Transcript
EtVXNfO3GJw • ASN Belajar Seri 32 | 2025 - Akuntabilitas Kinerja ASN
/home/itcorpmy/itcorp.my.id/harry/yt_channel/out/BPSDMJATIMTV/.shards/text-0001.zst#text/0255_EtVXNfO3GJw.txt
Kind: captions Language: id Hasen muda semangat membara di era digital terus berkarya berkolaborasi inisiatif tinggi inovasi cempelak Jawa Timur terus melaju. Bersama BPST Jim, kita terus melesat untuk Indonesia emas. Prestasi hebat ASN unggul tiada yang tertinggal. No one left behind. Kita terus melangkah berkolaborasi inisiatif tinggi inovasi cemerlang. Jawa Timur terus melaju bersama BPSDM Jatim kita terus melesat untuk Indonesia emas prestasi her aset unggur tiada yang tertinggal no one left behind kita terus melangkah berkolaborasi inisiatif tinggi. Inovasi cemalah. Jawa Timur terus melaju. Bersama BPSDM Jatim kita terus melesar. Untuk Indonesia emas prestasi hebat bersama kampus satelit PPSM Jatim. No one left behind. ASN unggul dan berkualitas melesa tinggi Indonesia jaya Yeah. [Musik] gerak sambut dengan penuh semangat. Saatnya kita melangkah. Hadapi segala tantangan tingkatkan setiap kompetensi untuk pelayanan berdampak. Bersama ASN belajar. ciptakan SDM unggul berprestasi selalu inisiatif dan kolaboratif untuk inovasi yang berkelanjutan. Menjadi ASN berakhlak mulia siap menyongsong Indonesia emas. ASN belajar wujudkan pemerintahan berkelas dunia. tekad pantang menyerah jadi ASN getar berkualitas belajar wujudkan perintahan selah dunia tekat pandang menyerah jadi AS berkualitas [Musik] sama aku [Musik] mencoba menjadi yang terbaik. Melayani bangsa dengan sepenuh hati marahlah kami junjung taguhkan diri dan jadikan pedoman serta kekuatan. hadir di sini untuk mengabdi laksanakan tugas kebanggaan negeri sis melayani bangsa dengan akuntabilitas tinggi. Hem di sini suka dengan hati tunjukkan kompetensi dalam harmoni. Melayani bangsa loyal tanpa batasannya selalu adaptif dan berkolaborasi diandeng tangan tujuan menjadikan ASN lebih berakhlak bekerja sepenuh hati tulus membantu sesama dengan bangga kami melayani bangsa [Musik] Kami dari sini tegas dengan hati. Tunjukkan kompetensi dalam harmoni. Bangsa loyal tanpa batasannya adaptif dan berkolaborasi. Bergandeng tangan satu tujuan untuk menjadikan air yang lebih beragama. mengas penuh hati tulus membantu sesama dibang kami melayani dengan kami melayani [Musik] H [Musik] Bersona membangun asa menuju cipta yang mulia. Kami hadir, kami berkarya untuk Jawa Timur yang berjaya. Langkah pasti menitipi zaman dengan semangat pembaruan. Ilmu dedikasi dan harapan menjadi bekal masa depan. PPS Jing Pusat unggulan tempat lahirnya insan berkualitas mencetak STM berkompetensi tangguh cerdas dan inovasi bersatu dalam visi yang terang menjawab tantangan dan jalan geniang PPSDM Jawa Timur Center of Sans masa depan gemil [Musik] bersama membangun asa menuju cita yang mulia. Kami hadir, kami berkarya untuk Jawa Timur yang berjaya. Langkah pasti meniti zaman dengan semangat pembaharuan. Ilmu dedikasi dan harapan menjadi bekal masa depan. BPSM Jatim pusat unggulan tempat lahirnya insan berkualitas. Mencet STM berkompetensi. Tangguh cerdas penuh inovasi bersatu dalam visi yang terang menjawab tantangan jangan demiang. BPSDN Jawa Timur Center of Sans masa depan gemilang L [Musik] Hasen muda semangat membara di era digital terus berkarya berkolaborasi inisiatif tinggi inovasi cemal Jawa Timur terus melaju bersama BPST yang cim kita terus meles Dasar untuk Indonesia emas. Prestasi hebat ASN. Tiada yang tertinggal no one left behind. Kita terus melangkah berkolaborasi inisiatif tinggi inovasi cemerlang. Jawa Timur terus melat [Musik] kita terus melesat untuk Indonesia emas prestasi her aset unggur tiada yang tertinggal no one left behind kita terus melangkah berkolaborasi inisiatif tinggi. Inovasi cemalah Jawa Timur terus melaju. Bersama BPSDM Jatim kita terus melesat untuk Indonesia emas prestasi hebat bersama kampus satelit PPSM Jatim no one left behind. ASN unggul dan berkualitas Melasa tinggi Indonesia jaya Yeah. [Musik] Coba menjadi yang terbaik. Melayani bangsa dengan sepenuh hati. Marah kami junjung taguhkan diri dan jadikan pedoman serta kekuatan. Hadir di sini untuk mengabdi laksanakan tugas ke bangga negeri. Memertaut melayani bangsa dengan akuntabilitas tinggi. Ho. Kami dari sini suka dengan hati tunjukkan kompetensi dalam harmoni. Layani bangsa loyal tanpa batasannya telah berkolaborasi bergandeng tangan tujuan untuk menjadikan ASN lebih berakhlak bekerja sepenuh hati tulus membantu sesama dengan bangga kami melayani bangsa [Musik] Kami dari sini tus dengan hati tunjukkan kompetensi dalam harmoni. di bangsa loyal tanpa batasannya ada tips dan berkolaborasi bergandeng tangan satu tujuan untuk menjadikan air lebih berageras penuh hati tulus membantu sesama bila mengangani bila kami melayani dengan mengangkapi melayani bangsa [Musik] H [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan sobat ASN di mana pun Anda berada yang sudah bergabung melalui BPSDM Jatim TV dan Zoom Meeting. Sebelum kita memulai, saya boleh dong ya untuk berpantun terlebih dahulu. Pergi ke taman memetik melatih S. Harum semerbak menyejukkan hati saget. ASN bekerja penuh akuntabilitas. Birokrasi bersih terwujud dengan integritas. Ya, itu sesuai dengan tema kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ramlianto, S.PMP. Yang kami hormati para narasumber yang telah hadir secara online, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. Si. Yang kami hormati manajer bidang mutu, regulasi dan kerja sama LSP KPK Republik Indonesia, Bapak Muhammad Ridwan Afan, SH. Yang kami hormati Guru Besar Ilmu Akuntansi Sektor Publik Universitas Negeri Surabaya, Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, S., M.Si., AK. C. Serta Bapak dan Ibu, Sobat ASN di mana pun berada yang sudah bergabung dalam Zoom meeting maupun YouTube BPSDM Jatim TV. Selamat pagi dan selamat bergabung secara online dalam webinar seri ke-32 tahun 2025 dengan tema kali ini akuntabilitas kinerja ASN jalan pengabdian menuju birokrasi bersih dan berintegritas. tentunya tema kali ini sudah disiapkan dengan sebaik mungkin untuk dapat kita ikuti bersama sampai dengan siang hari nanti. Dan tentunya puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang maha esa. Berkat perkenanannya kita dilimpahkan kesehatan yang baik sehingga hari ini kita dapat bangun beraktivitas dan juga berjumpa secara online pada ASN Belajar seri ke-32 ini hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 yang bertempat di kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur. Bapak dan Ibu, Sobat ASN. Senang sekali kembali saya Fanny Patriia yang akan menjadi moderator pada seri kali ini. Di mana tema kali ini adalah ASN sebagai motor penggerak pemerintahan dituntut profesional, berintegritas, dan akuntabel guna mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh publik. tentunya transformasi menuju birokrasi kelas dunia 2045 membutuhkan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas kinerja yang konsisten. Meski masih dihadapkan pada tantangan seperti lemahnya pemahaman sakit, mal administrasi, dan resistensi perubahan, upaya kolektif untuk menumbuhkan kesadaran ASN menjadikan akuntabilitas sebagai nilai dasar yang sangat penting agar birokrasi mampu memenuhi harapan masyarakat. Dan selengkapnya akan kita bahas dalam ASN Belajar seri ke-32 tahun 2025. [Musik] Baik, Bapak dan Ibu, Sobat ASN di mana pun berada. Tentunya sebelum kita memulai dan menyapa para narasumber yang telah hadir secara online, kita bersama-sama akan menyimak terlebih dahulu keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ramlianto, S.P., MP. [Musik] Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sobat ASN di seluruh tanah air. Selamat bertemu kembali dalam webinar series ASN Belajar, sebuah wahana pengembangan kompetensi ASN persembahan Jatim Corporate University Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Hari ini Kamis tanggal 21 Agustus 2025, ASN belajar telah memasuki seri yang ke-32. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas antusiasme sobat ASN di seluruh negeri untuk terus mengikuti secara aktif program ASN belajar ini. Sebagai bentuk terima kasih kami. Kami terus berkomitmen sekaligus terus berikhtiar untuk menyajikan topik-topik pengembangan kompetensi yang menarik, kekinian, dan tentu diharapkan berdampak secara nyata terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur sipil negara di Indonesia. Sobat ASN, hari ini ASN Belajar seri ke-32 tahun 2025 ini menyajikan salah satu topik dalam rangka mengisi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025 dengan berbagai ikhtiar positif untuk meningkatkan kinerja dan integritas birokrasi pemerintah. sebuah ikhtiar yang tidak hanya dimaknai sebagai rutinitas serimonial, melainkan sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa dalam membangun birokrasi yang akuntabel, bersih, dan berorientasi pelayanan. 80 tahun kemerdekaan adalah momentum refleksi. Apakah aparatur negara telah sungguh-sungguh menghadirkan pengabdian terbaiknya bagi rakyat? Apakah akuntabilitas kinerja sudah menjadi budaya, bukan sekedar kewajiban administratif? Karena tema ini sangat tepat untuk kita elaborasi secara luas dan mendalam, maka ASN Belajar seri ke-32 tahun 2025 ini mengangkat topik akuntabilitas kinerja SN, jalan pengabdian menuju birokrasi yang bersih dan berintegritas. Nah, sudah menjadi tradisi akademik dalam SN belajar bahwa topik menarik ini akan kita bahas secara intensif dari beragam perspektif bersama para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Sahabat ASN di seluruh tanah air, topik hari ini mengingatkan kita bahwa pengabdian ASN bukan hanya soal memenuhi target kerja, tapi juga soal menjaga kejujuran, menegakkan integritas, dan mengedepankan tanggung jawab. Sebab hanya dengan akuntabilitas yang kokoh, birokrasi mampu menjadi benteng pencegahan korupsi sekaligus pilar kepercayaan publik. ASN belajar seri ke-32 ini adalah ruang bersama untuk menguatkan komitmen, menajamkan kesadaran, dan memperkuat langkah kolektif. Dari sinilah kita berharap lahir aparatur yang tidak sekedar bekerja karena kewajiban, melainkan mengabdi karena panggilan nurani. Sebuah pengabdian yang akan menuntun Indonesia melangkah mantap menuju Indonesia Emas 2045. Namun, Sobat ASN, membangun akuntabilitas tidaklah pernah menjadi perkara mudah, terlebih di tengah era disrupsi digital seperti saat ini. Kita menghadapi derasnya arus perubahan yang menghadirkan setidaknya tiga tantangan besar. Pertama, tantangan transparansi data. Di era big data informasi terbuka begitu luas dan cepat. Namun pada saat yang sama rawan disalahgunakan. Birokrasi dituntut untuk bekerja lebih cepat, lebih akurat, sekaligus tetap menjaga transparansi sebagai syarat utama kepercayaan publik. Kedua, tantangan budaya birokrasi. Tidak dapat kita pungkiri masih ada warisan budaya lama yang feodalistik, birokrasi yang cenderung lamban, dan mentalitas zona nyaman. Semua itu bagaikan patologi yang perlahan menggerogoti akuntabilitas dan menghalangi lahirnya birokrasi modern yang profesional dan melayani. Ketiga, tantangan integritas personal. Di tengah kemajuan teknologi, godaan korupsi pun semakin canggih. Modus penyalahgunaan kewenangan hadir dengan wajah yang semakin halus dan sulit terdeteksi. ASN tidak hanya diuji melalui mekanisme administratif semata, tetapi juga melalui ujian kejujuran hati dan keteguhan moral yang menjadi benteng terakhir akuntabilitas. Sobat ASN di seluruh tanah air. Namun di balik tantangan itu selalu ada ruang bagi harapan. Justru dalam derasnya arus disrupsi, kita dituntut untuk melahirkan birokrasi yang lebih adaptif, transparan, dan berintegritas. Kuncinya terletak setidaknya pada tiga langkah strategis. Pertama, memperkuat sistem digital yang akuntabel. Teknologi jangan hanya menjadi alat administratif belakang, melainkan instrumen pengawasan, transparansi, dan pengendalian kinerja yang efektif. Dengan sistem yang terintegrasi dan terbuka, celah penyalahgunaan wewenang bisa semakin dipersempit. Kedua, membangun budaya birokrasi yang sehat. Birokrasi yang tidak boleh lagi terjebak pada pola lama yang feodalistik atau sekedar mengejar kepuasan atasan, melainkan birokrasi yang harus hadir sebagai mesin pelayanan publik yang profesional, humanis, dan berorientasi pada hasil. Di sinilah nilai akuntabilitas menemukan makna nyatanya. Ketiga, memperkuat integritas personal ASN. Setiap aparatur harus memiliki kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan sekedar kedudukan. Integritas menjadi tameng terakhir menghadapi segala godaan. Dan hanya dengan itu ASN mampu menjadikan pengabdian sebagai jalan mulia dalam membangun bangsa. Dengan tiga langkah itu, kita percaya bahwa birokrasi Indonesia dapat bertransformasi menjadi birokrasi yang tidak sekedar bekerja, tapi juga mengabdi dengan penuh tanggung jawab. Akuntabilitas kinerja bukan lagi jargon, melainkan roh yang menghidupi pelayanan publik. Dan dari sanalah lahir birokrasi yang bersih, kuat, dan berintegritas, sebuah benteng kokoh pencegahan korupsi sekaligus fondasi bagi Indonesia Emas 2045. Akhirnya mari kita maknai akuntabilitas kinerja ini sebagai nafas pengabdian yang menuntun setiap langkah ASN dalam melayani rakyat dan negara. bukan sekedar angka di atas laporan, tetapi wujud kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral yang hidup di dalam hati. Dengan akuntabilitas, kerja ASN bukan hanya memenuhi target, tetapi juga merawat kepercayaan publik dan menjaga martabat birokrasi serta membangun masa depan Indonesia yang lebih bersih serta berintegritas. Sahabat ASN di seluruh tanah air, lalu bagaimana kita sebagai ASN Indonesia memaknai 80 tahun Indonesia Merdeka ini dalam aksi nyata peningkatan akuntabilitas kinerja. Nah, untuk membahas cerdas dan tuntas topik ini, kami telah mengundang dengan hormat para narasumber luar biasa yang sudah barang tentu sangat kompeten di bidangnya. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para narasumber hebat yang telah berkenan hadir dan akan berbagi berbagai informasi strategis kepada Sobat SN di seluruh tanah air. Pertama, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada yang terhormat Bapak Dr. Ir. Wawan Wardiana, MT. Beliau adalah Deputi Pendidikan dan Peran serta masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. Beliau adalah Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiga, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, S., M.Si.,,, Ak, C. Beliau adalah guru besar ilmu akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Nah, Sobat ASN, mari kita simak dengan seksama webinar ASN Belajar seri ke-32 tahun 2025. Semoga bermanfaat. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. [Musik] Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keynote speech yang telah disampaikan oleh Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ramlianto, SPMP. Nah, apa yang telah disampaikan ini tentunya menjadi acuan bagi kita semua untuk menyimak dan mengikuti ASN Belajar seri ke-32 tahun 2025 hari ini. Tentunya sebelum kita akan menyapa narasumber yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan aturan dari ASN Belajar seri ke-32 kali ini. Yang pertama, sesi tanya jawab dilakukan di akhir setiap pemaparan narasumber. Kami mohon keaktifan dan kontribusi dari Sobat ASN di mana pun berada. Jika ingin bertanya atau berinteraksi secara langsung dengan narasumber, lakukan rah hand di Zoom meeting, maka kami akan langsung koneksikan dan juga live cam serta live mic untuk bisa berinteraksi langsung di layar dengan langsung. Dan kami mohon Bapak dan Ibu sudah menyiapkan pertanyaannya. Kemudian yang kedua, para penanya harap menyebutkan identitas berupa nama dan instansi. Ini berlaku untuk sobat ASN yang ingin bertanya melalui kolom chat. Kemudian yang ketiga, link absensi peserta akan diberikan setelah mengisi aplikasi semesta Bangkom. Jadi, Bapak dan Ibu tadi di awal sebelum kita mulai sudah kami tampilkan bagaimana cara mengisi semesta Bangkom. Untuk itu jika tertinggal informasinya nanti kami akan tampilkan lagi dan kami mohon untuk dapat disimak dengan lebih baik. Kita akan segera menyapa narasumber kita yang pertama yaitu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak Foni. Ya, betul, saya Fanny, Pak. Selamat pagi, Prof. Ini senang sekali bisa bergabung dengan kami di sini di Jawa Timur. Ya, senang juga saya Mbak Fani bisa ee diundang di acara yang penting ya ee apa namanya? ASN belajar sudah seri ke-32 ya hari ini ya. Betul sudah seri ke-32 tidak terasa di tengah Agustus ini. Namun sebelum kami memberikan kesempatan untuk memberikan materi tentunya ada sedikit hal informasi mengenai Prof. untuk dapat kami sampaikan. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. SI lahir di Klaten dan saat ini tinggal di Serpong, Tangerang Selatan dan beralamat kantor di Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menempuh pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM. Kemudian S2-nya di Magister Administrasi Publik Pasca Sarjana UGM juga. dan S3 dengan gelar doktor di Amsterdam School of Social Science Research, Faculty of Socials and Behavioral Science University of Amsterdam. Lulus di tahun 2004. Wow, luar biasa sekali. Dengan diklat dan training yang telah diikuti ini banyak sekali dengan pengalaman kerja saat ini menjabat sebagai deputi reformasi birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan mulai dari tahun 2021. Kemudian juga pernah menjadi dekan Visipol UGM tahun 2012 sampai 2021. serta menjadi guru besar bidang kebijakan politik vispipol UGM. Ternyata dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ya, Prof. Dan banyak sekali pengalaman pekerjaan yang telah diikuti oleh beliau dengan pengalaman inovasi yang luar biasa banyak. Penelitian yang telah dilakukan juga luar biasa banyak. Wow sampai 24 ini. Dan tentunya tidak perlu diragukan lagi, Sobat ASN untuk dapat kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Erwan sekarang disilakan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Fani yang sudah memperkenalkan kepada sobat ASN. Selamat pagi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om swastiastu. Namo buddhaya dan salam kebajikan. Salam sehat dan semangat untuk ee seluruh sobat ASN yang mengikuti acara ASN Belajar webinar yang sudah mencapai seri ke-32 pada pagi hari ini. Ee terima kasih juga kepada Dr. Ramlianto, Bapak Kepala BPSDM yang sudah mengundang ee kami untuk berpartisipasi, berbagi pengalaman terkait dengan isu yang hari ini kita bahas, yaitu ee akuntabilitas kinerja ASN dan bagaimana tentu dampaknya terhadap upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional yang sekarang ee menjadi prioritas Bapak Presiden, Sobat ASN Yang saya banggakan, pada pagi hari ini saya akan membawakan tiga tema gitu ya, tiga topik dalam diskusi kita pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan akuntabilitas kinerja. Ee kita bicara tentang pilar reformasi birokrasi. Kemudian yang kedua nanti saya akan bicara tentang bagaimana mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui Sakip. Dan yang terakhir saya akan spill sedikit ee upaya yang sedang kita lakukan yaitu perubahan kebijakan. Nanti SAKIP ini akan kita sempurnakan menjadi ee SAKP. Nah, itu tiga topik yang akan saya bawakan pada pagi hari ini dan berharap nanti ada feedback, ada masukan yang bisa kita diskusikan ee dari para sobat ASN yang mengikuti acara kita. Sobat ASN yang saya banggakan, kalau kita bicara tentang birokrasi yang tadi sudah disinggung oleh Pak Kepala BPSDM, tentu ee birokrasi ini punya peran yang sangat apa? Vital begitu ya, sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Sering di sering disampaikan bahwa birokrasi ini juga menjadi engine of development gitu ya. menjadi mesinnya, menjadi lokomotif yang menggerakkan pembangunan nasional sehingga tujuan-tujuan pembangunan ini bisa di ee capai. Nah, mengapa demikian? Kalau kita bedah memang ee birokrasi ini ada dua aspek penting yang perlu kita ee reform begitu ya. Yang pertama adalah aspek tata kelola. Kemudian yang kedua menyangkut produknya yaitu kualitas kebijakan. Nah, yang tata kelola tentu ada berbagai macam hal di situ yang nanti perlu kita perbaiki. Ada urusan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis. Nah, ini yang tidak kalah penting yang pagi hari ini menjadi tema kita yaitu manajemen kinerja, kemudian sistem merit dan sebagainya. Sementara kualitas kebijakan ini berkaitan dengan bagaimana ee apa namanya birokrasi yang punya tata kelola yang baik tadi menghasilkan produk yang juga baik. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama tentu sebuah kebijakan harus mengacu kepada nilai-nilai atau kepentingan publik dan yang lain adalah cara membuatnya berbasis pada bukti atau evidence bas policy. Nah, inilah harapan kita kalau birokrasi kita ee punya hal yang positif baik dari aspek tata kelola maupun kualitas kebijakan, maka itu yang diharapkan menjadi pilar utama untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Nah, apa yang sudah kami lakukan di level nasional dalam upaya untuk tadi melakukan reform para sobat ASN ini sejak ee era reformasi ya sampai hari ini kita sudah melalui ada tiga tahap roadmap eh RB gitu ya. Jadi dalam upaya kita melakukan reformasi birokrasi, kita punya grand desain dari 2010 sampai 2025. Grand desain itu tujuannya apa? Yaitu menghasilkan birokrasi berkelas dunia atau world class birokrasi dengan ciri-ciri tidak ada korupsi, kualitas layanan prima, dan yang lain tentu kaitannya dengan tema kita adalah birokrasi tersebut juga punya akuntabilitas kinerja. Nah, untuk menuju ke world class birokrasi tadi ada tiga tahapan roadmap yang sudah kita lalui dari 2010 14 15 ee 2019 sampai 2020 2024 yang masing-masing ini ada ee penekanannya ya dari yang pertama ini birokrasi kita ee apa namanya lebih fokus pada aspek kerangka hukum. Kemudian yang kedua ee lebih fokus pada kinerja. Kemudian yang roadmap yang ketiga ini birokrasi kita diharapkan lebih dinamis atau dynamic governance. Nah, ini road map yang sudah kami lalui atau kita lalui ee sobat ASN. Namun demikian di tengah jalan kita juga menyempurnakan roadmap ini. Barangkali sobat ASN pernah mendengarkan eh kebijakan refocusing. Jadi green desain yang kita buat dari 2010 sampai 2025 tadi kemudian disempurnakan. Mengapa? karena memang banyak masukan ee kritik begitu ya, bahwa reformasi birokrasi selama ini dianggap lebih ee berorientasi pada dokumen gitu ya, lebih berorientasi pada ee hal-hal yang bersifat formal sementara hasilnya ini belum bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu pada tahun 2020, Sobat ASN, kami di Kementerian PAN RB melakukan refocusing dengan mengenalkan namanya double track RB. Jadi, ada dua TRK ya, dua jalur reformasi birokrasi. Yang pertama adalah reformasi birokrasi yang bersifat general. Artinya ini kita tetap mengerjakan PR kita memperbaiki tadi ee tata kelola, memperbaiki produk-produk ee birokrasi itu. Tapi pada saat yang sama kita juga mengenalkan namanya RP tematik yaitu ee upaya-upaya kita melakukan perbaikan pada berbagai macam aspek birokrasi terutama yang menimbulkan masalah di lapangan ee debattle naking begitu yang berkaitan dengan ee pelaksanaan program-program yang dampaknya itu langsung dirasakan oleh masyarakat atau yang ee menjadi prioritas atau perhatian utama masyarakat. misalnya terkait dengan ee penurunan angka kemiskinan, terkait dengan upaya kita meningkatkan realisasi investasi yang itu hubungannya dengan penciptaan lapangan kerja terkait dengan upaya kita menurunkan angka stunting karena ee Indonesia memasuki satu tahapan yang disebut sebagai demographic di evidence, bonus demography begitu. sehingga kalau ee apa namanya generasi penerus bangsa ini menderita stunting, maka nanti kualitas sumber daya manusia Indonesia itu tentu menjadi tidak kompetitif dibanding ee SDM bangsa-bangsa yang lain dan seterusnya. yang ini RBATIK ini merupakan ee apa namanya? Upaya kita untuk memperbaiki bagaimana kebijakan tadi dirumuskan, bagaimana kebijakan diimplementasikan agar terdeliver kepada masyarakat sehingga hasilnya langsung dirasakan. Nah, inilah dua dua TRK ee RB yang kemarin kami perkenalkan sehingga harapannya pemahaman masyarakat tentang RB ini menjadi berubah tadi tidak hanya fokus pada hal-hal yang bersifat administratif, indeks, ee angka-angka begitu ya yang mencerminkan kemajuan ee reformasi birokrasi. Namun demikian di lapangan hasilnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini yang kemudian kami perkenalkan sebagai eh double track eh RB yang nanti indikatornya tidak hanya bersifat output oriented, tetapi lebih bersifat outcome oriented sebagaimana bisa dilihat di sebelah kiri gitu ya. mulai dari indeks RB, kemudian ada corruption perception index dan seterusnya sampai kepada eh indikator yang bersifat dampak yaitu penurunan angka kemiskinan, realisasi investasi, juga ee penurunan angka inflasi ee nasional. Nah, Sobat ASN untuk melanjutkan upaya-upaya kita yang tidak kena lelah memperbaiki birokrasi tersebut, karena grand desain RB kita sudah berakhir di tahun 2025. maka ke depan kita juga perlu memiliki panduan lagi gitu ya. Ee di samping capaian-capaian yang tadi sudah kita raih, tentu ke depan kita ingin terus meningkatkan ee kualitas atau sosok dari birokrasi kita ini agar sosok birokrasi kita ini juga tidak kalah atau sama dengan sosok birokrasi di negara-negara maju atau sering disebut negara industri atau high income country. di negara-negara tetangga kita. Kita bisa bandingkan kualitas birokrasi kita dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Korea, dengan Jepang dan dan seterusnya yang mereka ini sekarang sudah masuk dalam kategori sebagai high income country. Nah, Indonesia punya visi ke sana. Oleh karena itu, birokrasi kita mau tidak mau juga harus diarahkan untuk menuju birokrasi yang berkelas dunia di tahun 2045. Nah, ini sesuai dengan visi kita mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 di mana Indonesia diharapkan sudah masuk jajaran sebagai negara berpenghasilan tinggi. Nah, itulah visi besar kita di dalam merancang grand desain RB 2025-2045 di dalam menyongsong ee Indonesia emas nanti. Nah, ee untuk bisa mewujudkan visi itu kita membreakdown menjadi ada misi, ada tujuan, dan kemudian tentu ada sasaran. Nah, sasaran ini terkait dengan perubahan yang kita harapkan dari aspek birokrasi yang nanti bisa menopang terwujudnya birokrasi berkelas dunia. Nah, ada lima sasaran, Sobat ASN yang penting yang nanti akan kita kerjakan bersama-sama ke depan dari 2025 sampai 2045. Mulai dari terwujudnya transformasi digital sebagai sasaran pertama yang itu merupakan fondasi dari ee reformasi birokrasi kita. Kemudian yang kedua terkait dengan ee aparatur negara ini harus kompeten dan punya kinerja yang tinggi dan tentu berdasarkan sistem merit ini adalah sasaran kedua. Yang ketiga adalah upaya kita untuk membangun perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif. Kemudian yang keempat, nah ini yang terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, dan lincah. Nah, di dalamnya ini indikatornya nanti terkait dengan akuntabilitas kinerja. Kemudian sasaran yang kelima adalah terwujudnya kebijakan dan pelayan publik yang berkualitas dan inklusif yang tadi seperti kami sampaikan ee di roadmap sebelumnya pun ini menjadi perhatian kita agar kualitas kebijakan kita ini betul-betul tadi berbasis pada nilai-nilai kepikan. Kemudian yang kedua dirumuskan menggunakan data yang akurat ee evident based sehingga produknya tidak menjadi produk kebijakan yang justru menyusahkan masyarakat, namun kebijakan yang ee mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, inilah ee Sobat ASN sedikit mengenalkan tentang bagaimana akuntabilitas kinerja yang itu menjadi pilar di dalam upaya kita melakukan reformasi birokrasi. Sebagaimana tadi sobat ASN lihat baik di Grand Desain 2010-2025 akuntabilitas kinerja itu ee menjadi bagian penting di dalam menilai keberhasilan ee RB dan di dalam green desain yang baru nanti yang sekarang sedang kita ee godok dan eh airpres-nya sudah di meja Pak Menteri Sekretariat Negara. harapannya nanti kalau Perpres ini sudah keluar di situ persoalan akuntabilitas juga masih menjadi hal yang penting. Sebagaimana tadi saya sampaikan di sasaran keempat, akuntabilitas masih menjadi ee hal yang pokok ya di dalam menilai kemajuan reformasi birokrasi. Nah, pertanyaannya adalah kemudian bagaimana mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah tersebut ya. Nah, ee sobat ASN, kalau kita bicara tentang bagaimana mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui Sakip, tentu inilah kerangka pikirnya mengapa Sakip itu dibutuhkan. Kembali kepada tadi seperti saya sampaikan bahwa ee ini berkaitan juga dengan peringatan ee ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia. Tentu ketika Indonesia merdeka para founding fathers kita itu punya visi besar ya. punya impian yang ingin diwujudkan yaitu sebagaimana termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu lima daster itu melindungi, memajukan, mencerdaskan dan seterusnya yang itu menjadi cita-cita kita bersama. Nah, untuk mencapai tujuan itu, negara yang ee sejahtera, kemudian yang makmur bagi seluruh rakyat, tentu harus ada kerangka ee pikirnya, harus ada alurnya, harus ada logical framework-nya, begitu ya. Nah, inilah turunannya. Untuk bisa mewujudkan itu, kita harus punya good governance. Kemudian kita harus punya yang disebut result oriented government, pemerintah yang berorientasi pada hasil. Kemudian oleh karena itu performance management menjadi sebuah ee alat yang penting bagaimana kita mengelola kinerja pemerintah dan pada akhirnya tools yang bisa disediakan adalah sakip yaitu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, tahapan-tahapan ini yang nanti atau sekarang kita kerjakan yang harapannya ee lambat laun setahap demi setahap kita akan mampu mewujudkan mimpi besar ee diproklamasikannya ee Indonesia menjadi negara yang merdeka itu adalah agar rakyatnya menjadi makmur dan sejahtera tadi. Nah, secara teoritis ee sobat ASN, Sakep ini juga diadopsi oleh banyak negara ya di dalam mengawal kinerja pemerintah mereka. Mengapa Sakip ini ee diadopsi oleh banyak negara? karena ada beberapa hal penting yang bisa memastikan agar ee kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi itu nanti pada akhirnya menghasilkan sebuah produk yang disebut kinerja. Dan dari kinerja itulah ee muncul dampak kebijakan yang ee diinginkan. Nah, ini ada empat aspek yang penting. Yang pertama adalah ee sakit ini membantu kita di dalam membuat namanya eh clarity about objectives itu ya. Ada goal performance setting. Jadi kita merumuskan apa eh tujuan dari sebuah kebijakan, apa kinerja yang ingin kita raih. Kemudian yang kedua, information on results. Jadi kalau kita punya tujuan tentu harus ada mekanisme untuk mengukur keberhasilan itu. Kemudian yang ketiga adalah eh target for result. Kalau apa namanya hasilnya bisa diukur, tentu saja harus ada target-targetnya. Kapan hasil itu dicapai, tahapan-tahapannya seperti apa, begitu. Kemudian yang keempat adalah eh link between objective and means-nya. Jadi kalau kita punya tujuan kemudian tujuan itu ingin dicapai tentu kita harus punya alat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, Sakib ini menggabungkan dua aspek tadi. Bagaimana ee tujuan itu bisa dicapai dengan alat yang kita sediakan. Sehingga di sini kalau kita lihat ee apa namanya? kita mulai dari mana begitu ya. Kalau kita mulai melakukan pembangunan dari sejak kita merdeka kemudian tujuannya tadi adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan makmur maka di situlah ada tahapan-tahapannya bagaimana ee masalah dan isu strategis itu dirumuskan. Kemudian ee untuk bisa menuju ke sana kita ee membuat ukuran-ukuran. Kemudian setelah ukuran-ukuran dibuat, kita merumuskan program dan merumuskan targetnya sehingga di akhir dari perjalanan kita nanti kita punya ee apa namanya? Kinerja yang hendak kita capai yaitu yang kita sebut kesejahteraan, yang kita sebut kemakmuran tadi. Tentu kesejahteraan dan kemakmuran itu ada ukuran-ukurannya yang secara bertahap nanti bisa kita wujudkan. Nah, inilah eh apa namanya? Theoretical framework dari SAKIP yang sekarang kita gunakan untuk mengawal tadi eh apa namanya? Result oriented government untuk mewujudkan visi besar ee Indonesia merdeka itu. Nah, terkait hal tersebut ee Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto pun juga punya pemikiran yang sejalan gitu ya. Inilah arahan ee presiden kita terkait dengan reformasi birokrasi yang di dalamnya kalau kita lihat ada banyak aspek terkait dengan bagaimana agar birokrasi itu responsif, agar plan publik diperbaiki dan seterusnya. Namun demikian, ada salah satu aspek yang terkait dengan urusan akuntabilitas kinerja, yaitu beliau menekankan Bapak Presiden menekankan perlunya efektivitas alokasi anggaran. Jadi ini sangat penting kalau tadi kita bicara keterkaitan antara mins dan ya, antara hasil akhir dengan ee instrumen atau alat untuk mencapai ee hasil akhir itu maka anggaran menjadi salah satu instrumen penting untuk ee mencapai tujuan ee sebagaimana sudah kita gariskan. Nah, apa ee arahan presiden kita tentang akuntabilitas kinerja ini? ada banyak pandangan beliau di dalam banyak kesempatan ee pidato pidato beliau mulai dari pidato di DPR maupun di ee forum-forum yang lain beliau menekankan tentang pentingnya akuntabilitas kinerja ini. Misalnya ini beliau mengatakan bahwa ee saya perintahkan pemangkasan perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial anggaran lebih baik dialihkan untuk kebutuhan prioritas rakyat. Artinya, Presiden menekankan bahwa anggaran ini betul-betul harus digunakan untuk mencapai apa yang menjadi prioritas masyarakat, prioritas rakyat. Sebagaimana tadi di awal kami sampaikan, refocusing ee RB 2 3 tahun yang lalu juga tujuannya ke sana agar ee RB tidak hanya sekedar perbaikan dokumen-dokumen prosedur saja, tetapi betul-betul ee berdampak kepada masyarakat. Kemudian beliau juga menyampaikan ee tidak usah membuang tenaga mencari siapa yang salah, yang penting cari solusi tepat dan cepat untuk selamatkan kekayaan negara. Jadi bagaimana agar sumber daya yang terbatas itu bisa kita selamatkan. Kemudian beliau juga menekankan efisiensi anggaran adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita sudah berhasil mengalihkan anggaran ke program yang langsung dirasakan masyarakat. Beliau punya 11 program prioritas, Sobat ASN mulai dari MBG ee koperasi ee merah putih, Sekolah rakyat dan seterusnya yang itu ee dalam pandangan beliau memang yang menjadi kebutuhan masyarakat kita saat ini. Beliau juga mengatakan kita harus hemat kurangi kebocoran anggaran, kurangi pengeluaran-pengeluaran seremonial, seminar dan seterusnya. Saatnya mengatasi masalah secara langsung. Nah, inilah arahan presiden kita ee sobat ASN. Oleh karena itu, maka ini yang juga direspon ee oleh Kementerian PAN RB ya di dalam mendorong ee Sakip dengan perubahan paradigma gitu ya. Kalau dulu ee fokusnya hanya laporan, sekarang kita membangun sistem. Kalau dulu fokusnya pada input, realisasi anggaran gitu ya. sekarang fokusnya kepada outcome, pada impact yang dihasilkan dari kegiatan itu. Kalau dulu fokusnya hal-hal yang bersifat administratif, tata usaha, ee klerikal dan seterusnya, sekarang kita geser lebih bersifat managerial ya, strategic decision bagaimana PDCA itu kita lakukan. Nah, ee oleh karena itu ee urgensi anggaran berbasis kinerja ini menjadi sangat penting yang tadi bisa mendukung ee next slide apa namanya penghematan anggaran sebagaimana menjadi arahan ee presiden kita gitu ya. Bagaimana ee pengematan anggaran itu menjadi isu penting. Mengapa perlu dilakukan budget reform gitu ya. Karena kita memang punya PR yang harus disesuaikan. Yang pertama, belanja publik ini perlu ditekan karena keterbatasan sumber daya. Jadi, sumber daya makin terbatas sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat, tidak mungkin menaikkan pajak terus-menerus sehingga kita harus lebih ee bijak di dalam menggunakan sumber daya yang terbatas tersebut. Kemudian yang kedua, publik ini menuntut peningkatan kualitas pelayanan. Jadi kesadaran publik ee terkait dengan hak-hak mereka sebagai warga negara ini terus meningkat, literasi mereka terus meningkat sehingga ini juga harus kita respon secara bijak bagaimana menggunakan anggaran untuk menghasilkan program-program yang berkualitas yang ee bisa meningkatkan ee pelayanan publik ee menjadi lebih baik lagi. Nah, ini saya kira ee mekanismenya, cara berpikir kita juga berubah. Kalau dulu ee apa namanya anggaran itu menjadi yang utama, kalau sekarang kita balik gitu ya, cara berpikir kita itu starting from the end. From the end apa? Yang paling akhir itu adalah kita ingin mencapai sasaran strategis atau yang menjadi prioritas itu ya. Nah, prioritas pembangunan nasional kita apa? itu yang menjadi ee starting di dalam menyusun sebuah program. Kalau program dan kegiatannya sudah disusun, baru kita bicara tentang anggaran. Jadi, kalau dulu startnya dari anggaran kita punya uang mau dipakai untuk apa? Kalau ini sekarang kita balik. Kita punya kepinginan apa? Punya cita-cita besar apa? Dari cita-cita besar itu bagaimana cara mewujudkannya? Kita susun program prioritas. Kalau sudah ada program prioritas baru kita ee apa namanya? Tetapkan anggarannya. Jadi jangan terbalik gitu ya. Sekarang eh program itu follow result dan monee follow program eh prinsip yang kita gunakan. Sehingga prinsipnya di sini tidak boleh ada satu rupiah pun anggaran instansi pemerintah yang tidak memiliki hasil atau manfaat bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu ini ee anggaran yang berbasis kinerja ini telah mendorong berbagai macam pencapaian program pembangunan nasional. Karena tadi prinsip prinsipnya ee setiap rupiah itu meter, setiap rupiah itu punya makna gitu ya yang nanti ee diharapkan berdampak pada masyarakat. Sehingga prinsipnya besaran anggaran dialokasikan sesuai dengan program kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan. kemudian berdampak dan kita harus selalu apa namanya mengupayakan ada efisiensi anggaran sehingga dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan lainnya. Nah, karena apa Bapak, Ibu sekalian? Kalau kita bicara tentang anggaran yang terbatas itu bisa zero samgame. Kalau anggaran sudah kita belanjakan untuk satu kegiatan, maka meniadakan peluang untuk mendanai kegiatan yang lain. Nah, sehingga di sini kita harus betul-betul efisien gitu ya. Sehingga kalau efisien artinya ruang fiskal, peluang untuk membiayai kegiatan yang lain itu masih bisa terwujud. Begitu. Tidak seperti tadi yang saya sampaikan, kalau tidak ada efisiensi maka penggunaan anggaran itu bersifat seroskim. Sudah untuk belanja program A, maka menjadi meniadakan kesempatan untuk membiayai program B. Sehingga pilihan-pilihan kebijakan ini harus kita lakukan dengan bijak karena implikasinya kalau kita salah memilih ibaratnya kita naik ee apa namanya? Kapal induk katakanlah begitu. Kalau sudah ditentukan arahnya, kita sudah bergerak menuju ke sana, itu memutar memutar haluannya tidak semudah kalau kita ee naik kapal freat gitu ya. Sehingga kapal induk yang besar ini harus betul-betul mencerminkan arah kebijakan. Kalau arah kebijakan kita keliru, maka nanti anggaran yang kita alokasikan, tenaga yang kita alokasikan itu menjadi tidak mudah untuk kita putar ulang. yang itu tadi menyediakan kesempatan untuk membiayai program-program pembangunan yang lain. Nah, Sobat ASN ee hal lain yang ingin saya share pada pagi di pagi hari ini adalah upaya kita untuk melakukan penyempurnaan terus-menerus itu ya. Meskipun tadi ee saya sampaikan bahwa SAKIP ini sudah dipakai di banyak negara terbukti mampu mendukung ee menghasilkan kinerja pemerintah yang berdampak bagi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, Sakip ini perlu disempurnakan agar lebih baik lagi di dalam upaya kita mendukung pencapaian ee tujuan-tujuan pembangunan atau pencapaian program prioritas pembangunan nasional. Nah, ee perlu kami sampaikan di sini di dalam apa namanya program Asta Citanya Bapak Presiden kalau kita bedah itu ya ee program kerja Asta Cita ketujuh itu menyangkut reformasi tata kelola pemerintahan itu ya. Ada berbagai macam hal yang penting untuk dikerjakan terkait dengan menciptakan pemerintahan yang berbasis digital. kita punya program SPBE dan juga GAFTEK. Kemudian membangun sistem integritas nasional. Kita punya program zona integritas. Menyusun birokrasi yang berdasarkan atas strategi pembangunan dan menerapkan manajemen kinerja ASN dengan manajemen ASN. Nah, yang lain ini meningkatkan sinergi antar lembaga birokrasi dan antar daerah. Nah, inilah di dalam Asta Cita Ketujuh Bapak Presiden ini ada ee program yang tujuannya meningkatkan sinergi antar lembaga birokrasi. Nah, dari evaluasi yang kami lakukan selama ini ee sobat ASN, dengan diterapkannya Sakip ini maka Kementerian Lembaga dan Daerah ini cenderung fokus kepada kinerja masing-masing lembaganya, masing-masing instansinya begitu ya. Sehingga seringki yang terjadi dari evaluasi kami ee kinerja instansi pemerintah itu tercapai. Namun demikian ada mismatch dengan tujuan atau prioritas pembangunan nasional. Artinya ada silow-silo antar instansi, antar pemerintah daerah yang membuat kinerja instansi itu ee agregatnya tidak mencerminkan kinerja pembangunan nasional. Nah, oleh karena itu maka kita merancang sebuah kebijakan baru yang kita sebut sebagai SAKP gitu ya. Yang ini merupakan penyempurnaan sakip yang tadi sudah kami sampaikan. Nah, SAKP itu apa? yaitu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk pengelolaan kinerja pemerintah yang meliputi ada perencanaan kinerja, pengendalian pelaksanaan kinerja, dan nanti ada pelaporannya. Nah, ini ee strukturnya, Sobat ASN. SAKP ini terdiri dari yang baru ini kita sebut SAPN dan yang kedua adalah Sakip yang tadi sudah ee kita diskusikan ya. Nah, SAKPN ini adalah sistem akuntabilitas kinerja pembangunan nasional. Perlu kita ketahui bahwa di samping kinerja pada masing-masing instansi pemerintah yang terbagi dalam kementerian sektoral begitu. Namun demikian setiap tahun kita punya prioritas pembangunan nasional gitu ya yang itu dikawal oleh teman-teman yang ada di BAPENAS. Nah, inilah yang harus kita sinkronkan antara prioritas pembangunan nasional di satu sisi dengan ee kinerja instansi pemerintah di sisi yang lain. Sehingga harapannya kalau keduanya ini bisa kita kawal bersama-sama, nanti dampaknya kinerja pembangunan nasional itu terkawal dengan baik oleh setiap instansi pemerintah. Jadi instansi pemerintah tidak hanya sibuk mengawal apa yang menjadi kinerjanya, namun demikian mereka juga ada sharing outcome bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lain sehingga ee hasilnya nanti ee prioritas pembangunan nasional bisa tercapai. Nah, ini identifikasi persoalannya seperti tadi sedikit sudah saya singgung mengapa Sakip menuju SAKP gitu ya. Nah, sebelum ada SAKP ini realitasnya seperti ini. Kinerja itu bersifat parsial masing-masing instansi pemerintah gitu ya. Kemudian tadi ada silo dan akuntabilitas instansi pemerintah tercapai. Masing-masing instansi itu kinerjanya baik, namun agregatnya di level nasional itu tidak terwujud di situ. Nah, nanti harapannya setelah ada SAKP ini menjadi tidak ada so lagi, ada ser outcome sehingga tujuan pembangunan nasional ini bisa kita wujudkan. Nah, ini dampak SAKP ke depan yang kita harapkan. Eh, slide berikut. Dari tadinya outcome oriented menjadi lebih ke impact oriented, meningkatnya ketercapaian pembangunan nasional dari instansi pemerintah ini ee apa namanya yang tadinya outcome kemudian menghasilkan dampak berupa efisiensi ee anggaran. Jadi ini adalah upaya kita ee Sobat ASN ke depan apabila SAKP ini sudah kita undangkan ini prosesnya masih di ee Kementerian Sekretariat Negara untuk di apa namanya diundangkan Perpres-nya nanti. Nah, ke depan nanti setelah kita undangkan harapannya dampaknya seperti yang kita sampaikan di sini ada pergeseran ee cara kerja kita dari outcome menjadi dampak baik ee keselarasan kinerja antar kementerian, lembaga dan daerah dengan cashcading dan alignment gitu ya yang nanti eh oleh eh strategic diamond gitu ya oleh Kementerian Sekretar Negara, Kementerian Keuangan BEPENAS dan Kemen PAN yang mengawar mengawal alignment ini sehingga ya ke depan dampaknya peningkat meningkatnya ketercapaian pembangunan nasional. Kemudian yang kedua adalah instansi pemerintah harapannya lebih bijak di dalam menyusun mengelola anggaran sehingga kita memiliki efisiensi. Itu saya kira tiga hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ee bisa menginspirasi ya sobat ASN di dalam berkarya meningkatkan kinerja di instansi masing-masing. Dan seperti tadi kami sampaikan, tidak hanya bersifat silo. Ke depan kita harapannya bisa berkolaborasi antara instansi pemerintah sehingga tujuan pembangunan nasional bisa kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Fani. Baik, terima kasih banyak Prof. Erwan atas insight-nya dan juga ilmu yang telah disampaikan kepada sobat ASN di mana pun berada. Kita langsung saja menuju ke sesi tanya jawab. Untuk itu, Sobat ASN yang ingin berinteraksi secara langsung silakan untuk raise hand sekarang juga. Maka kami akan koneksikan untuk live cam dan open mic. Disilakan sambil kami menunggu. Oh, sudah ada. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak dengan Bapak Joko. Betul Bapak Joko Kusuma. Selamat pagi Bapak dengan Bapak Joko. Betul betul. Selamat pagi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhi. Bapak dengan Bapak Joko. Betul. Betul. Betul sekali. Oke. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk monitor audionya boleh dimatikan karena terdengar gaung di kami. Pak, audionya boleh di mic-nya tetap open mic, namun monitor untuk sound-nya boleh dimatikan, Bapak. Halo. Nah, baik. sudah terdengar dengan jelas, Pak Joko. Silakan untuk interaksi pertanyaan maupun mungkin diskusi yang dilakukan dengan Prof. Erwan. [Musik] Selamat pagi. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I baik sudah terdengar dengan jelas Pak Joko. Silakan untuk interaksi pertanyaan maupun mungkin diskusi yang dilakukan dengan Prof. Baik, terima kasih pemateri. Jadi ee selamat pagi. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah terdengar dengan jelas. Pak Jok silakan untuk interaksi. Iya suaranya membalik. Eh, mana ini suar terima kasih suaranya mendal. yang ingin saya tanyakan. [Musik] Baik, masih terkendala komunikasi dan teknis begitu ya. Maka kami akan tunggu dulu sebentar Pak Joko untuk dapat dibetulkan. Kami menunggu sobat ASN lain yang ingin raise hand silakan masih ada waktu yang ingin ditanyakan dan juga didiskusikan dengan Prof. Perw. Pada kesempatan kali ini disilakan Sobat ASN sekali lagi yang mau berdiskusi untuk raise hand atau saya juga akan menunggu pertanyaan tertulis melalui kolom chat dari Zoom meeting yang telah hadir pada pagi hari ini. Baik, kami masih menunggu. Ada lagi. Oke, kami sudah sambungkan dengan salah satu sobat ASN yang telah tergabung. Halo, selamat pagi Bapak Doni. Atau saya juga akan menunggu pertanyaan tertulis melalui kolom chat dari Zoom meeting-nya. Pak Doni selamat pagi. Betul dengan Pak Dani ya, Bapak Dani dari Setda Ngawi. Mic-nya baik, kami akan settingkan. Oke, siap. Sudah, sudah. Baik, apa kabar, Pak Dani? Halo. Selamat. Kabar baik. Terima kasih. Siap. Silakan Bapak untuk pertanyaannya. Baik, menarik sekali tadi yang disampaikan ee saya hanya ada sedikit pertanyaan yang menelitik tadi tentang anggaran sekarang. Ee dulu kan kinerja berbasis anggaran, kalau sekarang tadi dikatakan anggaran mengikuti program itu. Itu nanti implementasinya bagaimana? karena kenyataan yang terjadi saat ini ee itu belum belum terjadi. Mohon izin untuk penjelasannya lebih lanjut. Eh, saya hanya ada sedikit pertanyaan yang tadi tentang Baik, disilakan untuk jawabannya Prof. Erwan sekarang iya sepertinya ada persoalan ini ya, Mbak ya. teknis betul kenyataan yang terjadi saat ini I. Baik, terima kasih Pak Doni pertanyaannya. Jadi seperti tadi kami sampaikan memang ini kita mengenalkan ee peradim ya. Perlu ada pergeseran cara pandang kita terkait dengan anggaran. Kalau selama ini ee ketika kita merancang sebuah program kegiatan itu dimulai dari alokasi anggaran dulu gitu ya. Kita punya uang kemudian uang itu akan digunakan untuk apa itu baru dipikir kegiatannya ee program-programnya begitu. Padahal mestinya ee tidak seperti itu ya. Ibaratnya kalau ibu-ibu mau ke pasar kan mestinya sudah punya tujuan ke pasar itu ingin masak apa gitu ya, bukan ke pasar kemudian nanti ketemu di jalan membeli ee apa namanya? Barang-barang yang kemudian baru sampai rumah dirancang masaknya yang ee seadanya sesuai dengan barang-barang yang tadi didapat di pasar gitu ya. Nah, ini yang ee kita tidak ingin seperti itu gitu. Jadi inginnya memang sejak awal ketika berangkat itu sudah punya tujuan. dari tujuan itu baru dia ke pasar mencari ee bahan-bahan yang akan dipakai untuk membuat sesuatu sayur ee lodeh misalnya ee apa namanya unsur-unsurnya itu sudah dipelin di situ. Nah, mestinya idealnya seperti itu nanti, Pak Doni ke depan kita punya goal yang jelas baru setelah punya goal kita breakdown apa tujuannya, apa namanya program-programnya apa, baru kemudian kita alokasikan. Demikian ya ee jawabannya ini. Kami masih mendengarkan lagu Indonesia Raya sebentar. Baik, karena memang di sana setiap pukul 09.00 lebih atau pukul 10.00 ya lebih tepatnya untuk mendengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Pak Dani mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, sementara gitu. cuman nanti apa apa ya teknisnya itu yang kan ee jawabannya eh seperti halnya penganggaran itu sudah di apa namanya sudah disusun dulu kan ini anggaran kadang dan kadang kala tujuannya itu berubah kan kita selalu menganggarkan untuk N plus 2 ya jadi mungkin teknisnya nanti yang perlu diimplementasinya perlu diperjelas lagi. Baik, silakan di Iya, betul Pak Doni. Jadi teknisnya ini kami kawal itu ya karena sejak ee Kementerian PAN RB ditetapkan menjadi bagian dari strategic diamond. Maka sekarang di dalam setiap merumuskan ee RPJMD dan juga RENSTRA itu kami dilibatkan bersama-sama dengan BAPENAS dengan ee Kementerian Keuangan dan dengan ee daerah terkait itu terlibat di dalam menyusun RPJMD. Artinya seperti tadi kami sampaikan berarti ee kinerja yang ingin kita capai itu kita rumuskan lebih dahulu gitu ya. Nah, sehingga di sini kita ngawal itu dari visi misi yang sudah dibuat oleh kepala daerah terpilih kemudian dikonversi menjadi RPJMD di situ kita kawal. Kemudian dari RPJMD nanti turunannya menjadi RENSRA OBD. Artinya ini kan kita mulai dari belakang gitu ya, dari idealisme apa yang kita wujudkan di satu daerah. Dari situ nanti kami akan turun membantu di dalam menerapkan sakit tadi. Setelah RPJMD-nya betul dirumuskannya, tujuan sasaran ee pengumpulan kinerjanya itu sudah sesuai baru kemudian detailnya nanti kami kawal oleh teman-teman dari Kemenpan untuk menerapkan SAKIP di masing-masing OPD gitu. Jadi ee seperti itu baru kemudian nanti menjadi program ee kegiatan dan anggarannya dialokasikan di situ. Nah, sehingga kita mulainya pekerjaannya ini dengan BAPENAS dengan Kementerian Keuangan dimulai dari belakang dulu gitu ya, dari sesuatu yang ingin kita wujudkan, kemudian kita bergerak ke depan ee anggaran yang kita alokasikan untuk mencapai tujuan itu. Ini yang sekarang sudah kami lakukan ee Pak Doni. Ya, dengan kata lain, Prof. Izin e tadi pagi saya membaca berita terkait dana keistimewaan Jogja ya. Jadi di tahun ini dulu ada 1,6 atau berapa kemudian efisiensi menjadi 1,3 yang di tahun depan itu akan tinggal 500 itu 500 M. Jadi misal ketika cita-cita itu sudah ditetapkan di depan nanti efisiensi seperti ini akan tidak akan bisa terjadi ya. Dengan kata lain itu kan tadi anggaran berdasar cita-cita kan. Iya tentu saja kan ada cita-cita ya. Cita-citanya itu yang diwujudkan dalam bentuk tadi RPJMD ya. Kalau di Jogja berarti ee salah satu di muatan di dalam RPJMD itu ada ee urusan keistimewaannya gitu ya. Urusan yang sama dengan pemerintah daerah yang lain di Jogja ada urusan keistimewaan terkait dengan persoalan tanah, budaya dan seterusnya yang ada lima kalau tidak salah. Nah, tentu ee Pak Doni yang namanya tujuan, yang namanya cita-cita itu dinamis gitu ya. dinamisnya apa? Ada konteks ee eksternal, ada internal, ya. Karena situasi, asumsi-asumsi ketika kita menyusun tujuan dari pembangunan itu juga tidak statik gitu. Sayangnya itu ya jadi sesuatu yang ideal ketika di tengah ee perjalanan ini ada yang berubah, mau enggak mau kita adjust gitu ya. Kita adjust apa yang menjadi prioritas. Kalau tadinya di Jogja punya 10 hal yang diwujudkan. Kalau anggarannya terpaksa berubah, berarti cita-citanya kita kurangi gitu ya. Kita sesuaikan. Ini kan realitas kehidupan begitu. Ee karena dunia tidak statis gitu ya. Kita bicara tentang perubahan baik pada level nasional maupun pada level global. Karena perubahan ee kebijakan politik misalnya di Amerika dan negara-negara yang lain itu juga berdampak kepada kita ya. Misalnya perang dagang dan sebagainya. kita tidak bisa kemudian ee stuck pada asumsi-asumsi awal yang kita rumuskan. Namun enggak mau kita juga mengadjust ee kebijakan kita. Begitu. Begitulah dinamiknya akir pada akhirnya function mon. [Musik] Baik, terima kasih Prof atas penjelasan. Menyulkan diri. Betul. Betul. I siap. Betul. Terima kasih. Sama-sama Pak Doni. Baik Pak Dani. Terima kasih banyak untuk pertanyaan dan diskusinya. ini menarik sekali dan seru. Namun waktu yang sangat terbatas harus mengakhiri sesi diskusi ini. Terima kasih Prof. Erwan atas jawaban dan juga diskusi yang telah dilakukan dan waktunya. Terima kasih Mbak Fan juga ya yang sudah menyempatkan untuk bisa berdiskusi. Baik, terima kasih juga atas waktunya di sela-sela kesibukan di hari Kamis ini Prof. untuk dapat hadir secara online. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Baru saja kita menyimak sobat ASN pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita yang pertama yaitu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB Prof. Dr. Erwan Agus Perwanto, M.Si. si dan segera kita akan kembali lagi untuk menemui dan juga menjumpai secara online narasumber kita yang kedua setelah yang satu ini. [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] bersama membangun asa menuju cipta yang mulia. Kami hadir, kami berkarya untuk Jawa Timur yang berjaya. Langkah pasti menitipi zaman dengan semangat pembaruan, ilmu dedikasi dan harapan menjadi bekal masa depan. PPS Jatim Pusat unggulan tempat lahirnya insan berkualitas mencetak STM berkompetensi tangguh cerdas dan inovasi bersatu dalam visi yang terang menjawab tantangan jangan gemilang PPSDM Jawa Timur Center of Exens masa depan [Musik] bersama membangun asa menuju cita yang mulia. Kami hadir, kami berkarya untuk Jawa Timur yang berjaya. Langkah pasti meniti zaman dengan semangat pembaruan ilmu dedikasi dan harapan menjadi bekal masa depan. BPSM Jatim Pusat unggulan tempat lahirnya insan berkualitas mencetat SDM berkompetensi tangguh cerdas penuh inovasi bersatu dalam visi yang terang menjawab tantangan dan jangan demiang BPSDN Jawa Timur Center of Sans masa depan demil hilang [Musik] Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Sobat ASN dalam webinar seri ke-32 tahun 2025 kali ini mengambil tema akuntabilitas kinerja ASN jalan pengabdian menuju birokrasi bersih dan berintegrasi. Tadi telah kita simak bersama pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber yang pertama yaitu Prof. Erwan dari Kementerian PAN RB Republik Indonesia. Maka saatnya kita untuk menyapa narasumber kita yang kedua. Beliau sudah menyempatkan diri untuk dapat hadir secara online dan menyapa kita semua yaitu manajer bidang mutu regulasi dan kerja sama LSP KPK Republik Indonesia Bapak Muhammad Ridwan Afan, SH. Selamat pagi, Pak Ridwan. Selamat pagi, Mbak dan rekan-rekan semua. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya. Kami mengerti bahwa sibuk sekali yang harus dikerjakan dan juga banyak jadwal yang harus dilakukan. namun menyempatkan diri untuk dapat menjadi narasumber kita pada momen kali ini. Terima kasih banyak, Pak Ridwan. Terima kasih kembali, Mbak. Dan saya sedikit ingin mengenalkan profil singkat mengenai narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Ridwan Afan, SH. Tinggal dan lahir di Jakarta. saat ini menjadi spesialis anti korrupsi and good governance, praktisi sertifikasi provinsi, certified integrity officer, certified senior antiorruption instructor dengan resume keahlian 11 tahun berpengalaman sebagai pengajar, narsum, trainer dan pengembang kurikulum modul tema anti korupsi anti fraud kepatuhan fraud risk management and good governance pada berbagai jenis organisasi. fasilitator dan konsultan implementasi sistem integritas organisasi yang berbasis ISO 37001 2016 anti bribery management system ABMS dan panduan cek KPK serta 7 tahun berpengalaman sebagai pengelola lembaga sertifikasi profesi LSP dan asesor kompetensi. Wow, dengan background yang luar biasa ini saya sudah tidak sabar juga untuk dapat mendapatkan ilmu dan insight dari Pak Ridwan. Untuk itu waktu kami silakan Pak Ridwan. Baik, terima kasih Mbak, Bapak, Ibu sekalian, para sobat ASN. Saya izin share screen terlebih dahulu sekaligus menyapa dengan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, ee senang sekali kami dari KPK dapat kesempatan untuk berbagi bersama berkaitan dengan tema yang diajukan oleh panitia yaitu integritas ASN sebagai benteng pencegahan korupsi. Nah, rekan-rekan sekalian, Sobat ASN, kalau kita ngomongin integritas ASN itu kalau kita pakai pendekatan logical framework analisis ya atau LFA itu maksudnya sudah output. Nah, untuk mencapai integrasi ASN ini kita perlu namanya memberikan input yaitu berkaitan dengan penguatan knowledge-nya atau pemahaman berkaitan dengan ee apa itu korupsi, gratifikasi, dan choy karena inilah jenis-jenis korupsi yang sangat mungkin terjadi dan dilakukan oleh ASN baik sengaja maupun tidak disengaja. Sehingga di judul paparan saya adalah membangun integritas dengan memahami korupsi, gratifikasi dan coy. Bapak, Ibu sekalian, 30 menit ke depan mungkin ada beberapa hal yang perlu ee kami sampaikan. Setidaknya nanti mungkin kita akan fokus di tiga hal saja, yaitu sedikit saya akan menyampaikan soal korupsi, kemudian kedua kita akan ngomongin penyebab dan strategi pemerintasannya. Termasuk nanti kita akan melihat bagaimana peran individu ASN dalam pemberantasan dan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia atau di organisasi. Dan yang ketiga kita akan melakukan overview kondisi korupsi di Indonesia serta kalau memungkinkan waktunya kita akan menyampaikan mengenai mengenal gratifikasi sebagai the silent killernya korupsi dan juga mengenal conflict of interest. Dua hal ini adalah dua jenis korupsi yang seringki terjadi di lingkungan kita sebagai ASN. Dan lebih parahnya lagi, gratifikasi dan COI ini kadang-kadang adalah jenis korupsi yang kita lakukan karena ketidaktahuan. Bahkan mungkin kita melakukannya juga tanpa niatan. Tapi sayangnya gratifikasi dan COI ini seringki melekat pada Tupoxi kita sebagai ASN. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai dengan eh sebuah adagium yang disampaikan oleh Ron. Ron ini ee bangsawan Inggris. Beliau bilang untuk memahami korupsi kita cukup memahami kata-kata Lord Acton ini secara singkat. Power tends to corup absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung dengan korupsi. Kekuasaan yang absolut pasti korupsinya absolut pula. Nah, dari sini kita bisa ee melihat bahwa sebenarnya ee sifat asli dari korupsi adalah menempel dengan kekuasaan. Maka di mana ada kekuasaan, sekecil atau sebesar apapun potensi risiko korupsinya ada. Nah, kalau kita berkaca pada ee peran kita sebagai ASN yang mana tentu ada kekuasaan yang melakat di sana, maka otomatis ada potensi juga korupsi yang melekat mengikutinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dibahas dalam UNCIC, United Nation Convention Corruption, maupun tercantum dalam eh konsideran Undang-Undang Tipik dan juga Undang KPK secara argumentum alkontrario itu menunjukkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kenapa dia disebut kejahatan luar biasa? Dan ini harus dipahami oleh kita bersama dan diresapi sehingga kita punya paradigma atau cara pandang memandang korupsi adalah kejahatan luar biasa. maka melawannya pun harus dengan cara luar biasa juga. Sehingga tidak lagi ditemukan misalkan organisasi yang mengesampingkan, "Oh, nanti aja nih kita bikin sistem integritas organisasi karena korupsi itu risikonya kecil atau misalkan itu bukan ancaman serius dan sebagainya. Padahal undang-undang dan kesepakatan internasional juga sudah menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang disebabkan karena dia adalah kejahatan yang berpotensi dilakukan oleh siapa saja Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa korupsi adalah jenis kejahatan yang tidak butuh bakat. Sebenarnya ini yang sedikit membuat ironi. Korupsi potensi ada di siapa saja sehingga dia disebut sebagai kejahatan white colar crime juga atau kejahatan orang eh pintar. Karena biasanya orang pintar itu menggunakan kerah putih. Sehingga diistilahkan korupsi adalah kejahatan kerah putih. Korbannya juga biasa bisa siapa saja dalam konteks korupsi. Bahkan korbannya tidak merasa dirinya korban. sehingga ini membuat ee efek jera dan juga sanksi sosial bagi pelaku koruptor tidak berlaku sebagaimana mestinya. Yang ketiga, korupsi itu punya kekhasan yaitu dampaknya snowball effect atau katastrofik. Jadi, Bapak Ibu bisa bayangkan KPK pernah menangani kasus di Kalimantan itu ada ee seorang kepala daerah yang beliau disuap Rp2 miliar untuk ahli fungsi lahan hutan. darinya hutannya tidak boleh di ekstraksi. Diberikan izinnya keluar dengan suap 2 miliar tadi sehingga keluar izin ekstrasinya. Untuk galian tipe C. Bapak Ibu tahu setelah kita lakukan kajian dan penyidikan ternyata kerugian negara totalnya bisa 5,9 triliun dihitung dari kerusakan lingkungan, ee dampak ekologis, sosiologis dan sebagainya. Jadi, Bapak, Ibu ini baru kita baru ngomongin ee ketika suatu kejahatan korupsi, satu kasus korupsi divaluasikan. Ini sudah menunjukkan betapa katastropiknya atau betapa snowball effectnya dampak dari korupsi. Dan yang terakhir, korupsi adalah jenis kejahatan yang sangat terorganisir bahkan sifatnya lintas negara. Nah, makanya kejahatan-kejahatan korupsi rata-rata sulit untuk diungkap, susah untuk ditelusur, diracing ee bahkan ditacing aliran dananya dan sebagainya. Karena memang dia punya kejahatan yang kekhasan yang sangat organisir dan sifatnya bisa sang lintas negara. Saya punya contoh Bapak Ibu sekalian ini adalah eh mapping skema aliran dananya. ini sudah e ingkrah ya, jadi boleh kita jadikan contoh kasus IKTP-nya pas. Bapak, Ibu bisa bayangkan ee PPATK pada saat itu saja sampai tidak bisa melakukan penelusuran aliran dananya saking canggih dan sopisticatednya modus korupsi IKTP pada saat itu. Aliran dananya setelah kita lakukan mapping itu ternyata mengalir ke lebih dari tujuh negara untuk diayering atau dilakukan pencucian uang. Bahkan ee kita akhirnya bisa menemukan ekor aliran dananya dari sebuah invoice yang ditemukan di sebuah negara namanya Mauritanius. Bapak, Ibu bayangkan korupsi hari ini sudah sopisticated ini melibatkan lintas negara dengan sangat terorganisir ee dan kerugian juga sangat besar. Jadi, Bapak Ibu bisa bayangkan hari ini korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa sehingga kita tidak bisa biasa-biasa lagi dalam memberantasnya. termasuk ketika kita ngomongin di internal organisasi kita hari ini mungkin modus korupsi yang terjadi sudah sangat sopicated bahkan mungkin pengawas internal atau inspektorat kadang-kadang belum bisa meng-capture sehingga banyak sekali modus-modus korupsi baru yang belum bisa e di apa namanya ditangani dengan baik. Nah, Bapak, Ibu sekalian, kalau kita ngomongin ee korupsi maka tidak lepas dengan yang namanya Undang-Undang 30 ee 31 tahun 99 junto 2021 berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bapak, Ibu, ini menjadi penting karena begini, Bapak, Ibu sekalian. Pertama, kalau kita lihat ee naturalis dari undang-undang ini sebenarnya undang-undang tipikot itu dibentuk dan dibikin oleh para pembuat undang-undang. Subjek hukum utamanya adalah para penyelenggara negara, para aparur sipil negara dan juga APH. Bapak, Ibu bayangkan. Jadi, undang-undang tupik kalau di negara kita itu dibentuk sebenarnya untuk ee dengan subjek hukum utama kita PSASN. Nah, tapi di satu sisi lain ironisnya justru malah jarang sekali kita dengar ASN ini sudah melag berkaitan dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi. Makanya penting saya sampaikan di awal kalau kita pengin ngomongin integritas ASN yang nanti berdampak pada kinerja organisasi maka penting juga menguatkan kapabilitas dan kapasitas ASN berkaitan dengan korupsi ini. Dia harus tahu apa jenis-jenis korupsi yang enggak boleh, modusnya apa dan sebagainya. Sehingga mustahil kalau kita pengin memberantas korupsi apalagi pengin membangun integritas ASN tapi kita tidak menguatkan aspek knowledge-nya karena ini jadi salah satu problem. Yang lucunya adalah Bapak Ibu sekalian, di satu sisi kita adalah subjek hukum utamanya, tapi di satu sisi lain knowledge kita soal korupsi dan jenis-jenisnya juga sangat minim. Sehingga banyak sekali kasus di KPK yang ketika di persidangan para ee terdakwahnya bilang bahwa saya enggak tahu, saya enggak pernah baca undang-undangnya, saya tidak pernah lihat pasalnya, saya enggak tahu kalau yang saya lakukan salah dan sebagainya. Padahal di mata hakim tidak pernah baca undang-undang, enggak tahu dan sebagainya. Itu bukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang bisa mengurangi hukuman. Karena ee ya sebagaimana Bapak tahu kita dianggap tahu hukum ada-ada giumnya itu. Nah, Bapak, Ibu sekalian kalau kita lihat dari tujuh jenis ini dari mulai urban keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan sampai ke nomor tuuh konf dalam pengadaan sebenarnya yang paling sangat sumir, yang paling sangat masuk korupsinya tapi dengan diam-diam makanya disebut silent killer of corruption itu ada dua, yaitu gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan atau kalau boleh kita persingkat konflik kepentingan saja. Dua hal ini seringkiali diterima dengan ucapan alhamdulillah. Bahkan dipamerkan di media sosial. Bahkan saya punya cerita gini, Bapak Ibu sekalian. Saya punya teman beberapa orang ee karena saya di Fakultas Hukum, saya punya teman beberapa jaksa. Salah satu teman saya masih temenan di Instagram. Dia seringkiali posting dia memfoto mobilnya sedang diservis sambil dikasih eh caption, "Terima kasih ko Ahun, servis hari ini gratis, lancar-lancar rezekinya." Bayangkan seorang jaksa beliau kasih pitsus di salah satu kejaksaan di Sumatera. Beliau memposting sedang menerima gratifikasi dari ee pihak ketiga tapi diumbar-umbar di media sosial. Padahal beliau kasih pitsus loh pidana khusus yang mana korupsi di dalamnya ee menjadi salah satu tupoksinya dia. Bayangkan seorang kasih pitsus aja tidak tahu bahwa gratifikasi yang sedang diterima dia adalah bentuk gratifikasi yang dilarang atau wajib dilaporkan malah disombongkan. Nah, itu berarti kita punya problem berkaitan dengan literasi anti korupsi. Dan yang kedua ada yang namanya konflik kepentingan. Ini juga sama Bapak Ibu sekalian seringki dilakukan dengan begitu banyak rasionalisasi. Berbeda dengan jenis korupsi lainnya itu butuh kalau kita bahasa bahasa bercandanya ya, jenis korupsi lainnya tuh butuh ketegaan atau butuh niat jahat yang sangat nyata. Contoh suap-menyuap, pemerasan, ee perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan dan sebagainya. butuh niat jahat yang sangat nyata atau butuh ketegaan kalau kita bahasanya. Tapi untuk gratifikasi sama coy itu pertama karena jenis tindak pidananya sangat sumir atau sangat halus. Yang kedua, rasionalisasinya banyak sekali untuk bentuk pembenarannya dalam menerima gratifikasi maupun membenarkan COVID kepentingan yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada juga tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi tapi sebenarnya bukan korupsi. Nah, contoh misalkan merintangi pemeriksaan perkara korupsi pasal 21 dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu silakan baca saja. ini juga bagian yang mungkin ee misalkan nih ada atasan kita atau rekan kerja kita yang terkena atau lagi diperiksa kasus korupsi, Bapak, Ibu jangan saya kali-kali mencoba menyembunyikan ee membantu, mencoba apa namanya memberikan kesaksian palsu bahkan karena itu nanti bisa kena pasal 21. Kalau Bapak Ibu ingat ini contoh nyatanya waktu kasus pasov juga tuh eh pengacara beliau Pak Frederik itu kena pasal 21 karena ternyata menskenariokan eh Pasetnov nabrak tiang listrik. Kalau Bapak Ibu ingat ya, ee yang benjol sebagai Bapau kan itu merintangi proses penyidikan, sori merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi sehingga beliau kena pasal 21 bersama dr. Bimanes pada saat itu. Nah, Bapak Ibu ini penting juga ee dalam konteks korupsi karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Bahkan treatmen kita dalam undang-undang untuk para pelaku cobaan, pelaku pembantu atau pelaku pemufakatan jahat ini dipidana sama dengan tindak pidana utamanya. Jadi kayak pelaku utama di pidananya. Beda pelu kejahatan lain, Bapak, Ibu sekalian. Pelaku pembantu, pelaku percobaan atau pelaku pemuafakatan jahat ini biasanya sepertiga hukumannya. Tapi kalau dalam pindak-pindak korupsi biasanya jaksa akan menuntut sama dengan pelaku utamanya. karena memang dimungkinkan di pasal 15 undang-undang 201. Jadi, Bapak Ibu sekalian sudahlah kalau ada atasan yang ngajak korupsi, ada atasan yang ngajak main-main proyek, baiknya ditolak. Nah, karena sekali lagi ee percobaan pembantuan, bahkan pemfangatan jahat dihukum sama sori dituntut sama dengan pelaku utamanya. Yang selanjutnya Bapak Ibu ya ini yang membuat miris dan ini yang kejadian hari ini di ee Indonesia ketika kita ngomongin korupsi biasanya paradigma yang pertama muncul adalah lembaga saya defensif biasanya lembaga saya insyaallah aman valus lembaga saya kuat enggak bakal ada korupsi di sini padahal tadi Lord aja sudah bilang di mana ada kekuasaan di situ ada cenderung potensi untuk korupsinya di mana pun dengan latar belakang ee sektor apapun lembaga pasti ada potensinya Atau yang lebih parah adalah bahwa ketika ngomongin korupsi, wah saya mah enggak korupsi karena enggak ada uang negara yang rugi di dalamnya. Padahal korupsi itu enggak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara saja, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngomongin 30 delit tindak pidana korupsi di Undang-Undang TIBOR itu hanya dua pasal yang ngomongin secara ansi kerugian keuangan negara. Pasal 2, pasal 3 sisanya ngomongin behavior. Contoh misalkan dalam konteks gratifikasi di sana sangat mungkin tidak ada kerugian negara yang muncul karena gratifikasi itu personal jatuhnya atau dalam konteks suap-menyuap. Konteks suap-menyuap juga sangat mungkin enggak ada kelugian negara yang terjadi di sana. Jadi korupsi tidak hanya melalu tidak hanya berkaitan dengan pedugian keuangan negara saja. Makanya itu pentingnya Bapak, Ibu sekalian memahami literasi soal korupsi juga atau berdalih lembaga saya sudah diaudit WTP wajar tanpa pengecualian. Jadi enggak mungkin ada korupsi di lembaga saya sehingga itu jadi rasionalisasi. Oh, dengan WTP ini saya enggak perlu bangun sistem integritas di organisasi. Padahal Bapak Ibu ketahui sendiri apakah WTP itu bisa meng-capture di belakang yang enggak ada kickback? Apakah bisa meng-capture ada gratifikasi atau enggak ada gratifikasi di organisasi tersebut? Kan tidak tentunya dan sebagainya. Kemudian ini penting juga kenapa orang bisa korupsi. Kenapa kita penting memahami penyebab Bapak, Ibu sekalian? Karena ada filosofi dokter ya. Untuk memberikan obat yang tepat, seorang dokter harus melakukan diagnosis mencari penyebabnya sehingga bisa meresiapkan obat yang tepat. Begitu pula kalau kita ngomongin bagaimana memberantas korupsi di organisasi kita. Kita harus tahu dulu mayoritas penyebabnya sih karena apa sih? baru kita bisa menentukan treatment yang tepat untuk memberantas korupsi di internal organisasi ini. Ada berbagai macam studi dan juga teori berkaitan dengan ee penyebab korupsi ini. Contohnya salah satunya adalah riset yang dilakukan oleh ee teman-teman kita di Brazil. Dia mengumpulkan bebagai macam kas-kus dari seluruh dunia dan ternyata memberikan kesimpulan bahwa mayoritas orang korupsi karena gaya hidup. Yang kedua karena pasangan. Nah, kemudian tekanan keuangan dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga ada namanya diamond fraud. Jadi eh semacam teori kenapa sih orang bisa korupsi? Yang pertama karena pressure, tekanan baik internal maupun eksternal. Tekanan internal biasa sifatnya tadi karena gaya hidup, kebutuhan, terlibat judul misalkan dan sebagainya. Eksternal misalkan tekanan atasan. ekosistem organisasi yang sangat menyuburkan dan menormalisasi korupsi itu juga bisa jadi bentuk pressure. Opportunity kesempatan kesempatan ini muncul karena sistem yang lemah kapasitas kapabilitas kemampuan yang melekat biasanya pada jabatan, kewenangan, dan sebagainya. Semakin dia punya kewenangan, maka semakin mungkin juga terjadinya korupsi. Dan yang paling parah adalah rasionalisasi atau pembenaran. Oh, saya sudah lama kok di sini. Oh, yang lain juga begitu. Oh, saya minjam dulu uangnya dikembalikan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya pengin memberikan contoh sedikit saja. Ada beberapa ee contoh koruptor yang Bapak Ibu bisa lihat sekali bagaimana serakahnya mereka dan bagaimana sudah di luar nalar. Ini adalah salah satu contoh misalkan ini ee sudah ingkrah juga boleh kita jadikan ibrah dan contoh. Ini kisah kasusnya patai cewek. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Partai CW itu memainkan 1105 proyek di Banten dengan nilai ee total yang diita 500 miliaran lebih termasuk di dalamnya 175 unit rumah dan ada 111 SPBU di antaranya. Bayangkan saking serakahnya dia, dia memainkan 1105 proyek di Banten. Kemudian yang di Sita KPK segini banyak. Jadi, Bapak, Ibu sekalian, kalau kita ngomongin teori korupsi tadi, dia bukan ada di aspek korupsi karena kebutuhan sudah bukan karena kebutuhan, tapi sudah karena keserakahan yang tidak bisa berhenti. Nah, kemudian selanjutnya tadi kita sudah mengetahui apa penyebabnya, maka bagaimana cara mengatasinya? Ee secara umum kalau kita mau memberantas korupsi biasnya ada tiga hal yang dilakukan dalam skop atau skala ee sebesar atau sekecil apapun. Yang pertama ada yang sifatnya strategi penindakan. Ini jadi penting juga. Tujuannya supaya membuat orang takut korupsi, membuat efek jerak. Yang kedua ada perbaikan sistem supaya orang enggak bisa korupsi. Mempersempit ruang gerak koruptor supaya enggak bisa korupsi. Kalau dulu transaksi keuangan itu langsung, tinggal tanda tangan cek atau cash. Sekarang kan cashless mempersempit ruang gerak koruptor. Dulu pengadaan sistemnya FIS langsung dengan vendornya. sekarang melalui EPR atau melalui ee sistem lainnya yang meminimalisir ketemu dengan vendor itu juga mempersempit uang gerak koruptor. Itu tujuan dari perbaikan sistem. Dan terakhir yang paling panjang, edukasi supaya orang enggak ingin korupsi. Sayangnya justru level edukasiah yang paling lemah di negeri ini. Berdasarkan pengalaman kami, kami keliling-keliling ke berbagai daerah di Indonesia. Ketika kami menanyakan pertanyaan sederhana, Bapak, Ibu sekalian, benci enggak sama koruptor? Benci jawabannya. sepakat semua mereka ee teman-teman ASN ini menjawab dengan sempat. Benci, sangat benci gitu. Kemudian mau enggak korupsi jawabannya enggak mau. Mau enggak ngelawan, mau kalau mau ngelawan. Tapi ketika ditanya lebih spesifik apa itu korupsi? Apa itu gratifikasi yang boleh enggak boleh, bingung semuanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian mengaku dirinya benci sama korupsi, mengaku pengin melawan korupsi tapi enggak tahu interaksi soal korupsinya. Bagaimana mau melawan? pertanyaan sekarang atau bahkan pertanyaan lebih mendasar adalah bagaimana mau menghindar ketika kita enggak tahu wujud yang harus dihindarinya apa? Nah, ini jadinya penting sekali kita ngomongin edukasi dan yang paling penting dari itu semua adalah komitmen pimpinan atau turn from the talk di yang diwujudkan dalam bentuk kelengkapan dan kecukupan kebijakan Bapak Ibu sekalian. Jadi komitmen pimpinan ini kalau dalam konteks membangun sistem integritas nyaris di semua eh sistem integritas yang kita kenal ada ISO 37001, panduan CKPK dan sebagainya. Klausul 1 itu selalu ngomongin ee lingkup organ eh sori skop skopnya yang kedua langsung ngomongin komitmen pimpinannya. Kenapa saking pentingnya peran komitmen pimpinan dalam membangun sistem integritas? Kalau pimpinan pengunya komitmen yang sangat baik, insyaallah meskipun kebijakannya masih ee belum pas, belum kurang, atau misalkan bawah-bawahnya masih bangat yang banyak yang melakukan frud, tapi kalau komitmen pimpinannya bagus, insyaallah bawahnya akan ee bisa diubah menjadi bagus juga. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, regulasinya sudah bagus, kebijakannya sudah sangat pro terhadap pemberasan korupsi dan organisasi tersebut. Individu-individu di bawahnya juga sudah cukup berintegritas misalkan, tapi punya pimpinan yang enggak punya komitmen terhadap pemberasan korupsi, malah dia turut bermain atau menyengaja untuk bermain, ya hancur sudah semua regulasi yang ada, semua sistem yang dibangun sebaik apapun. Makanya pentingnya komitmen pimpinan. Eh, kemudian ini bagaimana organisasi mencegah korupsi ya. Yang paling pertama turn from the top di mana pun pasti ini yang paling utama keteladanan pimpinan skopnya bisa sebesar atau sekecil apapun Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu hari ini jadi kasubak misalkan ya berarti T from the top di level Kasubak dan sebagainya. Kemudian saya izin mungkin beberapa menit lagi ya di ee sini. Kemudian kalau kita ngomongin bagaimana sih membangun sistem integras dalam organisasi, yang paling pertama kalau kita bangun pondasinya adalah kita ngomongin anti cororruption governance-nya dulu atau di sana sudah adakah komitmen pimpinan yang diejawantahkan menjadi berbagai kebijakan, kemudian berbagai ee pembagian tupoksi dan tanggung jawab pembagian SDM dan pengarahan anggaran yang sesuai dengan sistem integritas yang akan dibangun. Tanpa itu semua, Bapak, Ibu sekalian, yang atas yang lainnya menjadi mustahil untuk dilakukan kalau tanpa adanya anti eh governance study. Nah, nanti sisanya Bapak Ibu bisa baca berkaitan dengan asesmen risiko frud dan sebagainya. Ini juga menjadi penting bagaimana kita mau melawan FR di organisasi kita kalau kita tidak pernah memetakan risiko korupsi di organisasi kita apa berdasarkan bisnis proses yang selama ini berjalan. Nah, jadi penting sekali melakukan yang namanya corruption risk assessment. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya pengin ngasih tahu ee berkaitan saya pengin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana sih kondisi korupsi di negeri ini. Ini tujuannya bukan menyebarkan pesimisme bukan Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini juga justru saya pengin menyampaikan kepada Bapak Ibu ini realitas empiris yang terjadi hari ini di Indonesia berkaitan dengan korupsi sehingga mudah-mudahan bisa memacu Bapak Ibu sekalian untuk bebenah secara individu yang nanti outcome-nya adalah memperbaiki kinerja organisasi tentunya budaya dan kinerja organisasi. Nah, yang pertama ini Bapak, Ibu sekalian, kita pernah punya salah satu ee terperiksa korupsi ketika turun habis di periksa di lantai 2 gedung KPK baru, dia turun ditanya wartawan Bapak, Ibu sekalian. Ditanya, "Bapak, Bapak korupsi apa?" Jawabannya sangat miris. Saya enggak korupsi, saya hanya terima gratifikasi. Beliau seorang pejabat negara dengan gaji ratusan juta. Bapak, Ibu sekalian bayangkan seorang pejabat negara enggak tahu bahwa gratifikasi bagian dari korupsi. So, inilah fenomena yang terjadi hari ini di Indonesia. Yang pertama adalah sangat minim literasi soal korupsi. Padahal tadi saya sampaikan di awal dan berkali-kali diulang, kita adalah subjek hukum utama Undang undang-undang Tipik Cor. Tapi memahami korupsinya masih jauh dari ee harapan atau idealnya. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi membahas lebih lanjut soal gratifikasi dan coy lebih jauh karena ini sangat spesifik dan sangat teknik ee dan perlu dipahami bersama. Padahal kalau kita ngomongin gratifikasi sama penyuapan itu adalah dua jenis korupsi yang paling banyak ditangani KPK. Kenapa? Pembuktiannya mudah, Bapak, Ibu sekalian. Apalagi gratifikasi. Gratifikasi itu cukup memenuhi tiga unsur. Yang pertama yang menerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara diberikan karena hubungan dengan jabatan amal kewenangan dan terbukti menerima hadiah atau janji atau suap dan sori terbukti menerima gratifikasi yang cakupannya sangat luas. Tiga unsur tersebut terbukti otomatis sudah dianggap gratifikasi. Apalagi ditambah dengan dalam 30 hari kerja pemberian tersebut dilaporkan. Enggak perlu ada transaksional di sana karena kalau transaksional itu jatuhnya ke suap. Tidak perlu ada unsur paksaan di sana karena kalau unsur paksaan jatuhnya ke pemerasan. Gratifikasi itu cukup diberikan saja barangnya. Asal ada hubungannya sama jabat nama kewenangan itu otomatis sudah jadi gratifikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua fenomena yang terjadi hari ini adalah koruptor makin lama makin muda. Di KPK kita rekor yang pernah ditangani KPK umur 24 tahun. So, apa yang bisa kita ee cermati dari sini Bapak, Ibu sekalian? hari ini berarti edukasi kemudian ee perbaikan sistem tidak hanya ditujukan pada middle top level management juga harus ditujukan pada generasi muda CPNS, ASNASN baru juga harus dikuatkan karena hari ini fenomenanya yang terjadi di KPK juga bahkan koruptor secara umum makin lama makin muda. Kalau kita kenal dulu Bang Nazarudin ini umurnya 34 tahun ketika ditangkap KPK. Kita kaget pada saat itu masih cukup muda. Apalagi sekarang kita punya rekor 24 tahun. E Bang Nazarudin itu yang cukup bikin kaget adalah umur 34 tahun tapi sudah menyut dari segini banyak kasus. Bapak Ibu sekalian bayangkan hari ini koruptor tidak butuh pengalaman banyak di pemerintahan. Makin lama makin muda dia sudah bisa melakukan apa namanya ya ee jadi intelektual dader atau aktor intelektual terjadinya korupsi. Bahkan hari ini makin lama makin canggih karena anak-anak muda kita sudah lebih paham teknologi dibandingkan kita. Makanya teman-teman SPI Inspektorat kalau enggak bebenah juga enggak menyesuaikan juga oh makin ketinggalan ee dengan modus-modus KSU yang makin canggih hari ini. Bahkan yang lebih unik lagi adalah eh waktu kasusnya Bang Nazarudin itu KPK sampai mengirim jet pribadi untuk menjemput beliau dari Colombia dengan total 4,8 miliar. Kenapa kita kirim? Karena pertama beliau kabur ke Colombia. dengan menyuap petugas imigrasi yang disuap cuma puluhan juta dengan menguah paspor namanya dari Najaruddin ke Sarifuddin dan pakai ee foto keponakannya. Tapi apa yang terjadi gara-gara Suluhan juta itu KPK keluar 4,8 miliar untuk nyewa pesawat jet. Karena ditakutkan Nazaruddin kalau pakai pesawat komersil akan kabur dengan eh semua knowledge korupsi yang dia punya. Itu sangat sayang sekali. Sehingga kita enggak apa-apa 4,8 miliar asal saksi kunci ini makanya dulu dikenal dengan cuuita Nazaruddin bisa ketangkap dan bisa kita proses di bawah. Salah satu yang muncul kasus akibat dari Nazaruddin ini adalah E-KTP tadi. IKTP itu bisa terbongkar salah satunya karena kesaksian dari Nazaruddin sendiri. Bayangkan. Jadi kita ee gara-gara orang enggak berintegritas di imigrasi di sua puluhan juta untuk bikin paspor ee palsu, akhirnya kita keluar 4,8 miliar. Indonesia juga menjadi salah satu dari lima negara paling banyak punglinya. Sayangnya itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini dampaknya apa? Dampaknya investasi juga. Kenapa? Karena negara bersih pasti enggan invest ke negara bersih, jug negara kotor. Kenapa? Karena mereka akan kena hukuman baik di negara tempat dia menyuap atau di negara asal mereka. Contoh negara Inggris misalkan dia ada undang-undang menyatakan kalau ada perusahaan Inggris menyuap di sebuah negara maka otomatis dia akan diproses juga di negara tersebut. Nah, itu menjadi ee salah satu tantangan juga. Sebaliknya negara kotor justru senang invest ke negara kotor. Kenapa? Karena ekosistemnya sama. Kalau di negara asalnya biasa nyuap, maka di tempat dia mau listing, mau invest, bagusnya tempat yang sering nyuap juga karena akan mempermudah bisnisnya dia. Seperti itu. Sayangnya negara kita juga negaranya dengan tingkat sex torsion tertinggi di dunia. Bahkan kita mengalah seks torsion itu pemerasan menggunakan kekerasan seksual yang mana pemerasan bagian dari korupsi juga. di Undang-Undang Tipik Coror kita mengalahkan negara-negara yang katanya enggak ramah perempuan Bangladesh, India dan sebagainya. Datanya bilang negara kita yang paling tinggi tingnya. Dan terakhir untuk kalau kita ngomongin secara global kita ada indeks persepsi korupsi namanya IPK. IPK kita sayangnya masih di angka 37/100 yang mana PRM jauh sekali dari angka sempurna ee dan nilai ranking kita masih 99/180. Yang mana di level Asia sendiri kita ada di urutan yang cukup bawah Bapak Ibu sekalian. Kita kalah dari negara yang 98 baru merdeka dari kita timur Leste misalkan atau kita kalah dengan negara tetangga kita Malaysia. atau lebih parah lagi kalau sama Singapura sudah jauh sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, harapannya Bapak Ibu dengan saya menyampaikan seperti ini ee Bapak Ibu punya pemahaman yang lebih komprehensif soal bahaya laten korupsi yang bis kemudian Bapak Ibu punya motivasi untuk ee mengubah juga lewat individu. Dan yang lebih penting adalah Bapak, Ibu sekalian berkaitan dengan knowledge terkait apa itu korupsi, apa itu gratifikasi dan sebagainya. Karena banyak sekali hari ini terpidana korupsi yang sampai sekarang juga enggak tahu bahwa ternyata mereka korupsi karena ketidaktahuan tadi. Padahal sekali lagi saya bilang di mata hakim, di mata hukum ketidaktahuan, keabaian, kemudian alasan belum pernah baca undang-undang dan sebagainya itu bukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam konteks tindak pidana korupsi. Dan Bapak, Ibu sekalian, menjadi penting rasanya bagi kita ketika kita ngomongin integritas ASN yang nanti akan berdampak pada budaya kinerja organisasi dimulai dengan cara menguatkan pemahaman mengenai apa itu korupsi sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian materi akan saya sampaikan di materi saya cukup lengkap dibahas terkait gratifikasi jenis-jenis yang boleh apa enggak boleh sampai ke conflict of interest dan bagaimana melawannya Bapak Ibu silakan nanti akan kami sampaikan karena waktunya terbatas tentu tidak bisa kami sampaikan secara lisan tapi semoga dengan disebarkannya ee materi ini juga bisa membuka wawasan Bapak Ibu sekalian dan yang paling penting adalah mencegah Bapak Ibu sekalian dalam melakukan gratifikasi dan coy. Apalagi kalau alasannya enggak sengaja karena ketidaktahuan dan sebaliknya. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa jadi pemantik untuk diskusi kita. Saya kembalikan kepada ee moderator. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Ritwan untuk informasi dan juga insightful eh knowledge yang telah disampaikan. Saatnya kita untuk dapat berdiskusi dan juga bertanya. Dari sedari tadi ini sudah ada yang rais hand. Jadi langsung saja kita akan koneksikan. Disilakan. Baik. Halo, selamat siang Ibu Ria Amalia. Betul ya dari Dinas Kominfo Provinsi Jatim. Baik, kami akan open mic terlebih dahulu. Sudah, Ibu Ria mungkin bisa di-setting open mic-nya. Oke. Oke, sudah jelas suara saya? Sudah sekali. Sudah jelas sekali. Disilakan untuk pertanyaan dan diskusinya, Bu Ria. Iya, terima kasih Mbak Fan untuk kesempatan waktunya yang sudah diberikan. Selamat siang, Pak Ridwan. Salam kenal. Saya Ria. Terima kasih untuk Terima kasih untuk wawasan yang sudah disampaikan. Ini sangat ee penting sekali ya untuk kita ASN terutama begitu ya. Nah, saya ingin sedikit ee berbagi gitu Pak Ridwan sharing gitu ya. Kalau seandainya ada case seperti ini kan kita ini sebagai ASN itu kan tidak lepas juga dengan mitra kita ASN di 38 kabupaten kota di Jawa Timur nih kalau di Jatim gitu ya. Nah, biasanya itu kan kita selalu ada konsultasi kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Dan biasanya mereka ketika datang itu tidak semuanya sih kalau ada case seperti ini. Namun tanggapan Pak Ridwan seperti apa. Jadi ketika sudah selesai gitu biasanya mereka membawakan oleh-oleh gitu ya. Oleh-oleh berapa makanan nih sebenarnya gitu ya. Nah, apakah itu menurut Pak Ridwan itu bagaimana sih? itu apakah termasuk gratifikasi kas atau hanya sekedar tanda terima kasih yang wajar gitu ya karena berupa makanan dan ee hanya seperti itu gitu. Nanti boleh dibagikan sharing-sharing-nya seperti apa. Kemudian yang kedua Pak Ridwan, saya juga tertarik sebenarnya apa sih perbedaan antara gratifikasi yang wajib dilaporkan dengan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan gitu ya. Tadi Pak Ridwan sempat menyinggung mungkin saya masih minim untuk pengetahuan itu gitu ya. Jadi mungkin nanti Pak Ridwan juga bisa berbagi seperti apa sih perbedaan antara gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Itu dua aja sih Pak Ridwan yang ingin saya diskusikan pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Semoga lain waktu bisa langsung bertatap muka begitu ya, Pak Ridwan ya. Jadi memang ini menjadi poin yang sangat penting gitu. Sangat penting untuk kita ASN. bagaimana kita harus berintegritas di ee pekerjaan kita. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa langsung ditanggapi dan dijawab begitu, Pak Ridman. Baik. Ee sepertinya saya menanggapinya harus pakai paparan juga nih, Mbak karena ee boleh ya ini boleh, boleh, boleh, Pak Ridwan dengan senang hati. Oke, jadi gini Bapak Ibu sekalian. Tadi pertanyaannya berkaitan dengan apakah oleh-oleh itu adalah gratifikasi atau bukan? Nah, untuk menjawab hal tersebut sebenarnya Bapak Ibu sekalian bukan dilihat dari barangnya dulu, tapi dilihat dari siapa yang memberikan. Nah, kalau yang memberikannya itu ada hubungan dengan jabatan sama kewenangan, maka bentuknya bisa apapun itu enggak boleh. Ternyata kalau yang memberikan itu ternyata mitra kita atau pihak ketiga dengan kita atau orang yang berkepentingan dengan ee tupoksi kita di kantor, maka baik pemberian tersebut berupa uang, barang, rabat, makanan sekalipun yang jumlahnya murah misalkan, itu tetap enggak boleh karena itu bagian dari gratifikasi. Jadi bukan ya. Terlebih dahulu ketika kita ee apa namanya menganalisis apakah ini gratifikasi atau bukan. Bukan dilihat dari barangnya dulu tapi siapa yang memberikan. Kalau memberikan itu ada hubungan sama jabatan sama kewenangan, jumlahnya berapa pun enggak boleh. Bahkan ee senior-senior kami di gratifikasi dulu sering cerita ada dulu ASN yang melaporkan juga penerimaan berupa kue seharga Rp15.000 ke KPK dan dinyatakan bahwa itu gratifikasi. Dan biasanya kalau Bapak, Ibu melaporkan gratifikasi berupa makanan jawabannya template baik dari UPG, unit pengendali gratifikasi maupun dari KPK. Jawabannya adalah silakan disalurkan ke yang membutuhkan. ini jangan jadi rasionalisasi ya lu jadi rasionalisasi oh saya juga membutuhkan kok adik saya banyak dan sebagainya enggak bisa gitu jadi nanti silakan diberikannya panti asuhan kah atau ke OB kantor kah dan sebagainya tapi dengan catatan dilaporkan terlebih dahulu jadi Mbak Ria oleh-oleh itu selama jika yang memberikan itu ada hubungannya dengan jabatan kewenangan kita dan juga bahkan bertentangan dengan kewajiban kita itu maka wajib dilaporkan atau dalam hal ini bahasa gampangnya enggak bolehlah dilarang. Nah, Bapak Ibu tadi nyambung yang kedua, apa itu gratifikasi yang wajib dilaporkan? Apa yang tidak wajib dilaporkan? Nah, saya mau ngasih tahu ini dulu Bapak, Ibu. Lihat ada empat unsur gratifikasi yang enggak boleh atau yang wajib dilaporkan. Manakala ee sori pasal 12B ee pasal 12 huruf B besar itu menyatakan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Lihat, pegawai negeri ini diperluas ya, Bapak, Ibu. Bukan cuman yang dapat SK PNS bukan. tapi juga nyangkut ke honorer, nyangkut ke pegawai BUMN, BUMD, nyangkut juga misalkan ke orang yang bekerja kayak tenaga ahli misalkan yang dari APBA itu juga termasuk pegawai negeri dalam konteksor menerima gratifikasi yang mana gratifikasi itu bisa dimaknai sangat luas. Janji, diskon, hadiah, makanan, ee jasa dan sebagainya itu juga dikategorikan gratifikasi. Dan konteksnya yang ketiga ini dilihat berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka itu otomatis gratifikasi. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian sebenarnya gratifikasi itu kita dikasih waktu tobarat 30 hari. Jadi gratifikasi karena dalam konteks gratifikasi kadang ada gratifikasi yang enggak mungkin kita tolak. Nanti akan saya jelaskan itu. Kalaupun kita terima nanti silakan dilaporkan dalam waktu 30 hari kerja. Setelah dilaporkan otomatis pidananya hilang. Tapi kalau enggak dilaporkan selama 30 hari maka otomatis dianggap mensreanya muncul, niat jahatnya muncul. Ini kan lagi ramai nih ngomongin menstrea. Kalau dalam konteks gratifikasi hari pertama sampai hari ke-30 itu dianggap menstreanya belum keluar. Di hari setelah 30 belum dilaporkan juga maka otomatis dianggap gratifikasi yang ilegal atau suap karena menstnya sudah muncul atau niat jahatnya sudah muncul. Nah, Bapak Ibu, gratifikasi itu bisa di apa namanya ya? Berbalut uang terima kasih TH Rang PUJ, rem dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu pada prinsipnya sebenarnya gratifikasi itu yang paling itu ditolak. Nah, tapi ada kondisi yang mana kadang-kadang kita menerima eh sori sebelum itu ee pada prinsipnya Bapak Ibu daripada menghafal apa gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan lebih baik pada prinsipnya pertama ketika Bapak Ibu dapat hadiah atau barang jasa dan sebagainya menerima gratifikasi Bapak Ibu dari pihak yang Bapak Ibu bisa sinyalir ini ada hubungannya dengan jabatan sama kewenangan. Prinsip yang pertama reflek kita adalah nolak. Karena itu kita anggap sebagai suap dulu aja. Tapi manakala ternyata gratifikasinya enggak mungkin ditolak. Misalkan apa? Misalkan kalau ditolak mengancam nyawa. Misalkan misalkan Bapak Ibu jadi auditor ke sebuah desa yang sangat syarat unik. Misalkan dapat hadiah dari kepala desanya sambil dibilang kalau Bapak Ibu enggak nerima nanti takutnya warga marah santet dan sebagainya enggak diterima Bapak Ibu sekalian. Atau yang kedua misalkan gratifikasinya sudah dikirim langsung ke meja kantor kita lagi enggak ada di kantor di kantor misalkan ke rumah dan sebagainya itu berarti kondisi-kondisi di mana kita enggak bisa nolak tapi jangan khawatir Bapak Ibu tetap bisa melaporkannya. Nah melaporkan ke mana? Ke unit pengendali gratifikasi di kantor masing-masing atau di Inspektorat masing-masing. Yang kedua, bisa melaporkan secara online ke KPK melalui gratifikasi online-nya KPK di gol.g.id. itu bisa bisa Bapak Ibu bisa melakukan secara online dan bisa merahasiakan namanya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan dinilai oleh KPK atau UPG kalau ternyata barang tersebut adalah gratifikasi yang tidak boleh atau wajib dilaporkan maka akan dis negara. Tapi kalau setelah dinilai oh enggak apa-apa kok ini enggak ada hubungannya sama ee jabatan kewangan atau dia masuk kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, maka akan dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Lalu apa yang gratifikasi yang enggak boleh eh yang bukanak bukan enggak boleh ya gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan? Ee ada beberapa sori sebelum itu saya sampaikan dulu bahwa KPK juga memahami ada jenis-jenis gratifikasi yang itu bagian dari keramah-tamahan, bagian dari adat istiadat, bagian dari keagamaan. Maka gratifikasi seperti itu yang diakomodir oleh KPK. Diperbolehkan loh sebenarnya. Enggak semua gratifikasi enggak diperbolehkan. Ada juga sori bahasnya bukan diperbolehkan tidak wajib dilaporkan soalnya takut salah pemaknaan. Nih ada beberapa ciri gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yang pertama berlaku umum. Jenisnya, syaratnya, nilainya memenuhi prinsip kewajaran. Contoh, misalkan dalam diklat misalkan Bapak Ibu dapat makan siang, semuanya dapat nasi kotak boleh enggak? Ya boleh Bapak Ibu. Itu gratifikasi bukan gratifikasi jelas karena diberikan ada hubungannya sama jabatan sama kewenangan. Tapi boleh enggak? boleh dan enggak wajib dilaporkan karena apa? Sifatnya berlaku umum dan wajar menjadi enggak boleh. Misalkan saya dari KPK misalkan datang ke PPSDM Jatim yang lain makan dapat nasi kotak saya diajak makan ke lembur kuring misalkan sama pengelola. Nah, itu mudah menjadi enggak boleh. Kenapa? Karena enggak berlaku umum. Ada favoritism di sana, ada perlakuan khusus di sana. Makanya menjadi enggak boleh. Salah satu ciri gratifikasi paling gampang adalah biasanya diberikan tertutup atau sifatnya diskriminatif. Itu biasanya cara satu rednya gratifikasi. Nah, kemudian bisa dipandang sebagai wujud ekspresi keramah-tamahan dan sebagainya. Misalkan Bapak, Ibu datang ke suatu daerah lagi kunjungan ke daerah, tiba-tiba ada upacara ada dikasih ee kalungan bunga dan sebagainya itu enggak apa-apa. Bagian dari kerahakamahan dan bagian dari wujud adat istiadat. Eh, nah ini adalah negative list-nya Bapak, Ibu. Ini ada di S KPK tahun 2019 berkaitan dengan sori saya agak enggak kelihatan. KPK nomor 2 tahun 2019 terkait hal-hal yang tidak wajib dilaporkan. Contoh misalkan ee karena hubungan keluarga nomor satu ya ee kalau pemberian dari misalkan paman ke keponakan boleh enggak? Boleh. Ponakan ke paman boleh enggak? Boleh. Pastinya karena hubungan kekeluargaan menjadi enggak boleh kalau ada konflik kepentingan di dalamnya. Contoh misalkan si ponakannya ini ternyata jadi salah satu vendor atau pihak ketiga di kantor pamannya. Nah, itu jadi enggak boleh. Nah, apalagi pamannya di sana berlaku sebagai PPK-nya kah atau misalkan ee orang yang turut mengawasi proyeknya kan itu enggak boleh. Kemudian contoh lainnya yang cukup sisanya sih bisa dibaca dengan gampang ya Bapak Ibu. Tapi ada yang takut yang multitafsir nomor 12 nih Bapak Ibu. Bapak, Ibu mungkin sering dengar ya dulu ketika ngomongin gratifikasi, "Oh, boleh nerima gratifikasi asal di bawah R juta." Nah, ini yang enggak benar ee atau informasinya kurang lengkap. Boleh sebenarnya Bapak, Ibu atau tidak wajib dilaporkan ketika menerima gratifikasi maksimal R juta dalam kondisi tertentu. Contoh kayak nomor 12 nih, dalam upacara akikah, kelahiran, pernikahan. Kalau di ee Kristen teman-teman kita yang Kristen misalkan ada baptis, fitanan dan sebagainya boleh enggak nerima? Bahkan dari vendor sekalipun boleh Bapak Ibu sekalian tidak wajib dilaporkan dalam konteks ini karena itu kaitannya dengan ee upacara keagamaan, adat dan sebagainya. Maksimal Rp1 juta di atas R1 juta wajib dilaporkan. terkait musibah. Misalkan Bapak Ibu rumahnya kebanjiran, kemudian ada kawan kantor mau nolong atau misalkan rekanan mau nolong juga selama enggak ada konflik kepentingan dan Bapak Ibu bisa menilai itu bagian dari humanisme diperbolehkan juga. Atau sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut atasan mau mutasi nih boleh enggak kita patungan ngasih ke atasan kenang-kenangan? Boleh Bapak Ibu sekalian. ee atau saya mohon maaf saya di sini simplifikasi menggunakan kata boleh sebenarnya yang tepat adalah tidak wajib dilaporkan dengan batasan maksimal Rp300.000 per pemberian. Ini nomor 14. Contoh lain Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu dapat honor ngajar di luar selama itu diperbolehkan di instansi Bapak Ibu sekalian silakan asal di asal sesuai dengan ketentuan saja. Kemudian contoh yang lebih ekstrem nih, misalkan teman-teman di sektor kesehatan kita kenal ada yang namanya sponsorsif dari perusahaan obat ke dokter misalkan boleh enggak? Nah, kalau itu lebih spesifik diatur di Permenkes nomor 58 tahun 2016 jadi sponsorship dari perusahaan eh obat enggak boleh lagi langsung ke dokternya K rumah sakit sehingga nanti rumah sakit akan menentukan itu wajib dilaporkan baik ke KPK maupun ke Kemenkesnya. Begitu Bapak, Ibu, Mbah Ria. Jadi ini silakan dibaca nanti ee gratifikasi tidak wajib dilaporkan. Perbedaannya jelas ya. Kalau tadi kalau sori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan itu limitatif sekali atau diatur dengan sangat rigid. Ada 17 komponen yang tidak wajib dilaporkan. Sisanya berarti gratifikasi yang ilegal atau wajib dilaporkan. Jadi daripada ribet ngfalin 17 ini, mendingan perlakuan kita pertama ketika nerima gratifikasi adalah kalau enggak bisa ditolak laporkan biar nanti yang pusing UPG sama KPK. Bapak, Ibu tinggal nerima laporannya aja. Dan Bapak, Ibu dengan melaporkan gratifikasi dengan otomatis menghapuskan unsur pidana, bahkan dalam beberapa kesempatan bisa dapat reward dari KPK. Karena kita di tiap tahun ada yang namanya ee gratifikasi award seperti itu. Begitu mungkin eh Ibu moderator Mbak Vina ya kalau tidak salah namanya. Mohon maaf Mbak Fani moderatornya Bang mohon maaf. Terima kasih ya Pak Ridwan atas pencerahannya. Sangat bermanfaat sekali sih. Berarti nanti kalau kita mauelaporin ke KPK yang via online itu anonim boleh ya berarti bisa ya bisa ya berarti. Sebenarnya sori namanya enggak anonim namanya tetap dimasukkan tapi nanti ada pilihan Bapak Ibu bisa melaporkannya tidak perlu diberikan surat ke instansi asal gitu. Oke oke oke oke. I terima kasih Pak Ridwan atas sharing-sharingnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik terima kasih banyak Bu Ria untuk pertanyaannya. Ini menjawab dari pertanyaan banyak sekali sobat ASN begitu ya. dan saya juga turut menyimak begitu dan waktu yang harus memisahkan pertemuan kita Pak Ridwan terima kasih banyak atas waktu dan juga ilmu serta informasinya. Semoga saja ini dapat diterima dengan baik oleh teman-teman Sobat ASN di mana pun berada. Baik, demikian Sobat ASN pemaparan materi dari narasumber yang kedua yaitu manajer bidang mutu regulasi dan kerja sama LSP KPK Republik Indonesia Bapak Muhammad Ridwan Afan, SH. Dan segera kita akan menjumpai dan juga mengenalkan narasumber kita yang ketiga setelah informasi yang satu ini. [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] Berslah membangun asa menuju cipta yang mulia. Kami hadir, kami berkarya untuk Jawa Timur yang berjaya. Langkah pasti menitipiti zaman dengan semangat pembaruan. Ilmu dedikasi dan harapan menjadi bekal masa depan. PPS Jing Pusat unggulan tempat lahirnya insan berkualitas mencetak STM berkompetensi tangguh cerdas dan inovasi bersatu dalam visi yang terang menjawab tantangan dan jangan gemilang PPSDM Jawa Timur Center of Sans masa depan [Musik] bersama membangun asa menuju cita yang mulia. Kami hadir, kami berkarya untuk Jawa Timur yang berjaya. Langkah pasti meniti zaman dengan semangat pembaharuan. Ilmu dedikasi dan harapan menjadi bekal masa depan. BPSM Jatim pusat unggulan tempat lahirnya insan berkualitas. Mencet STM berkompetensi. Tangguh cerdas penuh inovasi bersatu dalam visi yang terang menjawab tantangan dan jangan demiang. BPSDN Jawa Timur Center of Sans masa depan gemilang [Musik] e Sobat ASN masih bersama kami dalam ASN Belajar seri ke-32 tahun 2025 dengan tema Akuntabilitas Kinerja ASN jalan pengabdian menuju birokrasi bersih dan berintegritas. Telah kita simak bersama dua narasumber yang telah memberikan materinya dan juga sesi tanya jawab, maka saatnya kita untuk segera menemui narasumber kita yang ketiga yang tidak kalah menarik karena beliau di sela-sela waktunya untuk bekerja dan juga mengajar menyempatkan diri untuk dapat menjumpai kita secara online pada hari ini yaitu guru besar ilmu akuntansi sektor publik Universitas Negeri Surabaya Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, S., M.Si., Ek. dan kita akan segera temui secara online. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih banyak waktunya. Ini masih di kelas nampaknya ya. Iya, mohon maaf ee sedang ada conference di Songkla dan Raja Mangala Thailand sehingga mungkin kalau tegang bersinyal barangkali karena enggak bisa bahasa Indonesia sinyalnya. Ya, mohon maaf. Baik, kalau begitu sedikit saya ingin mengenalkan profil dari Prof. Dian kepada Sobat ASN yang sekarang ini sudah menyimak. Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, C BKP CipIPS CRGP adalah seorang akademisi dan praktisi di bidang akuntasi dengan jabatan fungsional lektor kepala di Fakultas Ekonomi Unesa. Lahir pada tahun 1974. Beliau ini memiliki pengalaman panjang dalam pengajaran. penelitian dan juga pengabdian masyarakat dan juga mengampu beberapa mata kuliah seperti akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, manajemen strategik, dan seminar perilaku organisasi. Juga sudah mempublikasikan banyak sekali karya ilmiah yang telah terdaftar dalam beberapa basis data internasional termasuk Sinta dan juga Scopus. Terima kasih banyak, Prof. untuk waktunya sekali lagi di sela-sela mengajar di Thailand ya tadi kalau tidak salah ya. Betul. Baik. Wow. Baik kalau begitu terima kasih waktunya dan kami segerakan untuk dapat memberikan materinya, Prof. Silakan. Baik, terima kasih. Ee mohon maaf, Bui. Betul. Baik, terima kasih Buani. Luar biasa sekali saya mendengar ee dari sesi mulai pagi tadi. Luar biasa. Ee saya pun mendapat pencerahan yang cukup banyak ya dari materi hari ini. Jadi saya jadi tahu juga ini kenapa ya ee dan apa dan bagaimana kita harus melapor kalau ada gratifikasi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Luar biasa dan semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa ee tersambung dengan materi-materi sebelumnya. Begitu Bu Fani pengantar dari saya. Izin saya lanjutkan kembali. Saya juga mohon maaf hari ini kita mungkin walaupun tanpa PowerPoint tapi saya yakin ee diskusi ini lebih tidak kalah atau tidak mengurangi esensi diskusi karena saya tidak menggunakan PowerPoint. Namun saya langsung menyampaikan dalam ee versi yang lebih casual begitu. Materi kita ini berbicara tentang transparansi laporan kinerja ASN, menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. Kalau tadi lebih pada di berangkat dari kacamata polisi, kacamata regulasi, saya ingin mencoba kacamata yang lain. Kalau tadi kacamatanya kacamata jauh, kacamata ee minus gitu. Saya mungkin mencoba kacamata baca saja, yaitu kacamata akademisi. Saya mencoba menggunakan beberapa teori untuk meyakinkan, menguatkan kita bahwa ASN kenapa ya harus bikin laporan, kenapa harus transparan, mengapa kita harus ee at some point menjadi salah satu sampling pemeriksaan? Kita berangkat dari arti penting ASN dalam tata kelola pemerintah. Saya mengambil salah satu studi yang dilakukan oleh Wong di di tahun dilakukan di Hongkong yaitu judulnya Contemporary Hong Kong Government and Politics. Di dalam artikel ini, Wong menjelaskan dengan sangat baik membuktikan dari hasil survei bahwa ASN itu memiliki peran kunci dalam policy implementation dan decision making. Jadi tidak hanya mengimplementasi ASN itu, tapi juga dalam hal pengambilan keputusan. Demikian pula di tahun 2015 di Asia, masih di Asia Ibrahim melakukan penelitian bahwa efektivitas ASN itu erat kaitannya dengan kepatuhan terhadap standar etika termasuk akuntabilitas dan integritas. Ada dua kata kunci, yaitu akuntabilitas dan integritas. Pembicara sebelumnya banyak sekali mengupas terkait tentang integritas. Saya rasa ee ini sangat terkoneksi materi-materi yang kita diskusikan pada hari ini. Kemudian penelitian Ibrahim juga menyatakan bahwa seyogyanalah ASN ini mendorong perilaku etis mencegah pelanggaran seperti korupsi, korupsi, penipuan juga ini berdampak pada kepercayaan publik. Tidak itu saja, tata kelola yang efisien. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya ASN dengan tata kelola yang efisien? Kalau kepercayaan publik sangat mudah dilihat oleh mata, sangat mudah kita dengar. Namun bahwa ASN perlu atau mendorong ee maaf mendorong ethical behavior dikaitkan dengan tata kelola yang efisien. Hal ini ternyata Ibrahim sudah melakukan peneliti dan menjelaskan dengan baik bagaimana ketika seorang ASN tidak menjaga etikal kendaknya, kode etiknya enggak dijaga, standar etikanya tidak dijaga, yang terjadi adalah pemborosan. Dari mana ada pemborosan? Pemborosan terjadi karena dia menggunakan resources yang ada di lembaga masing-masing secara tidak bertanggung jawab. Ini sudah nyata namun belum tentu terungkap. Itulah sebabnya kita berbicara mengenai ee kode etik. Jadi ketika kita bicara kode etik itu sebenarnya kita tidak sedang bicara sebuah peraturan ditegakkan. Bukan yang kita bicarakan itu adalah about perekonomian. Bagaimana ekonomi ini bisa sustainable didukung dengan ASN yang accountable dan berintegritas. terbaru. Kemudian tahun 2025, Cordoso dan Gomez. Nah, dari namanya sudah kelihatan mulai bergeser tadi dari Hongkong, Ibrahim meneliti di Asia. Ini sudah geser lagi nih. Artinya ngomongin ASN itu bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia problemnya sama. Namun Cordoso dan Gomez Cordoso dan Gomez menjelaskan memberikan solusi apa yang harus dilakukan supaya standar etik, etical conduct, kemudian eh integritas dan akuntabilitas ASN ini bisa terjaga. Apa yang harus dilakukan? Apakah pimpinan lembaga cukup dengan memberikan regulasi, cukup dengan mensosialisasikan aturan-aturan, cukup dengan menyampaikan code of conduct? Ternyata tidak cukup. Apa yang perlu dilakukan? Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. pendidikan sangat penting. Kok bisa-bisa saya juga promosi kampus saya ini. Makanya para ASN apabila memiliki ee kemampuan yang dirasa sangat cukup baik dari aspek ketersediaan waktu, kemudian kesempatan menempuh pendidikan, raihlah pendidikan yang lebih tinggi. Kita harus meyakini bahwa pendidikan ini menjadi tulang punggung akuntabilitas dan integritas. Hasil survei yang dilakukan Kordoso dan Gomez, dia membandingkan studi di Kenya dan Vietnam. Dia mengatakan bahwa ternyata pendidikan itu mempengaruhi tingkat etika seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, dia semakin paham bagaimana mengapa dia harus berperilaku etis, bagaimana dia harus memenuhi sebuah peraturan. Tidak sekedar melakukan demi supaya enggak dihukum, supaya memenuhi kuota, supaya memenuhi kemauan pimpinan. Namun lebih daripada itu, ASM dalam hal ini ASN dalam hal ini benar-benar menghayati hidupnya sebagai seorang ASN. Bahkan dalam studi tersebut di Kenya dan Vietnam, pemerintah melakukan pengembangan kompetensi digital kepada ASN. Untuk apa? Agar mereka tahu mengapa mereka harus melakukan etik, kode kode etik dan bagaimana mereka harus berperilaku etik di era digital. Nanti akan kita singgung apa hubungannya dengan transparansi laporan kinerja ASN. Ketika kita tidak menyadari, tidak mengilham, menghayati bahwa di era digital ini semua sudah terekam, yang ada adalah kita melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh. Kita melakukannya untuk sebagai kosmetika. Jadi kalau dalam akuntansi kita mengenal kosmetika akuntansi. Di dalam pelaporan pun kita mengenal cosmetical accounting. Tapi bukan berarti ini dunia perempuan ya. Tetapi itulah yang dimaksud adalah bagaimana kita memoles-moles apapun dipoles sehingga cantik. Angka-angka akuntansi apapun ee foto-foto dalam digital era, semua dilakukan untuk melakukan membuatnya lebih cantik. Namun di dalam kita ee meng era digital ini, di dalam era reformasi ini, ASN menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Tahun 2018 vokal menjelaskan tentang implementasi new public management. Kita semua sudah mengenal sebagai ASN pasti sudah mengenal bahwa new public managemen ini sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2000. Sejak reformasi pemerintah di awal itu sudah dilakukan tahun 2000. Di mana model layanan lebih menekankan pada fleksibilitas dan nah ini yang penting diskresi manajerial untuk meningkatkan kinerja. New public management itu adalah kita ngopi, mencontek dari praktik-praktik bisnis yang baik untuk dibawa kepada sektor publik, sektor pemerintah. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja. Nah, supaya agak-agak keren ngomongnya dicampur-campur bahasa Inggris enggak apa-apa ya. Kita kan orang-orang memang kemrisnya orang kita. Jadi ya dimaklumi aja. Nah, unfortunately, nah biar kecinta-cintaan ini ya. Unfortunately ketika pemerintah menerapkan new public management, ada fleksibilitas, ada diskresi manajerial. Justru di sinilah letak challenge sebagai ASN punya fleksibilitas. pengin makai, tapi ketika dipakai salah, punya diskresi, pengin makai, ketika dipakai salah. Itulah sebabnya lagi-lagi kembali ke yang disampaikan oleh Cordoso dan Gomez. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi poin penting. Berikutnya yang diteliti oleh IA Nova tahun 2019 ini tentang political and economic conex. mungkin sangat terasa di hari ini bagi saya itu sangat terasa. Apa itu? Efektivitas sistem layanan sipil atau masyarakat dapat bervariasi berdasar konteks politik dan ekonomi di berbagai negara. Enggak perlu ngomong berbagai negara. Di era pergantian presiden pun kita sudah merasakan berbeda dari setiap pemimpin tentang sistem pelayanan publik. Itu sebabnya kembali lagi ee belok sedikit bahwa partai politik, visi misi partai politik itu bukanlah sebuah kosmetik, namun itu adalah sesuatu janji dan harapan kepada masyarakat. ASN perannya di mana? ya, ASN kalau mau melakukan, kalau mau milih, kalau mau ee apa nyoblos ya, benar-benar harus mempelajari apa visi dan misi seorang pemimpin. Jangan sampai sebagai ASN kita justru tidak peduli karena layanan publik itu meningkatkan ras. Berikutnya dari semua penelitian itu kita bangun sebuah kerangka kita sebut dengan institutional framework. Kerangka kelembagaan yang mengatur ASN. kerangka kelembagaan yang mengatur ASN. Jadi memang sebagai ASN itu sangat challenging. Diberi fleksibilitas tapi juga diatur. Diberi kebijakan tapi harus hati-hati. Dan ini bukanlah satu hal yang mudah. Kenapa? Lagi-lagi sebetulnya goal dari pemerintah, tugas pemerintah itu adalah welfar, kesejahteraan masyarakat. Maka akuntabilitas adalah nyawa layanan publik. Kalau dari teori hipnoterapi, kalau saya di kelas offline, saya selalu mengajak setiap peserta mengulang-ulang beberapa kalimat yang mampu mempengaruhi alam pikiran bawah sadar kita. Ya, ini epok-epok. Epok-epok itu apa ya? Pura-pura kita ini offline. Mungkin teman-teman sambil ee membayangkan kita berada di bertemu secara fisik, kita ucapkan bersama-sama akuntabilitas adalah nyawa layanan publik. Akuntabilitas adalah nyawa layanan publik. Mengapa kita harus akuntabel? Kembali lagi kepercayaan publik hanya dapat diraih kalau kita akuntabel, kalau ASN akuntabel. Karena kepercayaan publik adalah modal yang tak ternilai. Mungkin kembali ke beberapa penelitian tadi dikatakan negara dengan tingkat pendidikan yang bagus, penduduknya lebih paham, lebih mudah diedukasi mereka lebih kritis dengan cara yang lebih baik. Modal tak ternilai kepercayaan publik juga menunjukkan ee iklim yang sehat. ASN-nya bekerja tenang. masyarakatnya mencari uang dapatnya banyak ee tidak ada ketimpangan yang sangat lebar, investor berkenan untuk hadir. Kembali lagi ternyata bicara mengenai akuntabilitas ASN, transparansi laporan kinerja ASN itu bukan tentang praktik, bukan tentang sistem, bukan tentang hukuman, tapi ini adalah tentang nyawa. nyawa bahwa akuntabilitas itu adalah nyawa layanan publik. Tanpa keterbukaan kepercayaan publik rapuh. Bicara tentang keterbukaan kita bicara akuntabilitas publik. Maka kita punya piramida. Piramida paling bawah yang harus dibangun adalah sistem audit dan evaluasi. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita akan terus diinceng, diincer, risih. Enggak perlu. Kalau kita enggak ngapa-ngapain, ya enggak usah risih. Diaudit siapa? Atut. Enggak usah takut. kan di audit kita enggak ngapa-ngapain. Walaupun di balik itu semua selalu ada ee yang disebut dalam tanda kutip penyimpangan, tetapi percayalah bahwa dengan sistem digitalisasi ini, sistem audit ini pun makin sempit untuk menjadi terjadinya error, terjadinya ee risiko tidak terdeteksinya sebuah kesalahan. semakin kecil di era digital ini. Paling gampang kalau kita bicara, kalau saya di kampus misalnya, mengajar itu hari ini untuk daftar hadir tidak perlu lagi mahasiswa tanda tangan. saya cukup meng apa ya menunjukkan ee HP saya ke seluruh kelas dan di dalam sistem akan terrecord berapa mahasiswa yang hadir, siapa yang hadir. Enggak bisa lagi mahasiswa nitip dan saya juga enggak bisa dititipin absen sama mahasiswa. Kalau ini sih dari dulu ya. Artinya bahwa teknologi itu sebetulnya seharusnya ada untuk menjaga akuntabilitas. Naik lagi tangga ketiga, laporan kinerja terbuka. Aduh, pusing. Laporan kinerja kok terbuka, ya? Pemerintah perlu membentuk satu tim task force, satu task force untuk memastikan apa what do and don't, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan ini sekali lagi harus terus-menerus digaungkan. Apa yang boleh diunggah, apa yang tidak boleh diunggah. Dunia kita sedang terbalik. Sesuatu yang harusnya diunggah, sesuatu yang harus di-share, enggak di-share. Sesuatu yang harusnya di-share, maaf kebalik, ya. Sesuatu yang harusnya di-share enggak di-share. Sesuatu harusnya enggak di-share, di-share. Foto tetangganya bertengkar. Harusnya kan enggak di-share, malah di-share. Tetapi ketika diminta mengunggah LHKASN, LHKPN, duh mesti nunggu last minute. Kenapa? Karena infonya dipikir-pikir dulu. Nyari datanya susah. Padahal di era digital ini loh harusnya gampang semua loh. Nah, ini PR lagi tatak pelatihan, pendidikan berkelanjutan, ee digital literacy ini harus terus digaungkan. Yang kedua naik lagi transparansi ASN. Transparansi ASN inilah kita sebagai ASN ya memang dituntut untuk selalu terbuka. Saya ingat beberapa waktu yang lalu pernah ee 10 tahun yang lalu mungkin pada saat kami mengantar mahasiswa mm PKL di ee salah satu pemerintah kota. di situ pemerintah kota memberikan ee apa semacam logbook belum musim digital digitalisasi di pemerintahan pada saat itu. Kemudian setiap mengupload apa yang harus dilakukan, betapa beratnya kami merasakan mendorong ASN untuk mengunggah apa yang dilakukan hari ini, luarannya apa, tercapai atau tidak. lalu dilakukan evaluasi secara reguler perjuangan ini yang sudah dipupuk sejak 2010 saja ketika kami kembali berkunjung mengantar mahasiswa PKL ketika kami berdiskusi problem-problem ini masih ada di mana ASN masih sulit untuk ee menyampaikan semua data yang dimiliki untuk kepentingan evaluasi kinerja, kepentingan laporan kinerja. Padahal ketika ini semua kita lalui, penilaian ASN tidak lagi subjektif. semua ASN yang baik mendapat penghargaan sesuai dengan kinerja dan publik tahu, publik yakin. Yakin itu belum tentu dia masuk akses. Tidak. Publik itu diberitahu saja bagaimana mekanisme sebuah sistem bekerja. Bagaimana saya dinilai dan portofolio saya dapat diakses. Pada akhirnya publik akan yakin bahwa oh iya kemudian guru besar itu enggak bayar portofolionya jelas. Lihatkan di mana ada yang namanya Google Scholar, ada yang namanya database Scopus, ada yang namanya ee BOS, ada yang namanya SSO UNESA yang bisa diakses apapun dengan batasan tertentu. Apa yang akhirnya terjadi? Teras meningkat. Jadi kami pun sebagai ASN tidak bisa lagi enggak punya karya lalu maju sebagai guru besar. hari ini harusnya itu tidak ada lagi karena publik dengan mudah bisa mengakses dan itu pun sudah terjadi ketika tidak sinkron antara portofolio dengan ee apa namanya pengusulan, maka sudah mulai dilakukan penertiban. Akhirnya yang terjadi adalah publikasi. Apakah hari ini sudah terjadi? tentu saja masih perlu kita perjuangkan. Namun setidaknya sistem di era digital ini, sistem di era digital ini mendorong kita untuk bersama-sama memperjuangkan akuntabilitas. Dari mana? Dari kita. dari saya, dari Bapak, dari Ibu kapan? Ayo lah, saiki ae enggak usah suwe-suwe apa sih dimensi penting transparansi laporan keu laporan maaf laporan kinerja. Tadi mungkin sudah saya berikan gambaran yang pertama adalah data kinerja bahwa data kinerja itu harus bisa diakses. Bapak, Ibu kalau ingin tahu bagian ini kerjaannya apa aja sih? kok sampai ke luar negeri barang enggak boleh diakses. Bahkan universitas yang kami datangi pun melakukan hal yang sama. Mereka melakukan publikasi, pertanggungjawaban. Apa yang mereka lakukan? Tidak tiba-tiba dapat akreditasi unggul. Tidak. Semua harus diunggah hari ini harus sudah mulai enggak unggah-unggahan. Enggak unggah-unggahan itu maksudnya sesuatu yang enggak penting diunggah. Yang harusnya diunggah enggak diunggah. Itu sudah harus mulai kita bikin status-status yang enggak penting. Ayolah jangan buang-buang energi. Bikin status banyak-banyak temannya komen enggak dijawab. Ini public trust menurun. Coba Bapak dan Ibu perhatikan yang suka bikin status terus koncone e luar biasa. Coba enggak usah dijawab. satu dua tiga kali dia enggak akan cek atau komen Bapak Ibu lagi. Dan Bapak Ibu itu cuek. Ini adalah gambaran sederhana bahwa data kinerja itu ada feedback-nya. Kita mengunggah sesuatu itu pasti ada feedback-nya. Saya mengunggah saya jalan-jalan ke Thailand terus ada yang nanya ngapain, Bu? Enggak tak jawab. Pasti publik menilai. Budian sombong, Budian bojok, iku cuma AI, iku tidak sedang ke Thailand itu AI. Bisa jadi demikian. Public trust turun, akses ee akses publik ini juga harus didesain. Aksesnya lewat mana ya publik ya? yang mana yang bisa diakses. Ini harus melalui penelitian yang panjang. Dibuka lebar-lebar itu juga bukan sesuatu hal yang sangat baik. Ditutup rapat-rapat apalagi ini akan tidak hanya menurunkan menghilangkan public trust. Maka di dalam setiap data yang kita unggah harus ada yang disebut dengan keberlanjutan, konsistensi. Hari ini saya unggah, saya meneliti bidang akuntansi. Besok saya ngunggah lagi meneliti bidang apa ya kesehatan. Yakjane Budi Dian iki dosen opo sih? ini enggak boleh terjadi. Publik akan bingung sebenarnya kompetensi saya itu apa? Master segala ilmu kah? Tentu tidak. Hari ini bicara ilmu itu sangat luas. Bahkan saya pun seringki merasa saya ini kok bodoh banget ya enggak ngerti tentang ee Bitcoin. Enggak ngerti saya. Enggak apa-apa cukup tahu tapi tidak perlu sangat tahu. Karena tadi setiap kita itu punya konsistensi dan keberlanjutan. Percuma saya tahu Bitcoin tapi terus saya gak melakukan apapun. Ya cukup tahu saja. Saya sedih karena saya enggak ngerti pasar modal ini apa ya kok naik turun. Cukup tahu saja enggak mendalami ya enggak apa-apa. Memang bidang Bapak Ibu misalnya adalah di bidang kesehatan, di bidang pertambangan, di bidang ee metalurgi disebutin yang aneh-aneh biar ee gambarannya luas. Jadi, Bapak Ibu, itulah yang tadi saya sampaikan bahwa kita perlu mengunggah data kinerja untuk meningkatkan keterbukaan publik. Pada saat yang sama kita harus melakukannya secara konsisten. Berikutnya adalah di era digital dan era keterbukaan. bagaimana kita bisa menjaga ee keamanan data bagaimana kita bisa menggunakan teknologi secara aman. Ini juga menjadi satu hal yang perlu Bapak Ibu pahami. Karena transparansi seperti yang tadi saya sampaikan harus dilakukan secara bijak, terstruktur, tidak asal. Transparansi pada poin positif. Meningkatkan akuntabilitas, menurunkan tingkat korupsi, memastikan prosedur berjalan sesuai dengan standar. Ketika semua ini sudah terjadi, tugas auditor jauh lebih mudah, tapi tantangannya lebih tinggi. Apa? Karena auditor harus lebih pandai daripada audi. Mohon maaf tadi ke-emute ya. Saya ulang sedikit. Jadi hari ini auditor itu memang harus lebih pandai daripada auditi dalam hal teknologi informasi, teknologi digital dan sebaliknya audit ASN juga harus pandai agar apa makna transparansi tidak menjadi sebuah mom tapi benar-benar tahu apa, mengapa, dan bagaimana transparansi itu dilakukan. Sebelum kita bergeser ke topik berikutnya, faktanya transparansi ini sering tersendat. Apa kira-kira yang menjadi penyebabnya? Lagi-lagi saya menggunakan hasil riset karena untuk menghindari saya dibilang itu tidak. ini hasil riset. Bapak, Ibu boleh buka ee paper-paper yang saya tulis tentang frout, tentang whistle blowing, tentang audit. Di situ beberapa sudah saya jelaskan bahwa transparansi ini sering tersendat pertama karena budaya birokrasi yang tertutup. Jadi seringki kami pun di manapun di lembaga-lembaga yang kami ajar mengatakan bahwa masa saya harus membuka ini adalah informasi yang rahasia. Rahasia yang mana anggaran kok rahasia? Stakeholder perlu tahu. Ini adalah budaya-budaya lama yang harus mulai kita kembalikan kepada publik. bahwa publik, layanan publik itu adalah tujuan kita. Baik, izin ee Prof. kalau kita lanjutkan ke sesi diskusi karena sudah ada yang res hand apakah boleh? Oh, baik baik silakan silakan. Baik dan silakan kami akan tampilkan di sini ada Mas Yudi Kemal dari Trenggalek yang ingin sekali berdiskusi dan juga bertanya dengan Prof. Dian. Disilakan Mas Yudi Kemal. Apa kabar? Baik, Mbak Fani. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Dan ini tentunya Selamat siang, Prof. Iya, selamat siang, Pak Yudi. Apa kabar? Selamat siang, Prof. Baik, saya sebetulnya adalah mantan mahasiswanya Prof. Dian. Jadi, ee sudah tidak asing. Rasanya doanya Prof. Dian waktu mengajar akuntansi sektor publik terwujud, maka sekarang saya menjadi aparatur sipil negara, Prof. Saya Kepala UPT PPD ee Trenggalek BAPENDA Provinsi Jawa Timur. Masyaallah. Izin, Prof. Tapi ee saya rupanya ee mempunyai minat lain dari ee rumpun ilmu kita, Prof. ee saya rupanya memang sepertinya harus ee apa namanya ee menjadi orang manajemen. Jadi mohon maaf kalau kalau ada menjadi betrayal gitu, menjadi betrayal karena ee S2 dan eh doktoral saya tetap di doktor ilmu manajemen. Tapi enggak apa-apa kita masih serumpun Prof. dan akuntansi masih menjadi darah lah. Izin, Prof. ee menarik ee BPENDA Provinsi Jawa Timur, UPTPD ee seluruh Jawa Timur dan Kantor Bersama Samsat Jawa Timur itu sebetulnya kami ee apa namanya sudah beberapa yang berzitas terutama kami Prof. PTPPD Trenggalek dan ee Samsat ee Trenggalek. Tadi saya memilih ke Prof. karena ee dua narasumber sebelumnya kami sudah ee selalu bertemu beliau-beliau di ee event-event zona integritas karena kami sudah meraih ee wilayah bebas korupsi ee di tahun 2022 dari Kemenpan RB dan kami akan elevasi ke ee wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Semoga Prof. izin karena tim penilai nasionalnya juga di September ini kami didampingi oleh tim penilai internal dari ee Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Prof ee ini menarik. Jadi berkaitan dengan ee integritas dan juga akuntabilitas. Jadi Pak Sekda ee kami Prof. Sekarang ini akuntabilitas ee sudah sangat mudah sebetulnya untuk bisa dinilai. Masyarakat itu sudah bisa menilai dari ee tolak ukur sosial media. Jadi sudah bukan barang ee apa namanya ee tabu lagi gitu ya. atau mungkin ada beberapa yang masih merasa janggal ketika misalnya ee apa namanya? Kami mengunggah. Jadi kami vlogging ee kinerja kami dan itu ternyata Pak Sekda menyampaikan bahwa ee itu sebetulnya yang ee sekarang menjadi tolak ukur dari akuntabilitas. Nah, Prof. menarik. Ee jadi pertanyaan saya ke Prof. Dian, bagaimana ee dari sebuah laporan atau informasi kinerja ASN ini yang dipublikasikan lewat sosial media sebagai ukuran akuntabilitas bisa dikatakan akuntable, Prof. Kalau dalam eh research language itu kan katanya kita ke Inggris ya, Prof. sedikit eh success measurement atau indikatornya itu bisa tinggi. Sementara saat ini kalau kita berbicara integritas atau etika birokrasi yang kami promote tadi Prof menyampaikan whle blowing system di kami ada Prof. Samsat ee Trenggalek itu kami ee menjalankan WBS bahkan untuk elevasi ketiga ee ke WBBM itu kami yang tadinya hanya eh complaining kepada apa namanya eh pegawainya hanya di BPENDA Provinsi tapi sekarang sudah integrated langsung ke Polri eh jadi ke eh Pak Kanitiden langsung kemudian yang BPenda ke saya kemudian ee apa namanya Jasarja ke Pak Kepala Perwakilan Jasar Harja. Jadi ee itu yang kami ee laksanakan. Jadi kami sudah sangat-sangat ee berbenah, kami sangat promoting. Tidak ada yang kemudian memang seperti tadi Prof. Dian sampaikan, ngapain dirahasiakan. Karena sebetulnya prinsipnya memang ee sekali lagi integritas adalah satu bentuk yang kemudian memang harus bisa ternilai dan terukur. Nah, ketika kita mempromote itu, Prof. em bagaimana ya menyampaikannya bahwa kadang-kadang ee dengan kondisi yang memang sekarang mungkin memang ee jadi kurang baik-baik saja karena banyakbanyak faktor eh feedback yang kami dapat justru adalah cynical judgment atau untrust. Tadi tadi Prof Dian menyampaikan eh trust karena kayaknya indikator trust ini, variabel ini kayaknya saya pun ee masih pakai nih di disertasi kemarin dan masih Nah, tapi ya itu Prof. ee yang saya tanyakan gimana sih sebenarnya kemudian itu bisa menjadi eh akcountable gitu kalau kita sendiri masih berjuang melawan feedback atau judgemental yang kemudian tidak tidak cukup ee supportif kepada kami yang kemudian kami ee akhirnya ketika mau melangkah bahwa ya sudahlah apa namanya ee pasti nah ada pastinya gitu alah gitu kayak gitu-gitu Prof. Jadi yang yang hal-hal yang demikian yang em kami ee cukup kewalahan tapi kami tetap berusaha semaksimal yang kami bisa. Terima kasih Prof. Dian. Matur nuwun. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi gantian ya. Lain kali Pak Yudi yang datang ke kampus jadi narasumber. Baik, Pak Yudi. Mungkin memang benar pertama kalau kita bicara tadi ya, penghambatnya itu adalah budaya. Budaya itu apa? Birokrasi sendiri itu justru menjadi penghambat kalau kalau budayanya bukan budaya terbuka. Dan ini memang bukan hal yang mudah kita bicara penghambat. Kemudian yang kedua, mungkin sedikit tadi sudah saya singgung terkait dengan bahwa bicara transparansi itu bukan berarti buka-bukaan telanjang di tengah jalan sehingga bisa dilihat semua orang itu bukan. Jadi transparansi itu ada step-stepnya untuk menimbulkan terust. Pertama harus ada sistem audit dan evaluasi. Kedua, ketika itu sudah kita lakukan laporan kinerja terbuka. Laporan kinerja terbuka sudah kita lakukan baru transparansi ASN. Di situlah akan terp atau muncul terust. Jangan sampai melakukan transparansi tapi kita enggak pernah diaudit, tapi kita enggak ngerti filosofi audit, tapi sistem kita juga pengendalian internal kita buruk. itu namanya kita ee pakai topeng monyet nari di tengah jalan ya kan memermalukan diri kita sendiri. Apa artinya? Bahwa memang transparansi itu bukan untuk membuat masyarakat resah. Bayangkan kalau saya pakai topeng monyet, saya harus tampil di tengah jalan. Wah, enggak banget, Pak. Jadi saya harus berangkat itu sudah mandi, saya sudah pakai parfum, saya sudah tampil. Memang ASN itu penampilannya seperti ini. Saya maju, tapi bukan berarti saya masih belepotan. Maka mundur lagi. Ada yang disebut dengan pelatihan, pendidikan berkelanjutan. Bahkan saya salib kalau Pak Yudi sudah sampai di tangga S3. Luar biasa sekali. Apa? Iya, semua tidak bukan begitu juga maksudnya. Tapi begitu kita memiliki pendidikan edukasi yang memadai itu membuat kita berpikir budaya terbelah. Yang tadinya tertutup langsung terbuka. Bapak pasti merasakan sendiri bagaimana ketika Bapak melalui proses kuliah mau akuntansi, mau manajemen. Itu tidak soal. Tapi ketika kita sudah kuliah, keilmuan kita meningkat, diiringi dengan kedewasaan berpikir, budaya yang tadinya tertutup akan terbelah. Itu sudah modal yang luar biasa. Lagi mengembangkan sistem penjaga amanah harus dijaga. Apa? sistem pengendalian internal, sistem ee evaluasi kinerja, berbagai sistem pengawasan sudah diciptakan, teknologi digital disiapkan, naiklah kita pada sesi kelas yang kedua, kelas berikutnya mampu menyajikan laporan kinerja secara terbuka. Bagaimana kalau kita masih jelek? Ya harus segera berpacu. Bukan berarti saya jelek, berarti saya di rumah aja kan? Enggak gitu juga saya jelek ya, saya harus berdandan, saya harus berjuang, saya harus ke pasar beli bedak, saya harus mandi, beli sabun untuk wangi. Itu yang gambaran mudahnya. Setelah kita siap, kita mulai naik angkot, naik ee naik Grab menuju ke kantor transparansi ASN dengan semua kelengkapan saya yang saya yakini secara memadai saya, integritas saya, accountable yang tadi dikatakan ini bentar lagi BPK nih kita. Nah, ini sudah siap berarti declare kita. Tapi ada konsekuensinya. Berarti ASN-nya juga harus transparan, sudah diklare loh zona integritas, sudah diklare loh WBK. Nah, berarti harus diikuti dengan yang lain. Jadi, declarare-declare yang saya yang kita lihat hari ini di mana-mana, ayo kita lihat kembali yuk. Benarkah declar-nya itu seperti bannernya ataukah hanya banner saja ini sistemnya dibuat tapi setinggi atau seadvance apa sistem yang dibangun kalau ini kita lalui. Jadi kita tidak bisa langsung meraih transparansi ASN. Itu adalah suatu hal yang ee tadi membuat justru kekhawatiran kita harus saling membangun. membangun dengan menjaga WBK. Sistem WBK ini tujuannya sebetulnya menjaga kita sendiri. Bukan menjaga masyarakat, tidak menjaga kita. Ketika kita harus transparan, kita sudah siap. Itu sebenarnya salah satu filosofi WBK bahwa kita siap transparan. Nah, yang jadi problem adalah saya masih beberapa kali mendapati ee wilayah bebas korupsi, tapi nah jejer. Nah, ini yang menjadi PR. Kemudian saya sedikit lagi masuk ke tadi yang saya sampaikan bahwa transparansi itu filosofinya sederhana. memastikan prosedur berjalan sesuai standar, maka harus ada standar supaya bisa diukur. Ngukurnya gimana? Smart. Yang diukur itu harus simpel ngukurnya. Jangan susah-susah nanti malas ngukurnya. Harus measurable. ada angka atau ada alat ukur yang mampu ee mengukurnya. Ini panasnya berapa derajat ya? Bisa menggunakan tangan saja, bisa menggunakan termo, bisa menggunakan yang lain, alat-alat yang lain. Achievable bahwa prosedur itu memang lazim. Jangan bikin prosedur tapi enggak bisa dilakukan atau menghambat aktivitas yang lain. Rasional harus bisa dirasional. Kemudian T timelin ada batas waktunya, ada tenggat waktunya. Jadi dikatakan di sini kalau kita mau transparan itu harus diukur secara smart. Saya sangat setuju bahwa akuntabilitas itu harus smart, harus diukur dengan sesuatu yang memang logik, sesuatu yang memang penting dan tahu kapan itu harus diukur. Jadi tidak lagi kita itu mengukur segala sesuatu itu tiba-tiba ini panasnya berapa ya? Tiba-tiba saya diukur panas panas badan saya. Tapi kita punya SOP juga. Kapan saya harus mengukur panas badan saya? Oh, setiap 2 hari. Maka saya pun di dalam menyiapkan laporan harus memahami bahwa ini waktunya saya melakukan laporan. Bila perlu saya harus menyalakan alarm dalam handphone saya. Ketika berbunyi, saya menyiapkan diri saya, oh ini waktunya saya diukur. Sehingga orang tidak merasa menjadi beban. Pengukuran itu menjadi sesuatu yang lazim. Ketika kita menghayati itu sebagai sebuah budaya, niscaya kita melakukannya bukan bekan, namun sungguh ini menjadi sebuah habit. Inilah mimpi kita semua. Mimpi bahwa transparan is habit, akuntability habit, integritas habit, hal-hal baik semuanya adalah habit. Maka kembali lagi kami juga merasa tertampar ketika kampus-kampus mengalami ee berbagai kasus, tidak hanya kampusnya, dosennya, mahasiswanya, alumninya, bermacam-macam. Maka Bapak dan Ibu ini adalah memang PR kita semua Pak Yudi. Ini bukan PR Bapak Ibu saja. kami di kampus juga punya PR. Jadi kami selalu ee mengatakan bahwa ketika ada mahasiswa kami melakukan kesalahan itu bukan 100% kesalahan mahasiswa. Kami pun turut berkontribusi. Maka kami pun mengatakan mengapa mengatakan di tempat kami pun sama. Ini banner atau filosofi hidup? Anda memasuki wilayah bebas korupsi IOTA. itu harus selalu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Maka seperti tadi saya sampaikan, kita harus sering-sering mendengungkan. Akuntabilitas adalah nyawa layanan publik. Akuntabilitas adalah nyawa layanan publik. Ini yang terus harus kita gaungkan. Di bawah pikiran sadar kita akan menggerakkan kita menggerakkan pikiran kita, perbuatan kita agar kita menjadi pribadi yang tunta. Dan ini sekali lagi very challenging tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Iya. mungkin tidak bisa menjawab sangat memuaskan Mbak Yuki, tapi minimal bisa memberikan eh inspiring you apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita menciptakan transparansi dan bagaimana kita mengawal transparansi, mengukur dan pada akhirnya ee menjadikan itu sebuah habit. Baik, begitu Pak Yuji. Baik, jawabannya sangat implementatif sekali juga Ibu. Terima kasih banyak Prof. atas jawabannya. Dan Mas Yudi Kemal terima kasih untuk pertanyaannya. Ini mewakili dari Sobat ASN yang juga ingin menanyakan hal yang sama secara garis besar begitu ya, Prof. Terima kasih banyak waktunya karena memang terbatas untuk perjumaan kita dan juga waktu yang diberikan untuk pemaparan materi. Terima kasih banyak kami berikan sebesar-besarnya kepada guru besar Ilmu Akuntansi sektor publik Universitas Negeri Surabaya Unesa Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, S., M.Si., EK. CA. Prof. Terima kasih banyak dan semoga saja kegiatan di Thailand dapat berjalan dengan lancar, sehat selalu, dan dapat kembali ke tanah air juga dalam kondisi sehat dan selamat. Iya, Bui. Amin. Ibu juga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak, Prof. atas waktunya. Sampai jumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Sobat ASN, sebelum kita mengakhiri seluruh sesi dalam ASN belajar saringan ke-32 tahun 2025, kali ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu untuk dapat mengecek secara berkala semesta Bangkom guna mengunduh e-sertifikat. Tadi sudah kami tampilkan cara-caranya bagaimana, sudah tiga kali kami tampilkan. Otomatis mungkin Sobat ASN sudah hafal begitu ya, bagaimana caranya mengakses ertifikat dengan mengunduh semesta Bangkom dan mengeceknya secara berkala. Dan demikianlah seluruh rangkaian ASN belajar sering ke-27 tahun 2025. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah mengisi materi pada seri kali ini, yaitu tadi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ritwan Awan, SH. selaku manajer bidang mutu, regulasi dan kerja sama LSP KPK Republik Indonesia. Dan yang baru saja jauh-jauh dari Thailand untuk bisa mengisi seri kali ini itu ada Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, S., M.Si., AKCA selaku guru besar ilmu akuntansi sektor publik Universitas Negeri Surabaya. Kami mohon maaf apabila tidak sempat kami tampilkan untuk sesi interaksi dan juga sesi tanya jawab karena memang waktu yang sangat terbatas. Semoga saja kita dapat berjumpa lagi pada seri berikutnya dan terima kasih untuk antusiasmenya partisipasi sobat ASN di mana pun berada baik secara Zoom meeting maupun YouTube BPSDM Jatin TV. Kita akan berjumpa pada seri berikutnya ASN Belajar seri 32 tahun 2025 dipersembahkan oleh Corpu SDJIS BPSDM Provinsi Jawa Timur. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. [Musik] [Tepuk tangan] Zaman yang terus bergerak. Sambut dengan penuh semangat. Saatnya kita melangkah. Hadapi segala tantangan. Tingkatkan setiap kompetensi untuk pelayanan berdampak bersama ASN belajar. Ciptakan SDM unggul berprestasi selalu inisiatif dan kolaboratif untuk inovasi yang berkelanjutan. Menjadi ASN berakhlak mulia. Siap nyongsor Indonesia emas. ASN belajar wujudkan pemerintahan berkelas dunia satukan tekad pantang menyerah jadi ASN getar berkualitas. yang belajar wujudkan iman kelas dunia tukang tekad pantang menyerah jadi ASN berkualitasku [Musik] sama belajar [Musik] [Tepuk tangan] [Musik]