Kind: captions
Language: id
Kebijakan mengirimkan anak yang dianggap
nakal ke barak militer belakangan banyak
terjadi. Ketika anak dianggap nakal,
bengal, atau menyimpang, beberapa kepala
daerah di Indonesia memilih mengirim
mereka ke pelatihan ala prajurit
militer. Langkah ini diklaim sebagai
pembinaan karakter. Apakah ini
benar-benar mengatasi masalah atau salah
satu bentuk gagal pahamnya para pejabat?
Oke, saya akan kasih empat alasan
mengapa program mengirim anak ke
pelatihan militer perlu
ditolak. Alasan yang pertama ini
bertentangan dengan prinsip pendidikan
dan perkembangan anak. Pendidikan adalah
proses membentuk manusia seutuhnya,
bukan sekadar mencetak individu yang
patuh. Itu prinsip yang diajarkan oleh
Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan
Indonesia. Prinsipnya, anak-anak harus
dididik dalam suasana merdeka agar
jiwanya tumbuh dengan
wajar. Selengkapnya bisa kamu baca di
buku ini, Ki Hajar Dewantara, pemikiran,
Konsepsi, Keteladanan, dan Sikap
Merdeka.
Pelatihan militer yang kaku dan penuh
tekanan jelas bertolak belakang dengan
konsep pendidikan yang
memerdekakan. Ki Hajar juga mengingatkan
bahwa pendidik harus menuntun hidup
tumbuhnya anak-anak, bukan menaklukkan
mereka dengan cara-cara keras. Anak
bukan objek indoktrinasi, apalagi objek
hukuman.
Jadi ketika anak diserahkan ke sistem
pelatihan militer, sesungguhnya kita
sedang menjauh dari akar nilai
pendidikan
nasional. Alasan yang kedua, mengabaikan
akar masalah sosial. Ketika seorang anak
dianggap nakal atau menyimpang, yang
tidak kita tanyakan adalah lingkungan
seperti apa yang membentuk mereka.
Dalam teori social learning, Albert
Bandura menyebut bahwa anak-anak dapat
belajar melalui pengamatan dan peniruan
terhadap orang lain, termasuk dari orang
tua atau orang dewasa di sekitar mereka.
Artinya ketika anak-anak melihat pejabat
korup, politisi yang memanipulasi hukum
atau aparat yang menyalahgunakan
wewenang, mereka belajar bahwa melanggar
aturan adalah hal biasa selama punya
puasa. Wah,
kaget kaget. Jadi, jika perilaku anak
terlihat menyimpang, kita seharusnya
melihat gambaran yang lebih besar lalu
mengoreksi apa yang sedang terjadi.
Bukan justru menghukum anak. tanpa
melihat persoalan besar di belakangnya.
Pelatihan alam militer mungkin bisa
membuat anak terpaksa patuh untuk
sesaat. Tapi bagaimana dengan akar
masalahnya? Alasan yang ketiga,
melanggar konvensi
internasional. Kalau pakai ungkapan
generasi sekarang nih, anak-anak yang
dikirim ke pelatihan militer pasti kena
mental.
Dalam konvensi hak-hak anak pasal 19,
intinya bilang, "Setiap anak berhak
mendapat perlindungan dari segala bentuk
kekerasan fisik atau mental oleh
siapapun termasuk negara. Jadi jelas
enggak boleh yang namanya pendidikan itu
bikin anak kena mental." Pelatihan
militer seringki melibatkan kekerasan
verbal, hukuman fisik, atau tekanan
psikologis yang tentu saja bertentangan
dengan konvensi hak-hak anak.
Alasan yang terakhir, alasan keempat.
TNI bukan lembaga pendidikan sipil. TNI
adalah alat pertahanan negara. itu
tertulis jelas dalam Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2004 tentang TNI. Tugas
pokoknya ada tiga, menegakkan kedaulatan
negara, mempertahankan keutuhan wilayah,
dan melindungi segenap bangsa dari
berbagai ancaman. Tidak ada satu pasal
pun dalam undang-undang itu memberikan
mandat kepada TNI untuk melakukan
pendidikan atau pembinaan kepada warga
sipil, apalagi anak-anak. Mengirim
anak-anak ke pelatihan militer berarti
menugaskan institusi yang tidak memiliki
kapasitas pedagogis dan bahkan menyimpan
rekam jejak kekerasan. TNI tidak luput
dari sorotan publik dalam
keterlibatannya di berbagai kasus
kekerasan atau kasus-kasus pelanggaran
HAM berat.
Pertanyaannya, apakah lembaga dengan
catatan kekerasan seperti ini tepat
dijadikan sebagai tempat pembinaan
anak-anak yang sedang
bermasalah? Oke, empat alasan dari saya
tadi tentu bukan kesimpulan, melainkan
ajakan untuk berpikir lebih dalam. Kamu
punya alasan yang lain? Tulis di kolom
komentar, ya.