
konsep dan metode yang ada di dalamnya
supaya dalam membaca datanya tidak
keliru itu bagian kedua yang harus
dimiliki gitu ya bagian ketiga adalah
melakukan analisis
kepada analisis dan melakukan
interpretasi dari data yang kita punya
yang yang akan kita komunikasikan ke ee
ee pembuat kebijakan gitu ya yang
terakhir adalah mengkomunikasikan dari
data yang kita punya ini kepada ee
pembuat kebijakan jadi ini penting ya
penting untuk diketahui Jadi bagaimana
data itu kita analisis kemudian kita
komunikasikan ya dengan metode visual
dan lain sebagainya supaya pemahaman
kepada isu itu bisa menjadi lebih jelas
gitu ya Bapak Ibu sekalian sobat SN di
Manap pun berada Jadi kalau bicara
analisis sebenarnya kita bisa belajar
dari apa teori yang dikembangkan oleh
gner gitu ya Di mana Bapak Ibu sekalian
ya Eh kalau bicara analisis ini ada
tingkatannya yang pertama adalah
deskripsi daripada analisis deskriptif
gitu ya jadi
mendeskripsikan dari data ya kalau di
perusahaan berarti kita bicara evaluasi
kinerja ya Jadi kita melakukan analisis
deskriptif untuk memetakkan kondisi masa
lalu gitu ya jadi kondisi Masa lalu itu
kita lihat kita analisis gitu ya untuk
melihat kinerjanya gitu Ini penting ini
tahap yang paling yang paling harus kita
punya paling dasar ya melihat kinerja
masa lalu dengan mendiskripsikan dari
data yang kita punya gitu ya yang kedua
adalah melakukan diagnosis analisis gitu
ya berarti lebih dalam lagi ya dari data
itu kita memiliki kemampuan ya Kenapa
itu terjadi ya lebih tinggi lagi setelah
tahu terjadi bagaimana melakukan
prediksi ke depan dan terakhir tingkatan
terakhir adalah bagaimana mewujudkan
dari apa yang kita prediksi itu menjadi
satu kenyataan yang ada di yang ada di
apa di di di masyarakat ke depannya gitu
ya Jadi Bapak Ibu sekalian tahapan ini
penting untuk kita pelajari ya Kita
pelajari kita tingkatkan kompetensi kita
mulai dari membaca data kemudian
mendiagnosis dengan data yang kita punya
untuk mengetahui apa yang terjadi
kemudian memprediksikan ke depan
kira-kira Seperti a
Resume
Read
file updated 2026-02-12 02:05:21 UTC
Categories
Manage