Transcript
lQC-if6jLbc • ASN Belajar Seri 42 | 2025 - Open Governance, Active Citizen
/home/itcorpmy/itcorp.my.id/harry/yt_channel/out/BPSDMJATIMTV/.shards/text-0001.zst#text/0274_lQC-if6jLbc.txt
Kind: captions Language: id [musik] Zaman yang [musik] terus bergerak, sambut dengan penuh semangat. Saatnya kita melangkah. Hadapi segala tantangan. [musik] Tingkatkan setiap kompetensi untuk pelayanan berdampak. Bersama ASN belajar. Ciptakan SDM unggul berprestasi [musik] selalu inisiatif dan kolaboratif untuk [musik] inovasi yang berkelanjutan. Menjadi ASN berakhlak mulia. [musik] Siap menyongsong Indonesia emas. ASN belajar wujudkan pemerintahan berkelas [musik] dunia satukan tekad pantang menyerah jadi ASN [musik] getar berkualitas belajar wujud pemerintahan selalu dunia bukan tekad [musik] pantang menyerah jadi berkuita [musik] belajar semangat membara [musik] di era digital terus berkarya berkolaborasi [musik] inisiatif tinggi inovasi cempalak [musik] Jawa Timur terus melaju bersama BPSTI [musik] kita terus melesat untuk Indonesia emas [musik] prestasi hebat ASNU tiada yang tertinggal no [musik] one left behind. Kita terus melangkah berkolaborasi inisiatif tinggi inovasi [musik] cemerlang Jawa Timur terus melaju. Bersama BPSDM Jatim kita terus [musik] melesat untuk Indonesia emas. Prestasi her [musik] aset unggur tiada yang tertinggal. No one left behind. Kita [musik] terus melangkah berkolaborasi inisiatif tinggi inovasi [musik] cemelah Jawa Timur terus melaju. Bersama BPSDM Jatim kita terus [musik] melesat. Untuk Indonesia emas [musik] prestasi hebat bersama kampus satelit [musik] PPSM Jatim. No one left behind. I unggul [musik] dan berkualitas. Melesa tinggi Indonesia jaya. [musik] bersama membangun asa menuju cipta [musik] yang mulia. Kami hadir, kami berkarya untuk Jawa Timur yang berjaya. [musik] Langkah pasti menitipi zaman dengan semangat [musik] pembaruan. Ilmu dedikasi dan harapan menjadi [musik] bekal masa depan. PPS Jatim Pusat unggulan [musik] tempat lahirnya insan berkualitas [musik] mencetak STM berkompetensi tangguh [musik] cerdas dan inovasi bersatu dalam visi [musik] yang terang menjawab tantangan jangan gemilang [musik] PPSDM Jawa Timur Center of Exens masa depan demil [musik] bersama membangun asa menuju cita yang mulia. Kami [musik] hadir, kami berkarya untuk Jawa Timur yang berjaya. Langkah pasti [musik] mengiti zaman dengan semangat pembaruan ilmu dedikasi dan [musik] harapan menjadi bekal masa depan. BPSM [musik] Jatim pusat unggulan tempat lahirnya insan berkualitas mencetat [musik] SDM berkompetensi tangguh cerdas penuh inovasi bersatu dalam visi yang terang [musik] menjawab tantangan jangan gemilang PPSDN Jawa Timur senter [musik] ofans masa depan [musik] Kami mencoba [musik] menjadi yang terbaik. Melayani bangsa dengan sepenuh hati. Marha kami [musik] junjung teguhkan diri dan jadikan pedoman serta kekuatan. [musik] Hadir di sini untuk mengabdi laksanakan tugas ke bangga negeri. Memertaut melayani bangsa dengan akuntabilitas [musik] tinggi. Ho. Kami dari sini dengan hati tunjukkan [musik] kompetensi dalam harmoni. melayani bangsa loyal tanpa batasannya [musik] dan berkolaborasi bergandeng tangan satu tujuan [musik] untuk menjadikan ASN lebih berakhlak bekerja sepenuh hati tulus [musik] membantu sesama dengan bangga kami melayani [musik] bangsa [musik] Kami dari sini tegas dengan hati. Tujukan kompetensi [musik] dalam harmoni. Lay bangsa loyal tanpa batasannya. Kalau adaptif [musik] dan berkolaborasi bergandeng tangan satu tujuan [musik] untuk menjadikan air yang lebih beragung mengerjas penuh hati [musik] tulus membantu tetap dibangan kami [musik] melayani kami melayani bilangan kami melayani [musik] B [musik] H [musik] Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat ASN di seluruh Indonesia. Senang sekali pada pagi hari ini saya Lukman Ali dapat kembali menyapa sobat ASN dalam acara webinar ASN belajar seri 42 tahun 2025 persembahan spesial Corpu SDGIS BPSDM Provinsi Jawa Timur. Saya juga ingin menyapa untuk sobat ASN yang tengah menyaksikan acara ini melalui live YouTube BPSDM Jatim TV ataupun yang tengah menyaksikan acara ini melalui platform Zoom meeting. Semoga bisa mendapatkan inset yang bermanfaat untuk dapat diaplikasikan di unit kerja masing-masing. Sobat ASN di era tata kelola pemerintah modern paradigma pembangunan tidak hanya berpusat pada pemerintah semata, namun lebih dari itu juga menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam prosesnya. Di tahun 2011 sendiri terkenal sebuah prinsip open governance yang menjadi landasan penting bagi terciptanya pemerintah yang transparan, partisipatif, dan juga akuntabel. Tentunya prinsip ini menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan sosial dan tentunya hingga memperbesar peluang ketercapaian target-target pembangunan melalui konsolidasi dari berbagai aktor pembangunan. Selengkapnya akan kita bahas di webinar ASN Belajar seri 42 tahun 2025. Open Governance Active Citizen mendorong sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan yang transparan dan berdampak. Baik, Sobat ASN. Untuk membuka webinar ASN Belajar seri 42, mari kita dengarkan bersama opening speech yang akan disampaikan oleh Dr. Ramlianto, SPMP selaku Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. [musik] Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sobat ASN di seluruh tanah air. Selamat bertemu kembali dalam webinar series ASN Belajar, sebuah wahana pengembangan kompetensi aparatur sivil negara persembahan JM Corporate University Badan Pengembangan Sumber dan Manusia Provinsi Jawa Timur. Hari ini Kamis tanggal 30 Oktober 2025, ASN belajar telah memasuki seri yang ke-42. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas antusiasme sobat ASN di seluruh negeri untuk terus mengikuti secara aktif program ASN belajar ini. Sebagai bentuk terima kasih kami, kami selalu berkomitmen sekaligus berikhtiar untuk menyajikan topik-topik pengembangan kompetensi yang menarik, kekinian, dan tentu berdampak secara nyata terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur sipil negara di Indonesia. Sobat ASN, hari ini ASN Belajar seri ke-42 tahun 2025 ini menyajikan salah satu topik yang sangat relate dengan arah perkembangan paradigma pemerintahan saat ini dan ke depan yakni terwujudnya transparansi dalam sebuah tatanan open governance. sebuah konsep yang bukan sekedar berbicara tentang keterbukaan informasi, tapi juga tentang cara baru memaknai hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dari yang bersifat satu arah menjadi kolaboratif, dari yang sekedar memberi layanan menjadi bersama membangun sebuah perubahan. Karena tema ini sangat tepat untuk kita elaborasi secara luas dan mendalam, maka ASN belajar seri ke-42 tahun 2025 ini mengangkat topik open governance, active citizen, mendorong sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan yang transparan dan berdampak. Nah, sudah menjadi tradisi akademik dalam ASN belajar bahwa topik menarik ini akan kita bahas secara intensif dari beragam perspektif bersama para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Sobat ASN di seluruh tanah air, sebagaimana yang kita tahu, open governance adalah manifestasi dari tiga pilar utama, yakni transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi lintas sektor. Ketiganya bukan berdiri sendiri, tetapi membentuk sebuah ekosistem pemerintahan yang hidup dan responsif. Transparansi memungkinkan masyarakat memahami arah kebijakan. Partisipasi memberi ruang bagi warga untuk berperan dalam pengambilan keputusan dan kolaborasi melahirkan inovasi yang tidak mungkin muncul dari satu sisi saja. Birokrasi yang modern adalah birokrasi yang membuka data, membuka hati, dan membuka ruang partisipasi publik secara bermakna. Karena transparansi bukan sekedar membagikan informasi, melainkan membangun kepercayaan tras yang menjadi mata uang utama pemerintahan modern. Namun transparansi tanpa partisipasi ibarat panggung tanpa penonton. Keterbukaan harus diikuti oleh keterlibatan. Inilah esensi active citizen, warga negara yang tidak sekedar menonton jalannya pemerintahan, tetapi ikut menulis bab demi bab dalam buku pembangunan. Ketika masyarakat diberi ruang untuk berpendapat, mengawasi, dan berkontribusi, pemerintahan menjadi milik bersama. Di situlah makna of the people, by the people, for the people. menemukan bentuk sejatinya bahwa pemerintahan bukan hanya dijalankan untuk rakyat, tetapi bersama dengan rakyat. Partisipasi yang bermakna akan mengubah warga dari objek pembangunan menjadi subjek peradaban dari penerima manfaat menjadi pencipta solusi. Sahabat ASN di seluruh tanah air, inovasi pelayanan publik misalnya tidak lahir dari ruang rapat semata, tetapi dari dialog, dari keterbukaan, dan dari kemauan untuk mendengarkan. Sinergi pemerintah dan masyarakat bukan hanya idealisme, melainkan keniscayaan bagi birokrasi yang berdampak. Program pembangunan akan lebih efektif ketika warga ikut merasa memiliki. Kebijakan akan lebih legitimate ketika publik ikut memahami dan mengawasinya. Dan kepercayaan sosial akan tumbuh ketika birokrasi menunaikan tugasnya dengan transparansi, akuntabilitas, dan empati. Inilah semangat open governance, active citizen. Menyatukan niat pemerintah yang melayani dengan semangat warga yang berpartisipasi agar pembangunan tidak hanya berjalan, tapi bermakna. Mari kita jadikan keterbukaan sebagai budaya, bukan sekedar slogan. Mari kita rawat partisipasi sebagai kekuatan bukan sekedar formalitas. Karena masa depan pemerintahan bukan tentang siapa yang memimpin, tapi bagaimana kita memimpin bersama. Sobat TSN di seluruh tanah air, untuk membahas lebih lanjut topik menarik ini, kami telah mengundang para narasumber luar biasa yang sudah barang tentu sangat kompeten di bidangnya. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para narasumber hebat yang telah berkenan hadir dan akan berbagi berbagai informasi strategis kepada Sobat ASN di seluruh tanah air. Pertama kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Dr. Otok Kuswandaru, Sos, M.Si. Beliau adalah Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kedua, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Edi Purwanto, S.Si, M.Si. Beliau adalah Ketua Komisi Informasi Jawa Timur. Dan ketiga, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Dr. Suko Widodo, M.Si. Beliau adalah akademisi dari FISIP Universitas Erlangga Surabaya. Nah, Sobat ASN, mari kita simak dengan seksama webinar ASN belajar seri ke-42 tahun 2025 ini. Semoga bermanfaat. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. [musik] Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ramlianto, SPMP selaku Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur atas opening speech yang telah disampaikan. Dan sobat ASN sebelum kita dengarkan materi dari narasumber pertama kita, mohon izin kami informasikan bahwasanya link presensi sudah dapat Anda akses melalui laman semestabangkom.id. Anda bisa lihat laman atau link ini melalui running tex yang tersedia di bawah dan mohon dipastikan untuk dapat mengisi presensi ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dari pihak penyelenggara. Dan kami juga akan membagikan berbagai hadiah menarik untuk penanya-penanya selama sesi. Jadi, pastikan Anda mengikuti dan menyimak dengan baik-baik materi dari berbagai narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke, kita akan masuk ke narasumber pertama kita kali ini. Kita akan mendengarkan materi secara langsung dari Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Bapak Edi Purwanto, S.Psi., M.Si. Si. [musik] I telah bergabung bersama dengan kami Bapak Edi Purwanto. Saya akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Edi. Pagi, Pak Edi. Mohon izin apa terdengar baik. Mohon maaf Bapak, Ibu, Sobat ASN sekalian. Kami masih mencoba terhubung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Untuk narasumber pertama dari Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Bapak Edi Purwanto, S.Psi., M.Si. Ya, sekali lagi kami izin untuk mengingatkan bahwasanya untuk link absensi ini Bapak, Ibu, Sobat ASN bisa akses melalui laman semestacom.id. Baik, saya sudah terhubung dengan Pak Edi. Saya ingin sapa beliau. Sekali lagi selamat pagi Pak Edi. Kabar baik. Selamat pagi Mas. Kabar baik Masman. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya. Baik Pak Edi. Nanti kita akan mendengarkan paparan materi dari Pak Edi kurang lebih selama 30 menit ya. Nanti kita juga akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk Sobat TSN pastikan untuk menyimak nanti kita akan berikan hadiah menarik untuk Sobat ESN yang bertanya kepada narasumber. Baik tanpa perlu berlama-lama saya persilakan kepada Pak Edi untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak Edi. Baik, terima kasih ee Mas Ali. Selamat pagi dan selamat pagi juga Pak Akik. Ngapunten mengganggu waktunya saya duluan. Ng mudah. Salam kenal nih Pak Edi. Iya iya. Ee saya mencoba untuk share maaf share materi ya. Ee baik terima kasih. Ee jadi saya mau mencoba untuk menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi bahwasanya ee kita memang ee hari ini membahas tentang active citizen, keaktifan masyarakat ya. Jadi saya akan mencoba untuk melihat perspektif ini dalam konteks Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Undang-Undang 14 Tahun 2008. ee bahwasanya memang kami punya mandat khusus untuk keterbukaan informasi, tapi memang ee isu sekarang sudah berkembang tidak apa itu ngomongin tentang OGP ya, open apa OG, open eh governance gitu kan. Nah, maka dari itu saya mau menyampaikan bahwasanya ini adalah ee keterbukaan dalam sebuah proses ee pembangunan atau dalam pemerintahan itu memang sebuah ee keniscayaan ya. ee ini memang menjadi pondasi awal dalam ee terciptanya good governance. Ini harus menjadi catatan awal bahwasanya tidak ada pemerintah yang baik yang kemudian tidak didasari rasa keterbukaan atau tidak didasari oleh prinsip-prinsip keterbukaan begitu. Karena keterbukaan ini nanti akan berdampak pada partisipasi. Partisipasi ini akan mendorong keaktifan masyarakat dalam memberikan inputan, memberikan masukan, memberikan ee apa namanya? inovasi-inovasi yang kemudian terciptanya sebuah akuntabilitas begitu. Nah, ee dalam konteks hari ini ee dalam proses pembangunan memang tantangannya tidak sekedar dalam hal perencanaan dan pendanaan. Perencanaan dan pendanaan itu sudah menjadi problem juga sih sebenarnya apalagi dalam hari ini kondisinya adalah efisiensi begitu. Ini menjadi tantangan. Tapi ee menurut saya adalah ada hal yang yang saya kira juga menjadi tantangan danut menjadi perhatian oleh pemerintah kita, yaitu terkait dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Yaitu terkait dengan bagaimana sebenarnya masyarak, maaf pemerintah memberikan ruang yang lebih kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses ee pembangunan. Artinya apa? Masyarakat tidak mungkin bisa ikut terlibat dalam proses pembangunan ketika pemerintah itu tidak terbuka. Nah, open governance ini menjadi salah satu eh ruang satu metode yang kemudian ee bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa tetap berkolaborasi dan pemerintah ee memberi ee bisa memberikan ruang kepada masyarakat agar masyarakat ikut terlibat dalam proses-proses pengawasan, proses-proses penentuan, dan proses-proses dalam ee proses pembangunan itu. Nah, eh sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwasanya eh konsep open governance itu hadir sebagai ruang untuk sinergi antara masyarakat dengan pemerintah dalam konteks-konteks mulai dari hal perencanaan, pelaksanaan sampai proses pelaporan. Nah, ini ini memang ee selama ini belum banyak masyarakat terlibat walaupun toh kemudian memang ee ada beberapa ee orang tertentu atau kemudian kelompok tertentu yang sudah terlibat tapi secara keseluruhan masyarakat memang banyak belum terlibat terkait dengan ee proses-proses pembangunan yang ada itu. Nah, ee sebagaimana yang saya sampaikan di sini, konsep open governance itu adalah ee tadi juga disampaikan oleh ee beliau pada sambutan bahwasanya pemerintah yang terbuka, partisipatif, dan kolaboratif ini penting catatannya adalah jadi eh dengan paradigma open governance ini kita mendorong ee pemerintahan yang semakin terbuka. yang terbuka itu nanti akan berdampak pada apa saja informasi-informasi yang dimiliki atau kemudian data yang dimiliki atau kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah itu dibuka kepada publik sehingga publik mengetahui, publik melakukan koreksi, publik melakukan ee apa itu analisis terhadap seluruh kebijakan atau seluruh ee ee pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka kemudian masyarakat atau publik akan ikut berperan serta dalam proses mengawasi. dia akan ee mengawasi, dia juga akan memberikan masukan-masukan yang baik. Nah, maka dari itu nanti akan terjadilah kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, ini yang terpenting dalam proses open karena ee titik equal antara masyarakat dengan pemerintah itu adalah harapan kita semuanya yang kemudian penentu dari kebijakan atau penentu dari ee ee pembangunan yang ada di negara kita itu adalah ee penentunya adalah masyarakat. Melalui apa? melalui ee forum-forum warga yang kemudian diciptakan oleh pemerintah atau diciptakan secara mandiri oleh warga begitu ya. Nah, ee memang sebagaimana di dalam prinsip open governance itu tadi sudah saya sampaikan yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Hal ini tentu ee selaras dengan ee Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi sekaligus juga ee Komisi Informasi juga menerbitkan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Yang ini juga menopang terkait dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. di mana seluruh informasi yang dimiliki oleh ee badan publik atau pemerintah mereka harus mengumumkan, mereka harus menyediakan informasi berkala dan kemudian mereka juga harus membuat pengecualian ketika misalnya ada informasi yang dikecualikan. Nah, ini tentu ee menjadi pondasi dalam ee terbentuknya open governance begitu ya. Nah, ee warga yang aktif itu sebenarnya yang seperti apa sih sebenarnya? Nah, kami mengidentifikasi bahwasanya ee warga yang aktif itu adalah warga yang kemudian selalu aktif, selalu kemudian memberikan masukan dalam konteks musang misalnya begitu. Karena tidak mungkin terjadi musang, tidak mungkin juga masukannya berkualitas tanpa didahului dari ketahuan mereka. Jadi ee masyarakat tahu terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah, masyarakat baru kemudian bisa memberikan masukan kepada semuang. Kalau masyarakat tidak mengetahui informasi-informasi yang kemudian dipapar atau dimiliki oleh pemerintah, maka kemudian hampir bisa dipastikan masyarakat tidak memberikan data yang akurat terhadap ee musuh bank itu sendiri. Nah, masyarakat yang aktif lagi yang masyarakat yang seperti apa? masyarakat yang senantiasa menggunakan data-data atau informasi yang dimiliki oleh pemerintah dalam konteks ee pembangunan itu misalnya adalah daftar informasi publik yang dimiliki oleh ee pemerintah atau DIP termasuk laporan keuangan, termasuk juga program daerah. Nah, ini memang di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur khususnya mohon maaf memang tidak banyak masyarakat yang kemudian melakukan ee analisa atau mengakses informasi-informasi yang ee dimiliki oleh pemerintah. Padahal sebenarnya pemerintah baik provinsi, kabupaten, maupun kota pun juga ee instansi-instansi vertikal yang ada di Jawa Timur itu mereka memiliki PPID, semuanya memiliki pejabat mengelola informasi dan dokumentasi yang kemudian menyediakan, mengumumkan beserta juga melakukan ee pelayanan terhadap pemohon informasi yang ada. Tapi kemudian memang belum banyak masyarakat yang ikut terlibat dalam proses ee permohonan informasi itu. Ini kami akui memang. Nah, masyarakat yang aktif lagi bagaimana? Masyarakat yang kemudian mereka ikut serta dalam proses pengawasan pelaksanaan proyek anggaran. Nah, ee bagaimana kemudian ini bisa dilaksanakan kalau toh kemudian pemerintahnya tidak terbuka. Maka dari itu, keterbukaan itu menjadi pondasi awal dalam konteks keaktifan masyarakat. Nah, masyarakat bisa memberikan inputan, masyarakat bisa memberikan ee pengawasan terhadap program dan ee pelaksanaan ee pembangunan yang ada itu dan kemudian bisa memberikan masukan-masukan ini kurangnya apa kira-kira korupsinya atau kira-kira ada penyelewengan di mana dan seterusnya. Nah, pengawasan ini menjadi penting karena ee ini akan berdampak pada kehati-hatian pemerintah dalam proses penganggaran sekaligus proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dan yang terpenting lagi adalah dalam konteks keaktifan warga itu adalah mendorong inovasi sosial. Jadi ee inovasi sosial itu memang tidak bisa hanya muncul ansih di dari pemerintah. Misalnya sekarang mungkin ee kita amati banyak sekali bertebaran ee maaf aplikasi-aplikasi yang kemudian itu katanya mempermudah gitu ya, mempermudah ee pelayanan misalnya begitu. Tapi kemudian ini ee tidak kenapa kemudian ini tidak selalu bisa dimanfaatkan secara maksimal karena memang aplikasi ini salah satu dugaan saya adalah ini tidak kemudian muncul dari kolaborasi dengan masyarakat gitu sehingga aplikasi-aplikasi ya ada semuanya inovasi-inovasi dalam bentuk aplikasi ada cuman itu tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena apa karena memang ini tidak dibuat berdasarkan pada konsensus khusus antara masyarakat dengan pemerintah gitu kan. Jadi ee itu hanya ada tapi tidak bermanfaat secara lebih ee detail atau kemudian bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan masyarakat karena memang ini tidak dibuat secara ee maaf tidak dibuat secara bersama-sama masyarakat, tidak ada dialog yang kemudian ada. Nah, maka dari itu sebenarnya ee harus ada konsensus yang baik atau kalau kemudian bikin aplikasi ya bikinlah aplikasi yang sebenarnya satu sistem sajalah dengan banyak ee pelayanan begitu. Tidak kemudian satu dinas bikin aplikasi, satu dinas bikin tiga aplikasi dan seterusnya. Yang itu justru tidak menginformasikan kepada masyarakat, justru itu membingungkan masyarakat. Untuk ngurusi akta ini harus aplikasi ini, untuk urusin ini harus e dan seterusnya. Itu membingungkan masyarakat. Nah, terkait dengan ee keaktifan warga dalam konteks pembangunan ini, saya kira ini adalah modal pembangunan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh pemerintah yang tentunya ini berdampak pada eh perbaikan dan good governance di negara kita ini. Nah, apa lantas apa itu maaf eh keterkaitan antara open governance dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Sebenarnya ini ada keterkaitan dan bahkan sebenarnya ada gabungan ya. Ini menjadi salah satu bagian saja yang kemudian ee menjadi tujuan kita di Undang-Undang 14 tahun 2008. Bahwasanya di Undang-Undang 14 tahun 2008 itu secara konstitusi secara konstitusi sudah dijamin bahwasanya setiap orang punya hak untuk tahu sebagaimana ini yang sebenarnya diturunkan dari Undang-Undang 1945 Pasal 28 huruf F gitu ya. yang kemudian juga di pasal 3. Jadi tujuan dari Undang-Undang KIP itu memang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong penyelenggaraan negara yang transparan. ini persis sebagaimana ini kongruen dengan apa yang sebenarnya di menjadi tujuan dari open governance tadi bahwasanya terciptanya masyarakat yang aktif, terjadinya kolaborasi antara masyarakat dengan negara, terciptanya ee inovasi sosial yang diciptakan antara masyarakat dan negara dan tentu ee inovasi masyarakat inovasi yang lahir dari masyarakat atau kolaborasi dengan masyarakat itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya keterbuka gitu ya. Nah, maka dari itu juga di ee memang ee kalau kemudian kita mengacu pada Undang-Undang 14 Tahun 2008 ee ada kewajiban pemerintah dalam konteks keterbukaan yaitu menyediakan informasi publik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Ini ee menjadi menjadi kewajiban pemerintah ya atau kewajiban badan publik. dalam hal ini kita diskusi hari ini adalah pemerintah bahwasanya pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Kenapa demikian? Karena hari ini yang memiliki otoritas atas informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya pemerintah. Kenapa Hari ini itu bermunculan banyak sekali? Karena bisa jadi salah satu sebabnya adalah pemerintah sebagai pemilik otoritas dari informasi itu tidak menginformasikan. pemerintah cenderung menutup informasi-informasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh publik. Maka tidak heran, tidak mengherankan kalau banyak masyarakat yang tidak tahu harus mencari informasi ke mana sehingga informasi yang datang dianggap sebuah kebenaran. Dan kebenaran yang atau kebohongan yang dilakukan secara terus-menerus atau ha yang dilakukan atau disebarkan secara terus-menerus menjadi keyakinan dan menjadi kebenaran ini berbahaya. Nah, maka dari itu karena ini sudah di ee di apa itu di ada termaktub dalam undang-undang, maka kemudian memang pemerintah wajib memberikan data-data yang mutakhir, ya. Nah, selain itu juga di Undang-Undang 14 tahun 2008 ee pemerintah ya atau badan publik itu diwajibkan untuk membentuk yang namanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam konteks ee memberikan pelayanan, memberikan ee melakukan apa itu klasifikasi terhadap informasi-informasi yang dimiliki, melakukan pendokumentasian, melakukan ee inovasi atau membuat inovasi-inovasi terhadap pelayanan informasi dan seterusnya Yang ini juga saya kira ini akan sangat sama sangat sangat amat untuk apa itu menjadi penentu juga dalam ee apa namanya open governance di daerah gitu ya. Nah ee berikutnya adalah terkait dengan pilihan sinergi ee masyarakat dan pemerintah. Ini penting. Tadi kita sudah berbincang tentang keterbukaan, kita ngomongin tentang partisipasi atau ngomongin bercerita tentang keaktifan masyarakat. Nah, ini kira-kira apa itu apa yang kemudian bisa dilakukan oleh ee masyarakat dan pemerintah. Satu adalah ini terkait dengan pemerintah yaitu pemerintah memang harus membuka datanya gitu ya. Jadi keterbukaan data dan informasi itu menjadi penting melalui portal-portal yang dimiliki oleh ee oleh pemerintah baik itu portal apa itu sosial media ataupun yang lainnya pun juga demikian. Tidak, tidak. Walaupun sudah zamannya zaman digital, kita tentu tidak bisa melupakan atau meninggalkan ee paparan-paparan informasi kepada masyarakat melalui forum apa melalui cara-cara yang konvensional yaitu forum warga, papan informasi dan seterusnya. Nah, ee juga berikutnya adalah terkait dengan kolaborasi kebijakan ee pemerintah dan masyarakat atau pemerintah harus menginisiasi forum-forum publik yang kemudian mempertemukan antara warga dengan pemerintah. Jadi tidak ee kalau kita lihat ee Musren bank, kita lihat forum-forum warga yang hari ini ada, barangkali kan kita masih melihat ini forum forumnya adalah forum elit warga masyarakat yang elit dengan pemerintah sehingga tidak bisa memberi menyerap informasi-informasi atau menyerap aspirasi-aspirasi dari kelompok-kelompok lain. Maka dari itu kolaborasi kebijak forum warga di sini yang saya maksudkan adalah forum warga yang itu beragam. Kalau misalnya ee kita pengin ngobrol sama teman-teman kelompok rentan, ya kita harus kumpulkan kelompok rentan itu mereka bisa berbincang apa dan kita dengarkan mereka. Kalau kemudian mereka kita campurkan jadi satu, mereka akan tersingkir. Atau kelompok laki-laki dan perempuan itu kalau misalnya dalam satu forum mereka akan banyak perempuan itu minder dan ee kelompok apa kelompok laki-laki yang kemudian akan dominan. Nah, maka kemudian kita harus bikinlah forum ee forum publik itu yang kemudian menspesifikasikan itu atau kemudian kelompok seniman sebenarnya mereka pengin ada forum forum kelompok seniman, ada forum anak muda, ada forum ee kelompok apa itu masyarakat yang sepuh atau anak-anak, forum anak yang kemudian itu bisa menjadi ruang-ruang yang kemudian memunculkan ee elaborasi atau memunculkan inovasi-inovasi sosial tertentu dan kita bisa mendengar seluruh kesah mereka apa dan treatmennya dari negara itu nanti atau dari pemerintah itu apa begitu ya. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah lagi yaitu terkait dengan ee transparansi anggaran. Pemerintah harus mempublikasikan perencanaan sampai realisasi APBD termasuk juga laporan pembangunan ya. ini harus diumumkan di website atau di portal-portal yang dimiliki oleh ee pemerintah untuk informasi yang memang wajib diumumkan gitu dan disediakan oleh pemerintah ee di ee PPID masing-masing karena terkait dengan realisasi APBD, laporan pembangunan dan seterusnya ini bukan informasi yang dikecualikan dan justru ini adalah masuk dalam informasi yang terbuka. Nah, inovasi digital tadi sudah saya sampaikan ee pemerintah juga bisa membuat inovasi digital dalam bentuk misalnya EPID, aplikasi warga atau daspor keterbukaan. Aplikasi warga ini adalah aplikasi yang kemudian bisa mengambil atau menyerap informasi-informasi atau masukan-masukan dari warga. Ini contoh saja barangkali nanti bisa ada banyak sebenarnya inovasi-inovasi digital yang bisa dikolaborasikan antara yang bisa mempertemukan antara masyarakat dengan pemerintah. Ada Em Rembanglah atau apa dan seterusnya. Saya kira banyak ee kabupaten kota ataupun OPD di Jawa Timur yang sudah melakukan inovasi-inovasi terhadap ee pertemuan atau mempertemukan antara warga dengan pemerintah. Cuman yang butuh kita ee catat adalah sejauh mana sebenarnya inovasi digital ini mempermudah masyarakat bertemu dengan pemerintah atau negara gitu. sejauh mana sebenarnya ini bisa mewakili betul bisa berkomunikasi yang equal antara masyarakat dan negara ini yang butuh nanti kita apa namanya butuh kita diskusikan gitu ya. Terus kemudian yang kelima adalah butuh ee pemerintah harus atau ee butuh melakukan penguatan literasi publik. Jadi ee karena memang ee sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwasanya ee kejelian e maaf keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi, keterlibatan masyarakat dalam proses melakukan analisis terhadap ee materi-materi yang kemudian dilakukan di pembangunan yang kemudian menjadi masukan kepada pemerintah itu memang partisipasinya masih rendah. Maka dari itu memang Mas pemerintah harus melakukan penguatan literasi kepada publik, kepada masyarakat terkait dengan pentingnya informasi, pentingnya mereka tahu terhadap proses-proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan gitu ya. Nah, ee ini saya mencoba untuk mensepil sedikit saja. Saya kira banyak ee kabupaten kota yang sudah melakukan inovasi-inovasi terkait dengan open governor. Ee saya mencoba untuk melihat di misalnya ini beberapa saja ya. Jadi ini tidak kemudian mengistimewakan yang di sini sebagai contoh, tapi kebetulan saya mengambil beberapa contoh ini. Satu adalah misalnya ee di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur itu sudah mencoba untuk melakukan inovasi dalam bentuk EPPID dengan ee daftar informasi yang tematik. Jadi ini sudah diinisiasi oleh ee Provinsi Jawa Timur. Maka kemudian saya kira itu bisa kita jadikan salah satu prototip terkait dengan bagaimana sebenarnya ee daftar informasi publik itu dibuat. daftar informasi itu dikelola dan daftar informasi publik itu benar-benar menjadi ee menu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya di badan atau di pemerintah atau kabupaten kota atau di Provinsi Jawa Timur itu yang dimiliki informasinya ABCD dan seterusnya. Nah, ini saya kira penting begitu. Yang kedua adalah di Surabaya. Surabaya itu ee memiliki aplikasi wargaku dan USB yang kemudian ini ee menginisiasi atau kemudian memberikan apa namanya pengungkit kepada masyarakat agar masyarakat bisa masuk di ruang itu. Nah, selain kemudian aplikasi-aplikasi ini, Surabaya juga ee melakukan ee model-model forum warga yang ee saya kira menarik. mereka sudah menspesifikasikan untuk kelompok muda ditemui secara mandiri sendiri, untuk kelompok ee perempuan, untuk kelompok rentan, untuk kelompok-kelompok divabel mereka buatkan forum-forum ters sendiri sehingga ee berbagai aspirasi, berbagai apa itu kegalauan atau berbagai keinginan yang kemudian diinginkan oleh masyarakat dalam segmen-segmen ee apa namanya masyarakat tadi itu bisa diterima dan kemudian ee nanti itu akan dimasukkan DE Musembang dan DE Musembang itu nanti masyarakat bisa memantau sejauh mana sebenarnya proses-proses itu dijalankan dan kemudian ditetapkan. Nah, ini saya kira contoh-contoh saja. Nah, kemudian juga di Bojonegoro ini beberapa tahun yang lalu saya mudah-mudahan di Bojonegoro masih ada ya forum apa itu OGP lokal yang kemudian mempertemukan antara ee pemerintah dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan masyarakat yang dilakukan dengan cara-cara yang apa namanya dialog bareng, ngobrol bareng ee temu antara kabupaten e antara bupati dengan masyarakat yang kemudian tatap muka memberikan atau mendengarkan seluruh keluhan-keluhan warga terhadap berbagai pembangunan, masalah pribadi, masalah yang lain yang kemudian urusannya dengan ee apa itu pengantasan kemiskinan, urusannya tentang penurunan angka stunting, kemudian penurunan angka kemiskinan dan atau kemudian ee ee penurunan angka putus sekolah dan seterusnya itu menjadi ee forum yang kemudian mempertemukan antara pemerintah dengan masyarakat gitu ya. Baik. Ee ini yang kemudian beberapa hal yang ee kami rangkum dari ee manfaat dari open government satu adalah meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah. Tentu ini karena apa? Karena masyarakat sudah tahu, masyarakat paham, masyarakat menganalisa, dan masyarakat akan memberikan masukan-masukan. Nah, dengan ee dengan masukan-masukan yang ada atau kemudian dengan keterbukaan ini tentu akan meningkatkan kepercayaan ee masyarakat. Masyarakat percaya, oh ternyata ee pemerintah itu mengelola keuangannya dengan benar. Oh, pemerintah itu benar-benar memiliki program yang baik yang kemudian untuk pengatasan kemiskinan misalnya. Begitu. Yang kedua adalah menurunkan potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Kenap? Nah, ini penting. Karena apa? karena masyarakat memantau karena kita sudah buka mulai dari proses perencanaan ya proses KUAPS itu sampai kemudian ee menjadi APBD sampai kemudian programnya apa saja dijalankan di mana saja, siapa saja pelaksana proyeknya, tendernya bagaimana perjalanannya sampai kemudian pelaporannya seperti apa. Masyarakat bisa memantau kalau kemudian pemerintah itu benar-benar membuka informasinya itu. Jadi ee potensi korupsi itu sangat kecil ya kalau misalnya itu dibuka secara blak begitu dan masyarakat aktif untuk memantau memberikan koreksi, memberikan masukan dan juga sekaligus melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses pembangunan itu. Berikutnya adalah memperkuat efektivitas pembangunan berbasis kebutuhan nyata di masyarakat. Tentu karena memang sudah dibuka ee jadi apa namanya kesalahan treatment atau kemudian sasaran pembangunan ini benar-benar bisa menyesar menyasar kepada kelompok-kelompok yang diinginkan yaitu kelompok rentan, masyarakat miskin, kelompok-kelompok yang kemudian ee kekurangan secara sosial dan seterusnya. Ini kalau informasi itu dibuka gitu ya. Satu misal ee terkait dengan bansos gitu ya. Kalau dibuka masyarakat sama-sama bisa mengkoreksi siapa sebenarnya penerima manfaat itu. Loh, ini tetangga saya itu dia dalam ee dalam hal di masyarakat dia tidak masuk dalam kategori miskin kok dapat bantuan dan seterusnya. Nah, itu baru nanti ada korektif, upaya korektif dan perbaikan gitu ya. Nah, ee itu ee berikutnya adalah terkait dengan yang penting harus dilakukan terkait dengan keterbukaan dalam siklus pembangunan daerah. tadi saya sudah sampaikan juga. Jadi misalnya dalam hal perencanaan RPJMD itu memang harus dibuka disampaikan kepada masyarakat ini bahwasanya ini adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah yang usianya 5 tahun. Tahun pertama mau ngapain? Tahun kedua mau ngapain, tahun ketiga sampai tahun kelima mau ngapain, visi misi dan strateginya seperti apa? Termasuk juga RKPD yang tahunan itu rencana kerja pemerintah daerah itu juga bukan informasi yang dirahasiakan. Renang, prioritas pembangunan AP dalam konteks penganggaran itu juga APBD. sumber dana alokasi program dari mana saja, apakah ini dari PAD atau dari apa itu ee ee dari APBN dalam bentuk apa namanya ee dalam bentuk ee keuangan dari apa sharing dan seterusnya atau kemudian dari pihak lain yang kemudian memang ee tidak mengikat yang kemudian memberikan bantuan kepada ee daerah tertentu begitu ya. ya. Nah, ini dalam konteks penganggaran, dalam konteks pelaksanaan proyek progres fisik, keuangan, kontraktor dan pelaksana itu ee juga ini menjadi informasi yang memang benar-benar harus buka karena ee belakangan memang ee agak ramai disampaikan terkait dengan open tender itu ya ee terkait dengan keterbukaan dalam konteks pengadaan barang dan jasa begitu. Karena selama ini harus ada itu. Kenapa? Karena selama ini ada beberapa pemerapa yang beberapa yang kemudian indikasinya ada penyelewengan kewenangan bahwasanya yang memenang tender adalah orang-orang itu saja yang kemudian dalam konteks pelaksanaan tender itu sudah diatur begitu. Maka kemudian ee kami juga di Komisi Informasi mengeluarkan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 yang kemudian di dalamnya juga bercerita terkait dengan tender tadi itu ber ter ber ter ber terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang kemudian seluruh prosesnya mulai dari awal sampai akhir itu masuk dalam informasi yang wajib diumumkan sehingga semua orang, semua masyarakat, semua pihak ketiga atau apa itu ee perusahaan-perusahaan yang kemudian pengin mau ngakses apa itu anggaran atau ingin berkompetisi dalam proses pengadaan barang dan jasa itu mereka sama-sama tahu gitu ya. Nah, berikut juga yang kemudian harus dibuka dalam konteks ee siklus pembangunan daerah yaitu terkait dengan evaluasi dan pelaporan, realisasi anggaran, capaian kinerja, hasil audit, dan beberapa hal yang lain. Jadi misalnya hasil audit yang sudah dilakukan oleh kabupaten tertentu, maka kemudian itu tidak sama sekali menjadi informasi yang dikecualikan. Loh, audit saya kan hasilnya jelek, ini disklaimer dan seterusnya. Walaupun disclaimer atau kemudian misalnya ee nilainya tidak begitu baik, enggak apa-apa sampaikan saja kepada masyarakat. Dengan demikian memang itu adalah hasil dari kinerja panjenengan dalam konteks 1 tahun anggaran begitu. Apapun hasilnya itu harus menjadi korektif. Itu pun harus diumumkan sehingga masyarakat paham sehingga bisa sehingga bisa menjadi upaya korektif terhadap proses perjalanan pembangunan. sekaligus aktor-aktor yang menjadi pelaksana pembangunan menjadi semakin berhati-hati dan ee mereka akan benar-benar mengerjakan projeknya sesuai dengan rencana yang sudah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana ee yang telah menjadi perencanaan itu sehingga tidak ada satu rupiah pun ee anggaran itu yang ee terlempar atau kemudian nyasar ke tempat yang lain. Nah, ini beberapa hal yang kami tawarkan. Nah, yang pertama adalah ee kita harus mengintegrasikan keterbukaan informasi ke dalam perencanaan pembangunan baik di RPJMD maupun RENSRA. Jadi, keterbukaan informasi dan spirit of governance itu memang harus menjadi satu bagian dalam konteks ee pembentukan RPJMD atau visi misinya bupati ya atau walikota ataupun gubernur atau siapapun yang kemudian menjadi apa itu pimpinan badan publik, mereka harus menyertakan konteks keterbukaan informasi. Menurut saya ini penting gitu ya. Nah, yang kedua adalah ee kita atau kemudian pemerintah di seluruh sektor dari ee pemerintah provinsi sampai tingkat kelurahan ataupun desa mereka wajib membentuk PPID yang aktif. PPD yang kemudian tidak sekedar memaparkan informasinya saja, tapi kemudian dia juga aktif dalam melakukan melakukan edukasi literasi kepada masyarakat bahwasanya ini adalah informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Maka, maka silakan Anda memanfaatkan informasi ini untuk pengembangan pengetahuan, untuk penelitian, untuk peningkatan kapasitas atau kemudian menambah ee energi ee dalam proses ee pembelajaran yang ada di daerah masing-masing gitu. Yang ketiga adalah membangun kanal digital. Tadi sudah saya sampaikan ada website, aplikasi, dan media sosial. Nah, ee yang terpenting lagi adalah mendorong warga menjadi pengguna dan pengawas informasi. Jadi, ee kalau saya melihat di Jawa Timur belum sepenuhnya masyarakat itu menjadi subjek atas apa itu subjek atas informasi itu sendiri. Jadi mereka ee apa namanya? hanya hanya sebagai objek saja bahwasanya dia yang diceritakan, tapi kemudian dia tidak sama sekali secara aktif untuk melihat, menelaah dan kemudian memberikan catatan terhadap informasi-informasi yang ada, gitu ya. Terus kemudian yang nomor lima adalah melakukan evaluasi keterbukaan informasi secara berkala. Ee bisa dalam bentuk indeks ya. Tapi ee sampai hari ini ee indeks keterbukaan informasi itu hanya diukur di level provinsi yang kemudian dilakukan oleh ee Komisi Informasi Pusat. Nah, ee sampai kita belum tahu nanti ke depan apakah diperlukan ee pengukuran indeks keterbukaan informasi di level kabupaten kota sehingga kita benar-benar bisa melihat sejauh mana sebenarnya keterbukaan informasi di kota A, kota B, dan kota C. Tapi walaupun tidak ada indeks keterbukaan informasi, kami melakukan sebagai komisi informasi di Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh badan publik yang ada di Jawa Timur, baik kabupaten, kota, OPD termasuk juga instansi vertikal yang ada di Jawa Timur ee yang itu bisa menjadi indikator dan ee indikator dan evaluasi terhadap ee keberadaan badan publik tersebut. Baik. Ee sedikit lagi ya ee jadi keterbukaan dan dampaknya. Jadi kepercayaan publik itu meningkat, partisipasi marga juga semakin aktif, anggaran juga semakin tepat sasaran. Jadi yang sebelumnya kalau misalnya tidak menerapkan keterbukaan informasi publik ee maka anggaran banyak yang tidak terserap dan tidak tepat sasaran karena ee masyarakat tidak bisa mengkoreksi. Terus kemudian pengawasan masyarakat menjadi kuat gitu. Nah, ada beberapa tantangan yang kemudian menjadi catatan Komisi Informasi di Jawa Timur yaitu pertama adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Ya, kita tahu di Jawa Timur sendiri mulai dari Pacitan sampai pada Banyuwangi ee mulai dari Bojonegoro sampai ee Sumenep itu tentu banyak sekali tantangan-tantangannya terkait dengan digitalisasi informasi. Maka dari itu ee pemerintah harus melakukan ee atau membuat program-program yang secara aktif melibatkan masyarakat yang ada di ee daerah-daerah terpencil itu. Entah modelnya ee seperti apa, tapi kemudian ini bisa dilakukan di masing-masing daerah melalui pemerintah ee provinsi sampai pada level kelurahan ataupun desa gitu ya. Nah, ee kami juga mencatat tantangan yang lain adalah ee kurangnya data yang terbuka di instansi di instansi. Jadi, ini umumnya adalah terkait dengan ee kepedulian ya. Jadi ee kepedulian, ketidaktahuan dan juga kemudian komitmen dari pimpinan gitu. Ini menjadi catatan kami juga. Solusinya adalah ee ini harus diintegrasikan sistem informasi antar OPD sehingga ee bisa saling check and balance satu sama yang lain. Nah, yang keempat adalah resistensi birokrasi. Nah, saya kira ini juga menjadi ee tantangan tersendiri karena tidak semua birokrasi yang ada di Jawa Timur atau pimpinan yang ada di Jawa Timur ini mereka mau terbuka. Ee tentu ini ee tergantung dari pimpinan yang ada. Kalau pimpinannya pengin terbuka dan kemudian mereka visioner pengin kolaborasi, pengin mendapatkan inovasi dari masyarakat yang banyak terkait ee dan kebijakannya itu benar-benar menyentuh masyarakat, maka pimpinannya harus punya komitmen untuk terbuka. Nah, ini ini tantangan betul yang ini. Terus kemudian yang terakhir adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia di PP. ini juga catatan kami ee dari hasil monitoring dan evaluasi yang kami lakukan beberapa tahun terakhir dan terakhir tahun 2025 ini kami sudah memfinishkan itu yaitu ee kami berharap bahwasanya seluruh ee pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pemerintah desa, kelurahan dan lain sebagainya harus benar-benar aktif untuk memberikan penguatan literasi tidak ada kepada masyarakat tapi kemudian juga kepada pejabat-pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. yang mereka tidak belum begitu paham itu terkait dengan bagaimana mengklasifikasikan informasi, bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, bagaimana mereka ee melakukan pengecualian terhadap informasi dan lain sebagainya. Saya kira itu ee saya kembalikan kepada Mas Lukman. Terima kasih. [musik] Baik, terima kasih Pak Edi untuk materinya yang sangat menarik sekali. Berarti pemerintah memang harus inklusif dan transparan, tapi masyarakat juga harus bertransformasi juga ya karena literasi kita masih rendah ya. Dan saat ini kita akan membuka untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi sobat ASN yang ingin bertanya bisa mengacungkan atau mengaktifkan fature hand ataupun bisa drop question di kolom ee live chat YouTube BPSDM TV. Sebelum saya persilakan kepada Sobat ASN untuk bertanya sedikit ee pertanyaan dari saya, Pak Ei. Ee ini kan informasi yang diberikan oleh ee pemerintah seringki kita kaitkan juga dengan kemampuan literasi atau pemahaman masyarakat atas informasi tersebut. Apakah ada strategi yang dilakukan oleh pemerintah agar memastikan bahwa informasi itu mudah dimengerti oleh masyarakat yang memiliki tingkat literasi yang cenderung belum optimal, Pak Edi? Betul. Jadi memang ee konsep ee penyebaran informasi itu atau kemudian akses informasi itu memang ada prinsip namanya prinsip keadilan. Artinya begini, ee pemerintah harus adil memberikan layanan informasi kepada siapapun juga. Tidak peduli mereka ee kelompok rentan atau kelompok divabel atau kelompok yang lain. Maka pemerintah yang pertama harus dilakukan adalah satu membuat informasi yang super rumit itu semisal ee contohnya adalah APBD. ini tidak semua masyarakat ee bisa memahami APBD, maka pemerintah harus mengkemasnya menjadi hal yang menjadi informasi yang paling sederhana yang menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat yang ini disampaikan dengan berbagai platform. Kalau platformnya sekarang misalnya ada TikTok dan seterusnya ya pemerintah harus mengcreate itu. Tapi kemudian tidak boleh juga meninggalkan ee platform-platform yang konvensional seperti forum warga yang saya kira itu juga lumayan masih efektif gitu ya atau papan-papan informasi dan seterusnya. Nah, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dalam konteks bagaimana mengkonstruksi atau membuat informasi ini lebih sederhana ee dipahami dan kemudian ee dijalankan oleh masyarakat. Maka pemerintah memang harus benar-benar kreatif untuk menterjemahkan seluruh informasi-informasi yang rumit itu menjadi informasi yang sederhana dan mudah dipahami. Heeh. Melalui berbagai platform yang dimiliki itu. Begitu, Mas. Baik, baik. Terima kasih Pak Edi untuk jawabannya yang sangat menjawab sekali ya pertanyaan saya tadi. Baik, saya akan undang untuk penanya kita yang sudah bergabung bersama dengan kami. Saya ingin sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Pak Usmar. Mohon izin, Bapak untuk mik-nya masih terunmute. Boleh dibantu untuk Sudah. I oke sudah. I baik silakan Bapak boleh dibantu perkenalkan nama dan asal instansi sekaligus disampaikan pertanyaannya. Saya Usmar Hadiati dari PU Binomarga Provinsi Jawa Timur. Pak Edin, saya mau tanya yang pertama, bagaimanakah mengkolaborasikan, menyandingkan, dan memilah antara Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan panca prasetria korpin du yang menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Kedua, untuk masukan di Musering Bank banyak masyarakat tidak diikut sertakan dalam rapat. Bagaimana untuk menjaring aspirasi masyarakat? Mungkin itu, Pak Edi. Nggih. Nggih. Terima kasih. Gimana, Mas Lukman? Langsung atau gimana? Iya, langsung saja dijawab, Pak Edi. Silakan, Pak. Baik. Baik. Yang nomor dua dulu ya, Pak. Jadi yang nomor dua itu bagaimana sebenarnya atau kemudian apa yang harus dilakukan untuk menjaring seluruh aspirasi masyarakat begitu karena memang ee yang kita libatkan di Musang tidak mungkin semuanya begitu. Nah, maka dari itu sebenarnya memang harus dilakukan secara terstruktur. Yang pertama adalah kita harus menenjaring tadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal harus ada kelompok-kelompok yang harus yang didengar suaranya ya. ada forum warga untuk perempuan, forum warga untuk kelompok divabel, forum warga untuk kelompok-kelompok ee yang kemudian rentan atau kemudian kelompok-kelompok yang kemudian anak-anak, pemuda dan seterusnya itu memang harus di didengar semuanya informasi-informasi itu. Nah, baru kemudian setelah mereka melakukan apa me me apa namanya berembuk di masing-masing forum itu, masing-masing forum itu membawa usulannya untuk dibawa ke Musen bank. sehingga usulannya itu tidak berdasarkan pada keakuan karena saya bisa merasionalisasikan karena saya memiliki informasi ini dan merasa mewakili teman-teman sebelum mereka melakukan rembukan. Kadang kala yang terjadi kan begitu kadang kala yang ikut Mus Rembang itu merasa bahwasanya dia menyuarakan suaranya banyak orang tapi kemudian rupanya tidak dia tidak sadar kalau dia menyuarakan dirinya sendiri begitu kan. Nah, ini ini menjadi problem. Nah, lupa masyarakat kami masih mengalami kendala sinyal ya, Pak Edi. Masih mengalami kendala sinyal. Kami masih mencoba terhubung dengan narasumber kita untuk memandu di sesi tanya jawab. Pak Usmar ee mohon izin juga kami ingin menginformasikan bahwasanya jangan lupa untuk mengirim alamat domisili Bapak untuk pengiriman hadiah dari tim BPSDM Provinsi Jawa Timur. Baik, saya izin untuk undang kembali Pak Edi apakah sudah bergabung atau belum. Baik, masih belum bergabung dan sekali ee sekali lagi kami menginformasikan ya untuk sobat ASN semua bahwasanya untuk link presensi ini jangan lupa untuk diisi di laman semestacom.id ID untuk mendapatkan e-certificate dari BPSDM Provinsi Jawa Timur. Dan untuk link presensi ini akan kami tutup hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan karena traffic presensi saat ini sedang tinggi, jadi nanti kami harapkan Sobat ASN bisa mencoba secara berkala laman ini untuk ee melakukan presensi. tadi menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi ya terkait dengan prinsip utama dari eh open governance ini adalah transparansi, partisipasi dan juga akuntabilitas. Jadi kita tidak hanya berfokus pada pemerintah saja, tapi bagaimana caranya agar masyarakat kita ini juga bisa bertransformasi menjadi active citizen. Apa yang dimaksud oleh active citizen? seperti itu. Jadi masyarakat ini harus benar-benar paham konteks situasi daerahnya seperti apa. Mampu untuk mengakses dan menggunakan data publik serta bisa memberikan masukan-masukan yang tepat termasuk nanti inovasi-inovasi sosial yang sekiranya sesuai dengan culture lokal di daerah tersebut ya. Dan memang terkait dengan pilar sinergi pemerintah dan juga masyarakat tadi sudah disebutkan bahwasanya ada keterbukaan data ya yang kita juga harus pastikan bahwasanya data dan informasi ini mudah dimengerti oleh masyarakat kita yang tidak memiliki background pengetahuan terkait subjek tersebut sama sekali. Kemudian kita juga harus memiliki ee pilar terkait dengan kolaborasi ee kebijakan, transparansi anggaran, inovasi digital, dan juga penguatan literasi publik. Baik, sepertinya narasumber ee pertama kami masih belum bisa terhubung, jadi mohon maaf sekali untuk sesi pertama kali ini harus kami akhiri. Sekali lagi terima kasih Pak Usmar sudah bertanya. Ee nanti mungkin bisa dikonfirmasi kembali pertanyaannya di narasumber sesi kedua. Tapi jangan lupa untuk mengirimkan alamat domisili kepada tim admin kami untuk pengiriman hadiah. Jangan ke mana-mana, Sobat ASN. Kita akan kembali setelah jedap pandwara berikut ini. Yes. [musik] Uh [musik] Anda kembali lagi menyaksikan webinar ASN belajar seri 42. Open governance active citizen mendorong sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan yang transparan dan berdampak. Materi sesi kedua kali ini akan disampaikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB yang akan diwakili oleh Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Bapak Akik Dwi Soeharto Rudolfus AK. [musik] Saya akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi menuju siang, Pak Aki. Kabar baik. Iya, selamat pagi, Mas Lukman. Kabar baik, Pak. Iya, baik. Kabarnya baik, Pak Aki. Tadi kita sudah dengarkan paparan menarik dari Pak Edi, Ketua Komisi Informasi Jawa Timur. Kali ini kita akan persilakan Pak Akik untuk menyampaikan materi terkait dengan open governance kurang lebih selama 30 menit. Nanti sistemnya sama, kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Silakan, Pak Aki. Baik, yang mau share screen. Oke. Baik. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita bisa bergabung kembali di dalam acara webinar ASN Belajar yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Timur untuk seri yang ke-42. Izin saya memulai. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Next slide. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Mohon maaf ininya ee apa agak ini ya apa agak kurang jelas ya gak apa-apa. Ee inti dari open government sebentar. Eh mohon maaf nih ada lagu Indonesia Raya. I dengan sikap sempurna Nie Baik. Ee izin melanjutilak izin melanjutkan Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada pengumandangan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, rekan-rekan pemirsa dari webinar SN Belajar. Pada intinya open government ini mengarah kepada bagaimana membangun kepercayaan publik melalui praktik atau aksi nyata. Jadi bukan definisinya yang penting, tetapi bagaimana keterbukaan itu diwujudkan dalam praktik atau aksi nyata. Tentu saja setiap negara menekankan pada aspek yang berbeda dari reformasi institusi hingga pada inklusivitas warga. Namun demikian, berangkat dari nilai yang sama yaitu keterbukaan dan kepercayaan publik. Apa sebenarnya yang paling penting? Pada prinsipnya pejabat publik dan warga tidak harus memahami istilah open governance itu seperti apa. Tata kelola pemerintahan yang terbuka. Kalau di negara-negori menyebutnya open government, pemerintahan yang terbuka. Namun demikian yang dipentingkan di sini adalah peneripan penerapan dari nilai dan praktiknya. banyak inisiatif keterbukaan tidak berlabel pada open governance, tetapi tetap berdampak besar bagi transsi dan partisipasi. Nah, menurut ee negara-negara OECD berdasarkan hasil trust survei, masyarakat mengharapkan pemerintah yang betul-betul mampu untuk memberikan akses terhadap informasi publik. Ya, tadi ee dari Pak Edi Purwanto sudah menjelaskan dengan gamblang pentingnya ee informasi publik. Nah, kemudian melibatkan mereka di dalam kebijakan dan merespon aspirasi dan umpan balik. Nah, bagaimana negara-negara di dunia lain yang mendefinisikan open governance? Ada empat tema umum yang terkait dengan open governance. Yang pertama berkaitan dengan transparansi ya. Pemerintah membuka data dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua berkaitan dengan partisipasi. Masyarakat dapat memenuhi mempengaruhi kebijakan dan layanan publik. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan akuntabilitas di mana pemerintah bertanggung jawab atas kinerja dan hasil. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan kolaborasi di mana pemerintah dan masyarakat betul-betul bekerja sama dalam membuat solusi. Nah, contoh beberapa ee negara yang kami sampaikan di sini yaitu di Argentina, open governance dinyatakan sebagai upaya memperkuat institusi dan membangun kepercayaan melalui partisipasi publik. sehingga ee diharapkan dengan membangun partisipasi publik maka hasilnya adalah ee kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin baik. Kemudian yang kedua di Australia ee dengan mengadopsi OECD dan OGP open governance diterjemahkan sebagai transparansi partisipasi dan akuntabilitas. Demikian juga di Indonesia konsep yang mengadopsi transparansi partisipasi publik dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Next. Nah, tadi ada unsur partisipasi publik ya. Apa yang di ee dicanangkan oleh OCD sebagai partisipasi publik? yaitu semua cara yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam seluruh siklus penyelenggaraan pemerintah mulai dari mendesain hingga memberikan layanan. Kalau kita lihat di gambar kita mulai dari mulai dari tahap perencanaan, formulasi, implementasi dan evaluasi. Ya, itu di situlah pelibatan masyarakat di mana partisip adalah kunci untuk membangun kepercayaan yang kuat kepada pemerintah. Nah, ada harus ada keseimbangan Bapak Ibu sekalian antara kualitas kebijakan dan keterlibatan masyarakat ya yang kedua-duanya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat atau terust kepada pemerintah ya. Sehingga mengapa partisipasi publik ini sangat penting? Karena menjadi fondasi dari reformasi birokrasi di era modern ini. Pemerintah modern tidak hanya mengejar efisiensi tetapi juga legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Bahkan yaitu dengan apa? Eh public value ya. Saat ini kita akan menurun public value. Nah, kemudian dua pilar utama yang disebutkan sebagai bagaimana membangun pekerjaan publik menurut OECD yaitu kualitas hasil kebijakan terkait dengan apa yang akan dihasilkan, kemudian keterlibatan masyarakat dalam proses bagaimana melaksanakan proses pelibatan masyarakat dalam mulai pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam proses evaluasi. Kesimpulannya, partisipasi publik bukan sekedar pelengkap demokrasi, melainkan pondasi tata kelola yang terbuka, inklusif, dan adaptif. Selanjutnya, nah, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Tantangan dalam mewujudkan partisipasi publik yang bermakna. Pertama, salah satunya yaitu pemahaman bersama yang minim, yaitu tidak adanya bahasa dan ekspektasi yang sama antara pemerintah dengan masyarakat, ya. Nah, kemudian yang kedua, koordinasi lintas lembaga yang masih lemah ya, menyebabkan tumpang tindih program partisipasi dan kebingungan bagi warga. contoh sederhana misalnya berkaitan dengan pe ee penyelenggaraan layanan pengaduan online. Nah, seringki antar instansi pemerintah mengalami kesulitan untuk bisa menyelenggarakan layanan yang terintegrasi. Meskipun konsepnya adalah no wrong door peles namun demikian bagaimana kita memanfaatkan portal layanan pengaduan online rakyat itu betul-betul menjadi satu pintu masuk diharapkan bisa meningkatkan integritas dalam menindaklanjuti ee laporan pengaduan masyarakat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan kesenjangan proses birokrasi dan interaksi publik. Di sini membutuhkan mekanisme internal pemerintah ya yang seharusnya dapat diselaraskan dengan dinamika dan kebutuhan interaksi publik. Kemudian akuntabilitas warga yang masih rendah di mana pasukan warga yang jarang terakomodir dalam keputusan akhir menyebabkan kekecewaan dan apatisme. Selanjutnya, nah arah kebijakan strategis untuk pelibatan masyarakat menurut usulan dari OECT yaitu satu, berorientasi pada hasil dan kontekstual. Nanti kita akan belajar bagaimana tahapan-tahapan dalam merumuskan ee apa pilar-pilar yang berkaitan dengan ee pelaksanaan dari atau implementasi dari open governments ini. Yaitu dirancang khusus untuk membangun kepercayaan bukan sekedar memenuhi formalitas. Kontekstualnya itu harus clear ya. Misalnya misalnya Bapak Ibu di di Jakarta kemarin sempat ee masuk ke media televisi nasional terkait dengan penggusuran ee apa ee ee ee warung-warung yang yang digunakan untuk ee berdagang apa ee makanan ya makanan untuk ee burung ya ee ee ee binatang peleraan dan sebagainya. nya. Nah, tujuannya adalah untuk menata kembali ee taman kota ya. Ee konteksnya ya konteksnya harus clear sebetulnya. Ini harus dipahami betul baik oleh si ee masyarakat maupun si ee pemerintah daerah ya. Harus clear kita akan mengadakan apa, kenapa harus dilakukan penggusuran? Apakah sudah disiapkan penggantinya? Jika katakanlah sudah, apa yang menjadi pertimbangan utama dilakukan penggusuran? Contohnya seperti itu ya. Apakah ingin mewujudkan taman kota yang lebih baik ya, yang lebih aman ya, yang lebih kondusif, yang lebih asri, menghindari kemacetan dan sebagainya. Harus clear penetapan konteks dan hasilnya apa, kemudian inklusif dan aksesibel. Hal ini di diharapkan yaitu dengan membuka akses seluas-luasnya bagi kelompok marginal minoritas dan mereka dalam keterbatasan digital. Nah, ini menjadi sangat penting bagaimana kita harus berorientasi bagaimana memberikan fasilitas yang sama kesetaraan untuk masyarakat yang katakanlah kaum ee masuk dalam kelompok disabilitas. Nah, ini juga perlu kita ee apa kita perhitungkan, kita pertimbangkan dalam menyiapkan katakanlah beberapa layanan yang digital. Bagaimana memungkinkan ee teman-teman yang menyandang tuna netra, tuna rungu betul-betul nanti tetap bisa mengakses layanan digital sesuai dengan kemampuan mereka. Ini menjadi tantangan ya. Kemudian penguatan kapasitas meningkatkan kemampuan warga dan aparatur untuk berdialog secara setara dan konstruktif. Ini penting sekali untuk membangun persepsi yang sama ya, kedudukan yang sama pada saat pelaksanaan dialog dalam rangka optimalisasi pelibatan masyarakat. Kemudian terukur dan akuntabel. Setiap proses harus diikuti dengan evaluasi kualitas, dampak kebijakan, dan umpat balik kepada publik. Nah, keempat arah strategis ini diharapkan pada ujungnya adalah bisa membangun trust masyarakat kepada instansi pemerintah mulai dari unit layanan terkecil hingga kepada instansi pemerintah di tingkat kabupaten, kota, provinsi, kementerian, lembaga, dan pemerintah pusat. Next. Nah, enam pilar pendekatan partisipasi yang dicatangkan oleh OECD yaitu pertama penetapan konteks. Ya, penetapan konteks ya. Tadi saya sampaikan bahwa konteksnya harus jelas dalam upaya pelibatan masyarakat. Konteksnya harus jelas apa yang akan kita sasar dalam program atau kegiatan tersebut yang melibatkan masyarakat. dari konteks yang jelas itu akan menjadi pondasi utama dari tahapan berikutnya yaitu perumusan kebijakan. Apakah kebijakannya sudah ada atau belum atau sudah diimpinasikan atau tidak. Nah, kemudian dari situ kita akan melangkah lagi penetapan tujuan ya. Tujuan pelibatan masyarakat ini apa ya? Tujuan pelibatan masyarakat ini apa? Misalnya tadi pembangunan taman. Oh, supaya taman itu betul-betul nanti bisa menjadi taman yang memenuhi ekspektasi masyarakat. Oh, di sana diharapkan masyarakat itu bisa berpartisipasi untuk turut menjaga ee kelestarian taman tersebut, ya. Nah, kemudian berangkat lagi dari tujuan tersebut kita mengadakan opsi pilihan-pilihannya seperti apa ya, metodologinya mau seperti apa. Itu harus dipikirkan dengan benar-benar. Kemudian masyarakatnya atau people-nya, masyarakat mana atau stakeholder mana yang akan kita libatkan menjadi pilihan ya. Kemudian setelah ditetapkan, oh ee kita akan merencanakan rencana aksinya. Nah, di sinilah diharapkan satu ee proses ee pembuatan kebijakan yang yang sangat koheren ya. Diharapkan dengan demikian nanti pada hakikatnya ee kinerja penyelenggaraan pelayanan publik itu betul-betul menjadi lebih baik yang tercermin dengan indeks pelayanan publik nasional yang semakin baik. Sehingga diharapkan outcome berikutnya yaitu plan publik yang unggul, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. dan pada akhirnya yaitu meningkatkan tingkat trust masyarakat kepada pemerintah. Nah, partisipasi masyarakat dalam ini diposisikan sebagai strategi tata kelola bukan sebagai sekedar apa? Instrumen komunikasi Bapak Ibu ya. Menetapkan pelibatan masyarakat ini tidak hanya sekedar secara formal melibatkan mereka, mengkomunikasikan dengan mereka. Sekali lagi ini menjadi salah satu strategi tata kelola pemerintahan ya. Kemudian berfungsi sebagai alat refleksi kebijakan lintas tingkat pemerintahan ya. Masukan-masukan dari masyarakat menjadi ee apa informasi yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas dari ee pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Dan kemudian terkait dengan koherensi kebijakan PL koherens pentingnya sinkronisasi antar kementerian lembaga agar partisipasi warga tidak berjalan ee terfragmentasi dan simbolik. ya kita harus betul-betul bisa memastikan bahwa sinkronisasi itu bisa menjamin bahwa partisipasi warga itu betul-betul berjalan dengan baik untuk memenuhi tujuan dari pelibatan ee partisipasi publik itu sendiri. Next. Nah, sebagai kelanjutannya kepercayaan publik tumbuh dari layanan yang berkualitas dan aparatur yang responsif. Nah, pembelajaran global menunjukkan bahwa responsivitas dan keadilan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. ini saya mengambil dari ee hasil survei yang dilaksanakan oleh OECD ya ee terkait dengan trans public ya tahun 2024. Hal-hal apa saja yang ee apa yang berpengaruh terhadap ee ee ee tingkat kepercayaan ee ee masyarakat terhadap baik itu kepada ee aparatur penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik. maupun kepada institusi ee pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan juga kementerian lembaga serta ee tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat. Kalau kita lihat dalam di tingkat untuk ee kepercayaan terhadap ee pelaksana penyelenggaraan penan publik nomor tujuh yaitu penggunaan data pribadi secara sah. Ini menjadi sangat penting ya. Perlindungan untuk ee apa data pribadi ini menjadi sangat penting ya. Kemudian yang kedua ee perlakuan adil dari pegawai publik ini menjadi sangat penting. Hospitality menjadi sangat penting untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana pelayanan publik ya. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan di butir kelima ya, yaitu kepuasan terhadap pelayanan administrasi dan perlakuan ee adil atas klaim ee ee dan manfaatnya. Nah, ini menjadi empat hal yang menjadi sangat penting ee yang membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada ASN selaku pelaksanaan pelayanan publik. Adapun terhadap ee ee kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, hasil survei ini menegaskan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk memikan apa ee ee pen kok enggak jelas ya? Sebentar ya. saya ee saya gunakan dulu ya kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pendapat pada masalah lokal ya. Jadi ee pada saat masyarakat itu didengarkan ya tadi Pak ee apa ee Pak Ketua Komisi ee informasi Publik Provinsi Jatim ya sudah menyampaikan dalam proses Musrembang bank ya bagaimana pelibatan masyarakat itu betul-betul diharapkan bisa ee berujung kepada ee ee implementasi dari program kegiatan yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, kemudian yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perlakuan adil atas klaim manfaat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan data pribadi yang sah. Dan yang kelima yaitu berkaitan dengan kepuasan terhadap layanan administratif. ini mohon maaf ya. Saya tadi kirimkan dalam bentuk ee PDF tetapi kok tampilannya kurang bagus ya. Ee sebetulnya saya sudah siapkan juga dalam bentuk PPT. Namun demikian gak apa-apa kita coba teruskan. Next. Nah, berkaitan dengan ee apa ee upaya kami dalam rangka mentransformasi pelayanan publik ya. Ada lima pilar, ada lima outcome, ada lima inisiatif strategis yang eh apa bisa kami sampaikan. Lima pilarnya adalah kebijakan yang berkualitas. Jadi untuk melaksanakan transformasi pelayanan publik pertama-tama yang dilatar belakang adalah kebijakan berkualitas, pelayanan pati pasif, pelayanan yang aksesibel dan inklusif, pelayanan yang inovatif, dan pelayanan yang bermutu tinggi. Nah, kebijakan yang berkualitas ini terdiri dari kebijakan layanan yang ee lebih jelas, transparan, dan mudah diakses. Nah, inisiatifnya yaitu dengan ee penetapan standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan SIPPN ya, sistem informasi pelayanan publik yang saat ini dipending menjadi cari yang Link. Di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai informasi penting terkait dengan pelayanan publik. Nah, kemudian terkait dengan pelayanan yang partisipatif, pengguna layanan terlibat aktif untuk memberikan umpan balik dan menjadi dasar perbaikan layanan sehingga tercipta perbaikan berkelanjutan. Di sini ada ee ee beberapa inisiatif strategis yang dilakukan, yaitu mendorong untuk ee Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan forum konsultasi publik, menyelenggarakan span lapor atau kanal pengaduan dan aspirasi rakyat, juga menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat. Kemudian terkait dengan layanan yang aksesibel dan inklusif, layan publik yang lebih mudah dijangkau dan inklusif bagi semua pengguna menjadi outcome-nya dengan beberapa alternatif ee inisiatif strategis yaitu menyelenggarakan MPP dan MPP digital, layanan ee omnel dan pelayanan ramah kelompok rentan. Kemudian pelayanan publik yang inovatif ini dengan outcome ekosistem inovasi pelayan publik yang berkelanjutan. ada kometisi inovasi pan publik, kemudian replikasi inovasi, scaling up top inovasi, bahkan ada jaringan inovasi pan publik nasional ya ini nah kemudian pelayanan bermutu tinggi. Di sini ada kualitas layan publik yang meningkat secara konsisten dengan apa? Dengan hambatan antar dengan hambatan antar instansi tratasi. Nah, ini terkait dengan fasilitasi ya. di sini ada PKP3 dan ada fasilitasi beberapa permasalahan pelayanan publik yang tahun ini kami lakukan yaitu dengan ee menyelenggarakan ee fasilitasi permasalahan terkait dengan ee layanan haji di Bandara Soekarno Hatta. Nah, next. Nah, Bapak, Ibu hadirin sekalian ee ada tiga kanal ee upaya kita dalam pelibatan masyarakat atau publik dalam ee apa ee pelayanan ee apa pelayanan publik ya. Nah, salah satunya yaitu ada FKP, selanjutnya ada SKM dan ada lapor. Nah, bagaimana kemudian membangun ee sinergi dari ketiga kanal atau tools yang bisa digunakan masyarakat dalam mengakses, menyampaikan aspirasinya, kemudian menyampaikan ee apa feedback-nya terhadap kualitas layanan yang mereka terima. Nah, yang pertama yaitu bagaimana membangun dialog dengan memanfaatkan FKP ya. Forum konsultasi publik di sini melibatkan masyarakat sejak awal dan pasca layanan untuk menyusun standar pelayanan dan memperdalam evaluasi. Ya. Kemudian di lapor ya di lapor juga ini menjadi saluran yang responsif terkait dengan kanal cepat dalam menyerap kebijakan dan aspirasi saat layanan ee berlangsung. Kemudian ada ee ukuran secara objektif dari survei kepuasan masyarakat. Nah, kalau kita lihat maka SK ini bisa menjadi salah satu alat untuk yang bersifat makro. lapor ini eh terus kemudian FKP ini bersifat meso dan lapor ini bersifat mikro spesifik ya terhadap ee apa perbaikan instansi yang bersangkutan. Nah, kemudian di pralayan ee dialog ini untuk terkait dengan FKP ini merancang standar layanan bersama masyarakat. Kemudian dilapor ini di saat pelayanan menyediakan kanal untuk menyampaikan aspirasi dan aduan langsung mempercepat perbaikan di lapangan dan kemudian di survei kepuasan ini mencakup tiga hal yaitu berkaitan dengan pasca layanan ya dalam hasil SSKM kemudian menganalisis tren kemudian mengubah pengalaman warga menjadi ee data atau bukti kualitatif dan kuantitatif sebagai dasar evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan publik. Next. Nah, ini beberapa data Bapak, Ibu sekalian yang bisa kami sajikan terkait bagaimana mengoptimalkan data partisipasi publik yang di kita peroleh menggunakan data ee lapor ya dan juga ee data FKP ya. Kemudian juga berkaitan dengan ee data SKM. Nah, sebagai contoh ee jumlah ee pengaduan yang di sini ee di tahun 2021 hingga 2024 ada peningkatan sekitar 50.000 aduan yang sudah di ee direspon di aplikasi lapor ya. Kemudian berkaitan dengan ee statistik lapor juga ya. Di sini sebagian besar ee apa ee yang di biru ya, yang biru di bawah ini sebagian besar ada peningkatan proses penyelesaian pengaduan. Nah, kemudian ee dari hasil pengaduan kecepatan merespon ternyata ada peningkatan yang dari semula ee sekian hari menjadi 4 hari ya. Nah, kemudian Bapak, Ibu sekalian next. Nah, ini ada collective intelligence ya yang kita harapkan bisa ee di apa menjadi satu ee strategi kita dalam bagaimana ee mengkolaborasikan ee ketiga sistem informasi tersebut. Ya, jadi fungsi dari collective intelligence ini satu memahami masalah, kedua mencarikan solusinya, kemudian memantau implementasinya dan mengambil keputusan. Untuk survei kepuasan masyarakat ya ini ee lebih cenderung untuk memahami masalah. Lapor digunakan untuk memantau implementasi. Kemudian SKM juga digunakan bisa digunakan untuk memantau implementasinya. Kemudian di FKP ya, di FKP ini digunakan untuk mengambil keputusan dan mencari solusi ya. Forum konsultasi publik kita bersama-sama masyarakat terlibat untuk mencarikan solusi terhadap beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dengan pengintegrasian ketiga sistem bukan hanya alat pengumpulan data, tetapi menjadi sistem saraf kolektif yang memungkinkan pemerintah merespon kebutuhan masyarakat secara lebih cerdas, cepat, dan tepat. Next. Nah, simpulan ee menuju tata kelola pemerintahan yang lebih dipercaya, beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu partisipasi publik ya menjadi investasi strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat dan legitimasi pemerintah. Ya, kemudian mengatasi hambatan partisipasi memerlukan komitmen kuat, koordinasi yang baik, dan pendekatan yang sistematis. Kemudian prinsip OECD memberikan peta jalan ya untuk mentransformasi partisipasi dari yang sekedar simbolik menjadi bermakna dan berdampak. Sebagai penutup, dengan membangun sistem partisipasi yang inklusif dan akuntabel, kita tidak hanya mendengarkan suara warga, tetapi membangun masa depan pemerintahan yang lebih kuat bersama. di mana setiap kebijakan lahir dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan real masyarakat dan setiap layanan mencerminkan komitmen nyata untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Demikian yang bisa saya sampaikan ee mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bisa lanjut ke ee forum ee tanya jawab. Terima kasih. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. [musik] Terima kasih Pak Akik untuk materinya yang sangat luar biasa ya. Artinya adalah open governance ini bukan definisinya yang penting tapi bagaimana keterbukaan diwujudkan dalam praktik yang bisa membangun kepercayaan publik. Ini yang perlu kita empise dan highlight ya. Sobat ASN sekalian. Kali ini kita akan membuka untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi sobat ASN yang ingin bertanya, silakan bisa mengaktifkan feature atau memberikan pertanyaan melalui live chat. Kita sudah terhubung dengan Pak Haryadi. Silakan Pak Haryadi bisa disampaikan nama asal instansi dan juga pertanyaannya kepada Pak Aki. Silakan, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Nama Haryadi dari Kecamatan Masa Lembu, Sumenep, Pak. Siap. Silakan, Pak. Eh, iya. Pertanyaannya ee bagaimana cara memberikan pelayanan yang lebih efisien, murah, cepat, dan inklusif serta aksesibilitas bagi masyarakat kepulauan yang geografisnya di daerah 3T, Pak. Itu saja. Terima kasih. I baik, makasih Pak Hariadi, ya. Izin langsung menjawab, Pak Lukman. Nah, untuk layanan yang lebih efisien, murah, cepat, inklusif. Nah, khususnya untuk daerah 3T ini menjadi tantangan kita bersama. Kebijakannya adalah kita diminta untuk menyediakan layanan yang omnel ya. Layanan Omni channel itu layanan yang pertama direct services artinya layanan yang ee tatap muka ya. kita misalnya memiliki mall MP apa mall pelayanan publik ya MPP. Nah, itu sebagai salah satunya. Nah, kemudian yang kedua yaitu mobile services. Nah, Sumenep ini saya waktu tahun lalu sempat mengunjungi acara ee apa? Kebiar Jatim ya untuk pelayanan publik ya. Saya melihat di mendapat informasi langsung dari di dari ee Pemda Kabupaten Sumenep di apa namanya? Di bootnya di stannya itu ya. ee ternyata mereka menyelenggarakan layanan jemput bola ya, memfasilitasi ibu hamil ya, untuk memeriksakan kesehatannya dan merujuk kesehatannya apabila dari pulau-pulau yang tersedia itu ke ee ibu kota kabupaten. Nah, dan itu disubsidi oleh pemerintah daerah. Nah, itu salah satu mobil services ya. penyediaan bagaimana menjamin kesehatan ibu dan menjamin kehamilannya nanti diharapkan ibu dan anaknya adalah sehat ya untuk menekan angka kematian ibu melahirkan. Nah, kemudian layanan yang lebih apa cepat tentu saja kita diminta untuk memfahamkan kanal yang berikutnya yaitu kanal yang ee menggunakan layanan digital ya. digital dan juga satu lagi kanal yang menggunakan layanan mandiri, anjungan mandiri. Misalnya Bapak, Ibu di beberapa kabupaten kota yang provinsinya sudah menyelenggarakan layanan ee apa ee perpanjangan ee surat kendaraan bermotor ya itu ada yang sudah menggunakan ATM. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian harapannya ini Pak Haryadi ya ee bagaimana memberikan menyediakan layanan yang inklusif itu yang cepat yang efisien itu tidak hanya menggunakan satu metode pelayanan tadi ya, tetapi bagaimana kita bisa menggabungkan alternatif-alternatif layanan melalui omni channel tadi, direct services, e services layanan mobile dan layanan self services atau anjungan mandiri. Kurang lebih seperti itu, Pak Haradi. Terima kasih, Pak Haradi untuk pertanyaannya. Terima kasih juga, Pak Aki untuk jawabannya. Pak Haryadi mohon izin untuk dikirimkan alamat domisili ya, Pak ya untuk kami kirimkan hadiah dari BPSDM Jawa Timur. Terima kasih, Pak Haryadi atas pertanyaannya. Sekali lagi, Pak Akik, saya izin diskusi sejenak ya, Pak. Ya, tadi menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi bahwasanya keterlibatan masyarakat dalam open governance untuk Provinsi Jawa Timur ya tadi specifically yang disebutkan Pak Edi ini masih belum optimal gitu. Nah, sebagai langkah eh continuous improvement kan setidaknya selain kita melakukan evaluasi dalam internal kita apa yang harus diperbaiki, kita juga bisa melihat benchmark dari negara-negara yang sudah berhasil mengimplementasikan sistem open governance ini dengan baik. Barangkali dari Pak punya pandangan atau Pak, apakah ada praktik-praktik open yang dilakukan di luar negeri yang sekiranya itu bisa kita implementasikan untuk kita jadikan pembenahan dalam sistem internal kita, Pak Aki? Silakan, Pak. Ya. Baik. Ee sebagai contoh ya yang bisa saya sampaikan misalnya salah satunya yaitu di ee Korea Selatan ya. di sana itu ada yang disebut namanya itu eh People ya. E kanalnya itu e peopleipel. Di situ ada satu pintu untuk bisa ee menyampaikan ee elektronik petisi ya, petisi secara elektronik ya dan grievens ya itu keluhan menyampaikan keluhan. Jadi ee petisi itu artinya misalnya begini, pemerintah mencanangkan akan melaksanakan ee suatu program kegiatan tertentu ya, kemudian akan membuat suatu desain tertentu ya. Nah, masyarakat itu diberikan ee hak untuk menjadi responden ya untuk memberikan ee food apa memberikan ee apa ee ee penilaiannya ya menilaikan penilaiannya ee untuk apakah setuju atau tidak dengan program kegiatan tersebut, apakah setuju atau tidak dengan desain layanan yang akan dilakukan. Nah, ini menjadi hal yang sangat baik itu sebagai contoh ya ee bagaimana pelibatan masyarakat di dalam memberikan masukan terhadap ee konsep kebijakan maupun praktik pelayanan yang dilaksanakan di sana. Nah, di sini membutuhkan apa? Satu ya ee apa ya? Service level agreement untuk merespon. Jadi misalnya ee waktu respon yang harus dilakukan atas setiap aspirasi ya petisi dan kemudian keluhan itu harus clear ya. Misalnya waktu responnya adalah 3 hari semenjak diterimanya ee laporan pengaduan. Kemudian ada public dashboard. public dashboard ini menggambarkan sejauh mana katakanlah ee keluhan-keluhan itu sudah ditindaklanjuti, posisinya sampai di mana dan ee ada ee kewajiban untuk mengeskalasi dalam pengertian di sini adalah untuk menindaklanjuti terhadap setiap e petisi maupun ee keluan-keluaran yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, kemudian juga di apa ya ee di Taiwan ini Pak Pak Lukman ya. Di Taiwan itu ee ada yang namanya ee fasilitasi ee musyawarah ya. Di sana itu ada ee namanya ee apa ya ee Taiwan join ya. Jadi ee bagaimana mengkombinasikan antara ee ee musyawarah yang dilakukan secara online maupun offline ya sehingga ee menghasilkan semacam ee konsensus ee awal ya antara warga dan pemangku kepentingan yang bisa langsung dipakai ee oleh pemerintah ya. misalnya bagaimana mereka mengatur apa itu ee di sana itu ee regulasi ekonomi ee daring misalnya. Nah, misalnya ya seperti itu. Nah, itu menjadi ee menjadi apa tempat bagaimana mereka membangun persamaan persepsi terkait dengan bagaimana regulasi ekonomi ee ee apa ee ee perdagangan online tersebut ya. Misalnya seperti itu. Ini menjadi sangat menarik ya. Saya rasa banyak sekali beberapa negara yang lain ya berkaitan dengan misalnya di ee ee apa di Inggris ya misalnya itu apa di sana. Oh, ini kalau tidak salah berkaitan dengan mereka semacam Musrain Bank. Mereka itu ee diberikan ee apa ee ee kesempatan untuk ee memberikan apa? Memberikan ee semacam menyediakan apa namanya common componen ya. Jadi, oh bagaimana ee proses dalam memberikan informasi, proses memberikan pembayaran itu semua sudah diatur ya. Ada standar layanannya ya, ada standar layanannya, ada desain princiipal-nya ya yang kemudian itu digunakan dalam membangun e tool kit dalam desain operasional lintas kementerian lembaga. Jadi ada standar-standar yang diatur. Kalau di Prancis sendiri tidak. kalau tidak salah yang berkaitan dengan penganggaran tadi ya, penganggaran. Jadi mereka selalu mengalokasikan kurang lebih 5% dari anggaran belanja modalnya itu kurang lebih untuk kemudian di ee diskusikan bersama dengan masyarakat yang akan tergabung di dalam program partisipasi masyarakat. ya, belanja modal yang akan digunakan dalam rangka ee program partisipasi masyarakat itulah kemudian yang akan dibahas bersama-sama bersama warga yang mengusulkan dan memilih proyek yang akan di ee dilakukan oleh pemerintah. Lalu pemerintah ee Prancis itu sendiri itu ee mimplifikasikan tindak lanjutnya. Ini dikenal dengan partisipatory budgeting ya seperti itu kurang lebihnya. dan memang baru dilakukan di beberapa kota besar ya. E demikian eh Mas Lukman komprehensifnya kalau kita bicara tadi terkait dengan service level agreement kan sebenarnya di span lapor juga sudah ada service level agreement ketika pengaduan dibuat itu maksimal direspon berapa hari dan tadi terbukti saya apresiasi juga kinerja positifnya evaluasi internal di tahun 2024 kinerja span lapor ini semakin membaik ya semoga ini juga menjadi sinyal positif kita untuk menyambut tahun 2045 Indonesia generasi emas Pak Akik sebelum kita akhiri sesi di siang hari ini barangkali dari Pak Akik. Ada closing statement yang ingin disampaikan kepada Sobat ASN, Pak. Silakan, Pak. Iya. Ee sekali lagi saya menekankan Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian ya. pentingnya open governance ini. Bagaimana kita diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan kebijakan, kemudian memformulasikan, kemudian melaksanakan, bahkan pada proses evaluasinya melalui berbagai tools yang sudah ada saat ini ya. kita sudah punya Musrain Bank, kita punya SKM, kita punya lapor, kita ada forum konsultasi publik dan sebagainya. Mohon itu betul-betul dijadikan ee tools untuk melibatkan masyarakat sebagai ee penerima pelayanan ya. Karena bagaimanapun ke depan fokus kita tidak hanya berdasarkan ee pada kewenangan, tetapi layanan itu adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sehingga harapannya dengan pelibatan masyarakat itu kita betul-betul bisa menghadirkan layanan yang penuh makna dan berdampak luas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Akik. Salam sehat selalu. Kita bertemu lagi di projek-projek selanjutnya ya, Pak ya. Thank you, Pak. Baik, Sobat ASN. Bagi Anda yang masih belum sempat untuk melontarkan pertanyaan kepada narasumber, jangan khawatir, kita masih ada satu sesi terakhir tetap di webinar ASN belajar seri 42 tahun 2025. [musik] He. [musik] Anda kembali lagi menyaksikan webinar ASN Belajar seri 42 Open Governance Active Citizen mendorong sinergi bagi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan yang transparan dan berdampak. Sobat ASN mohon maaf baru saja kami mendapatkan konfirmasi dari narasumber kami yang terakhir bahwasanya beliau sedang tidak dapat mengikuti acara karena terdapat agenda lain. Mohon izin kami juga sampaikan apresiasi kepada sobat ASN sekalian yang masih bergabung hingga siang hari ini. Semoga dengan paparan dari dua narasumber sebelumnya ini juga bisa menjadikan insight yang luar biasa bagi Sobat TSN dan mampu untuk kita implementasikan bersama-sama mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan di tahun 2045. Sedikit saya sampaikan sebelum saya akhiri terkait dengan eh sesi pada siang hari ini. Intisari dari open governance Active Citizen adalah era tata kelola pemerintah modern ini tidak hanya berbicara terkait dengan pemerintah saja, tapi kita juga sudah beralih bagaimana cara kita bisa menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam prosesnya. Ya, yang paling penting adalah bagaimana masyarakat ini juga bisa bertransformasi sebagai active citizen sehingga kita juga bisa mengawasi kinerja pemerintah dan juga memberikan masukan-masukan atau solusi yang relevan yang sesuai dengan konteks daerah atau konteks lokal di ee tempat kita masing-masing. Seperti itu. Dan sekali lagi kami ingin menginformasikan bahwasanya untuk link presensi ini jangan lupa untuk diisi di laman semestabank.id. Kita akan buka link presensi ini maksimal hingga pukul 12.00 siang waktu Indonesia Barat. Pastikan untuk Anda isi untuk mendapatkan e-sertifikate dari BPSD Provinsi Jawa Timur. Dan sekali lagi kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat yang sudah mendukung acara webinar ASN Belajar seri 42 tahun 2025. Webinar ASN belajar kali ini dipersembahkan oleh Korpu SDJIS PPSDM Provinsi Jawa Timur. Saya mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di webinar ASN seri berikutnya. [musik] Zaman yang terus bergerak, sambut dengan [musik] penuh semangat. Saatnya kita melangkah. Hadapi segala [musik] tantangan. Tingkatkan setiap kompetensi untuk pelayanan berdampak. Bersama ASN belajar. [musik] Ciptakan SDM unggul berprestasi selalu inisiatif dan kolaboratif untuk [musik] inovasi yang berkelanjutan. Menjadi ASN berakhlak mulia. Siap menyongsong Indonesia [musik] emas. ASN belajar wujudkan pemerintahan [musik] berkelas dunia lakukan tekad pantang menyerah jadi [musik] ASN getar berkualitas belajar wujudkan pemerintahan selalu bukan tekad [musik] pantang menyerah jadi berkuit Belajar Yeah.