Kind: captions
Language: id
Pemilihan kepala daerah atau Pilkada
langsung akan dihapus dan digantikan
Pilkada tidak langsung lewat DPRD.
Wacana ini diusung oleh parpol yang
tergabung dalam Koalisi Merah Putih
pendukung Prabowo Subianto pada Pemilu
2014. Alasannya karena Pilkada langsung
ongkosnya mahal menimbulkan konflik
sosial dan maraknya kepala daerah yang
terjerat korupsi. Wacana ini berujung
pada disahkannya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2014 yang memutuskan bahwa
pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota
akan dilakukan melalui mekanisme
pemilihan di DPRD.
Keributan politik ini berhenti ketika
Presiden saat itu SBY membatalkan
Pilkada tidak langsung lewat Perpu nomor
1 tahun 2014. Perpu itu sekaligus
mencabut
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014
tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan
Walikota yang mengatur pemilihan kepala
daerah secara tidak langsung oleh DPRD.
Kini wacana Pilkada tidak langsung
muncul kembali. Ketua Umum Partai Golkar
Bahlilah Dalia yang tanpa malu mulai
membicarakan ini di acara ulang tahun
ke-60 Partai Golkar akhir tahun 2024
yang lalu.
Dalam kajian banyak partai Golkar Bapak
Presiden, ada suara-suara yang muncul
dari kajian kami. di Pilkada rasa
Pilkades
dan saya pikir Bapak Presiden kalau
memang partai lain yang belum mau
menginisiatif izinkan kami untuk Golkar
memulai dialektika ini.
Dan Presiden Prabowo pun bersemangat
menyambut usulan bahlil tersebut.
Menurut saya,
kita harus perbaiki sistem kita dan kita
tidak boleh malu untuk mengakui bahwa
kemungkinan sistem ini
terlalu mahal.
Betul.
Dari wajah yang menang pun saya lihat
lesu juga.
Yang menang lesu apalagi yang kalah.
Usulan ini adalah langkah mundur
demokrasi.
Inilah empat alasan dari saya mengapa
Pilkada tidak langsung perlu kita
kritisi.
Alasan yang pertama, jika Pilkada
langsung dianggap mahal, mengapa bukan
politik uang yang diberantas atau
pendanaan partai politik yang lebih
transparan.
Penyebab mahal itu bukan proses
pemilihan langsungnya, tapi cara
berpolitik yang tak pernah dibenahi.
Korupsi, politik uang, dan transaksi
kekuasaanlah yang jadi penyebab ongkos
politik jadi sangat tinggi. Pilkada
lewat DPRD tak menyelesaikan persoalan
ongkos politik yang tinggi. Pilkada
tidak langsung justru lebih rawan
transaksi gelap. Politik uang tetap
mungkin terjadi di ruang tertutup. dan
bahkan lebih sulit diawasi. Alasan yang
kedua, kepala daerah akan tersandra
partai politik. Ketika kepala daerah
dipilih DPRD, maka loyalitasnya
berpindah bukan ke rakyat, tapi ke
partai dan fraksi. Kepala daerah akan
bekerja dalam tekanan politik. Jika tak
sesuai dengan kepentingan elit dari
partai pengusungnya, kebijakan strategis
bisa macet.
Alasan yang ketiga, Pilkada tidak
langsung akan membunuh kedaulatan
rakyat.
Pilkada langsung bukan sekadar urusan
memilih. Pilkada langsung adalah momen
di mana rakyat menilai, menghukum, atau
memberi kesempatan lanjut bagi calon
kepala daerah yang kredibel. Ketika hak
itu dicabut, rakyat hanya akan jadi
penonton dari pertaruhan nasib mereka.
Alasan yang keempat, ini sebenarnya
bukan soal biaya. Ini adalah modus
sentralisasi kekuasaan.
Mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah
langkah mundur. Lewat partai politik,
kekuasaan akan kembali terpusat di
tangan elit. Masa depan daerah tak lagi
ditentukan oleh warga, tapi ditentukan
oleh segelintir elit saja. Otonomi
daerah bahkan akan segera terkikis
habis.
Daerah hanya akan jadi objek kekuasaan,
bukan subjek demokrasi. Itu tadi empat
alasan dari saya mengapa kita perlu
mengkritisi ide Pilkada tidak langsung.
Kamu punya alasan yang lain? Tulis di
kolom komentar, ya.
[Musik]