Berikut adalah rangkuman komprehensif dan terstruktur dari transkrip video yang telah Anda berikan.

# Rangkuman Webinar ASN Belajar: Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN 2025 Menuju Pemerintahan Berkelas Dunia

### Inti Sari (Executive Summary)
Video ini mendokumentasikan pelaksanaan **Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2025** yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 Januari 2025. Acara ini bertujuan menyelaraskan visi dan persepsi mengenai pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghadapi tantangan tahun 2025, dengan fokus utama pada penerapan program prioritas nasional "Asta Cita", integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI), serta efisiensi anggaran pelatihan. Narasumber utama berasal dari LAN RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

### Poin-Poin Kunci (Key Takeaways)
*   **Asta Cita sebagai Landasan**: Seluruh produk diklat kepemimpinan dan pengembangan kompetensi ASN wajib selaras dengan 8 program prioritas nasional "Asta Cita", khususnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
*   **Transformasi Metode Diklat**: Terjadi perubahan signifikan pada *Field Study* (Studi Lapangan) yang kini berfokus pada pemecahan masalah (*problem solving*) melalui tahap Diagnosa, Desain, dan Advokasi, serta integrasi AI dalam pelatihan kepemimpinan.
*   **Kebijakan Baru Kompetensi**: Penerapan *Recognition of Prior Learning* (RPL) dan Penyetaraan (*Equivalence*) untuk memangkas durasi diklat jika peserta telah memiliki kompetensi sebelumnya, serta wajibnya "Kompetensi Pemerintahan" bagi pejabat pimpinan tinggi pratama.
*   **Efisiensi Anggaran**: Pembatasan perjalanan dinas luar negeri dan luar daerah untuk kegiatan diklat, serta penekanan pada penggunaan locus lokal untuk studi lapangan.
*   **Pengembangan SDM Unggul**: Fokus pada pembentukan ASN yang berakhlak mulia, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

---

### Rincian Materi (Detailed Breakdown)

#### 1. Pembukaan dan Konteks Acara
Acara dimulai dengan laporan capaian BPSDM Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2024 yang menekankan pembangunan semangat kekeluargaan dan dedikasi. Rakor tahun 2025 dibuka secara resmi pada hari Kamis, 16 Januari 2025, dihadiri oleh pejabat tinggi seperti Asisten Administrasi Umum Sekda Prov. Jatim, Kepala BPSDM Kemendagri, dan PLT Deputi LAN RI.
*   **Tujuan**: Menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengembangan kompetensi ASN tahun 2025.
*   **Peserta**: Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan pejabat terkait.

#### 2. Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi (Oleh LAN RI)
Dr. Erna Irawati (PLT Deputi LAN RI) menyampaikan kebijakan strategis pelatihan kepemimpinan:
*   **Integrasi Asta Cita**: Modul diklat diperbarui agar seluruh proyek perubahan (*change project*) peserta diklat berkontribusi langsung pada agenda Asta Cita.
*   **Inovasi Metodologi**:
    *   *Field Study* tidak lagi sekadar studi tiru, tetapi wajib memberikan rekomendasi solusi bagi locus.
    *   PKN Tingkat 2 akan menyertakan langganan AI selama 3 bulan bagi peserta untuk memahami perubahan lingkungan strategis.
*   **Efisiensi dan Locus**:
    *   Diklat dilaksanakan di wilayah domisili lembaga (untuk Pemda: di dalam provinsi) untuk hemat biaya.
    *   Tidak ada *benchmarking* luar negeri untuk PKN 1.
*   **RPL dan Penyetaraan**: Mengakui pembelajaran sebelumnya (formal, non-formal, pengalaman kerja) untuk memangkas masa diklat. Contohnya, pelatihan teknis tertentu dapat disetarakan dengan pemenuhan kompetensi manajerial.

#### 3. Strategi Nasional dan Regulasi (Oleh Kemendagri)
Dr. Sugeng Haryono (Kepala BPSDM Kemendagri) menekankan pentingnya kesiapan ASN menghadapi tantangan global dan regulasi baru:
*   **UU No. 59 Tahun 2024**: Mengatur tentang Manajemen Talenta Nasional dan Meritokrasi. Talenta terbaik daerah bisa ditarik ke tingkat nasional.
*   **Kompetensi Pemerintahan**: Wajib bagi pejabat tertentu, mencakup 7 unit kompetensi seperti kebijakan desentralisasi, keuangan daerah, dan etika pemerintahan.
*   **Kompetensi Keuangan**: Berdasarkan UU HKPD, pejabat pengelola keuangan daerah wajib bersertifikat untuk mencegah kebocoran anggaran.
*   **Orientasi Kepala Daerah**: Akan dilaksanakan di Akmil Magelang selama 14 hari untuk menyamakan visi nasional dan prioritas Asta Cita.
*   **Jabatan Fungsional**: Prioritas pengembangan kompetensi untuk 7 Jafung strategis Kemendagri, antara lain Satpol PP, Damkar, Pemadam Kebakaran, dan Dukcapil.

#### 4. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi
Beberapa isu krusial yang dibahas dalam sesi interaktif:
*   **Tema Diklat**: PKN 1 dan 2 wajib bertema Nasional/Asta Cita. Sedangkan PKP dan PKA fleksibel namun proyek perubahannya harus berdampak pada Asta Cita.
*   **Kendala Anggaran**: Menghadapi Surat Edaran Mendagri soal penundaan kontrak, BPSDM diimbau melakukan efisiensi dengan memanfaatkan locus terdekat atau mengurangi durasi menginap.
*   **Sanksi vs Misi**: Dr. Sugeng menekankan pergeseran mindset dari "takut pada sanksi" (*rule driven*) menjadi "berorientasi pada kemaslahatan" (*mission driven*). ASN harus kompeten bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar misi pelayanan.
*   **Monitoring**: Pentingnya tracking proyek perubahan pasca diklat agar tidak berhenti setelah sertifikat keluar.

#### 5. Penutup dan Informasi Teknis
*   **E-Sertifikat**: Peserta diingatkan untuk mengisi link presensi dan evaluasi. E-sertifikat akan muncul dalam waktu 1x24 jam setelah kegiatan.
*   **Pesan Penutup**: Acara ditutup dengan semangat mewujudkan ASN yang inisiatif, kolaboratif, dan berakhlak mulia untuk mencapai pemerintahan berkelas dunia dan Indonesia Emas.

### Kesimpulan & Pesan Penutup
Rapat Koordinasi ini menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun transformasi bagi pengembangan kompetensi ASN. Pemerintah mendorong efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas output, bahkan mendorong inovasi melalui pemanfaatan teknologi AI dan fleksibilitas metode diklat (RPL). Pesan utamanya adalah bahwa kompetensi ASN bukan sekadar syarat administratif, melainkan investasi strategis untuk memastikan birokrasi mampu melayani masyarakat dengan cepat, tepat, dan berdampak nyata.
